Membaca Strategi
Jokowi Membangun Perbatasan
Oleh
harmen Batubara
Di
era pemerintahan SBY sebetulnya semangat dan rencana untuk menjadikan
Perbatasan sebagai Halaman Depan Bangsa sudah sangat kencang. Hal itu ditandai
dengan dibuatnya UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang didalamnya ada
terkandung untuk membentuk BNPP., yang waktu itu diidentifikasi sebagai suatu
Badan “ super body” yang akan mengentaskan pembangunan Perbatasan. Juga sudah
ada konsep pembangunan infrastruktur MP3EI yang terdiri dari 6 koridor.
Masalahnya dan ternyata MP3EI dengan enam koridor tersebut, pembangunan
infrastruktur perbatasan tidak ditemukan di dalamnya, maka praktis perbatasan
tetap terisolasi. Akibatnya meski BNPP lahir dan berkembang tetapi dihadapkan
dengan kondisi perbatasan yang masih terisolasi, maka praktis BNPP hanya
seperti macan diatas kertas. Hanya bisa membuat kebijakan, membuat grand design
pembangunan perbatasan tetapi tidak bisa di implementasikan.
Sebagai
pencinta wilayah perbatasan, saya melihat dan merasakan bagaimana Strategi
Nawacita Jokowi telah dan akan membawa perubahan besar terhadap pembangunan di
Wilayah Perbatasan. Minimal ada beberapa hal yang menurut saya sangat phenomenal.
Pertama, Jokowi telah bertekat dan sudah mulau membangun Jalan Paralel
Perbatasan. Suatu hal yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kedua, Jokowi
kemudian membangun kembali 9 PLBN di perbatasan, 7 diantaranya sudah selesai.
PLBN itu kini terlihat megah dan membanggakan warga bila melihatnya.Ada
perasaan bahwa pimpinan Negeri ini patut dihormati. Ketiga, pemerintahan Jokowi-Jk
menggelontorkan Dana ke Perdesaan atau Dana Transfer Desa, suatu konsep yang
belum pernah ada di Dunia dan hasilnya sudah mulai dirasakan di pedesaan.
Keempat, Pemerintah Jokowi-Jk juga kini tengah menyelenggarakan peremajaan
kebun rakyat, dan sudah dimulai lewat program peremajaan kebun sawit rakyat;
nantinya akan bergeser ke kebun karet rakyat, kebun sahang rakyat dst.dst.
Kelima, pemerintah Jokowi-Jk tengah menghidupkan dan mengkampanyekan pembukaan
KEK, kawasan Ekonomi Khusus, meski sampai saat ini Pemda Perbatasan belum bisa
memanfaatkannya. Dengan ke lima paket ini, dipercaya apa yang jadi kebutuhan
Perbatasan untuk jadi Halaman Depan Bangsa sudah lebih dari Cukup, kini
bagaimana Pemda Perbatasanlah yang diharapkan untuk menuntaskannya.
Masih
Ingat Tol Laut Jokowi?
Kalau
ingat Jalur Tol Laut Jokowi, maka saya pasti ingat OBOR nya Tiongkok atau “One
Belt One Road” yang dalam realitanya
adalah jalur kereta api “China Railway Express” atau BRI, yang melewati 60
negara mitra. Dimulai dari kota Yiwu Tiongkok melewati Eurasia dengan total panjang
13.052 km, dan memerlukan sekitar 18 hari untuk mencapai titik barat ke Kota
Madrid, Spanyol. Tiongkok menginisiasi dan memimpin BRI dengan program
investasi 1,3 trilyun USD untuk menciptakan jaringan infrastruktur termasuk
jalan, kereta api, telekomunikasi, jaringan pipa energi, dan pelabuhan di
sepanjang BRI tersebut.
Program
ini akan meningkatkan interkonektivitas ekonomi dan memfasilitasi pembangunan
di Eurasia, Afrika Timur, dan lebih dari 60 negara mitra lewat Enam koridor
Ekonomi: Tiongkok-Mongolia-Rusia, New Eurasia Land Bridge serta Tiongkok-Asia
Tengah-Asia Barat, Tiongkok-Semenanjung Indochina, Tiongkok-Pakistan,
Banglades-Tiongkok-India-Myanmar. Konektivitas SREB akan terhubungkan jaringan
pipa hydrokarabon, rel kereta api kecepatan tinggi.
Secara
harafiah memang yang disebut Tol Laut
merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk
menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Dengan adanya
hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran
distribusi barang hingga ke pelosok. Dalam penglihatan saya, ada persamaan
konsep antara OBOR Tiongkok dan Tol Laut Jokowi. Hanya saja klasnya memang
berbeda, kalau OBOR melintasi 60 negara internasional maka Tol Laut, melintasi
34 Provinsi Nusantara Tapi hakekatnya sama membenahi interkonektivitas guna
meningkatkan peluang bisnis. Jadi kalau Tiongkok berani memberikan dukungan
pendanaan bagi pembangunan jaringan infrastruktur termasuk jalan, kereta api,
telekomunikasi, jaringan pipa energi, dan pelabuhan di sepanjang Jalur BRI
tersebut; maka Pemerintahan Jokowi bersedia membangun jaringan 24 Pelabuhan
berikut sarananya, serta menyediakan Kapal untuk mengarungi jalur sepanjang
jalur Tol Lautnya. Dengan harapan Pemda mau berpartisipasi, untuk membangun
jaringan infrastruktur guna menunjang kelancaran program Tol Laut dan tentu
demi keuntungan Pemda nya sendiri. Pemda diharapkan dapat membuat jaringan
jalan raya, telekomunikasi, serta berbagai jaringan penunjang bisnis lainnya
untuk memudahkan menjangkau dan memanfaatkan Pelabuhan Tol yang ada di
wilayahnya.
Tol
laut terus berkembang dan menurut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya
Sumadi, saat ini jumlah trayek tol laut sudah semakin bertambah. Sejak awal
dicanangkan, proyek yang menjadi cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini
semakin menunjukkan peningkatan. Dari sebelumnya hanya sekitar tujuh trayek,
kini sudah bertambah enam trayek menjadi sekitar 13 trayek. "Tol laut itu
kita sekarang ada tujuh lintasan, terus kita tambah lagi enam lintasan,"
katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (31/7/2017). Proyek tol laut
diprioritaskan untuk wilayah Indonesia bagian Timur. Namun, terdapat beberapa
wilayah di barat, salah satunya Sumatera
dan Natuna.
"Terutama
Indonesia bagian timur. Jadi, dari 12 sampai 13 rute itu, kira-kira 12 rute
untuk timur. Yang ke barat itu untuk Sumatera bagian timur, dan yang kedua ke
Natuna," tuturnya. Berikut 13 rute tol laut yang menyinggahi sebanyak 41
pelabuhan di Indonesia:
Rute
T1, yaitu Tanjung Perak-Wanci-Namlea-Wanci-Tanjung Perak; Rute T2, yaitu
Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki-Moa-Kalabahi-Tanjung Perak; Rute T3, yaitu
Tanjung Perak-Calabai
(Dompu)-Maumere-Larantuka-Lewoleba-Rote-Sabu-Waingapu-Sabu-Rote-Lewoleba-Larantuka-Maumere-Calabai
(Dompu)-Tanjung Perak; Rute T4, yaitu Tanjung Perak-Bau Bau-Manokwari-Bau
Bau-Tanjung Perak ; Rute T5, yaitu Makassar-Tahuna-Lirung-Tahuna-Makassar ;
Rute T6 , yaitu Tanjung Priok-Pelabuhan Kijing Mempawah-Natuna-Tanjung Priok ;
Rute T7, yaitu Tanjung Priok-Enggano-Mentawai-Enggano-Tanjung Priok; Rute T8,
yaitu Tanjung Perak-Belang Belang-207-Sangatta-P Sebatik-Tanjung Perak; Rute
T9, yaitu Tanjung Perak-Kisar (Wonreli)-Namrole-Kisar (Wonreli)-Tanjung Perak;
Rute T10, yaitu Makassar-Tidore-Tobelo-Morotai-Maba-Pulau
Gebe-Maba-Morotai-Tobelo-Tidore-Makassar; Rute T11, yaitu Tanjung
Perak-Dobo-Merauke-Dobo-Tanjung Perak ; Rute T12, yaitu
Makassar-Wasior-Nabire-Serui-Biak-Serui-Nabire-Wasior-Makassar ; dan Rute T13,
yaitu Tanjung Perak-Fakfak-Kaimana-Timika-Kaimana-Fakfak-Tanjung Perak
Membuka Isolasi Perbatasan
Pemerintahan
Jokowi-JK dengan Strategi Pembangunan
yang di ilhami oleh Gagasan Trisakti Soekarno yang di dalamnya terkandung tiga
konsep besar yang bisa membangkitkan Indonesia menjadi bangsa yang besar baik
secara politik, ekonomi maupun budaya, “Trisakti”. Gagasan inilah yang dikemas
menjadi NawaCita langkah strategis taktis bagi
pembangunan nasional. Dalam implementasinya NawaCita menjelma menjadi
langkah-langkah takktis presiden Jokowi dalam pembangunan Infrastruktur skala
nasional. Ada 225 lebih, Daftar Proyek Strategis Nasional yang telah dituangkan
dalam Perpres No 3 Tahun Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional tanggal 8 Januari 2016 dan di dalamnya terdapat Perintah
pembangunan berbagai proyek yang diyakini akan mampu menjadikan Indonesia
sebagai Negara yang menarik dan seksi dilihat dari sisi mana saja. Bahkan pada
tahun 2014 sesaat terpilih Jokowi sudah mencanangkan akan membuka dan membangun
Jalan Paralel Perbatasan sepanjang 2004 km; suatu hal yang pada era sebelumnya
hanya dianggap mimpi.
.
Eranya
Perbatasan dan Warga Perbatasan
Disamping
pembangunan infrastruktur perbatasan, pemerintah Jokowi-JK juga memperhatikan
kehidupan masyarakat Desa, yakni dengan pola pembangunan Desa lewat
pemberdayaan Desa, yakni dengan mengalokasikan anggaran pembangunan bagi
pedesaan, suatu langkah nyata yang belum pernah ada sebelumnya. Desa kini
menjadi lebih kuat setelah pemerintah juga memberikan Dana Desa lewat dengan
memberikan instrumen “dana transfer” ke desa, yang disebut dana desa (DD). Desa
yang telah memiliki otoritas menjadi lebih bertenaga karena bisa mengelola
anggaran sendiri (anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa) dengan salah
satu sumbernya dari DD (di samping enam sumber lain). Dana Desa pemerintah yang
diberikan ke Desa jumlahnya juga luar biasa. Pada 2015 total DD Rp 20,7 triliun
(dibagi ke 74.093 desa); 2016 sebanyak Rp 46,9 triliun (dibagi ke 74.754 desa);
dan pada 2017 ini akan disalurkan Rp 60 triliun (dibagi ke 74.910 desa).
Penyerapan DD tergolong fantastis. Tahun pertama terserap 82,72 persen dan
tahun kedua 97,65 persen, di tengah situasi regulasi yang belum terlalu mapan,
sosialisasi yang dikendalai waktu, dan persebaran desa yang sedemikian luas.
Apa
yang terjadi ? Hasilnya luar biasa. Berbagai perubahan kini muncul minimal dalam dua tahun
pelaksanaan program DD ini, sekurangnya LIMA HAL POKOK[1] telah dirasakan di
lapangan, yakni : Pertama, desa berdenyut kembali dalam kegairahan pembangunan
aneka ikhtiar pembangunan dan pemberdayaan, seperti inisiasi pasar desa atau
pembentukan badan usaha milik desa (BUMDesa). Kedua, transparansi anggaran
menjadi keniscayaan baru sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggara
pemerintahan desa. Ketiga, keswadayaan dan gotong royong terlihat kokoh karena
seluruh program harus dijalankan secara swakelola, tak boleh diberikan kepada pihak
ketiga. Keempat, ongkos pembangunan menjadi amat murah karena dikerjakan oleh
warga desa dengan semangat keguyuban tanpa harus mengorbankan kualitas. Pada
2016 saja telah terbangun hampir 67.000 kilometer (km) jalan, jembatan 511,9
km, MCK 37.368 unit, air bersih 16.295 unit, dan PAUD 11.926 unit. DD juga
dimanfaatkan untuk posyandu 7.524 unit, polindes 3.133 unit, dan sumur 14.034
unit. DD juga digunakan untuk membangun tambatan perahu 1.373 unit, pasar desa
1.819 unit, embung 686 unit, drainase 65.998 unit, irigasi 12.596 unit, penahan
tanah 38.184 unit, dan ribuan BUMDesa (PPMD, 2017). Dengan menggunakan ukuran
apa pun, efisiensi DD sangat mengagumkan. Kelima, munculnya aneka upaya untuk
memperkuat kapasitas warga dan pemberdayaan lestari dengan basis budaya dan
pengetahuan lokal. Banyak desa yang menginisiasi munculnya sekolah desa,
sekolah perempuan, Dll
Kini
Presiden Joko Widodo disamping memperkuat kemampuan Desa, presiden Jokowi
merencanakan akan melakukan peremajaan terhadap kebun rakyat. Kebun yang selama
ini tidak pernah teremajakan. Sebagai langkah awal presiden Jokowi akan
meremajakan kelapa sawit kebun Rakyat. Setelah kelapa sawit, peremajaan
perkebunan rakyat juga akan dilakukan untuk kebun KARET, KOPI, KAKAO DAN PALA.
Suatu program yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Presiden sudah
melakukan penanaman perdana peremajaan kebun kelapa sawit rakyat seluas 4.400
hektare di kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Kita hanya berharap agar
BNPP, Pemda perbatasan benar-benar mau melihat peluang ini dan ikut berbenah
serta berperan serta dalam mewujutkan Perbatasan sebagai Halaman Depan Bangsa.
[1]
https://id.wikipedia.org/wiki/Tol_Laut
[2]
Pemda Kalbar mengusulkan agar pelabuhan Kijing di Mempawah bisa jadi bagian Tol
Laut, pelabuhan ini dibangun oleh Pelindo I bekerja sama dengan Pemda.
Sumber : Kompasian, Strategi Jokowi Membangun Perbatasan, 26 November 2017