Minggu, 24 Mei 2015

Sinergi Tol Maritim Nusantara, MP3EI Serta Wilayah Perbatasan



 Sinergi Tol Maritim Nusantara dan MP3EI Tanpa Wilayah Perbatasan




http://nulisbuku.com/books/view_book/7332/panduan-tes-masuk-prajurit-tni
 Ketika Indonesia memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional pemerintah waktu itu mengagas apa yang disebut dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagai masterplan MP3EI jelas sangat konprehensif, dengan pembangunan 6 koridor nasional yang seluruhnya bertumpu pada matra darat. Terobosan Bersejarah Penyusunan MP3EI: Awal Perjalanan Percepatan Transformasi Ekonomi Indonesia. MP3EI memiliki semangat Not Business as Usual. Semangat ini tercermin dari sejak proses penyusunannya di mana rumusan strategi dan kebijakan yang awalnya disusun oleh Pemerintah diperkaya dengan mendengarkan pandangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, terutama dari dunia usaha, melalui serial dialog intensif, interaktif dan partisipatif. Kita melihat dari kacamata Kebangkitan bangsa ada kelanjutan antara MP3EI dengan Tol Laut Maritim Indonesia.

Dalam kacamata MP3EI potensi laut juga sangat jelas menonjol dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Dalam pandangannya potensi maritim Indonesia terlihat dari : Indonesia Sebagai Negara Maritim Total panjang garis pantai Indonesia yang terbentang sepanjang Samudera India, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Samudera Pasifik, Laut Arafura, Laut Timor, dan di wilayah kecil lainnya. Melekat dengan Kepulauan Indonesia terdapat beberapa alur laut yang berbobot strategis ekonomi dan militer global, yaitu Selat Malaka (yang merupakan SLoC), Selat Sunda (ALKI 1), Selat Lombok dan Selat Makassar (ALKI 2), dan Selat Ombai Wetar (ALKI 3). Sebagian besar pelayaran utama dunia melewati dan memanfaatkan alur-alur tersebut sebagi jalur pelayarannya.

MP3EI mengedepankan upaya memaksimalkan pemanfaatan SLoC maupun ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) tersebut di atas. Indonesia bisa meraih banyak keuntungan dari modalitas maritim ini untuk mengakselerasi pertumbuhan di berbagai kawasan di Indonesia (khususnya Kawasan Timur Indonesia), membangun daya saing maritim, serta meningkatkan ketahanan dan kedaulatan  ekonomi nasional. Untuk memperoleh manfaat dari posisi strategis nasional, upaya Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia perlu memanfaatkan keberadaan SLoC dan ALKI sebagai jalur laut bagi pelayaran internasional.
Garis Depan Konektivitas Global Indonesia Dalam rangka penguatan konektivitas nasional yang memperhatikan posisi geo-strategis regional dan global, perlu ditetapkan pintu gerbang konektivitas global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan SLoC dan ALKI tersebut di atas sebagai modalitas utama percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Konsepsi  tersebut akan menjadi tulang-punggung yang membentuk postur konektivitas nasional dan sekaligus diharapkan berfungsi  menjadi instrumen pendorong dan penarik keseimbangan ekonomi wilayah, yang tidak hanya dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, tetapi dapat juga menciptakan membangun kemandirian dan daya saing ekonomi nasional yang solid. Dalam konsep MP3EI wilayah perbatasan RI-PNG menjadi bagian pembangunan koridor 6 perpaduan pengembangan Pusat Ekonomi Kepulauan Maluku dan Papua. Hal yang sama tidak terlihat di Koridor 3 Kalimantan, wilayah perbatasan sama sekali tidak tersentuh.
Tol Laut Maritim Nusantara
Berbeda dengan MP3EI yang mempunyai Blue Print, maka Tol Maritim yang kita tahu baru dari berbagai sumber khususnya tokoh-tokoh tertentu. Misalnya pada saat Presiden Joko Widodo melakukan lawatannya ke Jepang dan Tiongkok kita dengar akan menawarkan peluang investasi untuk membangun 24 pelabuhan yang menjadi pilar proyek infrastruktur tol laut. Begitu juga kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago waktu itu. Andrinof mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih menunggu minat serius investor untuk berpartisipasi dalam proyek maritim itu, yang secara total dapat menghabiskan Rp 700 triliun, termasuk belanja pengadaan kapal.

Selain tol laut, kata Andrinof, Presiden juga akan menawarkan investasi untuk proyek infrastruktur jalan raya dan pembangkit listrik dalam lawatannya ke dua negara raksasa di Asia itu. Andrinof tidak menampik keberangkatan Jokowi ke Tiongkok juga karena misi serupa negara Tirai Bambu itu, yang ingin membangun Jalur Sutera, sebuah jalur konektivitas tata niaga dari berbagai wilayah di Asia ke Eropa dan Afrika."Kami ingin lihat dulu apa dari Jepang dan Tiongkok," ujarnya. Kebutuhan investasi untuk tol laut yang diperkirakan Rp 700 triliun itu untuk jangka waktu lima tahun dan akan diupayakan dari investasi pemerintah, BUMN dan BUMD serta swasta. Berdasarkan catatan Bappenas mengenai konsep awal tol laut, sebanyak 24 pelabuhan itu akan dibagi menjadi pelabuhan "hub", pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul yang mampu mendistribusikan barang ke kota-kota kecil.

Sebanyak 24 pelabuhan itu adalah Pelabuhan Banda Aceh, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Pangkal Pinang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Batam, dan Pelabuhan Padang. Kemudian Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilacap, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Lombok, Pelabuhan Kupang, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Palangka Raya, Pelabuhan Maloy dan Pelabuhan Bitung,. Selanjutnya adalah Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Halmahera, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke.  Selain sarana fisik 24 pelabuhan strategis, pemerintah juga berencana membangun infrastruktur penunjang tol laut, "short sea shipping", fasilitas kargo dan kapal, pengembangan pelabuhan komersial, dan pembangunan transportasi multimoda. Namun pada 2015, pemerintah fokus memulai pembangunan tol laut dari Indonesia Timur.

Akan tetapi satu hal yang menggembirakan adalah bahwa 24 pelabuhan yang menjadi bagian Tol Laut tersebut adalah pelabuhan-pelabuhan yang ada di ke 6  koridor pembangunan MP3EI tersebut. Namun demikian kalau dilihat dari kacamata perbatasan, kedua konsep tersebut (MP3EI dan Tol Laut) di wilayah Kalimantan sama sekali belum menjangkau wilayah perbatasan dan bahkan tidak terkoneksi dengan semangat kerja sama regional Asean yang meliputi Indonesia-Malaysia-Berunai dan Philipina. Jadi kalau kita kaitkan dengan semngat kebangkitan Bangsa pola pembangunan NKRI masih terlihat kesinambungannya antara MP3EI dengan Tol laut Maritim. Kalau dahulu eranya umumnya di darat, maka kini beralih ke laut. Harapan kita pembangunan itu bisa terus berkelanjutan dan mewujud serta tidak melupakan wilayah perbatasan. Selama ini kita selalu mendengarkan bahwa perbatasan itu merupakan halaman depan bangsa. Tapi tiba di konsep sama sekali tidak terikutkan.


Senin, 18 Mei 2015

Pulau Enggano, Pulau Terluar Menghadap India



Pulau Enggano, Pulau Terluar Menghadap India
.

Wilayah di Indonesia tidak hanya berbatasan dengan negara Asia Tenggara ataupun Papua Nugini. Namun, ada juga yang berbatasan dengan India. PULAU Enggano yang masuk Kecamatan Enggano merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Wilayah tersebut termasuk salah satu pulau terluar Indonesia dan berbatasan dengan India. Meski tidak terlalu terisolasi, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk tiba di kecamatan ini dengan kapal laut. Setidaknya, dibutuhkan waktu 12 jam untuk tiba ke Enggano menyeberangi Samudra Hindia. Itu pun jika cuaca di tengah laut normal. Bila terjadi badai, bukan tidak mungkin perjalanan ditempuh lebih dari 12 jam. Menuju Enggano harus menyeberangi Samudra Hindia sepanjang 156 kilometer. Belum lagi, menuju ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara, Arga Makmur, harus kembali menempuh jalur darat sepanjang 76 kilometer.

Namun, tidak setiap hari bisa menuju Enggano. Sebab, kapal hanya beroperasi dua kali seminggu, yakni setiap Rabu-Sabtu. Itu pun dengan catatan cuaca laut masih bisa dilalui kapal laut. Dua bulan terakhir, alat transportasi pesawat di Enggano juga mulai aktif dua kali seminggu. Yaitu, setiap Senin-Jumat. Masyarakat bisa terbang dengan pesawat 12 penumpang itu dari Enggano ke ibu kota Provinsi Bengkulu dengan menempuh satu jam penerbangan. Hal menarik lainnya, berada di tengah Samudra Hindia, lokasi kecamatan diduga kerap menjadi perlintasan imigran gelap. Mereka biasanya melintasi Enggano dengan tujuan mencari suaka di Pulau Christmas, Australia. Bahkan, pernah ada imigran gelap yang terdampar di pulau tersebut lantaran kehabisan BBM dan terpaksa diamankan di Pulau Enggano.

Dari segi fasilitas masyarakat, Pulau Enggano juga masih terbilang terbelakang jika dibandingkan dengan kecamatan yang lain di Bengkulu. Hingga kini, masyarakat Pulau Enggano belum mendapat fasilitas listrik. Untuk penerangan dan kebutuhan listrik, masyarakat menggunakan genset besar yang dibeli dari dana Pemda BU. Itu pun penggunaannya sangat terbatas, yaitu hanya pukul 18.00–23.00 WIB. Sebab, biaya operasional genset cukup mahal. Selain genset, di lokasi ada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Namun, hanya beberapa rumah di setiap desa yang menggunakan lantaran tidak semua rumah bisa memakai fasilitas tersebut.

Dari sisi infrastruktur jalan, Enggano juga masih terbelakang. Sepanjang 37 kilometer jalan yang menghubungkan enam desa, tidak sampai 15 kilometer yang sudah mendapat fasilitas pengerasan. Meski bisa dilalui kendaraan roda empat, jalan masih berupa jalan tanah merah yang licin dan berlumpur jika hujan. Namun, untuk memperbaiki jalan di Enggano, pemda harus berpikir berkali-kali karena dana yang dibutuhkan tidak sedikit. Pembangunan jalan di Enggano mencapai empat kali lipat dari pembangunan di wilayah lain lantaran material harus dibawa dengan menggunakan kapal. Sebagian besar masyarakat Enggano bermata pencarian nelayan dan petani perkebunan.

Enggano tercatat sebagai penghasil pisang dalam jumlah besar. Setiap panen, hasilnya dikirimkan ke Provinsi di Sumatera dan Jawa. Bupati Bengkulu Utara (BU) Imron Rosyadi menyatakan, sebagai salah satu daerah kepulauan terluar, Enggano cukup tertinggal. Meskipun, belakangan pemerintah mulai melirik Enggano dalam program daerah terluar dan daerah kepulauan. ’’Untuk air minum, sebelumnya di Enggano agak kesulitan karena airnya bercampur air laut. Namun, sekarang ada program dari TNI-AL memanfaatkan mesin untuk mengubah air laut jadi air minum,’’ ucapnya.

Dia mengungkapkan, APBD memang tidak mampu membangun Kecamatan Enggano secara langsung, terutama infrastruktur. Belakangan, Pemda Bengkulu Utara mulai melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat yang intinya meminta bantuan dana untuk pembangunan di Enggano.’’Kami sudah bicarakan dengan menteri pariwisata soal menjadikan Enggano sebagai pusat pariwisata. Kami harap jadi titik balik pembangunan di Enggano. Sebab, dengan objek wisata, pembangunan lain seperti infrastruktur dan fasilitas masyarakat akan berjalan,’’ kata Imron. (sumber : Jawa Pos, 16/05/2015/tri/JPNN/c19/diq)

Selasa, 12 Mei 2015

Buku Pilkada, Strategi Sun Tzu Dalam Memenangkan Pilkada






Strategi Sun Tzu Dalam Memenangkan Pilkada


Kesempatan menjadi seorang Gubernur, Bupati atau Walikota sekarang ini kian terbuka. Kalau anda merasa bahwa untuk Indonesia yang lebih baik maka diperlukan para pemimpin yang baik, dan kalau anda merasa bahwa diri anda cukup baik untuk Indonesia? Maka sebaiknya anda harus maju dan ikut Pilkada. Demikian juga dengan organisasi kepemudaan atau organisasi Mahasiswa sudah sebaiknya dari awal membekali para kadernya untuk mempersiapkan mereka jadi Pimpinan Daerah. Jangan ragu. Demokrasi membuka jalan bagi siapa saja yang mampu jadi pemimpin untuk ambil bagian. Tidak ada jeleknya kan? Habis jadi pimpinan daerah kemudian jadi Presiden atau jadi Menteri? Anda tentu tidak keberatankan?


Kalau anda berminat maka buatlah rencanamu. Bagi para perencana, persiapan adalah tantangan, “gagal mempersiapkan dengan baik sama saja dengan merencanakan kegagalan itu sendiri”. Ungkapan ini juga berlaku dalam dunia politik praktis. Alam politik di era demokrasi modern berbeda dengan era sebelumnya. Dulu seorang pemimpin sudah ditetapkan sebelum dia lahir dan kemampuannya penuh dengan balutan mitos dan mistis secara turun-temurun. Tetapi setelah alam demokratis muncul maka mitos dan mistis seperti itu dihancurkan oleh logika dan rasionalitas. Orang tidak lagi mau dinina bobokkan maka kerja-kerja politik praktis menjadi sesuatu yang terukur dan terencana. Tapi pakah sesederhana itu?
Seorang calon pemimpin tidak bisa lagi bersikap pasif bagai putra mahkota yang menunggu penobatan. Seorang politisi dituntut untuk melakukan aktivitas politik yang terencana dalam suatu manajemen yang baik. Setiap perencanaan tak berlaku seragam bagi setiap politisi. Seluruh perencanaan tersebut tentu harus disesuaikan dengan kondisi objektif politisi bersangkutan. Demikian juga calon Petahana dia boleh saja mempunyai berbagai kelebihan, tetapi soal mampu tidaknya memenangkan Pilkada  itu bisa jadi soal lain lagi. Memang harus diakui dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), calon petahana memiliki kepercayaan diri yang luar biasa dibandingkan calon pendatang baru.
Tapi jangan lupa. Masih ingat dengan Pemilukada DKI 2012?  Menurut penulis Pemilukada DKI adalah contoh yang menarik tentang Tumbangnya seorang Petahana secara telak ditengah ke populerannya. Popularis Pasangan Petahana begitu luar biasa. Tetapi begitu kita melihat hasilnya? Kalah telak dan hilang begitu saja. Dalam pemilihan kepala daerah kali itu, kubu petahana tampak begitu atraktif dibanding para penantangnya. Salah satu kartu yang membuat publik berpikir ulang untuk tidak berpindah dari petahana adalah pemaparan gagasan Mass Rapid Transportation yang tampak visioner. Petahana memang punya banyak kelebihan khususnya terkait “isu-isu visioner” pembangunan. Persepsi yang berkembang waktu itu hanya petahana yang bisa melanjutkan “gagasan-gagasan visioner” itu. Calon baru akan memerlukan waktu untuk belajar dan mempela jarinya.
Ya  waktu itu  Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta, Jumat, 11 Mei 2012 lalu, menetapkan enam pasangan calon gubernur. Secara sederhana, pasangan petahana Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, yang diusung Partai Demokrat, akan berhadapan dengan lima pasang penantang. Para penantang itu ialah Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Grindra, Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini oleh Partai Keadilan Sejahtera, Alex Noerdin-Nono Sampono oleh Partai Golkar, dan dua pasangan independen, Faisal Basri-Biem Benyamin, serta Hendardji Soepandji-A. Riza Patria.
Dari sisi penantang, tampak belum ada konsep yang begitu berbeda dibanding tawaran-tawaran kubu petahana. Inilah yang menyebabkan kubu petahana dikesankan lebih visioner. Dan karena itu, kunci untuk mengalahkan petahana adalah dengan membeberkan kelemahan kepemimpinan petahana periode sebelumnya. Di sinilah strategi Sun Tzu dimanfaatkan dengan sebaik baiknya.  Karena sudah memerintah satu periode, maka ternyata kepemimpinan Fauzi Bowo dikesankan sangat egois dan sinis serta kurang empati. Pecah kongsinya dengan Prijanto sebagai wakil gubernur jadi sesasi utama. Foke tidak bisa bekerja sama dan berbagi.  Ternyata mudah sekali membeberkan kelemahan kepemimpinan dan kebijakan petahana. Di sisi ini, masalah utama petahana ialah soal kepercayaan publik. Kubu petahana memang lebih bertumpu pada potensi pemilih rasional dan mapan, bahwa perubahan tetap dalam kesinambungan dan itu ternyata banyak disuka. Tapi, dalam hal kepercayaan ditambah lagi persoalan karakter “sinis dan kurang berempati” nya Foke terus di tonjolkan, dan ini bisa jadi bumerang. Hasilnya ternyata Petahana yang demikian kuat dan dominan di segala lini serta didukung dana pencitraan yang tiada habisnya. Ternyata tidak mampu mengalahkan Jokowi-Ahok. Pasangan pendatang baru, dua tokoh anak muda yang sesungguhnya hanya biasa-biasa saja. Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli tinggallah kenangan.
Negara Demokrasi Dari Dulunya
Bagi Indonesia, Pemilu sudah menjadi bagian integral historis daripada pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Satu dekade setelah proklamasi 1945, tepatnya tahun 1955 Indonesia sudah melangsungkan Pemilu pertama yang demokratis. Kemudian berlanjut pada Pemilu pada era Orde Baru tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Selanjutnya pada masa reformasi telah berlangsung tiga kali Pemilu, yakni  tahun 1999, 2004, dan 2009. Sehingga istilah Pemilu sudah sangat familiar bagi penduduk di republik ini, dan tentu saja, sudah diserap sebagai pengetahuan dasar bagi hak politik rakyat Indonesia.
Merunut kembali sejarah Pemilu 1955, Pemilu di era rezim Orde Baru, Pemilu di masa reformasi, dan Pemilu di berbagai daerah, sebenarnya bisa diambil beberapa pelajaran penting tentang pemantauan pemilu. Pemilu 1955 berlangsung pada nuansa dan suasana kepartaian yang ideologis dan partisipatif. Semangat kontestasi yang dibuktikan lebih dari 100 peserta Pemilu membuat setiap kontestan saling mengawasi pelaksanaan Pemilu. Sementara Pemilu di masa rezim kleptokratik Orde Baru berada pada semangat zaman yang represif-totaliter. Deparpolisasi dan anti partisipasi masyarakat sangat mendominasi penyelenggaraan Pemilu di masa itu. Apalagi penyelenggara pemilu masa Orde Baru melekat pada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri. Sehingga menjadi logis, isu pemantauan melekat pada domain rezim pemerintah.
Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama "pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah".

Memilih Pemimpin Baru Secara Demokratis 

Pilkada pada tataran ideal dimaksudkan untuk melakukan pergantian kekuasaan di daerah dengan cara yang demokratis, yaitu dengan mengikutsertakan rakyat secara langsung. Sehingga, diharapkan akan terpilih sosok penguasa terbaik, yang alim dan ihlas mengabdi untuk rakyat. Namun pada prakteknya muncul banyak distorsi sehingga Pilkada tidak lagi bisa diandalkan untuk memunculkan pimpinan daerah yang bagus. Tetapi persoalannya bukan di sana tetapi bagaimana anda bisa memenangkan Pilkada dimaksud.
Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui Pemilu, pemerintahan sebelumnya yang tidak memihak rakyat bisa diganti. Jika pemimpin yang dipilih oleh rakyat pada Pemilu sebelumnya ternyata kebijakannya tidak memihak rakyat maka rakyat bisa bertanggung jawab dengan tidak memilihnya lagi di Pemilu berikut nya.
Inilah kelebihan demokrasi melalui Pemilu langsung. Cara seperti ini berusaha benar-benar mewujudkan pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi menghendaki, kekuasaan tidak dipegang oleh segelintir orang, tetapi oleh kita semua dengan melakukan pengecekan ulang dan perbaikan-perbaikan secara bertahap. Melalui Pemilu langsung, masyarakat pemilih bisa menilai apakah pemerintahan dan perwakilan pantas dipilih kembali atau justru perlu diganti karena tidak mengemban amanah rakyat. Sebagai salah satu alat demokrasi, Pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Hasil Pemilu adalah orang-orang terpilih yang mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Tata cara seleksi mencari pemimpin dengan melibatkan sebanyak mungkin orang telah mengalahkan popuralitas model memilih pemimpin dengan penunjukan langsung atau pemilihan secara terbatas.
Dengan demikian, Pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama-sama. Karena Pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan, maka kita patut mengawalnya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan Pemilu sangat dibutuhkan. Masyarakat perlu lebih kritis dan mengetahui secara sadar nasib suara yang akan diberikannya. Suara kita memiliki nilai penting bagi kualitas demokrasi demi perbaikan nasib kita sendiri.
Soal kualitas produk pemilu entah seperti apapun hasilnya, bagi anda yang penting saat ini adalah bagaimana caranya untuk memenangkan Pilkada ini dan anda Menjadi seorang Gubernur, atau seorang Wali Kota atau seorang Bupati. Karena itu anda harus melihat dunia politik  itu sebagai sesuatu gelanggang persaingan biasa yang perlu dimenangkan. Dunia politik tak ubahnya seperti arena bertarung yang sangat membutuhkan strategi dan perencanaan untuk pemenangannya.  Tidak hanya sekedar politik uang, tebar sembako tetapi anda memang harus bisa memenangkan hati  para pemilih di daerah pemilihan anda. Anda harus dapat memenangkan hati rakyat.
Saat ini rakyat sudah banyak tahu dan semakin kritis serta sebagian besar tak lagi tertarik pada hanya sekedar politik uang, meskipun tak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa daerah yang memang masih fokus pada kemampuan bagi-bagi uang dan tebar sembakonya para calon Pilkada. Karena itu tidak heran bahwa masih ada sebagian partai politik yang menggunakan politik uang dan tebar sembako sebagai strategi pemena ngannya.
Menurut survey yang dilakukan oleh Pew Research Center for the People and the Press terhadap sekitar 200 konsultan politik di seluruh dunia pada tahun 1997 – 1998, ditemukan fakta bahwa kualitas dari pesan-pesan kampanye politik  dan strategi pencitraan para calon pemimpin yang maju Pilkada merupakan faktor utama dalam menentukan kemenangan dalam pemilihan, sehingga selain faktor biaya yang mutlak dipersiapkan untuk menggerakkan mesin politik calon kandidat, pencitraan calon pilkada merupakan kunci penentu kemenangan.

..

Bagi sebagian besar warga pendekatan program kerja yang ditawarkan oleh calon pilkada hanya akan dimengerti oleh publik yang “melek” politik. Tetapi bagi publik yang “buta” politik, mereka akan lebih suka melihat citra para calon pemimpin itu sendiri. Pengertian citra dalam hal ini berkaitan erat dengan suatu penilaian, tanggapan, opini, kepercayaan publik, asosiasi, lembaga dan juga simbol simbol tertentu terhadap personel yang diusung oleh partai.  Dengan demikian, tanggapan dan penilaian publik merupakan unsur penting dalam melakukan penelitian tentang Citra. Citra (image) adalah seperangkat keyakinan, ide dan kesan seseorang terhadap suatu obyek tertentu. Sikap dan tindakan seseorang terhadap obyek tersebut akan ditentukan oleh citra obyek yang menampilkan kondisi yang paling baik. Karena itu Pencitraan adalah salah satu kunci sukses pilkada anda.
Jadi dalam garis besarnya memasarkan seorang calon Pilkada tak ubahnya seperti memasarkan sebuah produk atau jasa kepada target pasarnya.  Pada dasarnya, jika diibaratkan pemasaran produk, target pasar untuk pemilukada adalah para pemilih (voters), yang kalau kita cermati secara lebih teliti terbagi dalam empat (4) segmen. Segmen pertama adalah pemilih ideologis (ideologist voters); yang kedua adalah pemilih tradisional (traditional voters); yang ketiga adalah pemilih rasional (rational voters) yang terbagi dalam pemilih intelektual dan non partisan; dan yang keempat adalah pemilih yang masih berubah-ubah (swing voters).  Dari data empiris memperlihatkan persentasenya sebagai berikut : Ideologist dan Traditional Voters menguasai sekitar 40% dari market share, sedangkan Rational Voters dan Swing Voters menguasai sekitar 60% dari market share (Priosoedarsono, 2005 ). Nah sebagai calon Gubernur, calon bupati atau calon walikota anda dan tim sukses anda harus dapat merebut suara tersebut sebanyak bisa.

Sekapur Sirih 

Para pembaca yang budiman. Pemilukada tidak ubahnya mempromosikan produk baru, meski kualitasnya baik tapi tanpa didukung oleh promosi yang bagus dia tidak akan dikenal oleh masyarakat. Kandidat anda tidak akan terpilih. Produk berkualitas pada ahirnya memang pasti akan selalu unggul, tetapi tanpa dengan pemasaran yang baik ia memerlukan waktu yang lama dan cenderung sudah terlambat. Berbeda kalau dipromosikan dengan baik dan tepat maka ia akan jadi produk unggulan yang disenangi warga. Karena itu pemanangan Pilkada saat ini sudah memerlukan suatu organisasi pemenangan Pilkada secara profesional yang bisa memanfaatkan semua sumber daya agar bisa memenangkan Pilkada.
Tugas kandidat bukan lagi menyusun strategi dan taktik karena hal itu telah dipercayakan pada Tim Sukses. Tugas Kandidat bukan lagi mencari dukungan dana dan mengelola dana Kampanye. Karena anda telah memper cayakan tugas ini pada orang terpercaya di dalam Tim Sukses anda. Tugas Kandidat bukan lagi untuk menyusun Jadwal Kampanye, karena anda telah mempercayakan tugas ini pada manajer tim sukses anda. Ketua Tim Sukses/Manajer Kampanye berserta anggota timnya bertanggung jawab untuk menangani seluruh tahapan dan proses pemenangan, pelaksanaan sampai sang Kandidat dilantik jadi Gubernur, jadi Wali Kota atau Bupati.
Salah satu yang besar maknanya dalam keberhasilan seorang kandidat Pilkada adalah pemahamannya bahwa sebaiknya segala sesuatu itu tidak terjadi begitu saja. Sesuatu upaya yang dilakukan secara bertahap dan berlanjut. Karena itu kita ingin mengingatkan pada calon kandidat Pilkada ada fase-fase penting yang sangat berperan dalam kesuksesan seorang kandidat.
Fase Pertama adalah Fase Penanaman Modal Sosial. Fase ini dikenal juga dengan fase sosialisasi. Fase ini adalah fase dimana kandidat secara sungguh-sungguh dan benar-benar dapat terjun ke tengah kehidupan masyarakat. Kandidat secara langsung ikut melakukan berbagai kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kandidat melakukan kerja-kerja sosial yang populer di tengah warga, terserah apakah itu terkait lingkungan hidup, paguyuban ternak atau para tani. Artinya paguyuban yang populer di tengah-tengah warga di wilayah dimana anda akan maju untuk ikut Pilkada tersebut. Bagi calon kandidat fase ini bisa berperan sebagai ajang pelatihan kepemimpinan. Bagaimana caranya agar bisa terpilih jadi ketua paguyuban tersebut dengan cara yang baik dan elegan. Hal ini penting, karena akan langsung dilihat oleh warga.
Bagi kandidat yang jeli, fase ini sesungguhnya bisa menjadi ajang unjuk kemampuan diri dalam hal kepemimpinan. Jangan pernah berpikir bahwa modal sosial seperti ini bisa diciptakan secara instant atau dibeli dengan harga tertentu. Semakin berhasil seorang kandidat dalam organisasi kemasyarakatan maka akan semakin besar kepercayaan warga padanya. Semakin besar keberhasilan calon kandidat dalam fase ini maka akan semakin besar pengaruhnya pada popularitas calon kandidat.  Semakin kuat pula modal sosial calon kandidat dalam memperluas jaringan sosial kandidat di masyarakat.
Besarnya modal sosial yang dipupuk oleh kandidat akan sendirinya akan dapat menekan biaya finansial yang harus dikeluarkan oleh kandidat pada saat kampanye pilkada nantinya. Bahkan pada tahap tertentu, justru pemilih yang akan secara suka rela mengeluarkan tenaga dan dana untuk mendukung keberhasilan kandidat. Mereka mau menjadi pekerja sukarela dalam mensuksesan keberhasilan calon kandidat. Para sukarelawan yang teroraganisir dengan baik niscaya akan menjadi aset yang sangat besar maknanya dalam pemenagan pilkada. Bisa dipahami, seberapa besarpun dana yang ada tetapi kalau semua harus di bayar, pastilah dananya akan kurang. Tim Sukarelawan adalah solusi ampuh dalam memenangkan Pilkada.
Fase Kedua adalah Fase Meraih Dukungan Politik. Fase ini adalah fase dimana kandidat berhasil mendapat kan dukungan dari partai politik yang tepat. Kenapa kita sebut partai politik yang tepat? Karena kandidat mendapatkan partai politik yang sepenuhnya mau dan bersedia memberikan dukungannya dan yang paling penting lagi adalah Partai politik yang paling banyak pendukungnya di daerah tersebut dan mesin politik partai itu mau mendukung keberhasilan anda. Anda harus berjuangan untuk itu. Pada fase ini yang dibutuhkan adalah lobi-lobi politik dan kekuatan finansial. Kedekatan dengan elit politik menjadi faktor penting.
Hal ini penting untuk meyakinkan elit partai bahwa kandidat tersebut adalah orang yang punya potensi besar untuk memenangkan Pilkada. Kandidat juga harus dapat menyakinkan elit partai bahwa kemenangan kandidat tersebut akan menguntungkan partai untuk kurun 5 tahun kedepan. Selain itu, sudah menjadi rahasia umum, untuk mendapatkan tiket partai, kandidat juga harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Suka tidak suka ini lah konsekuensi dari sistem demokrasi yang tengah kita bangun.
Fase Ketiga adalah Fase Memobilisasi Dukungan Pemilih. Ini adalah fase atau babak final dari pertandingan Pilkada. Disini kandidat dituntut untuk piawai mengatur dan menggerakan mesin mobilisasi pendukung (jaringan sosial) dan mesin pencitraan (media komunikasi). Pengalaman dan strategi politik sangat diperlukan pada fase ini. Bila dipandang perlu, konsultan politik bisa diminta bantuanya untuk mendampingi anda.
Para pembaca yang budiman penulisan buku ini bermula dari permintaan seorang sahabat yang mau ikut pemilukada, dia meminta semacam Tip untuk bisa memenangkan Pilkada. Permintaan itu kemudian di uji dan diproses lewat mekanisme diskusi rutin yang melibatkan pakar Tim Perbatasan, dan Tim Pertahanan dari kelompok www.wilayahperbatasan.com. Setelah putaran diskusi yang ketiga, ternyata hasilnya tidak saja sekedar Tips untuk memenangkan Pilkada secara Elegan, tetapi sudah hampir menyeluruh berisi suatu strategi dan taktik dari suatu proses pemenangan Pilkada secara Elegan. Itulah cikal bakal yang menjadi lahirnya buku ini.
Penulis berterima kasih pada kerjasama Tim, baik sesama mantan anggota Tim Pakar Batas Kemdagri, juga tim ahli PT Indah Unggul Bersama dan semua anggota dari Tim Perbatasan dan Pertahanan yang terhimpun dalam jaringan www.wilayahperbatasan.com dan www.wilayahpertahanan.com  Semoga buku ini dapat memberikan manfaat pada kemajuan berdemokrasi di tanah air tercinta.

Untuk memperkaya cara pandangan anda, maka buku ini disusun dengan daftar isi sebagai berikut :

Daftar Isi
Isi
Sekapur Sirih
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I Strategi Sun Tzu Dalam Pemilukada
1.1   Latar Belakang.
1.2   Kenapa Buku Ini Saya Tulis
1.3   Untuk Siapa Buku Ini Saya Tulis
1.4   Apa Manfaat Buku Ini Buat Anda
1.5   Tata Urut dan Ruang Lingkup
Defenisi dan Pengertian
Daftar Pustaka
BAB II  Tata Cara Pendaftaran Pemilukada
2.1  Sejarah Pemilukada.
2.2  Poin-point  Perlu Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang  Pemilukada
2.2.1  Revisi Versi atau Usulan DPR. Dewan
2.2.2  Poin-poin Revisi Versi Pemerintah.
2.2.3 13 Poins Revisi UU Pilkada Kesepakatan
2.3    Calon Pilkada Dari Partai Politik Yang Tengah Konflik
2.4    Intisari UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
2.5   Tata Cara dan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah 
BAB  III  Rencanakan Kemenanganmu
3.1     Ihtiar Itu Harus Maksimal
3.2    Temukan Visi dan Misi, Gratiskan Pendidikan dan Kesehatan.
3.3    Temukan Kenderaan Politik yang sinergis dengan Keberhasilan Anda.
3.4 Peta Politik dan Kekuatan Pendukungnya
3.5     Mengetahui Kelemahan dan Kekuatan Petahana dan Kandidat Lain 
BAB IV   Membentuk Tim Sukses
4.1     Persiapan Pembentukan
4.2     Penyiapan sarana dan prasarana Tim Sukses
4.3     Pembentukan Tim Sukses
4.4     Road Map Menuju Kemenangan
4.4.1  Matangkan Strategi
4.4.2  Road Map Tim Sukses
BAB V  Launching Kampanye, Menangkan PilkadaMU
5.1    Big Launching atau Soft Launching?
5.2    Persiapan Launching
5.3    Big Launching Kampanye
5.4    Menangkan Pilkadamu
5.5 Pengalaman Kandidat Yang Berhasil       

Bandung  2015