Tapal Di Perbatasan.Com

2012-02-02T09:11:00.001+07:00

Konflik Perbatasan Tiga Kabupaten Diminta Diselesaikan | Central ...

Bintang Papua ( 23/01/2012) JAYAPURA - DPRD Kabupaten Nduga dan masyarakat setempat minta agar masalah sengketa perbatasan 3 Kabupaten di wiayah.

blog mencari ilmu: Konflik perbatasan, Asean perlu paken cari solusi

susiyanti-mencariilmu.blogspot.com1/25/12

Banyak para pengamat Asean sepertinya kecewa dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia sebagai ketua Asean 2011 terhadap penyelesaian Konflik perbatasan antara Thailand-Kamboja. Sebagai ...

ardava.com » Blog Archive » Konflik Perbatasan Akan Makin Krusial ...

ardava.com11/2/11

Kepada Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal Suwarno mengatakan, konflik perbatasan yang ada saat ini belum terlalu signifikan. Tetapi, itu tidak boleh disepelekan karena makin lama ...

Keketuaan ASEAN dan Pertaruhan Komunitas ASEAN 2015 ...

totallybela.wordpress.com1/19/12

Berbagai pencapaian penting seperti penanganan konflik perbatasan Thailand-Kamboja, kemajuan konflik Laut China Selatan, demokrasi di Myanmar dan citra ASEAN di kancah internasional telah semakin menguatkan ...

Dari Perhimpunan ke Komunitas

2011-08-11T19:15:00.000+07:00

Oleh : Marty MNatalegawa

Kemarin,8 Agustus 2011, negara anggota ASEAN merayakan 44 tahun berdirinya ASEAN. BagiIndonesia, perayaan kali ini sangat istimewa sebab Indonesia kini Ketua ASEAN.Evolusi ASEAN hingga menjadi seperti sekarang ini—organisasi kawasan yangdiakui dunia sebagai salah satu yang paling berhasil—tak terlepas dari politikluar negeri Indonesia.

Sejakawal Indonesia merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi nyata: demikepentingan nasional, pemberdayaan ASEAN akan dapat mengatasi berbagaitantangan dan memanfaatkan berbagai peluang dari masa ke masa. Seluruh tonggakperjalanan ASEAN sejak didirikan tak terlepas dari perkembangan nasionalIndonesia. Indonesia senantiasa berupaya agar kondisi di lingkungan kawasanterdekat, yaitu ASEAN, berjalan selaras dengan perkembangan di Tanah Air.

Pada1976 di Bali pada masa keketuaan Indonesia, ASEAN telah menyepakati Treaty ofAmity and Cooperation (TAC) dan Bali Concord yang menandai kerja sama politikdan keamanan di ASEAN. Khususnya penyelesaian konflik secara damai, yangdibutuhkan sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang sedang diupayakannegara-negara ASEAN. Bali Concord dan TAC merupakan mekanisme regional untukmenumbuhkan rasa percaya dan kerja sama di kawasan.

BaliConcord II pada 2003 kembali menegaskan kepemimpinan Indonesia dengan adanyakesepakatan pembentukan Komunitas ASEAN pada 2015. Atas inisiatifIndonesia-lah, Komunitas ASEAN yang akan dicapai tak hanya terdiri dari komunitasekonomi, tetapi juga dua pilar lain: politik keamanan dan sosial budaya.

Penekananterhadap perlunya pengembangan kapasitas ASEAN di bidang demokratisasi dan hakasasi manusia, misalnya, selaras dengan demokratisasi yang bergulir diIndonesia pada saat itu. Bahkan, ASEAN sudah memiliki kerangka institusionaluntuk memajukan demokratisasi ketika akhir-akhir ini Afrika Utara dan TimurTengah dilanda gejolak keamanan sebagai akibat dari krisis politik.

Kerjasama lebih tinggi

Padatahun 2011 ini Indonesia kembali mengambil inisiatif membawa ASEAN di tingkatkerja sama yang lebih tinggi: menetapkan visi ASEAN setelah 2015 melalui tema”Komunitas ASEAN dalam komunitas global bangsa-bangsa”. Berdasarkan visi itupada tahun 2022 ASEAN secara kelompok akan berkontribusi lebih besar dalammengatasi berbagai masalah global.

Sebagaimanahalnya pada 1976 dan 2003, Indonesia kembali memastikan adanya keselarasanantara perkembangan di ASEAN dan perkembangan di Indonesia. Selaras dengansemakin meningkatnya peran Indonesia di tingkat global, ASEAN pun diharapkanberperan lebih besar menyelesaikan masalah global.

Seluruhkontribusi Indonesia semata-mata dilakukan agar ASEAN dapat senantiasaberadaptasi dengan kondisi dan tantangan di kawasan maupun global. Bukan hanyauntuk dapat menyelesaikan tantangan yang saat ini dihadapi, juga menghadapitantangan ke depan.

Maka,selama keketuaannya pada 2011 ini Indonesia memiliki tiga prioritas yang ingindicapai. Pertama, memastikan bahwa tahun 2011 ditandai oleh kemajuan yangsignifikan dalam pencapaian Komunitas ASEAN. Kedua, memastikan terpeliharanyatatanan dan situasi di kawasan yang kondusif bagi upaya pencapaian pembangunan,antara lain melalui East Asia Summit (EAS) yang dimotori oleh peran sentralASEAN, khususnya dengan menjabarkan visi Indonesia mengenai masa depan EAS.Ketiga, menggulirkan pembahasan mengenai visi ”ASEAN setelah 2015”: peranmasyarakat ASEAN dalam masyarakat dunia.

Selamatujuh bulan keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2011 ini terdapat pengakuan adanyakemajuan dalam tiga prioritas yang ditetapkan Indonesia.

Dibawah prioritas pertama terkait isu-isu internal ASEAN telah dicapaiperkembangan nyata. Terkait isu sengketa perbatasan Kamboja-Thailand, inisiatifdan prakarsa Indonesia mendorong penyelesaian sengketa perbatasan secara damaitelah disepakati oleh kedua negara, bahkan dikuatkan oleh kepalanegara/pemerintahan ASEAN.

Padasaat yang sama terdapat dukungan Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Internasionalterhadap upaya yang dilakukan Indonesia selaku Ketua ASEAN dalam menyelesaikanpermasalahan itu. Di satu sisi, hal ini membuktikan kepercayaan duniainternasional terhadap upaya ASEAN; pada saat yang sama merupakan amanah yangtak kecil untuk secara sungguh-sungguh dapat dilaksanakan.

Penyelesaiansecara damai masalah itu setidaknya membuktikan adanya mekanisme internal ASEANdalam upaya menyelesaikan konflik internal yang selama ini selalu menjadi bahanpertanyaan banyak pihak.

Perkembanganyang signifikan juga dapat dilihat dari upaya ASEAN menciptakan kawasan bebassenjata nuklir. Setelah lebih dari 10 tahun tak ada perkembangan, bahkancenderung stagnan dalam proses perundingan, di bawah keketuaan Indonesia telahdisepakati adanya posisi bersama ASEAN dalam isu tersebut dan disepakatinyaproses konsultasi langsung dengan negara pemilik senjata nuklir. Ini akanmemudahkan jalan bagi upaya kita semua mendorong negara pemilik nuklir dapatsegera mengakses traktat kawasan bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara.

Dibawah prioritas kedua, perkembangan yang signifikan juga telah dicapai untukmemastikan bahwa kondisi kawasan yang lebih luas—Asia dan Pasifik—lebihkondusif bagi upaya pencapaian pembangunan di kawasan.

KesepakatanGuidelines of the Declaration on the Conduct of Parties to the South China Seasetelah proses perundingan sejak 2005 merupakan salah satu langkah maju.Kesepakatan ini menunjukkan adanya keinginan yang kuat bagi negara yangmemiliki sengketa perbatasan di Laut China Selatan untuk bekerja sama danmeninggalkan cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah di wilayah itu.

Dibawah prioritas ketiga, Indonesia akan membawa ASEAN pada kerja sama yang lebihtinggi lagi. Pada KTT ke-19, ASEAN akan mengesahkan sebuah deklarasi yangsignifikan, Bali Concord III, yang memberikan semacam rencana sasaran (roadmap)bagi adanya sebuah platform bersama ASEAN dalam berbagai isu global pada 2022.

Diharapkandengan pengesahan itu, ASEAN dapat berkontribusi lebih besar dalam menciptakankeamanan dan perdamaian dunia; ASEAN dapat berkontribusi lebih besar dalammendorong nilai-nilai demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik; ASEANdapat berada di garis terdepan dalam mendorong kemakmuran bersama.

Ketigaprioritas itu tentu tidak akan berarti tanpa ASEAN yang yang bertumpu kepadamasyarakat, yang bekerja bagi masyarakat. Bagi Indonesia, di atas segalanya,yang terpenting adalah bagaimana ASEAN dapat menjadi organisasi yang bermanfaatbagi seluruh rakyat di ASEAN, dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Marty M Natalegawa Menteri Luar Negeri RI(kompas/9/8/2011)

Negara Kepulauan, Memelihara Keserasian Lingkungan

2011-06-02T09:04:00.000+07:00

Pulau-pulau tersebut secara hukum internasional merupakan hak milik syah Republik Indonesia (mewarisi bekas tanah jajahan Belanda), namun dari sisi pertahanan negara, kita harus memelihara dan mensejahterakan masyarakatnya (pada pulau-pulau yang berpenghuni) melalui pelayanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Agar Indonesia tidak kehilangan pulau-pulaunya baik secara ekonomi, sosial ataupun politik, maka Departemen Pertahanan RI mempunyai kebijakan bagi pengamanan pulau-pulau terdepan melalui :

Berdasarkan Perpres Presiden RI No. 78 tentang Pengelolaan Pulau –Pulau Kecil Terluar, terdapat 92 pulau – pulau kecil terluar, yang nilainya sangat strategis dan sebagian besar berbatasan langsung dengan negara tetangga, dari 92 pulau – pulau kecil terluar tersebut terdapat 13 pulau yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu : P. Rondo , P. Berhala, P. Nipa , P. Sekatung, P. Marore, P. Miangas, P. Marampit , P. Fani, P. Fanildo, P. Bras, P. Batek, P. Dana dan P. Sebatik. Pulau-pulau terluar itu kini, secara fisik di jaga oleh prajurit TNI khususnya dari Marinir. Misalnya di P. Nipa. telah ditempatkan 34 (tiga puluh empat) orang Marinir dari satgas pam pengamanan pulau terluar dan 6 (enam) orang personel Posal dari Lanal Batam. Kebutuhan akan air tawar masih tergantung kiriman dari darat atau air hujan. Kebutuhan listrik masih tergantung dari diesel pembangkit tenaga listrik. Terkait dengan kesejahteraan prajurit di Tapal Batas;

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Agus Suhartono berjanji menuntaskan pembahasan tunjangan bagi para prajurit penjaga 12 pulau terluar di Tapal Batas . ”Hal ini menjadi prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinan saya. Semoga tunjangan ini mulai dapat diterapkan bulan Januari 2010,” ujar Agus seusai upacara serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) dari Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno kepada Laksamana Madya Agus Suhartono di Markas Komando Armada RI Kawasan Timur, Dermaga Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/11).

Peningkatan kesejahteraan prajurit menjadi salah satu dari lima prioritas Panglima TNI. Empat prioritas lainnya, menurut Agus, pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), kesiapsiagaan operasional, pendidikan, dan latihan, serta zero accident atau meminimalisasi kecelakaan melalui optimalisasi perawatan alutsista.

Selain itu, Agus Suhartono berjanji untuk menuntaskan proses pembelian dua kapal selam yang saat ini sudah memasuki tahap akhir. Menurut dia, usulan pembelian dua kapal selam senilai 700 juta dollar AS atau sekitar Rp 7 triliun sudah diterima Departemen Pertahanan sejak beberapa bulan lalu.

”Kami membutuhkan tambahan kapal selam yang minimal berkualitas setara dengan negara tetangga, Malaysia, atau bahkan lebih baik. Hal ini penting untuk meningkatkan posisi tawar dalam menghadapi setiap kasus sengketa kewilayahan,,” khususnya wilayah perbatasan ungkap Agus, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten Perencanaan KSAL.

Saat ini Indonesia mempunyai dua kapal selam, yakni KRI Cakra dan KRI Nanggala. KRI Cakra baru saja diservis di Korea Selatan, sedangkan KRI Nanggala menunggu tersedianya dana untuk menjalani proses serupa. Meski demikian, kualitas keduanya tertinggal dibandingkan dengan kapal selam kelas Scorpene buatan Perancis yang dibeli Malaysia, beberapa waktu lalu. (Sumber: Wilhan, Kompas,RIZ, 14/11/2009)

Membangun Kekuatan Diplomasi Bilateral

2011-03-08T11:48:00.000+07:00

Oleh : Rakarya Sukarjaputra

ASEAN menjadi pijakan utama politik luar negeri Indonesia hingga saat ini. Peran Indonesia dalam organisasi regional itu sangat menentukan sehingga kalangan diplomat dari luar ASEAN kerap menyebut Indonesia-lah penggerak utama ASEAN. Pujian banyak kalangan dari luar ASEAN bukan sekadar penghibur semata. Peran Indonesia dalam mendorong lahirnya Piagam ASEAN hingga terbentuknya badan hak asasi manusia ASEAN, misalnya, memang sangat menonjol. Ukuran-ukuran ”ideal” bermasyarakat, seperti demokrasi dan penghormatan sekaligus perlindungan hak asasi manusia, bisa masuk Piagam ASEAN, itu karena dorongan sangat kuat Indonesia.

Akan tetapi, harus diakui, pujian sekaligus permintaan kalangan dari luar ASEAN yang meminta Indonesia selalu ”memimpin” ASEAN itu menjadi semacam beban yang di luar sadar telah mengurangi kemampuan bergerak Indonesia. Terlebih lagi, ASEAN mempunyai target yang harus segera dikejar untuk bisa diwujudkan, yaitu Komunitas ASEAN 2015. Bisa dibayangkan, banyak sekali tenaga dan pemikiran difokuskan ke proses pembangunan Komunitas ASEAN tersebut.

ASEAN, harus diakui, sudah berhasil ”mengikat” negara-negara kunci di dunia untuk berinteraksi dengan organisasi regional ini, yang secara tidak langsung juga menjadi pintu masuk Indonesia untuk berhubungan dengan negara-negara kunci tersebut. Namun, pada praktiknya, interaksi bilateral Indonesia dengan sejumlah negara kunci itu masih jauh dari potensi yang tersedia. Tanpa sadar, Indonesia seperti terbawa pada arus kuat diplomasi multilateral, baik di ASEAN, APEC, maupun G-20, di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Arus kuat itu cenderung membawa Indonesia semakin jauh dari memanfaatkan kekuatan diplomasi bilateral.

Dampak dari melemahnya kekuatan diplomasi bilateral itu tecermin dalam kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan peluang-peluang baru yang terbuka luas pada era informasi global yang sangat terbuka saat ini. Ketika banyak negara berkembang lainnya giat memanfaatkan peluang yang terbuka pada kekuatan-kekuatan ekonomi potensial baru, seperti di Amerika Latin, negara-negara Eropa Timur, juga negara-negara Eropa Barat yang selama ini kurang mendapat perhatian, Indonesia cenderung masih melewatkan peluang-peluang itu. Akibatnya, peningkatan investasi, dari maupun ke Indonesia, dan volume ekspor Indonesia belum menunjukkan banyaknya pengembangan pasar baru.

Ketidaksiapan dalam negeri

Penguatan diplomasi bilateral antara Indonesia dan suatu negara memang memerlukan sebuah komitmen kuat yang didukung oleh kesiapan, kemauan, dan kemampuan berbagai unsur di dalam negeri. Apalah artinya sebuah komitmen peningkatan hubungan bilateral dibuat jika unsur-unsur di dalam negeri tidak bisa memenuhi komitmen-komitmen tersebut.

Persoalan itulah yang masih kerap terjadi. Antusiasme sejumlah pengusaha dari berbagai negara untuk berinvestasi di Indonesia, misalnya, tidak jarang terbentur oleh ketidaksiapan unsur-unsur di dalam negeri untuk menyambut dengan sigap dan cerdas minat para investor tersebut. Masalah ini bukan rekaan semata. Faktanya, ada beberapa duta besar Indonesia di negara lain terpaksa kembali ke Indonesia untuk langsung mengurus kemandekan investasi para pengusaha dari negara tempat dia bertugas. Itu terpaksa dilakukan karena pengaduan masalah melalui jalur-jalur komunikasi seperti telepon, e-mail, dan sejenisnya kurang membuahkan hasil.

Begitu juga minat wisatawan asing dari sejumlah negara untuk berkunjung ke Indonesia kurang direspons dengan pembukaan rute penerbangan baru, misalnya. Padahal, negara tetangga kita, Malaysia, rajin membuka rute-rute penerbangan baru untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke negerinya. Rute-rute penerbangan baru itu hanyalah salah satu hasil dari kekuatan sebuah diplomasi bilateral.

Entah terkait secara langsung atau hanya kebetulan semata, yang jelas, ketidaksiapan di dalam negeri itu berjalan beriringan dengan kurang dimanfaatkannya kekuatan diplomasi bilateral.

Memang tidak ada salahnya banyak terlibat dalam diplomasi multilateral. Namun, yang penting, jangan sampai diplomasi multilateral itu malah menghambat kepentingan nasional Indonesia.

Di bidang ekonomi, misalnya, Indonesia gigih mendorong agar hubungan ekonomi antara negara-negara di ASEAN dan mitra-mitranya dilakukan lebih dahulu melalui kebersamaan di ASEAN, khususnya dalam bentuk kerja sama perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA). Oleh karena itulah ASEAN rajin membuat kesepakatan FTA dengan mitra-mitra dialognya, misalnya AS, Uni Eropa, Jepang, China, Korea Selatan, India, dan Australia.

Faktanya, upaya mewujudkan kerja sama ekonomi dengan ASEAN sebagai sebuah blok ternyata jauh lebih rumit. Meskipun telah menjadi sebuah ”organisasi baru” dengan status hukum yang jelas setelah adanya Piagam ASEAN, di mata banyak negara lain ASEAN belumlah menjadi sebuah organisasi regional yang solid. Uni Eropa, contohnya, sangat hati-hati untuk mengaktualisasikan FTA dengan ASEAN. Pasalnya, masih banyak negara anggota ASEAN yang mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, yang merupakan salah satu pertimbangan bagi Uni Eropa dalam pembuatan sebuah FTA. Keberadaan Myanmar di ASEAN dengan sejumlah permasalahannya masih menjadi ”nilai minus” ASEAN di mata Uni Eropa.

Menyadari adanya kendala tersebut, negara-negara anggota ASEAN seperti Singapura, Malaysia, juga Vietnam dan Thailand rajin menempuh jalur bilateral untuk segera mewujudkan FTA dengan Uni Eropa sebagai sebuah blok atau negara-negara anggota Uni Eropa sebagai mitra ekonomi langsung. Bagaimana dengan Indonesia? Kita cenderung menunggu FTA ASEAN-Uni Eropa diwujudkan dan seperti kurang bersemangat menggunakan pendekatan bilateral untuk kepentingan nasional kita sendiri.

Memanfaatkan multipolarisme

Di tengah kondisi dunia yang saat ini multipolar, pemanfaatan kekuatan diplomasi bilateral bisa dipandang sebagai upaya untuk memanfaatkan multipolarisme itu. Ketika krisis keuangan menjalar ke seluruh dunia, kita bisa melihat kekuatan-kekuatan ekonomi ”tradisional”, seperti Uni Eropa dan AS, ternyata paling menderita terkena dampak krisis tersebut. Sebaliknya, banyak negara di Asia dan Amerika Latin tidak banyak terkena dampak krisis tersebut.

Hal itu semestinya menyadarkan para pengambil keputusan di Indonesia untuk lebih serius ”menggarap” potensi yang tersedia di negara-negara yang jarang, bahkan mungkin belum pernah dikunjungi langsung oleh seorang presiden Indonesia.

Ibarat membuka ladang persawahan baru, memang dibutuhkan kerja lebih keras dan tidak mudah ketimbang menanam padi di areal persawahan yang sudah ada. Justru pola pikir yang lebih khawatir terhadap berbagai kesulitan yang akan ditemukan, ketimbang keuntungan jangka panjang yang akan diperoleh, itulah yang harus dihilangkan.

Waktu akan menunjukkan, apakah kita bisa memanfaatkan peluang dunia yang multipolar ini atau tetap terbelenggu pada hubungan dengan kekuatan-kekuatan ”tradisional”.

Pemanfaatan kekuatan diplomasi bilateral sesungguhnya juga akan berdampak positif pada peningkatan kemampuan para diplomat Indonesia dalam perundingan-perundingan bilateral. Indonesia memerlukan banyak diplomat andal untuk diplomasi bilateral dan mulai menyeimbangkan kemampuan para diplomatnya. Selama ini ada kecenderungan para ”jagoan” diplomat umumnya ditempatkan pada diplomasi-diplomasi multilateral (Kompas/9/1/2010

Bertetangga Yang Baik Dengan Sikap Yang Tegas, Itu Perlu

2011-03-08T11:42:00.000+07:00

Tulisan ini dimuatkan kembali, untuk mengingatkan bahwa bertetangga yang baik itu perlu, tetapi mempunyai sikap dan pandangan yang tegas itu juga sangat perlu; redaksi.

James Luhulima

Cara Pemerintah Indonesia menanggapi ”krisis” dengan Malaysia menyusul penangkapan dan penahanan tiga anggota patroli pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Polisi Diraja Malaysia di Johor, Malaysia, dua pekan lalu, membuat banyak kalangan di Indonesia yang kurang puas dan berupaya melampiaskan kemarahan kepada Malaysia.Pasalnya, menurut laporan yang diterima, ketiga anggota patroli pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ditahan ketika mereka tengah menggiring lima kapal nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Menurut Bambang Nugroho, Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, ketiga anggota patroli itu menjalankan tugas di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada dasar bagi mereka untuk menangkap dan menahan mereka.

Bambang mengisahkan, ”Kapal pengawas itu berhasil menangkap lima kapal berbendera Malaysia yang mencuri ikan (13 Agustus 2010 malam). Kapal-kapal Malaysia itu digiring ke Batam. Mereka kemudian dihadang oleh polisi perairan Malaysia. Polisi Malaysia menghadang dan memberi dua kali tembakan peringatan.Tiga anggota patroli pengawasan itu dibawa ke Johor, Malaysia, sedangkan tujuh awak kapal Malaysia ditahan di Kepolisian Perairan Batam. Penangkapan tiga anggota patroli pengawasan Indonesia di wilayahnya sendiri sulit diterima, apa pun alasan yang dikemukakan oleh Malaysia.

Dalam keadaan seperti itu, banyak kalangan di Indonesia yang berharap Pemerintah Indonesia menanggapinya dengan serius karena Polisi Diraja Malaysia diduga memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah dan menangkap anggota patroli pengawas Indonesia. Dan, memang sudah seharusnya Indonesia langsung memprotes keras tindakan Polisi Diraja Malaysia itu, apa pun alasan yang dikemukakannya. Protes keras terhadap tindakan Polisi Diraja Malaysia sangat wajar untuk dilakukan oleh Indonesia, dan itu juga merupakan bagian dari tindakan diplomasi serta sama sekali bukan bagian dari suatu tindakan yang bermusuhan. Dengan memprotes keras, dapat diartikan Indonesia memaksa Malaysia untuk dengan segera menjelaskan mengapa krisis itu terjadi, sama sekali tidak dilandasi oleh rasa permusuhan.

Pada tahun 1984, Indonesia pernah memprotes keras Papua Niugini, yang merupakan salah satu negara tetangga dan negara sahabat. Protes keras itu dilakukan atas terjadinya penganiayaan terhadap beberapa anggota tim verifikasi Indonesia oleh sekelompok pelintas batas Irian Jaya (kini Papua) di Black Water Camp, Vanimo, Papua Niugini. Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja (waktu itu) keesokan harinya langsung memprotes keras Papua Niugini atas ketidakmampuan negara itu melindungi keamanan tim verifikasi Indonesia.

Bahkan, pada tahun 1986, Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja pun secara diplomatis pernah menyatakan keberatan Indonesia kepada Singapura yang menerima kunjungan Presiden Israel Chaim Herzog (waktu itu). Saat itu, Mochtar menyebut, Singapura tidak peka terhadap kebijakan politik negara-negara ASEAN terhadap Israel, termasuk Indonesia. Namun, di akhir pernyataannya, Mochtar Kusumaatmadja menambahkan kata-kata bahwa kunjungan itu merupakan masalah bilateral antara Singapura dan Israel serta merupakan hak Singapura sebagai negara merdeka berdaulat untuk mengadakan hubungan dengan negara mana pun.

Pemerintah tidak bereaksi

Alih-alih bereaksi, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto hanya mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan kasus tersebut diselesaikan secara baik-baik dan mengedepankan upaya diplomasi. Menurut Djoko, instansi terkait sedang berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Sikap Pemerintah Indonesia yang berupaya berkepala dingin dalam mengatasi krisis dengan Malaysia sesungguhnya juga dapat dipahami. Bagaimana hubungan kedua negara yang sempat terputus pada tahun 1965 dan membaik kembali pada tahun 1967 terlalu penting untuk dipertaruhkan. Bagaimanapun ASEAN, di mana Malaysia tergabung di dalamnya, adalah soko guru politik luar negeri Indonesia.

Namun, diam saja juga keliru. Pemerintah Indonesia, setidak-tidaknya Menlu, harus memprotes Malaysia jika tidak ingin memprotes keras. Dengan demikian, kemarahan banyak kalangan di Indonesia kepada Malaysia dapat diredam. Pemerintah Indonesia harus siap untuk bertindak tegas karena gesekan dengan Malaysia pasti akan terjadi lagi di masa depan. Seperti yang dikemukakan oleh Menlu Malaysia Anifah Aman, ”Gesekan dengan Indonesia pasti akan terjadi lagi. Sebagai negara yang bertetangga, pasti akan banyak masalah muncul di antara kedua negara.”

Masalah pasti akan muncul, tinggal terpulang kepada kedua negara bertetangga untuk menjaga bagaimana agar hubungan baik di antara kedua negara tetap terjaga. Namun, janganlah itu dianggap sebagai Indonesia tidak boleh bersikap tegas kepada Malaysia. Sikap tegas Indonesia itu diperlukan asalkan dilakukan secara terukur dan lewat jalur-jalur diplomatik. (Kompas/28/8/2010)

Di Mana Monarki Itu? Mampukah Pemerintah Menghargainya

2010-12-31T13:21:00.000+07:00

Oleh :Radhar Panca Dahana

Keistimewaan Yogyakarta adalah fakta dan keniscayaan yang terbukti sejak ratusan tahun sebelum republik ini berdiri. Wilayah itu diakui sebagai kerajaan vassal (dependent state) atau negara-bagian dengan otonomi tersendiri sejak masa VOC, Hindia Perancis, Hindia Belanda, hingga pemerintahan tentara pendudukan Jepang. Dekrit yang dikeluarkan Hamengku Buwono (HB) IX dan Paku Alam (PA) VIII lewat amanat 5 September 1945, yang mengintegrasikan kerajaan mereka di bawah kepemimpinan republik baru—yang mereka sendiri tak begitu mengenal tokoh- tokohnya—adalah sebuah keistimewaan sejarah yang tanpa preseden dan memiliki risiko politik serta militer tak remeh kala itu.

Dekrit itu seperti sebuah pembalikan sejarah dari kesultanan sendiri, yang 200 tahun sebelumnya justru memisahkan diri dari induknya, Mataram Solo. Maka, mungkin lebih dari sebuah kepantasan jika kemudian pemerintah nasional baru menempatkan keistimewaan wilayah itu dalam UU No 12/1948 yang pasal 5-nya menegaskan, ”Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan, dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu”.

Lalu UU No 3/1950 menebalkan posisi itu dengan pernyataan konstitusional tentang DIY bukanlah sebuah monarki (konstitusional) dan ia adalah sebuah daerah istimewa setingkat provinsi, bukan provinsi, di mana hukum dan politiknya berbeda terutama dalam hal kepala daerah serta wakil kepala daerah.

Keistimewaan demokratis

Yang lebih penting dari fakta historik-politik adalah kenyataan sikap dan integritas pemimpin kesultanan Yogyakarta sendiri yang sejak dini dengan sadar menempatkan diri dalam sebuah aturan ketatanegaraan baru (modern). Bukankah inisiatif dari HB IX sendiri yang menyerahkan kekuatan legislatifnya kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah Yogya, 29 Oktober 1945? Bukankah atas inisiatif Sultan—karena kekacauan dan tumpang tindih birokrasi pemerintahannya kala itu—yang mereduksi kekuasaan eksekutif mutlaknya ke dalam lembaga collegial bestuur yang terdiri atas banyak komponen kepemimpinan?

Kenegarawanan yang demokratis Sultan saat itu telah membiarkan dirinya berdiri dan duduk setara tak hanya dengan kepala keresidenan (PA VIII), tetapi juga dengan pejabat kiriman pemerintah pusat, bahkan dengan tiga bupati yang tidak lain adalah bagian dari kawulanya. Tentu terasa menggelikan—dan tentu menghibur pikiran karikatural kita—jika ada pemimpin baru yang menafikan keistimewaan jiwa besar di balik sikap demokratis ini.

Keistimewaan yang bukan hanya memberi keanggunan dan respek tersendiri dalam sejarah politik (demokrasi) di negeri ini, tetapi juga dalam banyak hal menentukan berlangsung atau berdiri tidaknya republik ini sejak kemerdekaannya diproklamasikan.

Seperti Aceh yang begitu istimewa karena sumbangan jiwa dan material, emas rakyat yang antara lain dipakai untuk membeli pesawat negara Seulawah, Yogya pun tidak hanya memfasilitasi seluruh kebutuhan ibu kota pengasingan dari republik yang terusir, mengambil risiko tinggi keamanan rakyatnya, mengeluarkan tak kurang 5 juta gulden dari simpanan keraton.

Saat Mohammad Hatta bertanya apakah republik harus membayar utang itu, Sultan tak berkata apa-apa dan tak menagihnya, hingga ia tutup mata, hingga kekuasaan diwarisi anaknya. Politik nasional yang kemudian berkembang bukan hanya jadi reduksi atau penggerogotan sistematik dari keluhuran dan kearifan politik di atas, tetapi juga jadi semacam kealpaan historik yang membuat politik nasional tamak dan bebal dalam apresiasi batinnya.

Ia terasa sistematik lantaran hal itu terjadi berulang kali, sejak Soeharto mendirikan tetenger (tanda) dari Serangan Oemoem 1 Maret 1949, di mana ia menempatkan diri sebagai tokoh utama, menafikan peran Sultan yang justru jadi penggagas, pemberi perintah dan fasilitator dari serangan bersejarah itu.

Kenegarawanan lokalnya terasa melampaui kepemimpinan nasional saat ia tak mencegah pendirian tetenger itu, dan hanya menukas pendek, ”Biarlah jika ia menginginkan begitu”, saat Arifin C Noer, sutradara film Janur Kuning, memintanya mau menerima adegan di mana Soeharto duduk di kursi berlengan dua bersamanya. Faktanya, hanya Sultan yang duduk di kursi berlengan dua, dan Soeharto di bangku tanpa lengan.

Mananya yang monarkis dari kepemimpinan yang ditunjukkan HB IX yang rela menghentikan mobilnya bagi seorang wanita pedagang beras pasar Kranggan, membantunya menaikturunkan barang dagangan, mengantarnya, dan dimarahi sang pedagang karena dianggap minta bayaran lebih dari satu perak ketika Sultan menolak pemberian itu?

Mana yang monarkis dari Sultan yang biasa mengendarai sendiri mobilnya, tanpa pengawal, hingga ia ditilang polisi di Cirebon dalam perjalanan Yogya-Jakarta, hanya karena ia bertelanjang dada akibat udara panas? Pemimpin dengan singgasana sesungguhnya tidak di kemegahan istana, tapi di kerendahan jiwa publik yang mendukung dan harus ia bela. Dengan semua yang dimilikinya.(Kompas, Jumat, 3/12/2010)

Radhar Panca Dahana Budayawan

Keamanan Nasional di Wilayah Perbatasan

2010-12-02T11:38:00.001+07:00

Kepentingan pertahanan Negara di wilayah perbatasan ditinjau dari astra-gatra adalah sebagai berikut;Aspek Geografi, meliputi kebutuhan infrastruktur jalan penghubung, lapangan terbang, landasan Heli atau airstrip, sarana komunikasi yang memadai (sesuai persfektiv ancaman) untuk keperluan mendeteksi dan penindakan, dengan demikian perlu adanya peta yang akurat terkait wilayah perbatasan, baik untuk pembangunan maupun pertahanan.

Aspek Demografi, meliputi pengisian dan pemerataan penduduk, baik untuk kepentingan pembangunan wilayah dan juga pertahanan Negara, karena itu perlu ada suatu pengaturan distribusi penduduk serta perkuatannya dengan jalan mengirimkan transmigrasi ke wilayah perbatasan. Aspek Sumber Daya Alam, perlu dilakukan pemetaan potensi Sumber Daya Alam di wilayah perbatasan, baik untuk kepentingan pemanfaatannya maupun untuk melindunginya.

Aspek Ideologi, perlu di ketahui ideology seperti apa yang terdapat di wilayah tersebut, dan bagaimana mengembangkan serta mengelolanya sehingga ideology yang kuat adalah persatuan dan kesatuan NKRI serta diharapkan mampu menangkal pengaruh dari ideology asing.

Aspek Politik, meliputi pemahaman system politik yang ada dan berkembang di wilayah tersebut, dan upaya mensosialisasikan politik nasional dan mengupayakan terselenggaranya aparat pemerintahan yang cakap dan sebagai patner dan pelopor di wilayah perbatasan.

Aspek Ekonomi, meliputi konsep dan pelaksanaan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan dengan tujuan agar suatu saat dapat menjadi bagian dari logsitik wilayah.

Aspek Sosial Budaya, meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, pelayanan umum, serta meningkatkan nilai-nilai lokal menjadi suatu budaya lokal yang mampu menahan pengaruh budaya asing.Aspek Pertahanan, meliputi pembangunan pos-pos perbatasan, pembentukan Sabuk Pengamanan dan menggalang kemampuan pembinaan wilayah yang memadai serta perangkat komando yang cakap.

Tata Kelola Wilayah perbatasan

Pembangunan wilayah perbatasan perlu diselenggarakan secara terpadu antara pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dengan berpedoman terhadap wawasan pembangunan nasional, dalam rangka mewujudkan satu kesatuan Ipoleksusbud dan pertahanan. Pembangunan wilayah perbatasan disesuaikan dengan prioritasnya, pembinaan aparat pemerintah, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan memelihara rasa nasionalisme penduduk.

Dari sisi pertahanan maka wilayah perbatasan merupakan daerah pertahanan terdepan, oleh karenanya harus mampu berperan sebagai sabuk pengaman (safety belt), karena itu tata ruangnya harus dibangun sesuatu dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dengan demikian aspek tata ruangnya harus berorientasi pada lini pembangunan yang sejajar dengan garis perbatasan, yang lebarnya disesuaikan dengan kondisi serta ancaman setempat.

Sesuai dengan kebijakan bertetangga yang baik, maka pembangunan di wilayah perbatasan harus terintegrasi dengan pengembangan wilayah kedua Negara, serta terjalin semangat kerjasama regional yang bagus. Untuk itu perlu kerjasama yang baik dengan Negara tetangga.

Belajar Bisnis Internet Dengan Gm Susanto

2010-11-03T08:59:00.001+07:00

"Beri saya 2 menit Dan Saya Akan Tunjukkan Bagaimana Anda Bisa Belajar Internet Marketing Dengan Mudah Kurang Dari 24 Jam Dari Sekarang"

Pelajari Rahasia Bagaimana Teman saya Bisa Menghasilkan
US$ 9,715.68 secara autopilot di account paypal dan akan saya tunjukkan Bagaimana Anda Bisa Melakukannya Juga!
GARANSI 100%!

Sahabat,

Perkenalkan nama saya harmen batubara, saya berteman dengan Gm.Susanto sejak dia memulai bisnisnya, jika Anda pemula dan ingin belajar interner marketing, maka kalau belajar sama dia, maka Anda sudah ada di tempat yang tepat. Belajar internet marketing itu mudah, dan saya jamin Anda bisa sukses menghasilkan dollar dari internet dengan belajar di situs ini.

Untuk sukses dalam bisnis internet marketing, Anda hanya perlu Belajar dan menerapkan metode yang benar untuk memulai bisnis internet marketing
Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda secara PERSIS Caranya, Anda Bisa CONTEK dan IKUTI strategi apa saja yang telah dia gunakan Untuk mendapatkan penghasilan online mencapai US$9,715.68 dengan mengikuti ILMU dan RAHASIA SUKSES Menjadi Milyarder di Internet Dari Para GURU Internet Marketer Dunia
Anda akan mendapatkan detil informasi dan juga tips gratis seputar internet marketing dengan GRATIS senilai Rp.98.000,- di bawah ini:

Tips AMPUH Pertama Akan Segera Saya Kirim Langsung Ke Alamat Email Anda!

KLIK DISINI

Saya sangat membenci SPAM dan menghargai privasi anda, email Anda hanya untuk kepentingan menerima update informasi terbaik dari saya tentang Strategi Sukses Meraup Uang Dengan Menjual Produk Informasi di Internet!

Untuk Kesuksesan Anda,
Harmen Batubara
Soulmed Bisnis Gm.Susanto
Internet Marketing Indonesia

Artikel Yang Terkait Tentang Belajar Bisnis Internet Marketing :
Belajar bisnis internet marketing sedang banyak dicari orang loh. Karena banyak orang tahu, tidak sedikit oang yang sudah sukses dengan menjalankan bisnis internet marketing ini.

Anda bisa berbisnis internet marketing dengan belajar kurang dari 24 jam. Internet marketing itu kan mudah, secara sederhana internet marketing berarti memasarkan produk/jasa melalui internet. Kalau Anda sudah tahu produk apa yang ingin dipasarkan, maka Anda bisa memulai belajar bisnis internet marketing hari ini juga.

Tujuan belajar bisnis internet marketing bagi sebagian orang adalah untuk menciptakan penghasilan baru tanpa mengeluarkan modal besar. Dan di bisnis internet marketing ini Anda bisa memulainya dengan modal mulai dari 500 ribu saja.

Belajar bisnis internet marketing bisa Anda pelajari di sela waktu luang Anda, belajarlah kepada orang yang sudah sukses menjalan bisnis internet marketing ini dan dapatkan ilmunya, baca artikel selengkapnya tentang belajar bisnis internet marketing ini dengan mengikuti newsletter saya diatas. Akan saya kirimkan tips dan strategi internet marketing terbaru untuk Anda setiap minggunya, Join sekarang KLIK DISINI

Masalah Sengketa Indonesia-Malaysia

2010-09-21T15:19:00.002+07:00

Oleh : S Wiryono

Sejak insiden 13 Agustus, Indonesia dan Malaysia terperangkap dalam perang mulut yang cukup panas, diplomasi megapon yang sangat tak sedap dan seyogianya dicegah agar tak meningkat menjadi perselisihan yang lebih sulit diatasi. Pada masa lalu, Indonesia pernah melakukan konfrontasi, tetapi kemudian teratasi dengan baik lewat perundingan: hanya setelah pemimpin di Indonesia berganti. Apakah kejadian di masa lalu akan berulang? Apakah suara garang DPR dan masyarakat bakal berkembang jadi genderang perang?

Dalam hubungan ini, kiranya perlu diingat ucapan PM Inggris semasa Perang Dunia II, Sir Winston Churchill, tentang perang. Katanya: sekali seorang negarawan menabuh genderang perang, dia tak dapat lagi jadi tuan atas keputusannya, malah jadi budak bagi kejadian yang tak teramalkan dan tak terkendalikan.

Pemerintah maupun rakyat Indonesia memang beralasan marah jika bangsa kita dilecehkan. Namun, kiranya perlu diketahui, keduanya terikat dalam ASEAN, yang dua tahun lalu menandatangani piagam bahwa asosiasi itu bertujuan menjadi suatu masyarakat yang saling memerhatikan dan saling berbagi. Lagi pula, atas permintaannya mempercepat giliran tahun depan, Indonesia akan mengetuai ASEAN untuk satu tahun dan diharapkan memainkan peran kepemimpinannya yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

Tak sekadar bilateral

Meski insiden 13 Agustus merupakan masalah bilateral Indonesia-Malaysia, kiranya hubungan kedua negara perlu dilihat dalam kerangka lebih luas: baik subregional ASEAN maupun Asia Timur dan Pasifik, ASEAN Plus Three, APEC, PBB, bahkan G-20. Semua menekankan penyelesaian konflik secara damai. Kepemimpinan Indonesia perlu mencerminkan kedudukan pentingnya dalam berbagai arsitektur politik, keamanan, dan ekonomi tersebut di samping nilai demokrasi dan perdamaian yang dikandung dalam Pancasila.

Dalam situasi panas yang melanda kedua negara, memang gaung dari apa yang dikatakan oleh seorang penulis militer Romawi (jika Anda menghendaki damai, persiapkanlah perang) terdengar nyaring dan menarik. Adagium tua ini masih jadi pegangan bagi banyak negara. Miliaran dollar AS dikeluarkan untuk persenjataan, tetapi patut pula diketahui, setelah Perang Dunia II, perang semakin dilihat sebagai sesuatu yang tak pantas lagi.

Ada kebutuhan melihat secara jernih dan jelas kekurangan dalam diri kita sendiri yang sehari- hari kita kritik dan berusaha kita perbaiki. Jangan sekadar memperdengarkan suara galak dalam diri kita. Mendiang mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas menyatakan dalam bukunya, A Voice for A Just Peace, bahwa pada analisis terakhir: kepentingan nasional tertinggi adalah perdamaian. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menekankan hal ini.

Alatas menekankan pentingnya perdamaian melalui nasihatnya kepada para diplomat. Jika hendak menyelesaikan persoalan politik, mempromosikan perdagangan, dan penanaman modal, berargumentasi untuk alih teknologi dan pertukaran budaya, bahkan saat menghadiri resepsi diplomatik, seorang diplomat harus menginternalkan di dalam dirinya bahwa seluruh percakapan bermuara pada perdamaian.

Diplomasi

Alatas memang menyadari bahwa diplomasi berbeda dengan arsitektur. Dalam arsitektur, seorang arsitek berbakat memakai bahan yang itu-itu juga untuk membangun rumah sederhana sampai rumah dengan struktur bangunan menawan. Dalam diplomasi, seorang diplomat butuh puluhan tahun dalam hidupnya menempuh jalan berbelit untuk menjalani profesi yang dinamakan diplomasi dan pada akhirnya dia masih merasa kurang jelas apakah seluruh upayanya meyakinkan.

Bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada situasi sulit dan rumit: nasional, regional, maupun internasional. Yang terutama dapat dilakukan adalah membangun landasan bagi suatu generasi damai yang mampu mengantisipasi berbagai tantangan nasional dan internasional.

Kepentingan utama Indonesia adalah pembangunan ekonomi untuk menyejahterakan rakyatnya, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan. Diperlukan stabilitas internal dan perdamaian serta keamanan eksternal.

Sejak tahun 1967 Asia Tenggara dengan ASEAN-nya telah mampu mencapai situasi damai meskipun masih dalam arti ”menghindari konflik” atau ”damai negatif”. Ini yang perlu ditingkatkan menjadi ”damai positif” dengan kemampuan menyelesaikan perselisihan yang disetujui bersama.

Dalam pada itu, berbagai sumber masalah yang menyebabkan runyamnya hubungan kedua negara, seperti perlakuan buruk terhadap TKI, pelanggaran wilayah oleh nelayan, dan penebangan liar, perlu segera dihilangkan agar hubungan dapat bertumpu pada fondasi yang lebih sehat.

Jika terjadi perselisihan, sesuatu yang pasti terjadi di antara dua negara bertetangga yang begitu dekat, yang perlu dilakukan adalah bagaimana menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur diplomasi sebab memang pada masa damai: diplomasi adalah lapis pertama pertahanan.

Jadi, biarkanlah jalur diplomasi berjalan, sementara kedua pihak perlu menahan diri: betapapun sulitnya. Jika suasana panas dibiarkan memanas, persoalan akan lebih sulit diatasi.

S Wiryono Mantan Duta Besar RI untuk Australia ( Kompas,1,9,2010)

Permasalahan Batas Indonesia-Malaysia, Masalah Komunikasi

2010-09-07T14:12:00.001+07:00

Ketika presiden pidato di Markas Besar TNI, banyak pihak tadinya presiden akan memberikan pidato yang menentukan. Nyatanya pidato itu lebih pas kalau disebut sebagai pidatonya seorang Menlu; pidato yang dengan secara sadar dikemukakan agar kedua Negara tetap mawas diri dan melihat masalah yang ada secara proporsional. Banyak orang kecewa, dan sangat setuju kalau saja pidato yang bagus itu diberi bumbu;

bahwa sebagai Negara bertetangga, ke depan Malaysia tidak boleh berbuat sekehendaknya dan harus mampu Manahan diri dan menjaga hubungan agar selalu tetap baik. Seperti pesannya pak Yowono Sudarsono (mantan Menhan) kepada menhannya Malaysia; agar Malaysia jangan kebabalasan, sebab Indonesia itu punya semangat nekat - semangat bondo nekat. Tapi ya sudahlah, pidato itu tokh sudah di ucapkan, dan nyatanya juga bisa membawa suasana hubungan kedua Negara kian lebih baik.

Lalu kemudian muncullah pertemuan yang ke-17 di Kota Kinabalu, Sabah. Banyak pihak tadinya, menyangka jadwal ini sebagai hasil diplomasi baru Indonesia. Padahal yang benar adalah, pertemuan tersebut adalah pertemuan tahunan yang telah terjadwal; dan seperti biasanya, pihak Malaysia selalu ada saja alasannya untuk tidak memasuki substansi persoalan; dan kali ini hanya mereka jadikan sebagai ajang perkenalan antar pejabat saja. Bagi mereka yang tadinya berharap bahwa perundingan ini akan bisa memasuki persoalan perbatasan; nyatanya harus kecewa berat; sebab pertemuan ini memang tidak memiliki agenda yang pasti kecual hanya sekedar up-dating pertemuan saja.

Persoalan Perbatasan

Permasalahan batas antar Negara di lingkungan anggota sesama Asean sebenarnya banyak persoalan; permasalahan batas darat dan batas laut antara Indonesia dengan sepuluh Negara tetangganya, masih sangat potensial untuk jadi persoalan. Artinya sengketa perbatasan bagi masing-masing anggota Asean adalah sesuatu yang real, konkrit dan melelahkan. Celakanya, dari sisi pengalaman masing-masing, ternyata persoalan batas itu adalah masalah yang sangat sensitive. Artinya sangat jarang ditemui di kawasan ini yang dapat menyelesaikan masalah batasnya secara logis dan dengan menggunakan akal sehat; yang kuat itu biasanya adalah dorongan emosi, persepsi dan harga diri dari mereka yang bertikai. Mereka menaroh harga diri, kedaulatan di tapal batas. Dalam budaya yang seperti ini? Dapatkah Asean memberikan pencerahan yang konstruktif?

Setahun yang lalu Kamboja, mengatakan, akan meminta para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Hua Hin, Thailand, 23-25 Oktober, untuk membantu menyelesaikan pertikaian wilayahnya dengan Thailand. Pertikaian itu memicu aksi protes, bentrokan bersenjata, serta dikhawatirkan akan berkembang menjadi perang di perbatasan. Permintaan Kamboja itu seyogianya disambut dengan baik. Di usianya yang kian dewasa, para pemimpin ASEAN seharusnya berani mengambil tanggung jawab untuk membicarakan pertikaian perbatasan yang terjadi di antara mereka dan membantu mencarikan jalan untuk menyelesaikannya. Sayangnya, langkah seperti itu tidak muncul.

Sikap seakan-akan segala sesuatu di ASEAN berlangsung baik-baik saja, sudah harus ditinggalkan. Apalagi, sejak tahun 1976, ASEAN telah menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC) yang merupakan code of conduct dalam menyelesaikan pertikaian di antara anggota ASEAN. Seharusnya, pertikaian perbatasan di antara negara ASEAN, termasuk pertikaian perbatasan antara Kamboja dan Thailand, diselesaikan dalam kerangka TAC. Namun, sejak ditandatangani di Bali pada tahun 1976, belum sekali pun ASEAN menggunakannya. Selama ini, negara anggota ASEAN lebih memilih untuk menyerahkan penyelesaian masalahnya kepada Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda.

Perbatasan RI-Malaysia; Bersahabat Adalah Pilihan

2010-09-02T20:41:00.001+07:00

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, persoalan yang muncul antara Indonesia dan Malaysia tidak selalu berarti ancaman bagi kedaulatan dan keutuhan wilayah.

Presiden menyampaikan hal itu di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (1/9).

Penjelasan Presiden itu, khususnya tentang insiden di perairan Pulau Bintan, 13 Agustus lalu, sebelumnya juga sudah disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam beberapa kesempatan.

Presiden menyampaikan, Pemerintah RI berpendapat, solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden serupa adalah dengan segera menuntaskan perundingan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia.Presiden Yudhoyono juga menegaskan bahwa kedaulatan negara dan keutuhan wilayah adalah kepentingan nasional yang sangat vital. Ditekankan Presiden bahwa pemerintah sangat memahami kepentingan itu dan bekerja sungguh-sungguh untuk menjaga dan menegakkannya.

”Namun, tidak semua permasalahan yang muncul dalam hubungan dengan negara sahabat selalu terkait dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah,” ujarnya.Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Presiden mengatakan bahwa ia juga merasakan keprihatinan, kepedulian, bahkan emosi yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. ”Dan, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dan ke depan ini sesungguhnya juga cerminan dari keprihatinan kita,” ujarnya.

Presiden juga mengajak masyarakat untuk menjauhi tindakan berlebihan, termasuk aksi kekerasan yang hanya akan menambah masalah yang ada.Selain mempunyai hubungan sejarah, budaya, dan kekerabatan yang sangat erat, hubungan kedua negara ini menjadi pilar penting dalam keluarga besar ASEAN.Terdapat sekitar dua juta warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, jumlah tenaga kerja Indonesia yang terbesar di luar negeri. Keberadaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia itu menguntungkan perekonomian kedua negara.

Sekitar 13.000 pelajar dan mahasiswa Indonesia belajar di Malaysia dan 6.000 mahasiswa Malaysia belajar di Indonesia. Wisatawan Malaysia yang berkunjung ke Indonesia tergolong ketiga terbesar dalam kunjungan wisatawan mancanegara.Investasi Malaysia di Indonesia lima tahun terakhir mencapai 1,2 miliar dollar AS, sedangkan investasi Indonesia di Malaysia bernilai 534 juta dollar AS. Sementara perdagangan kedua negara mencapai 11,4 miliar dollar AS pada tahun 2009.”Namun, hubungan yang khusus ini juga sangat kompleks, tidak bebas dari masalah dan tantangan. Ada semacam dalil diplomasi bahwa semakin dekat dan erat hubungan dua negara, semakin banyak masalah yang dihadapi,” ujar Presiden. (Sumber; Kompas,2,9,2010,DAY/EDN)

Lemahnya Pertahanan Kita Di wilayah Perbatasan

2010-08-17T19:55:00.000+07:00

Lemahnya Pertahanan Kita Di wilayah Perbatasan

Jadi sebelum ada membaca tulisan ini, maka hemat saya, hikmahnya penangkapan yang dilakukan oleh Polisi Malaysia terhadap petugas kita di wilayah kita sendiri adalah “Tuhan” ingin memperlihatkan kepada presiden di saat memperingati HUT RI yang ke 65, bahwa cara kerjanya sebagai presiden jauh dibawah standar dan bahwa aparat yang dipilihnya bekerja tidak benar atau belum tepat dan optimal, perlu memilih orang yang tepat, yang baik, yang bisa memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara lebih berdaya guna, dan dapat mengisolasi penyalahgunaan di tempat kerjanya dari berbagai hal berbau korupsi dan yang bekerja tidak optimal; sehingga Negara tetangga seperti Malaysia bisa menghargai Indonesia secara layak dan itu berlaku untuk jajaran Kepolisian, TNI-AD,AL dan AU; rasanya malu sekali jadi warga Indonesia.

Beritanya begini, Kompas 17/8/; menuturkan ;Tiga anggota patroli pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditangkap dan ditahan oleh Polisi Diraja Malaysia di Johor. Mereka ditangkap saat menggiring lima kapal nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia.Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Bambang Nugroho mengatakan, ketiga anggota patroli yang ditahan itu adalah Asriadi (40), Erwan (37), dan Seivo Grevo Wewengkang (26).”Mereka menjalankan tugas di wilayah Indonesia. Tidak ada dasar untuk menangkap dan menahan,” tutur Bambang yang ketika dihubungi berada di Batam, Minggu (15/8). Bambang hendak ke Johor untuk melakukan advokasi bagi ketiga anak buahnya.

Kemudian di tulisan yang sama berbagai komentar yang muncul begini;

Direktur Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Ajun Komisaris Besar M Yassin Kosasih, Minggu, mengatakan, ketiga petugas itu masih berada di Pengerang, Johor, Malaysia.”Status mereka bukan tahanan, hanya dimintai keterangan,” katanya. Hal yang sama, menurut Yassin, berlaku untuk tujuh nelayan Malaysia yang saat ini berada di Kantor Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau di Batam.Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, di Istana Negara, Jakarta, mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan kasus penangkapan tiga petugas oleh polisi Malaysia itu diselesaikan secara baik-baik dan mengedepankan upaya diplomasi. Menurut Djoko, instansi terkait sedang berusaha menyelesaikan masalah itu.Anggota Komisi IV DPR, Sudin, mengatakan, Komisi IV akan meminta pertanggungjawaban Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.

Bentuk penghinaan

Menurut Sudin, tindakan Malaysia itu merupakan bentuk penghinaan. ”Itu artinya negara kita dilecehkan. Memangnya Malaysia itu siapa,” katanya.Ia juga meminta Fadel Muhammad menyikapi aksi yang dilakukan oleh Malaysia tersebut.Anggota Komisi I DPR, Tjahjo Kumolo, meminta pemerintah mengambil langkah tegas terkait penahanan tiga petugas itu. ”Pemerintah Indonesia tidak bisa diam saja, harus protes keras terhadap perlakuan Malaysia,” katanya.

Fadel Muhammad dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu malam, mengatakan, ”Pemerintah Indonesia segera mengirimkan teguran atau nota diplomatik kepada Malaysia.”Insiden pelanggaran batas wilayah oleh nelayan Malaysia dan China hingga saat ini, menurut Fadel, telah terjadi 10 kali.Atase Penerangan KBRI di Kuala Lumpur Widyarka Riananta yang dihubungi mengatakan, Timbalan Kepala Polis (setara dengan Wakil Kepala Polri) Malaysia Tan Sri Ismail Omar menjanjikan kepada Duta Besar RI untuk Malaysia Da’i Bachtiar dapat menghubungi ketiga WNI itu pada hari Senin.

Tanggapan saya begini; Malaysia selama ini sebetulnya tengah menguji kemampuan TNi dan Polri di wilayah perbatasan, dan selama ini belum pernah ada aksi atau reaksi dari para TNI atau Polri yang pantas, artinya semua serba terlambat dan sia-sia; yang selalu mengemuka adalah sarana pertahanan yang minim? Sampai sejauhmanakah ke miniman itu? Hemat saya sarananya memang minim, tetapi yang paling menyedihkan itu, sudah sarananya minim pengelolaannya juga payah, penuh peyimpangan.

Waktu komisi I DPR RI ke wilayah perbatasan November 2009 ke pulau sebatik di wilayah perbatasan, yang ditemukan mereka di sana adalah tidak adanya sarana, dan kalaupun ada borosnya bukan main; artinya para petinggi TNI kita tidak bisa menyesuaikan jenis kapal patroli dengan dukungannya; pada saat kunjungan itu ditemukan dukungan BBM yang ada hanya jenis bensin, padahal lanal mereka justeru butuh solar; dan itu telah berlangsung tahunan.

Jadi menurut saya hikmahnya penangkapan yang dilakukan oleh Polisi Malaysia terhadap petugas kita di wilayah kita sendiri adalah “Tuhan” ingin memperlihatkan kepada presiden bahwa aparatnya bekerja tidak benar, perlu memilih orang yang tepat, yang baik, yang bisa memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara lebih berdaya guna, sehingga Negara tetangga seperti Malaysia bisa menghargai Indonesia secara layak dan itu berlaku untuk jajaran Kepolisian, TNI-AD,AL dan AU.

Konflik di Laut China Selatan, Mengundang Kekuatan Pengimbang

2010-07-31T21:56:00.000+07:00

Diangkatnya sengketa atas wilayah Laut China Selatan oleh Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengancam hubungan AS-China. China langsung bereaksi keras terhadap pernyataan Clinton karena juga merasa dijebak dengan menggunakan isu itu pada pertemuan ASEAN Regional Forum, pekan lalu.Selama bertahun-tahun China menghindarkan masalah sengketa wilayah Laut China Selatan, yang diklaim enam negara di kawasan Asia Tenggara, dibicarakan pada pertemuan ARF. Akan tetapi, malah AS yang mengangkat isu tersebut. Belakangan, 12 dari 27 anggota pertemuan ARF juga mengangkat masalah-masalah maritim.

”Sebagaimana diperkirakan, pihak AS memilih untuk mengabaikan nasihat China dan memainkan isu tersebut pada pertemuan itu (ARF). Apa yang kelihatannya pernyataan tidak berpihak (oleh Hillary Clinton) itu pada kenyataannya adalah serangan terhadap China dan dirancang untuk memberikan kesan yang salah mengenai situasi di Laut China Selatan sehingga harus menjadi perhatian serius,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri China dalam situsnya, Senin (26/7).

”China marah. Itu adalah campur tangan publik pertama AS atas Laut China Selatan, yang Kementerian Luar Negeri melihatnya sebagai masalah antara China dan negara-negara Asia Tenggara,” kata Shi Yinhong, profesor internasional di Renmin University, kemarin.Dia menambahkan, hal itu cukup serius karena isu tersebut secara dramatis memperluas ruang perselisihan antara China dan AS. Hubungan China-AS selama ini sering terganjal masalah Tibet, Taiwan, dan nilai mata uang China.

(Reuters/OKI)

Dari sisi kawasan, menguatnya kehadiran AS di Asia ( Timur, Tenggara) dengan sendirinya akan mengurangi dominasi kekuatan China, yang meskipun selama ini telah dengan baik memperlihatkan ke “sabaran”nya dalam menyelesaikan permasalahan kedaulatan wilayah teritorialnya; namun kalau dilihat dari sejarahnya, China memang adalah sebuah Negara yang dengan kukuh mencari sumber-sumber energy baru bagi kepentingan perekonomiannya, meskipun itu pada umumnya dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan syah.

Pengamanan dan Pertahanan di Wilayah Perbatasan.

2010-07-18T10:18:00.000+07:00

Sering sekali dan kerap dipertanyakan para pembaca, bagaimana sebenarnya wilayah perbatasan diamakan dan di jaga oleh aparat TNI; Dalam garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut ;

Penetapan Garis Batas Negara RI dengan Negara tetangga, dapat dijelaskan sebagai berikut; dari sepuluh Negara tetangga di laut ( India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Kepulauan Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste, ) dan Negara yang berbatasan dengan Indonesia di darat ada tiga negara ( Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste), sampai sekarang masih belum ada perbatasannya yang selesai seratus persen. Contoh; perbatasan darat RI-Malaysia sepanjang 2004 km di Kalimantan telah di kerjasamakan penegasan dan penetapan batasnya sejak tahun 1975, sampai sekarang masih ada sepuluh segmen lagi yang kedua Negara belum sepakat.

Pembangunan Infrastruktur di wilayah perbatasan belum terprogramkan secara terpadu, disebabkan banyaknya kementerian/lembaga yang terkait ( 71 setingkat eselon I, dengan 35 jumlah program ) menangani wilayah perbatasan yang dalam pelaksanaannya kurang optimal dan kurang sinergis. Namun demikian pemerintah telah membuat UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan mengeluarkan satu perpres No. 12 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang di dalamnya terdapat kerangka organisasi yang dapat mensinergi kan pembangunan infrastruktur, penyelesaian garis batas dan pembangunan perekonomian di wilayah perbatasan.

Pengamanan Wilayah Perbatasan, Wilayah perbatasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem pertahanan nasional, sehingga gelar pasukan TNI ( darat,laut dan udara, komando kewilayahan, Armabar, Armatim dan Koops I dan II) dalam gelar pasukannya telah menjadikan wilayah perbatasan sebagai bagian NKRI dan berada dalam sistem pertahanan tersebut. Secara konkrit dapat dilihat dengan keberadaan Pos-pos pengamanan perbatasan yang di gelar di seluruh perbatasan NKRI dengan tugas mencakup;

Deteksi dini berupa pos-pos keamanan dan keamanan swakarsa serta melalui sistem deteksi pemindaian lewat satelit, radar dll.

Patroli keamanan darat,laut dan udara serta pengawasan lalu lintas manusia dan barang.

Penindakan awal terhadap pelanggaran wilayah perbatasan.

Pembinaan dan pemberdayaan wilayah teritorial.

Pembinaan dan pemberdayaan Sosial Politik dan ekonomi.

Pengaman wilayah kedaulatan NKRI dilandasi dengan semangat satu kawasan bersama dengan negara tetangga, yang juga di dasari semangat Asean, sehingga perbatasan bukanlah sebagai pemisah, tetapi sebaliknya diupayakan untuk di kerjasamakan. Namun demikian Kementerian Pertahanan (TNI) telah menempatkan pos-pos pengamanan di seluruh perbatasan darat dengan rincian sebagai berikut : ( Operasi kodamVI/ TPR sepanjang perbatasan RI - MAL di kalimantan termasuk Pulau Sebatik didukung ribuan personil, dengan jumlah Pos pos pengamanan.

Demikian pula Operasi kodam IX/ UDY sepanjang perbatasan RI – RDTL di p. Timor NTT didukung oleh ribuan personil . Operasi kodam XVI/ TKR sepanjang perbatasan RI- PNG di papua didukung ribuan personil ); di wilayah laut dilakukan dengan Operasi di laut dan telah menempatkan marinir di pulau-pulau kecil terluar dengan rincian sebagai berikut; Di Pulau Rondo, Pulau Berhala, pulau Sekatung, pulau Nipah , pulau Miangas, pulau Marore, Marampit , pulau Dana, pulau Batek, pulau Fani, pulau Bras dan pulau Fanildo masing-masing di amankan oleh 34 prajurit marinir. Untuk wilayah Perbatasan RI-Australia didukung oleh beberapa KRI-PC dengan personilnya dan Operasi Wilayah Perbatasan RI- Philifina didukung beberapa KRI PC dan satu Pesud dengan jumlah personil yang mengawakinya.

Demikian juga dengan Operasi udara di Block Ambalat dari Kohanudnas dan satuan- satuan radar, dari Koops AU II : juga oleh sejumlah personil dan F16/ Sukhoi, heli, Boeing 737 dan Cassa untuk pengamanan pulau Nipah, p. Berhala dan p. Sakatung sementara dari Koops AU I ; didukung personil lengkap, berikut Flight Hawk, beberapa buah CN untuk wilayah di sekitar pulau Miangas, p. Marore, p. Marampit, p. Batek, p. Dana, p. Fani, p. Bras dan p. Fanildo. Secara fisik wilayah NKRI sebenarnya telah terjaga dengan baik.

Memang harus diakui, masih lebih banyak lagi wilayah NKRI yang tidak terjaga secara fisik dan harus diakui hal ini masih merupakan kendala, sedang diupayakan suatu sistem yang memanfaatkan sarana teknologi pemindaian ( sekarang tengah dalam taraf uji coba di perbatsan RI-Malaysia).

Tapal Batas Samosir dan Hasundutan Sumber Konflik

2010-06-22T13:25:00.001+07:00

Pemerintah Kabupaten Samosir mengakui, penyebab banjir bandang di Desa Buntumauli dan Desa Sabula, Kecamatan Sitiotio, salah satunya adalah kerusakan hutan di hulu Sungai Silogologo dan Mabulak. Namun, lokasi kerusakannya berada di daerah perbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Asisten Pemerintah Kabupaten Samosir Ombang Siboro, Sabtu (1/5), mengatakan, penyebab banjir bandang yang mengakibatkan satu orang tewas dan empat orang masih hilang memang karena degradasi lingkungan di hulu sungai.

”Tetapi, kalau disebut salah satunya karena kerusakan di kawasan Hutan Sitonggitonggi, sepertinya tidak karena kawasan itu terletak lebih dari 10 kilometer dari hulu sungai dan terdapat bukit yang membatasinya. Ini memang kerusakan di hulu, tepatnya di daerah perbatasan Samosir dengan Humbang Hasundutan,” kata Ombang.

Ombang mengakui mendapat laporan tentang terdapatnya aktivitas penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan yang menjadi hulu sungai. Namun, ia belum dapat memastikan, keberadaan sawmill tersebut masuk ke wilayah Samosir atau Humbang Hasundutan.

Kawasan Hutan Sitonggitonggi yang disebut rusak, menurut Ombang, merupakan areal hak pengusahaan hutan (HPH) milik salah satu perusahaan.

Hutan Sitonggitonggi dulunya memang hutan alam yang kemudian menjadi hutan produksi setelah berada dalam kawasan HPH itu.

Masalah tapal batas

Menurut Ombang, kawasan hulu Sungai Silogologo dan Mabulak yang sering disebut daerah Tombak Haranggaol merupakan perbatasan antara Kabupaten Samosir dan Humbang Hasundutan. Selama ini, belum ada tapal batas yang jelas di antara kedua kabupaten itu.

Ombang menuturkan, konflik di daerah perbatasan sempat terjadi antarwarga dua kabupaten itu. Namun, belum jelas warga dari mana yang melakukan perambahan kawasan hutan di Tombak Haranggaol. ”Itulah makanya kami minta Pemprov Sumut agar membantu mengatasi persoalan tapal batas kabupaten ini biar jelas nanti kawasan tangkapan air ini dijaga oleh pemerintah kabupaten yang mana. Kalau tanpa kejelasan begini, tak ada yang berwenang menjaga kawasan tersebut,” lanjutnya.

Hingga saat ini, korban hilang akibat banjir terus dicari. Menurut Anggiat Sinaga dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat Parapat, yang ikut membantu pencarian korban, upaya pencarian menemukan kesulitan karena ketiadaan alat berat. ”Kami sudah meminta bantuan Pemkab Samosir agar ada alat berat, tetapi masih juga belum ada yang datang,” kata Anggiat.

Masyarakat berharap, anjing pelacak didatangkan untuk mencari korban yang hilang. (Sumber : Kompas /13/5/BIL)

Bentrok Desa Persi Kotamubago, 18 Rumah Hangus

Kalau bentrok antar desa terjadi di Papua, orang mungkin mafhum sebab di sana perang adalah sebuah ritual yang tidak terpisahkan dengan kehidupan mereka, tetapi kalau itu di sulawesi khususnya Kotamubago, maka memang ada yang aneh di sana. Tetapi apapun itu, kita harus melihatnya dengan logis, dan mengambil hikmahnya. Pantaskah suatu perang antar desa di lakukan? Lalu mau dikemanakan akal sehat dan para tetua adat?

Cobalah lihat perang antar desa di Kotamubagu seperti yang di tuliskan oleh wartawan Kompas berikut ini;

Bentrokan antara warga Desa Pusian dan Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga Timur, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Minggu (21/2), mengakibatkan 18 rumah hangus terbakar. Di samping itu, belasan orang terluka, termasuk enam polisi yang berusaha melerai pertikaian.

Hingga Minggu malam, sekitar 250 personel dari Kepolisian Resor Bolaang Mongondow masih berjaga-jaga di kedua desa tersebut. Polisi melarang warga keluar rumah karena situasi belum normal.

Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Ajun Komisaris Besar Gatot Tri yang dihubungi dari Manado mengatakan, tawuran antara warga dua desa tersebut dipicu oleh perkelahian pemuda yang mabuk-mabukan. Perkelahian antarindividu itu kemudian berujung pada perkelahian massal.

”Para pelaku perkelahian berlari ke desanya masing-masing sambil memukul-mukul tiang listrik sebagai tanda meminta bantuan kepada warga desa masing-masing,” kata Gatot.

Dua kerumunan warga dari desa bertetangga itu akhirnya berhadap-hadapan kemudian terlibat saling lempar batu hingga menjurus pada penggunaan senjata tajam. Aksi massa yang tidak terkendali tersebut mengakibatkan munculnya tindakan pembakaran rumah.

Di Desa Toruakat, sebanyak 15 rumah warga musnah terbakar, sementara tiga rumah lainnya yang juga musnah dimakan api berada di desa ”lawan” mereka, Desa Pusian.

Polisi juga diserang

Enam polisi yang berusaha meredam dan mengendalikan bentrokan itu rata-rata terluka karena terkena lemparan batu dan lontaran anak panah.

Menurut Gatot Tri, sejauh ini polisi telah menahan 30 pelaku, termasuk pemuda yang terlibat tawuran. ”Petugas juga menyita ratusan senjata tajam, parang, pisau, tombak, katapel, anak panah, dan samurai dari kedua desa tersebut,” ujar Gatot.

Beberapa korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu, sekitar 80 kilometer dari lokasi kejadian.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, perseteruan antara warga Desa Pusian yang berpenduduk 4.340 jiwa dan Desa Toruakat yang berpenduduk 2.000 jiwa memang kerap terjadi.

Dalam catatan kepolisian setempat, tawuran antarwarga dua desa sudah yang empat kali terjadi sejak tahun 2006.

Menanggapi kejadian itu, HR Makagansa, Asisten Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, menyatakan keprihatinannya, ”Pertikaian dua desa itu berskala lokal. Namun, hal itu harus ditangani secara serius dengan mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Kami tengah mempelajari bentrokan itu untuk mencari solusi yang baik bagi dua pihak. Apalagi kami dengar bentrokan warga kerap terjadi. Besok, saya lapor ke gubernur.”

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Benny Ramdhani, yang berasal dari Bolaang Mongondow menilai tindakan anarki warga Pusian dan Toruakat karena kesenjangan sosial. Warga Pusian dan Toruakat telah lama meminta Pemprov Sulut untuk menyelesaikan permasalahan tanah mereka yang dijadikan lahan transmigrasi sejak berpuluh tahun lalu. ”Pendekatan terhadap warga harus komprehensif. Jangan semata pada aspek perkelahian. Harus dicari akar penyebab mengapa warga cepat anarki,” katanya. (Sumber; Kompas/zal/22/2/ 2010).

Pintu Optimisme

2010-06-13T18:11:00.000+07:00

Oleh : Sukardi Rinakit

Malam Minggu kemarin, saya menghadiri peluncuran buku Arifin Panigoro atau AP. Judulnya, Berbisnis Itu (Tidak) Mudah. Jakob Oetama, dalam sambutannya, mengatakan, ”AP itu bukan saja seorang pengusaha, tetapi juga ’aktivis politik’ yang teguh memegang koridor etis.”Penulis bersetuju dengan pandangan itu. Di tengah merenungi ucapan Jakob Oetama dan merekonstruksi peran Griya Jenggala (kediaman AP) sebagai oase pergerakan kebangsaan sejak era reformasi, seorang tamu tiba-tiba berbisik, ”Mas, bagaimana prediksi politik?” Saya menjawab pendek, ”Stabil.”

Dalam perspektif budaya politik, sekurangnya ada tiga syarat agar stabilitas politik terwujud, yaitu ladang penuh rumput (tegal akeh suket), sungai tidak kering (kali ora asat), dan penguasa tidak sibuk dengan citra diri (ratu titi periksa).

Stabilitas politik

Padang menghijau rumput, sungai tidak kering, dan penguasa yang ”titi periksa” sebenarnya merupakan analogi dari keterkaitan antara stabilitas politik dan pembangunan. Itu semua untuk menjaga agar proses demokrasi yang terkonsolidasi tidak menjadi defektif (Merkel dalam Hadiwinata dan Schuck, 2010). Apabila padang tanpa rumput, ternak otomatis akan meninggalkannya. Jika sungai menjadi kering, burung kuntul juga akan terbang ke tempat lain.

Demikian juga jika penguasa hanya sibuk menjaga citra diri, hati rakyat pelan-pelan akan meninggalkannya. Ia akan kesepian sendirian.

Dalam konteks Indonesia sekarang ini dapat dikatakan ladang Indonesia sedang penuh dengan rumput. Ini adalah analogi dari kondisi politik yang kondusif. Indikatornya, pelaksanaan Pemilihan Umum 2009 dan 456 pemilihan kepala daerah dalam dua tahun terakhir tidak ada konflik besar, gerakan separatis, dan penumpasan etnis sebagai sisi gelap demokrasi (Mann, 2005). Keyakinan yang sama berlaku pada 244 pemilihan kepala daerah tahun 2010.

Di luar urusan pemilihan umum tersebut, secara hipotesis, rakyat sendiri tampaknya juga sudah lelah dengan segala hiruk-pikuk politik dan ketidakpastian hidup. Dalam kondisi seperti itu, mereka akan mudah didorong guna merajut optimisme menghadapi masa depan. Apalagi gerak pemberantasan korupsi dan perang terhadap terorisme, meski tetap terbuka praktik tebang pilih, ia tetap berguna bagi terbukanya pintu optimisme publik.

Pendeknya, ladang kita memang mulai dipenuhi rumput. Kenyataan ini pasti dipantau oleh para pelaku usaha internasional. Mereka tentu mulai melirik Indonesia sebagai tempat investasi. Gejala awalnya sudah jelas, arus wisatawan meningkat 13 persen dalam sebulan terakhir. Bisa jadi ini adalah efek dari kekisruhan politik di Thailand. Akan tetapi, secara obyektif, ladang subur Indonesia memang mulai eksotik kembali. Menurut perkiraan, investasi akan tumbuh lebih dari 10 persen pada semester pertama tahun 2010. Jika ladang kita mulai dipenuhi rumput, demikian juga dengan sungainya. Air mulai mengalir dan burung-burung kuntul berdatangan. Analog ini tepat untuk menggambarkan indikator mikro ranah politik, yaitu perilaku kelompok strategis.

Apabila kita mencermati perilaku partai politik, aktivis dan mahasiswa, pengusaha, serta TNI, misalnya, tidak ada yang bergerak di luar garis konstitusi. Semua berada dalam kesepakatan yang menjunjung nilai dan perilaku nirkekerasan. Esensinya, tidak ada yang mengancam stabilitas politik nasional.

Meskipun politisi di parlemen riuh seperti dalam kasus Bank Century, kehidupan partai politik relatif mengalir tenang. Tidak ada konflik internal dan kompetisi antarpartai yang berpotensi membelah ketenangan hidup berbangsa. Demikian juga dengan tekanan para aktivis dan mahasiswa melalui gerakan ekstraparlementer, berlangsung tertib.

Tidak mengherankan jika pengusaha tetap menjalankan aktivitas rutinnya dan tidak tertarik untuk ikut campur sebuah gerakan politik. Hal yang sama terjadi pada TNI. Mereka tetap berada di luar medan magnet politik dan tidak tergoda melakukan manuver yang bisa menyeret mereka kembali ke pusaran politik.

Itulah alasan mengapa saya menjawab bahwa kondisi politik akan stabil ketika seseorang bertanya pada malam Minggu lalu.

Bisa menangis

Akan tetapi, stabilitas politik yang terjaga tersebut, setidaknya sampai menjelang Pemilihan Umum 2014, tidak akan bisa menjadi pintu optimisme publik dan peningkatan kesejahteraan umum jika para elite politik sudah lupa cara menangis dan hanya sibuk bersolek. Hati mereka menjadi beku karena hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan kelompok. Mereka mengabaikan ”titi periksa” dan tidak sensitif terhadap penderitaan dan perikehidupan rakyat.

Kalau mau jujur, memang banyak elite kita yang hatinya sudah beku. Jangankan memikirkan perikehidupan rakyat, naik mobil pun mereka tidak memikirkan orang-orang yang berdiri di pinggir jalan yang kecipratan genangan air hujan karena mobil yang dikendarainya melaju kencang. Melihat orang tua yang tertatih-tatih memikul beban berat dan kesulitan menyeberang jalan pun, hati mereka tak tersentuh. Jika kondisi ini terus berlangsung, pintu optimisme akan sulit terbuka.

Semoga hati para pemimpin menjadi terbuka dan berani mengambil jalan mendaki dan sulit demi rakyat. Dengan demikian, peluang emas bisa direbut. Gusti ora sare.

Sumber : Kompas 20/4/2010/SUKAR DI RINAKIT Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate

Kesabaran , Mensyukuri Apa Yang Ada

2010-05-29T19:53:00.001+07:00

Oleh : Gede Prama

Ketegangan kosmik di mana-mana. Dulu disebut tanah penuh senyuman, Thailand sekarang berubah menjadi tanah penuh perkelahian. Nusantara yang penuh berkah alam menyimpan banyak kesedihan.

Dalam berbagai kasus hukum, kepintaran digunakan untuk membenarkan kelicikan. Dalam cerita mengenaskan tentang pendidikan, pendidikan tidak semakin dekat dari jangkauan masyarakat. Dalam cerita orang miskin yang ditimpa penyakit, mahalnya biaya berobat tidak saja membuat mereka batal berobat, ada yang bahkan terpaksa bunuh diri karena tak kuat menahan rasa sakit. Mungkin itu sebab Lash & Urry (1987) memberi judul karyanya The End of Organized Capitalism. Kapitalisme mulai kehilangan kemampuan membuat masyarakat teratur.

Ketegangan kosmik seperti ini tentu tak jadi monopoli zaman ini. Seorang tetua di Jawa bercerita. Suatu hari mantan Presiden Soeharto minta saran. Tetua membuka tiga bungkusan warisan berumur ratusan tahun. Pesan bungkusan pertama, kedua, dan ketiga sama: ”Perbaiki Borobudur!” Entah oleh pesan ini atau sebab lain, Pak Harto sudah memperbaiki Borobudur. Kita yang bertumbuh di zaman penuh ketegangan kosmik ini mungkin bijaksana merenungkan memperbaiki Borobudur dalam diri.

Kemuliaan kesabaran

Borobudur sesungguhnya sebuah buku tua terbuka. Manusia bebas menafsirkannya. Catatannya kemudian: ketika menafsirkan buku suci, seseorang tak saja sedang merekonstruksi makna buku suci, juga sedang bercerita tentang kedalaman penggaliannya. Bagi banyak orang, bagian dasar Borobudur berisi cerita nafsu menjijikkan. Bisa dimaklumi. Di sana tersua relief manusia minum alkohol, berhubungan seks. Dari segi lain, sejak dari kaki, Borobudur sudah bercerita jalan pencerahan. Sebagian buku suci memang benci nafsu. Namun, tanpa nafsu seks orang tua sebagai contoh, kita manusia tak punya kesempatan menyelami samudra pencerahan.

Borobudur mengajarkan jangan tendang hawa nafsu, gunakan sebagai tangga untuk menggali semakin dalam. Itu sebabnya, dalam meditasi diajarkan mempraktikkan kesadaran 24 jam sehari. Termasuk ketika tidur melalui praktik yoga mimpi. Banyak guru meditasi ber- pesan lembut: ”Apa pun gambar yang muncul ketika meditasi, yang terjadi dalam keseharian, jangan lupa sadari dan sayangi”. Kebahagiaan-kesedihan, hidup- mati, semua disadari dan disayangi.

Logikanya, bila kemarahan, kedengkian, disadari, disayangi, ia bisa tambah membakar. Namun, banyak yogi dengan jam terbang meditasi tinggi menemukan sebaliknya. Gabungan antara menyadari dan menyayangi membuat emosi negatif lenyap di tempatnya. Seperti pecahan salju yang jatuh ke danau, emosi negatif tak ditendang danau tetapi dipeluk. Hasilnya: pecahan salju lenyap perlahan.

Meminjam pendapat orang sufi, perilaku buku suci serupa calon pengantin wanita: membuka baju di depan calon suami. Dan praktik mendalam berupa menyadari dan menyayangi, membuat seseorang jadi calon suami buku suci.

Salah satu cerita menggetarkan di bagian tengah Borobudur adalah kisah pertapa yang duduk rapi di halaman istana, kemudian diintip selir-selir raja. Raja cemburu dan dengan marah bertanya: ”Apa yang kau ajarkan, Pertapa?” Dengan tenang, halus, lembut pertapa menjawab, ”Kesabaran, Baginda.” Marah Raja semakin meninggi, kemudian membentak, ”Apa itu kesabaran?” Ketenangan, kehalusan, dan kelembutan pertapa tadi tidak berubah, ”Kesabaran adalah tidak bereaksi ketika disakiti, Baginda.” Raja murka. Ia memanggil algojo mencambuk pertapa.

Setelah tubuh pertapa berdarah-darah, Raja membentak lagi menanyakan arti kesabaran. Kali ini pun pertapa menjawab tenang, halus, lembut, ”Kesabaran adalah tidak bereaksi ketika disakiti, Baginda.” Tambah murka, Raja mengambil pedang memotong kedua tangan dan kedua kaki pertapa. Dalam keadaan bersimbah darah, Raja bertanya lagi arti kesabaran. Kendati badannya sudah tanpa kaki dan tanpa tangan, sang pertapa tetap dengan halus, indah, dan tenang menjawab, ”Kesabaran berarti tidak bereaksi ketika disakiti, Baginda.” Dan, pertapa inilah yang pada sekian kehidupan kemudian terlahir mengenakan nama Pangeran Siddharta.

Bagi kita yang hidup di zaman demokrasi ini, kesabaran mencakup ketekunan terus-menerus menerapkan demokrasi. Winston Churchill benar, demokrasi memang bukan cara terbaik, tetapi yang lebih baik belum ditemukan. Sehingga, kendati demokrasi itu cerewet, menyakitkan—bahkan ada yang menyamakan pemimpin dengan kerbau—tetapi tidak ada pilihan lain kecuali sabar melanjutkan demokrasi. Setiap rasa sakit pemimpin di hari ini adalah bibit-bibit perubahan yang akan berbuah kelak.

Kelembutan keheningan

Di bagian atas Borobudur tidak ada relief. Hanya lingkaran-lingkaran Mandala (kesempurnaan) berisi stupa, di dalamnya duduk patung Buddha dengan posisi tangan sedang mengajar. Di puncak tertinggi Borobudur tersisa stupa terbesar tertutup, di dalamnya berisi ruang kosong. Pesannya sederhana, keheningan sempurna itulah puncak tugas memperbaiki Borobudur di dalam diri.

Makna keheningan berbeda dari satu panggilan tugas ke panggilan tugas yang lain. Bagi pertapa, keheningan berarti memperuntukkan kehidupan sepenuhnya buat orang lain. Bagi pemimpin, keheningan berarti berjuang mengurangi penderitaan. Bagi orang biasa, keheningan berarti mengisi kehidupan dengan pelayanan. Dalam bahasa HH Dalai Lama: ”Bila harus memilih antara agama dan kasih sayang, pilihlah kasih sayang”. Dengan spirit menyayangi inilah, kemudian kebodohan, kemiskinan, dan kemelaratan bisa ditinggalkan di belakang.

Makanya ada yang menyederhanakan inti ajaran Borobudur ke dalam sepasang sayap burung.

Sayap kiri adalah keheningan, sayap kanan berisi kasih sayang. Keheningan baru sempurna bila diisi dengan kasih sayang. Kasih sayang baru sempurna jika dilakukan dalam keheningan (tanpa keakuan). Ia yang kedua sayapnya sudah kokoh, di waktu kematian akan bernasib serupa anak burung garuda. Begitu telurnya pecah, langsung terbang ke alam pencerahan.

(Gede Prama, Penulis Buku ”Simfoni di dalam Diri”, Kompas / 29/5/ 2010)

Pulau Sengketa antara India dan Bangladesh Hilang

2010-05-23T07:09:00.000+07:00

Oleh Prita Daneswari

Selama hampir 30 tahun terakhir, India dan Bangladesh memperebutkan hak atas kepemilikan sebuah pulau mungil berbatu di Teluk Bengal. Tetapi kini pulau yang dipersengketakan tersebut hilang akibat kenaikan permukaan air laut.

"Pulau New Moore di wilayah Sunderbands telah tenggelam seluruhnya," kata ahli kelautan Sugata Hazra yang juga seorang profesor di Universitas Jadavpur, Calcutta, India, Kamis (25/3).

Hilangnya pulau itu juga dibenarkan dengan laporan satelit dan petugas patroli laut. "Sengketa antara kedua negara selama bertahun-tahun malah diselesaikan dengan pemanasan global," kata Hazra.

Para ilmuwan di Jurusan Kelautan Universitas Jadavpur sebelumnya memang telah mewaspadai adanya kenaikan permukaan air laut di Teluk Bengal selama puluhan tahun belakangan. Hingga tahun 2000, permukaan air laut naik hingga 3 milimeter setiap tahunnya, tapi beberapa tahun sebelumnya air naik hingga sekitar 5 milimeter setiap tahun, tambah Hazra.

Bangladesh terletak di sebuah dataran rendah dengan 150 juta penduduk. Bangladesh juga merupakan negara yang terkena dampak yang cukup parah akibat pemanasan global. Pemerintah setempat memperkirakan 18% daerah pesisir di negara itu akan dievakuasi bila air laut naik hingga 1 meter pada 2025.

India dan Bangladesh masing-masing mengklaim pulau tak berpenghuni New Moore sebagai milik mereka. Pulau itu memiliki panjang 3,5 kilometer dan lebar 3 kilometer. Bangladesh mengakui pulau tersebut merupakan bagian dari kepulauan di Talpatti selatan. (Sumber MI: Pri/AP/Yahoo/OL-7/25/3/2010)

Memperkuat Infrastruktur Komunitas Asean

2010-05-11T09:03:00.000+07:00

Hua Hin, Kompas - Untuk memperkuat integrasi secara fisik, ASEAN sepakat mengembangkan sistem Pendanaan Pembangunan Infrastruktur ASEAN. Dana ini akan dipakai untuk membangun jaringan transportasi, komunikasi, termasuk teknologi informasi. Rakaryan Sukarjaputra dan Suhartono

Pembentukan sistem pendanaan investasi merupakan salah satu butir kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi Ke-15 ASEAN yang dipimpin Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva, Sabtu (24/10) di Hua Hin, Thailand.

Setelah KTT ASEAN berakhir, dilanjutkan dengan KTT ASEAN bersama mitra-mitranya, China, Korea Selatan, Jepang, India, Australia, dan Selandia Baru.

Seperti biasanya, KTT ASEAN kali ini juga diwarnai hiruk-pikuk isu penahanan Aung San Suu Kyi. Myanmar terus mengabaikan seruan pembebasan Suu Kyi. Korea Utara dengan mulut besar dan ancaman-ancamannya untuk mendestabilisasi Asia juga terus menjadi bahan gunjingan di sela-sela KTT.

Namun, ASEAN tetap fokus pada upaya membangun diri, termasuk memperlancar mobilitas warga dan memperlancar urusan bisnis. Integrasi perekonomian ASEAN tetap terhalang akibat minimnya infrastruktur. Hal ini membuat koneksitas ASEAN secara fisik tidak mulus.

Setiap warga ASEAN yang memiliki urusan di negara-negara sesama anggota ASEAN harus transit di ibu kota. Sebagai contoh, warga Banjarmasin yang punya urusan ke Manila harus transit di Jakarta. Ini adalah cara yang tidak efisien dalam rangka meningkatkan daya saing ASEAN sebagai sebuah entitas.

Untuk itulah KTT ASEAN mengembangkan sistem infrastruktur yang bisa membuat ASEAN memiliki basis infrastruktur. Ini bertujuan menjadikan ASEAN sebagai basis industri dengan skala ekonomi lebih besar dan hasil akhirnya adalah daya saing yang lebih tinggi.

China tawarkan dana

Dalam rangka mengembangkan infrastruktur, pemerintahan negara-negara anggota ASEAN menyerukan kepada mitra-mitra dialog dan pihak lain untuk memberikan kontribusi pada pendanaan itu.

Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa mengatakan, ”Kami menyambut dana 10 miliar dollar AS dari China untuk Dana ASEAN-China untuk Pembangunan Infrastruktur. Juga ada 20 miliar dollar AS bantuan Pemerintah Jepang dalam pembangunan infrastruktur itu.”

Para pemimpin ASEAN menugaskan para menteri keuangan mempercepat pembentukan pos pendanaan, termasuk menyiapkan peraturan untuk memobilisasi dana-dana.

Terkait dengan koneksitas itu, ASEAN sepakat membentuk gugus tugas tingkat tinggi untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan infrastruktur. Gugus tugas ini diminta menyampaikan rekomendasi pada KTT Ke-17 ASEAN.

Incar ”dana krisis”

ASEAN, termasuk Indonesia, kini mengincar 120 miliar dollar AS dana bantuan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi. Dana itu dijanjikan China, Korea Selatan, dan Jepang. Dana ini ada dalam paket Chiang Mai Initiative, yang dibentuk pada Mei 2000 di Chiang Mai, Thailand.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap dana tersebut bisa cair pada 2010. Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal, yang menyertai Presiden ke KTT, memberi pernyataan soal dana itu. ”Setelah diputuskan, pertanyaannya kapan dana tersebut bisa dimanfaatkan,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga ikut dalam rombongan mengatakan, masih banyak hal yang harus diselesaikan sebelum dana itu bisa dimanfaatkan. ”Hal ini antara lain terkait soal prosedur, pengawasan, dan penggunaan dana. Prosedur untuk mendapatkannya, jika mau disamakan, ya, seperti meminjam dari Dana Moneter Internasional (IMF),” ujarnya.

”Di dalam pencairannya, akan diatur syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman, kondisi negara peminjam, dan juga porsi pinjaman. Prosedurnya disusun dulu hingga akhir tahun ini. Awal tahun depan dana itu diharapkan bisa dimanfaatkan. Inilah tugas para menteri keuangan ASEAN,” kata Sri Mulyani.

Tidak dijelaskan mengapa penyusunan prosedur harus memakan waktu lama sejak dana itu diputuskan pada tahun 2000.

Pertahankan posisi sentral

Jepang, lewat Perdana Menteri Yukio Hatoyama, kembali mencuatkan pembentukan Masyarakat Asia Timur (East Asia Community). Hatoyama mengatakan, Asia punya kesempatan untuk mewujudkan hal itu, terlebih karena Asia memiliki kekuatan dan terbukti menjadi kawasan paling cepat pulih dari resesi ekonomi global. Ini adalah isu yang sudah lama dicuatkan, tetapi tidak bergema.

Marty Natalegawa mengatakan, pada pertemuan ASEAN- Korea Selatan, China, dan Jepang, Sabtu, usulan Jepang itu dibahas, demikian pula usulan Australia mengenai Komunitas Asia Pasifik (Asia Pacific Community).

”Pada 2005 sudah muncul usulan itu. Bagi kita, tetap penting untuk mempertahankan peran sentral ASEAN. Berbagai bentuk kerja sama di kawasan memiliki rekam jejak dan ada wujud keterlibatan ASEAN. Indonesia menyampaikan pandangan agar kawasan jangan terlalu reaktif,” kata Marty.

Marty mengatakan, Australia dan Jepang harus bisa meyakinkan bahwa gagasan mereka akan memberikan nilai tambah pada struktur kerja sama yang ada sekarang.

ASEAN tidak ingin tenggelam dengan pembentukan dua komunitas itu.

Ia menambahkan, konsentrasi ASEAN sekarang adalah memberdayakan berbagai forum yang sudah ada. ”Semua itu akan mengarah juga ke pembentukan East Asia Community. Namun, arah dan modalitas menuju ke sana bisa lewat berbagai cara,” kata Marty.

Hal itu bisa dicapai lewat ASEAN plus tiga (Korea Selatan, China, dan Jepang), East Asia Summit (melibatkan India, Australia, dan Selandia Baru), ASEAN plus satu atau antara kerja sama ASEAN dan masing- masing mitra dialog ASEAN di kawasan.

PM Thailand juga mengatakan, ASEAN menunggu pemaparan lebih jauh soal pembentukan komunitas itu dari Jepang dan Australia. Malaysia adalah pihak yang selalu keberatan dengan pembentukan Komunitas Asia karena khawatir hal itu akan mendominasi kawasan dan menenggelamkan jati diri ASEAN.

Marty juga menegaskan, pertemuan-pertemuan ASEAN sangat bermanfaat. Setiap kali ASEAN mengadakan pertemuan, hal itu sekaligus merupakan konfirmasi ulang atas peran sentral ASEAN. Pertemuan itu juga menjadi ajang bagi ASEAN dan para mitra membahas masalah yang menjadi kepentingan bersama.

Usulan RI ditolak

ASEAN juga menjadi kawasan yang sarat dengan masalah hak asasi manusia. Sejumlah usulan Indonesia soal penegakan HAM dicuatkan, seperti pemberian izin kunjungan pengamat HAM, dan pemberian akses kepada individu warga untuk menyampaikan pengaduan di forum ASEAN.

Ini diusulkan menjadi bagian dari Komisi HAM ASEAN. Namun, kemudian bentuknya tidak seperti diharapkan Indonesia. Soal itu, Marty menjawab, ”Kalaupun memang tidak seperti yang kita harapkan, bukan berarti tidak ada manfaatnya.”

”Kita bergerak secara bertahap. Meskipun sejak awal kita memimpin prosesnya, sebagai pemimpin kita kadang harus memastikan gerakan itu bisa memenuhi tempo yang bisa diikuti negara lain. Percuma saja kalau kita di depan, tetapi tidak ada yang mengikuti,” katanya.(Kompas, 25/10/ 2009)

Menghadirkan Negara di Perbatasan Harus Diperkuat

2010-04-28T21:11:00.002+07:00

Bagi mereka yang baru saja melihat wilayah perbatasan, pastilah menilai bahwa pemerintah belum serius membangun wilayah perbatasan. Baik itu di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Timur atau di perbatasan antara RI-PNG atau RI-Timor Leste. Pada kenyataannya bukti kehadiran negara, baik fisik maupun informasi, amat minim. Akibatnya, orientasi politik, sosial, dan budaya warga perbatasan berkiblat ke Negara tetangga atau malah kehilangan jati diri sebagai bangsa.

Mungkin ada baiknya kita melihat rekaman tujuh anggota Komisi I DPR RI menegaskan hal itu setelah mengunjungi Tawau, Sabah (Malaysia), Nunukan dan Tarakan di Kalimantan Timur (Kaltim), akhir Desember lalu. Mereka adalah Hayono Isman (ketua tim), Ny Soemientarsi Muntoro, Tantowi Yahya, Fayakhun Andriadi, Muchamad Ruslan, Achmad Basarah, dan Achmad Daeng Sere. Setelah Tawau, Sabah, Malaysia (Kompas, 11/12), rombongan mengunjungi Sebatik, pulau yang secara administratif terbagi atas wilayah RI dan Malaysia.

Kedua Negara di pisahkan oleh garis lintang 04º 10’ LU , bagian utaranya adlah wilayah Malaysia dan sebelah selatannya di miliki oleh RI. Bagian selatan pulau yang jadi milik Indonesia kemudian membaginya menjadi dua kecamatan dengan jumlah total penduduk 32.272 jiwa.

Ragam masalah

Sebatik wilayah RI terbagi atas Kecamatan Sebatik Barat dan Sebatik. Dalam salah satu pertemuan dengan tim Komisi I, penduduk Sebatik Barat mengeluhkan tentang tidak adanya perhatian pemerintah dalam membantu kehidupan mereka dalah kehidupan sehari-hari; misalnya ketiadaan listrik, kesulitan air bersih, dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Malah Camat Sebatik Barat Junaidi pad saat itu melaporkan, di wilayahnya itu sebenarnya sudah dibangun tiang-tiang listrik dan juga sudah pula dilengkapi jaringan kabelnya, malah semua itu sudah dibangun sejak tahun 1991. Namun, hingga kunjungan komisi I DPR itu, atau setelah 18 tahun kemudian listriknya malah belum nyala. Itu baru di Pulau Sebatik, bagaimana lagi kalau hal itu di lihat di perbatasan yang berada di tengah-tengah Kalimantan. Padahal panjang perbatasan di sana itu ada 2004 km.

Kalau di sungai Musi, kita melihat yang menonjolnya di sana adalah sungai musi sebagai “jamban” terpanjang di dunia, maka warga pulau sebatik menyebut tiang dan kabel itu sebagai ”tiang tali jemuran terpanjang di dunia”. Bagi sebagian penduduk Kecamatan Sebatik sudah ada juga yang telah dilayani penerangan listrik, sekalipun pada kenyataannya dalam sehari bisa terjadi pemadaman berkali- kali.

Pada saat itu Komisi I juga heran mengapa negara begitu lamban dalam melayani kebutuhan dasar warga perbatasan. Listrik merupakan salah satu bentuk fisik dari kehadiran negara di perbatasan. ”Listrik tidak saja membangkitkan ekonomi kreatif warga, tetapi juga menarik investasi dan salah satu bukti kehadiran negara di sini,” kata Hayono Isman pada waktu itu. Tetapi ya hanya setakat itu saja yang bisa mereka sampaikan.

Malah kalau menurut Basarah, sudah keterlaluan kalau masalah listrik terbengkalai sampai hampir 18 tahun. ”Kalau setahun dua tahun saja, mungkin masih bisa dimaklumi. Akibatnya, muncul kesan di kalangan warga, pemerintah tidak peduli terhadap kebutuhan dasar warga perbatasan,” katanya. Ya memang serba mengherankan, anggota DPR yang terhormat itu juga ga habis piker, lalu apa saja yang dilakukan oleh PLN di sana selama 18 tahun ini? Yah, mereka hanya bisa geleng-geleng kepala.

Hal lain yang lebih mendngkolkan adalah berbagai sarana dan fasilitas yang terkait erat dengan pertahanan Negara. Misalnya Fasilitas pangkalan udara TNI di Tarakan, sebagai pangkalan terdepan di perbatasan, tertinggal jauh dari pangkalan angkatan udara Malaysia di Tawau, Sabah. Misalnya, landasan pacu Tarakan berukuran 2.250 x 45 m, Nunukan 900 x 23 m. Panjang landasan Tawau 2.670 x 47 dan Kinabalu 3.050 x 45 m. Jadi, kalaupun RI mempunyai pesawat tempur canggih sekalipun, ternyata mereka tidak kan bisa memanfaatkan pangkalan yang berada di wilayah perbatasan. Panjang landasan berkaitan erat dengan kemampuan operasional pesawat patroli atau pesawat tempur.

Kapal-kapal patroli TNI AL juga persoalannya sama, selain kapalnya tidak ada, kapal perang KRI juga datangnya hanya sewaktu-waktu , kehadiran mereka di pantai timur Kalimantan juga terbatas. Ada satu kapal patroli mewah di Nunukan, yang ditempatkan sejak dua tahun silam tapi tidak bisa beroperasi karena kesulitan bahan bakar. Kapal berkecepatan 40 knot per jam itu menggunakan bensin, tetapi stok bahan bakar yang tersedia justeru kebanyakan solar. Padahal sesuai disiplin anggaran, menjualnya untuk diganti dengan BBM bensin tentu tidak diperkenankan. Tetapi nyata setelah puluhan tahun, kejadiannya terus berlanjut.

Rombongan Komisi I prihatin terhadap berbagai persoalan perbatasan. Basarah melihatnya sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah, pusat dan daerah, membangun perbatasan sebagai etalase bangsa. Pada kenyataannya baik Pemda maupun Pusat hanya memanfaatkan wilayah perbatasan atau tapal batas jadi konsumsi politik, tetapi begitu anggarannya turun, pemanfaatannya bukannya untuk membawangun wilayah perbatasan. Akibatnya orientasi politik, sosial, dan budaya warga berkiblat ke Negara tetangga.

Misalnya, warga lebih sering dan mudah mengakses informasi, publikasi, dan penyiaran di bidang politik, ekonomi, budaya dan perkembangan dunia lain dari media Malaysia. Mereka menghafal lagu-lagu pop Melayu yang dinyanyikan artis Malaysia ketimbang artis Tanah Air.

Tantowi dan Fayakhun menambahkan, jangan salahkan warga jika mereka berkiblat ke ”seberang”. Pemerintah RI harus mengubah cara pandang membangun perbatasan serta terus memperkuat kehadiran negara di perbatasan, baik itu secara fisik (bangunan) maupun penyebaran informasi. (Sumber; Kompas, 14/12/09/CAL)

Hutan Lindung Yang Tak Terlindungi

2010-04-12T17:16:00.001+07:00

Belum tuntas tindakan tegas pemerintah menggusur vila-vila illegal di kawasan hutan lindung Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor, Jawa Barat, kini bermunculan masalah lain terkait penggunaan hutan lindung. Pemerintah bagai tidak sepenuh hati untuk melindungi hutan hutan lindung di Indonesia.

Masalahnya kali ini adalah terkait penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan. "Dari 13 perusahaan yang mendapat persetujuan penggunaan kawasan hutan lindung, hanya dua perusahaan yang benar-benar mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan," ujar anggota DPR Komisi IV, Erik Satrya Wardhana kepadamediaindonesia.com, Jumat (19/2). Keduanya adalah PT Indominco Kaltim dan PT Antam di Maluku Utara.

Selain itu, dari ke-13-nya juga hanya satu yang memenuhi kewajiban penyediaan lahan kompensasi, sedangkan sisanya hanya membayar kompensasi Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait penggunaan kawasan hutan sesuai PP No 2 tahun 2008.

Hal yang menurut Erik mengkhawatirkan, adalah ternyata Freeport adalah salah satu dari perusahaan-perusahaan yang belum mendapat IPPKH namun terus beroperasi hingga saat ini. "Kalau perlu tutup Freeport. Paling tidak pemerintah saat ini bekukan dulu usahanya sampai seluruh permasalahannya terselesaikan. Padahal mereka menguasai 200ribu hektar lebih hutan. Itu juga menunjukkan arogansi Freeport yang luar biasa," ujar Erik.

Menurut Erik hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah tak sepenuh hati melindungi hutan-hutan lindung di Indonesia. Alasannya, meskipun belum mengantongi izinâ€“izin secara lengkap, mereka terang-terang melakukan usahanya dengan bebas.

"Juga kepada para pengusaha tambang, padahal bangsa ini sudah terlalu baik. UU No 19 tahun 2004 sudah merupakan langkah kompromi terhadap kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung yang sudah terlanjur ada dan sebenarnya dilarang," ungkap Erik.

Sejarah menyebutkan bahwa UU No 5/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan diubah menjadi UU No 41/1999 tentang Kehutanan. UU baru tersebut merumuskan definisi hutan lindung lebih luas dan melarang kegiatan pertambangan terbuka di dalam kawasan hutan lindung.

"Perubahan itu pun dilakukan karena secara faktual sudah ada banyak sekali perusahaan perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan lindung dengan pola terbuka," ungkap Erik yang berasal dari Fraksi Hanura tersebut.

Namun sementara itu, pada 11 Maret 2004 silam pemerintah menerbitkan Perppu No 1/2004 yang mengizinkan kegiatan penambangan di hutan lindung. Perppu tersebut pun akhirnya disahkan DPR pada 16 Juli 2004 menjadi UU No 19 tahun 2004.

Namun pada 12 Mei 2004 dikeluarkan Keppres No 41/2004 yang mengizinkan 13 perusahaan tambang dari 22 yang diajukan untuk melanjutkan operasinya. Kepres itu bahkan keluar sebelum Perppu No 1/2004 dibahas untuk dijadikan Undang-undang di DPR.

Atas dasar itulah menurut Erik, kini malah perusahaan perusahaan pertambangan besar di kawasan hutan mengancam akan membawa perkara larangan pertambangan di dalam kawasan hutan lindung ke Pengadilan Arbitrase Internasional. (MI/ Mar/OL-03/20/2/2010)

Hak Nelayan Tradisional dan Semangat Kerjasama Perikanan RI- Australia

2010-04-01T08:27:00.001+07:00

Terus terang, dengan adanya pak Fadel Muhammad di kementerian Perikanan dan Kelautan, saya terinspirasi untuk menuliskan postingan ini. Kehadiran beliau, semoga membawa semangat percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya yang terkait dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan. Khususnya yang terkait hak nelayan tradisional kita. Selama ini setiap kali ada penangkapan nelayan Indonesia oleh otoritas keamanan Australia, dan kelihatannya hal seperti itu akan terus berlangsung; sering kita lihat sebagai sesuatu yang melecehkan.

Bisa jadi cara-cara penanganannya di lapangan melebihi kepatutan, tetapi kita juga sebenarnya, harus juga realistis. Australia melakukan itu karena mereka memang bertanggung jawab terhadap kedaulatannya. Mereka konsisten dan terus berupaya menata dan mengelola wilayahnya dengan standar perlakuan yang lebih baik, lebih ramah lingkungan agar tetap lestari, dan dapat memberikan kemaslahatan, kemakmuran bagi masyarakatnya.

Sudah seharusnya kita menghargai upaya yang mereka lakukan. Bangsa kita memang, harus diajari cara-cara hidup yang bertanggung jawab dan menghargai hak orang lain, dan menuntut hal yang sama kepada petugas Negara kita untuk menjaga kedaulatan NKRI dengan baik. Persoalannya, cara kita memenage pengamanan wilayah kita, sungguh jauh dari standar yang sangat dasar sekalipun. Ibarat, ronda; kita tidak pernah berpartisipasi. Kita lebih senang, hanya sekedar memberi rokok pada yang jaga, padahal yang jaga jelas-jelas tidak pernah melakukan tugasnya dengan benar.

Secara hukum Unclos 1982 memang mengakui hak tradisional tersebut, sesungguhnya masing-masing Negara juga mempunyai kerjasama atas wilayah penangkapan ikan tradisional dengan Negara tetangga. Demikian juga antara RI – Australia, kedua Negara sudah menanda tangani kesepakatan untuk itu di tahun 1972. Sayangnya, kedua Negara secara sungguh-sungguh belum pernah sepakat tentang “nelayan Tradisional” tersebut. Tetapi pada dasarnya, boleh dikatakan hampir setiap Negara melindungi kekayaan alamnya dari pengeksploitasian oleh Negara asing.

Dalam kesepakatan antara RI-Australia , Australia mengakui hak menangkap ikan bagi nelayan tradisional Indonesia yang turun-temurun melakukan penangkapan di wilayah Australia, yaitu nelayan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Kawasan perairan Australia yang boleh dimasuki nelayan tradisional Indonesia meliputi kepulauan karang Pulau Pasir (Ashmore Reef), Pulau Baru (Cartier Islet), Pulau Aftringan (Seringapatam Reef), Pulau Dato (Scott Reef), dan Browse Islet. Terlebih lagi, Sejak 16 Agustus 1983, Pemerintah Australia menetapkan Pulau Pasir sebagai cagar alam. Nelayan tradisional Indonesia dilarang mengambil sumber daya laut di kawasan perbatasan itu.
Sosialisasi Permasalahan.

Selama ini yang sering muncul kepermukaan adalah tuduhan pada pemerintah atas ketidak mampuannya dalam membela para nelayannya, khususnya ketika para nelayan itu di tangkap oleh aparat pemerintah setempat. Persoalannya sebenarnya tidak hanya sekedar kemampuan membela warganya, tetapi yang utama juga adalah persepsi kita yang sangat berbeda dengan para Negara tetangga kita. Australia adalah Negara maju, yang sangat peduli dengan pemelihaaran lingkungannya, di negaranya sana, orang memancing ikanpun harus mempunyai SIM (surat izin memancing), tidak bisa sembarangan, apalagi menangkapnya dengan memakai bom, ga ada jalan.

Begitu juga persoalannya dengan Papua Nuigini (PNG), para nelayan kita masuk wilayah PNG, karena di wilayah kita ikannya sudah ga ada. Sementara di sana, melimpah, sebab mereka memang belum bisa menangkapnya. Nelayan kita sering juga jadi korban. Hal yang sama dengan Malaysia di Selat Malaka, nelayan kita sering juga ketangkap, karena memang nelayan kita mengejar ikan itu sampai ke ZEE; sementara batas laut ZEE kita dengan Malaysia belum jelas, atau belum disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan Filipina, kita juga punya permasalahan perihal penangkapan ikan tradisional, hanya saja laut kita yang jadi bancaan.

Lagi pula Filipinanya pintar, mereka sediakan kapal, dan tampung ikan, yang menjarah ikan di laut kita ya orang orang kita juga. Sama halnya dengan di perairan pulau Sebatik, kapal dan tukang tadah ikannya di bandari oleh cukong dari Tawau Malaysia; yang menjarah ikan kita ya warga kita juga. Hal yang sama sebenarnya terjadi juga dengan kayu kita di perbatasan; yang menyediakan sarananya, louder dan alat alat berat lainnya dan tukang tadahnya ya cukong dari Negara tetangga, tetapi yang menjarah kayunya, ya warga kita.

Kembali kepada hak penangkapan ikan tradisional, ya semua Negara mengakui tetapi sebenarnya dengan suatu persyaratan yang ketat. Begitu juga dengan Australia, harapan kita ; pemerintah kita agar berupaya untuk meyakinkan pemerintah Australia tentang adanya perubahan kondisi atau perubahan penampilan para nelayan tradisional kita. Katakanlah adanya semacam proses adaptasi, khususnya terhadap perubahan iklim yang dengan demikian mengubah atau menyesuaikan sarana alat tangkap dan kapal untuk menghadapi gangguan cuaca.

Dengan kata lain, nelayan tradisional kita itu sudah berpenampilan canggih, lengkap dengan sarana navigasi modern. Maunya kita Australia agar memperlakukan mereka, tetap sebagai nelayan tradisional. Padahal dalam pengertian Australia, ya kalau neleyan tradisional, ya benar-benar sebagai nelayan tradisional. Ada layarnya, dan ga ada mesinnya.

Di satu sisi kita sering berupaya keras, agar maksud kita bisa diterima oleh pihak Australia, padahal Australia tahu persis bagaimana sejarah, kelakuan dan budaya “masyarakat nelayan” kita dalam menangkap ikan dan memperlakukan lingkungannya. Dalam kacamata mereka, yang menggerakkan nelayan kita itu sama sekali jauh dari semangat para leluhur kita dahulu, yang hanya sekedar mencari makan dan hidup yang layak. Tetapi nelayan yang mereka temui sekarang adalah nelayan yang digerakkan oleh suatu sindikasi, yang sudah tidak asing lagi, yakni sindikasi illegal fishing yang memakai topeng nelayan tradisional.

Intisari tulisan ini sesungguhnya, ingin menyampaikan kepada para masyarakat kita, mari kita jaga dan pelihara wilayah dan kedaulatan Negara kita dengan benar, tegakkan peraturan yang ada. Dengan keyakinan kalau kita memeliharanya dan mengelolanya dengan benar, maka niscaya kita bisa hidup dengan makmur dan sejahtera, tanpa perlu mengambil milik Negara lain. Hal-hal seperti inilah yang saat ini langka kita dengarkan. Kita harus berani menilai kelakuan kita, yang semakin lama semakin jauh dari hal-hal sederhana tetapi mendasar. Semangat dan tenaga bangsa kita habis mikirin para koruptor, manipulator, dan semua yang berbau salah urus. Kapan kita bisa membangun negeri ini dengan layak dan dengan ketulusan yang sejati.

Masalah Tidak Dicantumkannya Titik Koordinat Batas Dalam UU

2010-03-24T15:09:00.001+07:00

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi menilai, manajemen pengelolaan kawasan perbatasan hingga kini belum terintegrasi dengan baik, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dan tumpang tindih kebijakan. "Persoalan utama pengelolaan dan penanganan kawasan perbatasan adalah koordinasi dan sinergi lintas sektoral," katanya di Jakarta, MI, Senin (1/2), menanggapi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

Fayakhun Andriadi lalu memaparkan hasil kunjungan kerja Komisi I DPR ke beberapa kawasan tapal batas, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Negara Bagian Sabah, Malaysia. "Jelas dalam hal ini kami perlu mengkritisi Pemerintah, karena realitasnya manajemen pengelolaan kawasan perbatasan tidak terintegrasi dengan baik, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dan tumpang tindih kebijakan," ungkapnya.

Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, menurut dia, tidak memiliki visi serta misi yang sama tentang kondisi obyektif wilayah perbatasan. "Selain itu, selalu saja muncul alasan klasik yakni persoalan keterbatasan anggaran di tengah prioritas anggaran pembangunan di sektor lain," ujarnya.

Karena itu, demikian Fayakhun Andriadi, terbitnya Perpres BNPP dinilai bakal membawa harapan besar di tengah urgensi pembangunan kawasan perbatasan. "Diharapkan juga, titik koordinat perbatasan di Papua, Kalimantan dan Timor Leste yang seharusnya ditulis dengan jelas namun ternyata tidak dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Perbatasan, harus segera dibuat," tegasnya.

Sebab, menurut dia, ketiadaan titik-titik koordinat perbatasan itu telah membuat tidak percaya diri aparat keamanan Indonesia dalam mengawal tapal batas, jika ada keluhan dari petugas militer negara tetangga. "DPR RI mendesak pemerintah agar titik koordinat batas-batas wilayah menjadi perhatian utama dalam draf susunan isi dari Perpres itu," tandas Fayakhun Andriadi.
Namun terkait dengan tidak dicantumkan titik koordinat batas, dalam UU No.43 Tahun 2008, dapat dilihat dari alasan sebagai berikut; berbeda dengan batas administrasi wilayah daerah yang batasnya ditetapkan bersamaan dengan undang-undang pembentukannya, maka batas wilayah suatu Negara ditetapkan atas dasar pewarisannya. Kepemilikan dengan prinsip “UTIS POSSIDETIS JURIS” atau pewarisan wilayah pemerintah kolonial kepada Negara baru selepas penjajahannya. Jadi dalam kontek NKRI ia menjadi pemilik syah wilayah atas semua wilayah bekas jajahan Belanda di wilayah nusantara.

Untuk menentukan batas-batas wilayah Negara yang sebenarnya, maka para pewaris wilayah jajahan tersebut membuat kesepakatan untuk penegasan perbatasannya. Kesepatakan yang mereka lakukan mengacu kepada perjanjian batas wilayah yang telah dibuat oleh negera penjajah. Jadi yang menjadi inti di sini adalah kesepatakan bersama antar kedua negara, untuk menegaskan kembali batas-batas negaranya. Kesepakatan tersebut di wujudkan dalam kegiatan Penegasan Batas antar Negara.

Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa segala sesuatunya tentang batas wilayah Negara adalah adanya kesepakatan bersama antara kedua Negara, kesepakatan itu diwujudkan dalam suatu MoU yang pada akhirnya ditandatangani oleh kedua pimpinan tertinggi Negara, dan kemudian di ratifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan negaranya masing-masing. Dengan demikian, menjadi jelas terlihat bahwa tidak tercantumkannya daftar koordinat batas wilayah NKRI dalam UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara perlu ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam UU yang disepakati dan diratifikasi oleh kedua Negara dan diakui oleh masyarakat Internasional. Dalam implementasi di lapangan sambil menunggu selesainya UU yang dimaksud, batas wilayah bisa diketahui dengan mencermati posisi fisik Tugu di lapangan dan membaca koordinatnya yang terbuka untuk umum dan dapat diakses sesuai dengan prosedur yang ada.(Sumber ; MI/Kompas)

Pola dan Semangat Pembangunan Wilayah di Perbatasan

2010-03-16T20:35:00.001+07:00

Pembangunan di wilayah perbatasan, dari sejak dahulu ya masih begitu-begitu saja, ada semacam Rakor yang diikuti oleh para stake holder, kemudian diidentifikasi permasalahan di wilayah perbatasan, misalnya masalah-masalah apa saja yang ada, dan kemudian di informasikan kepada para peserta, tetapi pada tahun berikutnya, yang terjadi ya masih seperti itu juag. Program tahun yang lalu itu, bagai hilang begitu saja. Secara teknis, memang bisa diduga, antara pelaksana rakor dan penyusunan anggran rentang waktunya sangat jauh tertinggal, dan lagi pula si peserta rakor hanyalah sekedar pelaksana, keputusan tetap ada pada pimpinan lembaganya. Jadi bisa saja, usulah yang dilakukan oleh peserta sudah sesuai dengan kepentingan wilayah perbatasan pada saat rakor, tetapi tiba di pimpinan, kebijakannya lain lagi. Sebab wawasan dan kebijakan memang jelas berbeda.

Salah satu contoh adalah Rakor P2WP Kabupaten Malinau yang dilaksanakan dari tanggal 25 s.d 27 Maret 2008 yang lalu dan dibuka oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur yang di wakili Asisten II .

Peserta yang hadir dalam acara ini kurang lebih terdiri Gubernur Kalimantan Timur, DPR Komisi V, Bupati Nunukan, Bupati Kutai Barat, Staf Ahli Kementerian PDT, Deputi, Kementerian/Lembaga yang seluruhnya 23 Sektor dan selaku tuan Rumah Bupati Malinau , Muspida dan seluruh Dinas-Dinas Tk.II. Kabupaten Malinau. Sebagai hasil dari Rakoor tesebut pada waktu dapat di rumuskan antara lain :

Wilayah perbatasan sesuai UU no.17 thn 2007 RPJPP, UU No.27 tahun 2007 RPJM . Visi (RPLPP) menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan NKRI. Dengan arah kebijakan Outward looking, dengan pendekatan keamanan dipadukan bersama kesejahteraan. Untuk mewujudkannya maka diperlukan adanya; perencanaan yang baik dan konsisten, keberpihakan program yang secara bersama sama memadukan program anggaran penda dan program lembaga/kementerian antar sektor, koordinasi antara pemda dan sektor untuk meningkatkan sinergitas dan saling melengkapi.

Hal mana dimulai dari Rencana Detail Tata Ruang, adanya produk unggulan, tersedianya pelayanan dasar, Program antara pusat dan daerah yang lebih pasti (harmonis) dan penetapan kecamatan perbatasan yang di prioritaskan pembangunannya. Disamping itu pembangunan Green belt dan pusat pembelajaran masyarakat (CLC) untuk mendorong tumbuhnya keunggulan konpetitive pada masyarakat perbatasan.

Kemudian dikemukaan, permasalahan pokok di kawasan perbatasan Kalimantan Timur, adalah minimnya sarana dan prasarana transportasi, harga bahan pokok yang sangat mahal, pilar batas yang perlu dibenahi, sarana keamanan di wil. Perbatasan yang sangat minim. Sehingga dapat menimbulkan suburnya illegal. Perlu upaya-upaya sektor terkait untuk dapat merealiasasikan pembangunan di wilayah perbatasan.

Perlu adanya pembentukan provinsi baru dari pemekaran Kalimantan Timur karena luasnya, menjadi Prov. Kalimantan Utara. Dalam rangka pengembangan pembangunan Daerah.

Kemudian secara khusus Rakor mengamati Permasalahan di kabupaten Malinau antara lain kondisi geografis yang sulit dijangkau, SDM yang rendah, Infrastruktur yang rendah, ekonomi yang rendah, jalan penghubung ke malaysia tidak terpelihara, tingginya harga sembako dan barang strategis, mahalnya biaya penerbangan, sehingga menimbulkan cost pembangunan yang sangat tinggi, kurangnya sarana TRANSPORTASI dan tingginya resiko angkutan udara ke daerah perbatasan, belum finalnya RTRW Prov yang berpengaruh pada RTRW Kabupaten Malinau, Belum ada sarana dan komunikasi.
Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, kurangnya SDM tenaga kesehatan dan pendidikan, kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah. Garis batas sepanjang 408 km di kabupaten Malino masih tertutup hutan, sehingga tidak terawasi dari kegiatan illegal. Ditambah lagi sulitnya pemasaran hasil-hasil produksi masyarakat .

Prioritas utama program pembangunan di kabupaten Malinau yaitu peningkatan jalan di wilayah perbatasan peningkatan sarana dan prasarana transportasi (udara dan sungai) ke perbatasan, peningkatan SDM, Teh sebagai alternatif untuk green belt selain karet, Pengadaan listrik tenaga surya. Perlunya payung hukum , badan pengelolan wil perbatasan, kerjasama antar kabupaten di wilayah perbatasan, perlunya program pendanaan, peningkatan , Infrastruktur, peningkatan ekonomi kerakyatan, peningkatan batas wilayah, membuka peluang investasi dan merintis kerjasama dengan negara tetangga serta membentuk jeringan pemasaran hasil produksi masyarakat perbatasan.

Rakor juga mengidentifikasi permasalah kabupaten batas lainnya, seperti kabupaten Nunukan; Permasalahan yang ada di wilayah perbatasan kabupaten nunukan antara lain ; rendahnya aksesibilitas, timpangnya pembangunan antar wilayah, rawan kegiatan illegal dan penyelundupan narkoba, minimnya sarana dan prasarana dasar, kondisi geografis yang berbukit, adanya deportasi TKI.

Prioritas program yang diharapkan pengembangan kelapa sawit, perluasan persawahan, pemb. Infrastruktur wilayah, peningkatan akses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan, listrik (tenaga surya) dan air bersih), pengembangan kota baru, pembangunan PLB dan PPLB, Pembangunan jembatan antara nunukan dan pulau Kalimantan (3,8 Km), pemberdayaan masyarakat perbatasan melalui permodalan usaha dan pelatihan.

Begitu juga di Kabupaten Kutai Barat, permasalahan di wilayah perbatasan Kabupaten Kutai Barat antara lain rendahnya tingkat ekonomi, terbatasnya sarana dan prasarana dasar, daya saing produk lokal yang rendah, terbatasnya pendidikan, kesehatan ,listrik, air bersih, kemungkinan disintegrasi dan pencurian sumberdaya alam, bergesernya batas wilayah, rendahnya tingkat pendapatan.

Prioritas Program Pembangunan Wilayah Perbatasan Kabupaten Kutai Barat di utamakan pada sektor kehutanan, tambang (emas, uranium, Batu Bara, Batu Permata) pariwisata, dan pertanian, pengembangan komoditi karet, coklat dan sawit. Diharapkan ditindaklanjuti dengan implementasi program sektor-sektor terkait.

Begitulah polanya, rakor dan seminar dilakukan, dan kebijakan baru dilontarkan tetapi semua hasil-hasil rakor/seminar yang bagus itu tidak bisa di wujudkan dalam program pelaksanannya secara nyata, konkrit dan fokus. Jadi semua yang dilakukan itu kelihatnnya tepat, pas tetapi tiba di pelaksanaannya jadi kabur, menjadi tidak fokus. Sehingga masyarakat di wilayah perbatasan, jadi apatis, mereka sering bilang semua petinggi negeri ini sudah pernah ke wilayah mereka, mulai dari pejabat di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, bahkan bapak presiden tetapi hasilnya tidak juga bisa secara konkret. Masalah wilayah perbatasan, masih yang itu-itu juga, ga ada bedanya.

Potensi Wilayah Di Tapal Batas

2010-03-11T17:24:00.001+07:00

Oleh : Harmen Batubara *)
Indonesia mempunyai wilayah perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga yakni India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Kepulauan Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Leste. Meski Indonesia telah meratifikasi UNCLOS ’82 sejak tahun 1994, tetapi 70 % batas laut ZEE Indonesia belum diakui oleh tetangganya. ZEE yang belum disepakati berada di perbatasan dengan negara Timor Leste, Kepualauan Palau, Filipina, Vietnam, Thailand dan India. Disamping itu masih ada, dua batas Yurisdiksi maritim yang belum terselesaikan, yakni batas laut teritorial dan batas landas kontinen. Untuk Landas kontinen masih ada sekitar 30% lagi yang belum di sepakati; yaitu yang berbatasan dengan Filipina, Palau dan Timor Leste. Disamping itu Indonesia belum mencapai kesepakatan tentang batas laut teritorial dengan tiga negara tetangga, Singapura, Malaysia dan Timor Leste. Panjangnya sekitar 40 % dari seluruh batas yurisdiksi batas maritim Indonesia. Batas Teritorial dengan Malaysia yang belum terselesaikan ada di tiga wilayah yakni, di selat Malaka sepanjang 17 mil, Tanjung Datu, Kalimantan Barat 12 mil dan18 Mil di pulau Sebatik, Kalimantan Timur.
. Keberadaan Pulau-pulau kecil terluar(PPKT), sesungguhnya berada di wilayah perbatasan laut tersebut, Dari jumlah 17.504 pulau NKRI, di antaranya terdapat sebanyak 92 pulau-pulau kecil terluar, 67 diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetanngga; dari 67 pulau itu hanya 28 pulau yang berpenduduk sementara 39 lagi masih kosong. Dalam kenyataannya, dari 92 pulau-pulau terluar itu posisinya tidak berada pada jarak yang sama, tetapi dia lebih merupakan gugusan yang jarak antara gugusnya mencapai ribuan km. Misalnya, untuk gugusan di rangkaian Pulau Sabang terdapat tujuh pulau yakni, Pulau Rondo, Berhala, Salaut Besar, Salaut Kecil, Rusa, Raya, dan Simeulucut; kemudian gugusan di rangkaian pulau Batam sebanyak 19 pulau yakni, Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, Nongsa.
Ada pula di gugusan 17 pulau di rangkaian pulau Miangas yakni pulau Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, Kakarutan; kemudian ada gugusan 8 pulau di rangaian utara Jayapura yakni Liki, Bepondi, Bras, Fanildo, Miossu, Fani, Budd, Jiew; setelah itu ada pula di sebelah selatannya sebanyak 14 pulau di selatan Merauke, yakni Masela, Selaru, Batarkusu, Asutubun, Larat, Batu Goyang, Enu, Karang, Kultubai Selatan, Kultubai Utara, Panambulai, Karaweira, Ararkula, Laag, Kolepon dan kemudian ada gugusan 9 pulau di rangkaian utara Timor Leste yakni Dana (ada 2), Batek, Alor, Mangudu, Liran Wetar, Kisar, Leti, Meatimiarang. Keberadaan pulau-pulau kecil terluar dalam rangaian gugusan ini setidaknya bisa mengindikasikan bahwa pengembangannya, harus memanfaatkan kawasan di sekitarnya di samping potensi alamnya sendiri, dan sekaligus di sanalah persoalannya.
Kondisi Perbatasan di sekitar PPKT
Secara umum dapat dikatakan kondisi wilayah perbatasan laut di sekitar PPKT masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, yang pada umumnya punya ciri sebagai berikut ; pertama, Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar pada umumnya terpencil, jauh dari pusat kegiatan ekonomi, sangat sulit dijangkau, demikian pula dengan kondisi alamnya ada yang sama sekali tidak berpenghuni dan tidak mempunyai sumber air tawar; kedua, minimnya sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat mulai dari belum adanya apa-apa sama sekali, tidak ada sarana jalan, belum ada terminal, tidak punya pelabuhan, dermaga atau yeti serta sarana angkutan. Selain itu untuk yang sudah berpenghunipun, umumnya prasarana air terlebih lagi irigasi untuk menunjang kegiatan pertanian belum ada atau jauh dari memadai, demikian pula dengan jangkauan pelayanan lainnya seperti sarana listrik dan telekomunikasi; ketiga, akses menuju Pulau-Pulau Kecil Terluar sangat terbatas. Pada tahun 2006 Pelni membuka route baru yang meliputi tiga jalur; pertama, berbatasan dengan Filipina, Bitung-Siau- Sanghie- Lirung-Karatung-Miangas-Ternate-Bitung, dilayani KM Sangiang, berkapasitas 500 penumpang; jalur kedua, berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja route Tanjung Priok-Blinyu-Kijang-Letung-Tarempa-Natuna-Pulau Laut-Midai-Serasan-Pontianak- Surabaya- Sampit-,dilayani KM Bukit Raya dengan kapasistas 1000 penumpang; Rute ke tiga, berbatasan dengan Australia dan Timor Leste; Surabaya-Denpasar-Bima-Maumere-Kupang-Wetar-Tual-Saumlaki-Kalabahi-Kupang-Maumere-Bima-Denpasar-Surabaya; dilayani KM Tata Mailau, berkapasitas 1000 penumpang.
Keempat, kesejahteraan masyarakat masih sangat rendah berada pada atau dibawah garis kemiskinan. Karena kondisi wilayahnya menyebabkan mereka belum dapat memanfaatkan peluang. Malah pada umumnya mereka lebih mengandalkan negara tetangga. Penduduk merasa lebih dekat dengan negara tetangga karena berjarak lebih dekat dengan negara tetangga, Penduduk banyak yang mencari nafkah di negara tetangga, karena lebih mudah mendapatkan pekerjaan, misalnya penduduk P. Miangas, ( Batas dgn Filipina). P. Sebatik (Batas dgn Malaysia). begitu juga dengan sarana dan prasarananya, sehingga kegiatan ekonominya lebih dipengaruhi oleh kegiatan yang terjadi di wilayah tetangga Kelima, Rendahnya kualitas SDM. Salah satu faktor yang menentukan kualitas SDM adalah tersedianya infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan. Tetapi karena tidak tersedia maka tingkat pendidikan umumnya masih rendah, demikian pula halnya dengan kesehatan masyarakat.
Untuk wilayah disekitar gugusan pulau sabang, perkembangannya bisa di padukan dengan pengembangan pelabuhan sabang menjadi pelabuhan internasional; artinya pengembangannya dikaitkan dengan potensi pulau yang bisa dikaitkan dengan pengembangan wilayah, bidang usahanya bisa di sektor perikanan, baik dalam hal pengembangan potensi budi daya perikanan atau sekaligus dengan industerinya. Untuk gugusan di sekitar Singapura, Batam dan Pulau Bintan bisa dipadukan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah tersebut, bisa berupa pengelolaan resort atau wisata; hal yang sama bisa dilakukan untuk wilayah yang berbatasan dengan Filipina atau dapat juga dengan kombinasi dari keduanya. Akan tetapi satu hal, jangan mengikuti pengalaman eksploitasi ppkt seperti yang dilakukan oleh pebisnis Singapura di kawasan ppkt kepulauan Riau. Sebab yang terjadi di sana, adalah eksploitasi pasir laut, pasir darat dan pasir granit secara besar-besaran tetapi dilakukan dengan kesan cara tradisional. Eksploitasi ini telah mampu menambah wilayah negara Singapura seluas 220 km persegi; kalau harga tanah reklamasi itu katakan 10 juta permeter, maka singapura memperoleh assets tidak kurang dari nilai 2200 triliun rupiah; belum lagi berupa gedung-gedung dlsb; sementara ppkt berikut lingkungan lautnya hancur secara permanen.
Pengembangan Wilayah Perbatasan
Pada saat ini boleh dikatakan hampir semua Departemen ikut ambil bagian dalam penanganan masalah perbatasan. Untuk wilayah perbatasan laut, sudah ada Perpres nomor 78 tahun 2005 tentang Pembangunan Pulau-pulau Kecil Terluar. Dengan semangat perpres tersebut muncullah Departemen Kelautan Dan Perikanan, dalam menangani masalah-masalah infrastruktur, perumahan, dan mata pencaharian para nelayan; kemudian ada pula Depdiknas dalam hal pendidikan bagi masyarakat perbatasan, lalu ada pula Depdagri untuk menata infrastruktur di wilayah perbatasan, ada pula Dephan dan TNI yang menggarap masalah batas dan pengamanan wilayah batas dengan membangun pos-pos di perbatasan dan masih ada pula Deplu yang mengambil segmen pada perjanjian batas laut. Yang ingin kita katakan adalah, sulitnya menentukan prioritas, sebab semua hanya berperan sebagai peserta dan sayangnya tidak ada Departemen yang menjadi pelaku utamanya; sementara untuk membangunnya di semua lini, sama saja maknanya dengan hampir tidak berbuat apa-apa. Karena dana yang tersedia terlalu kecil untuk wilayah yang terlalu luas.
Idealnya memang harus ada sebuah badan yang secara khusus menangani masalah wilayah perbatasan, tetapi sayangnya sampai saat ini semua stake holder percaya bahwa badan seperti itu memang merupakan suatu kebutuhan, tetapi tiba pada upaya pembentukannya ternyata masalahnya tidaklah sederhana; minimal badan seperti itu sudah pernah di usulkan oleh Depdagri, tetapi belum berhasil; juga pernah diajukan oleh Bappenas lalu oleh Menko bidang ekonomi, tetapi sampai sekarang belum juga berhasil. Bertolak dari kenyataan seperti itu, maka berbagai persoalan di wilayah perbatasan tetap tak mampu diangkat untuk menjadikan wilayah itu sebagai beranda depan NKRI. Keinginan untuk menjadikan wilayah perbatasan jadi branda depan bangsa sesungguhnya adalah semacam upaya agar penanganan maslah perbatasan bisa lebih di utamakan; karena selama ini wilayah itu hanya didekati dengan pendekatan kepentingan keamanan saja, jadi pada saat ini diharapkan agar didekati dengan pedekatan kesejahteraan; agar wilayah itu bisa menjadi wilayah perekonomian yang mampu mempererat semangat antar bangsa.
Kalau hal ini dikaitkan dengan rencana penerbitan Piagam Asean, maka wilayah perbatasan sesungguhnya akan banyak menyumbangkan kesempatan kerjasama guna lebih memaknai hubungan antar warga diantara sesama negara Asean. Sekiranya Asean, mampu mendorong agar para anggotanya lebih terbuka dalam berbagai kerjasama, maka sesungguhnya banyak hal yang bisa dikerjakan secara bersama atau minimal banyak masalah yang akan dapat dipecahkan secara lebih bermakna. Hal mana makna kerjasama intra Asean menjadi lebih dirasakan seirama dengan kecenderungan masalah keamanan regional di lingkungan Asean yang ditandai dengan adanya berbagai konflik didalam negeri sebagian anggotanya yang menyangkut masalah separatisme, konflik komunal, klaim territorial, keamanan jalur laut dan jalur perdagangan laut sampai masalah keamanan non tradisional serta pengembangan wilayah perbatasan. Satu hal yang menjadikan wilayah perbatasan kita perlu segera dikembangkan adalah adanya kehawatiran akan dieksploitasi oleh negara tetangga, sebab sejarah memperlihatkan Malaysia berjuang dengan semua cara dan nyatanya berhasil memperoleh Pulau Sipadan dan Ligitan; kemudian Singapura yang ternyata telah mengeksploitasi pasir wilayah perbatasan kita di kepualauan Riau yang mampu memberikan mereka assets senilai lebih dari 2200 triliun rupiah lebih.

Manfaatkan Blog Untuk Beriklan

2010-03-09T22:12:00.001+07:00

Oleh ; Harmen Batubara

Bisnis adalah bagian dari peradaban itu sendiri, sehingga dia akan berkembang sesuai dengan perkembangan teknolgi yang membesarkan peradaban tersebut. Karena itu Bisnis dan teknologi selalu berjalan beriringan. Dulu waktu internet pertama kali muncul, kegiatan bisnis di populerkan oleh bisnis e-commerce .

Situs web menjadi sarana memperkenalkan produk dan berpromosi. Sekarang saat blogging lagi heboh-hebohnya, blog pun jadi bagian yang tak tertinggalkan, menjadi sarana baru dalam berbisnis. Jadi menurut Pak Joko dari Formula Bisnis, phenomena seperti itu adalah sesuatu hal yang wajar. Karena bila digambarkan bisnis itu sendiri punya sifat ulet, pantang berhenti, dan adaptif. Artinya, setiap terjadi perubahan, otomatis bisnis ikut menyesuaikan diri.

Nah disinilah kaitannya . Mulanya blog lahir untuk sarana ekspresi diri alias bersifat personal. Pengunjung datang karena ingin tahu tentang sang pemiliknya. Kemudian menjajagi apa kira-kita yang biasa dibicarakan bersama si empunya Blog. Watak asli blogging ini penting dipahami bagi anda yang mau berbisnis lewat blog. Tak bisa anda serta merta melakukan hard selling lewat blog.

Jadi harus ada sesuatu yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Seperti pak Joko, maka yang terbaik adalah kalau blog difungsikan untuk soft selling. Bukan dengan terang-terangan berpromosi. Tapi cukup berjualan secara diam-diam. Buat mereka ketagihan dengan content blog anda. Dan ketika mereka suka, maka akan lebih mudah bagi anda menjual (apapun). Namun demikian, dan ini sudah menjadi rahasia umum, banyak blog yang juga diisi oleh berbagai gerai bisnis. Suka atau tidak suka, phenomena itu sudah muncul dan jelas terlihat.

Karena itu apa yang pak Joko sarankan, rasanya memang benar ada baiknya caranya harus yang lebih elegan. Lain halnya kalau anda anda langsung membombardir dengan promosi langsung. Seketika pengunjung langsung kabur dari blog anda. Tetapi tidak jarang juga, para pengunjung dapat juga memahami. Artinya suatu blog bisa saja memuat berbagai iklan, hanya saja sebaiknya, memang buatlah tatanannya, agar terlihat lebih menarik. Sukur kalau bisa secara halus melakukan soft selling di blog. Untuk hard selling terapkan di situs web/mini site saja.

Mempostinglah secara rutin sesuai jadwal. Sukur kalau postingnya menarik dan informasinya bermanfaat. Blog disukai karena sering di-update. Kalau jarang, apa bedanya dengan situs web?
Biasanya yang jadi kendala adalah Tulisan. Kalau mau caranya banyak, anda bisa berlangganan atau membeli copyright di situs EPL Article. Bayangkan anda bisa Punya lebih dari 150.000. tulisan, yang dengan sesuka anda bisa mengganti nama penulisnya dengan nama anda, atau kalau anda tidak tega ya mengeditnya sesuai ide anda. Yang penting sudah ada pola dan idenya, anda tinggal menyesuaikannya saja. Memang tulisan itu dalam bahasa Inggris, tapi kan dapat dengan mudah ditransfer ke bahasa Indonesia. Intinya adalah, banyak jalan ke Roma, dan menulis bisa anda lakukan selama anda ada kemauan.

Mungkin alasannya anda kesulitan mencari ide posting. Kalau itu yang terjadi mungkin coba lihat dulu Film “Dancing with the Wolf”, barangkali anda akan terinpirasi, dan membuat ide bagi anda untuk menulis. Banyak cara untuk dapat memberikan ide. Tulis yang anda tahu dan sukai. Ini akan membuat anda lebih enjoy, dan dengan sendirinya juga akan menyenangi blogging. Kata Pak Joko, cobalah simak misalnya posting-posting Mbak Lintang Fajar. Postingannya selalu khas bercerita gaya Mbak Lintang. Sekalipun semata karena suka menulis, tanpa niat menjual, tapi saya yakin tulisannya sungguh menjual. Tak menutup kemungkinan nantinya benar-benar akan dibukukan.

Manfaatkan Blog Untuk Beriklan

2010-03-09T22:12:00.000+07:00

Waspadai Masalah Kesejahteraan di Wilayah Perbatasan

2010-03-02T23:03:00.000+07:00

Ketua Komisi I DPR RI Kemas Azis Stamboel mengingatkan agar mewaspadai sejumlah masalah serius di wilayah tapal batas. Antara lain ada kesenjangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan kehidupan warga kita dengan penduduk negara tetangga yang memicu kecemburuan sosial.

Aziz mengatakan hal itu di Jakarta, Selasa (19/1) menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang segera mengeluarkan Peraturan Presidan (Perpres) tentang pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

"Memang badan ini diperlukan. Karena, perlu pendekatan kesejahteraan (terhadap) daerah perbatasan dan masyarakatnya. Dengan begitu, memang perlu pendekatan integratif," kata Kemas Azis Stamboel (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) yang menggantikan posisi Theo L Sambuaga (Fraksi Partai Golkar) selaku Ketua Komisi I DPR RI periode 2009-2014.

Namun, menurutnya, pendekatan keamanan tetap masih penting, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat di perbatasan, guna meredam kecemburuan sosial antar penduduk dua negara di tapal batas. "Ia, hal ini perlu, untuk menghindari terus tumbuhnya kecemburuan sosial (warga kita) dengan atau terhadap (warga) negara tetangga," ungkapnya.

Pokoknya, ia mengharapkan ada koordinasi dan kolaborasi di antara kementerian-kementerian serta lembaga-lembaga terkait. "Yakni semua institusi yang berhubungan dengan masalah perbatasan. Penanganan wilayah perbatasan memang harus bersama-sama, tidak boleh sendiri-sendiri lagi," kata Azies. (Ant/OL-06/MI/19/1/2010)

Keamanan Energi, Paktor Pertahanan Vital dan Menentukan

2010-02-26T10:44:00.003+07:00

Keamanan energi, yaitu pasokan yang berkesinambungan, adalah hal yang krusial. Tidak mustahil, kekuatan militer harus diarahkan untuk upaya menjaga keamanan energy di masing-masing negara. Hal ini terungkap dalam diskusi ”Papua dan Keamanan Energi” yang diadakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Institute of Defense and Security Studies (IODAS), dan Penerbit Pustaka Sinar Harapan di Jakarta, pada 16/11,2009).

Salah satu yang terasakan besarnya perhatian internasional terhadap keamanan di selat Malaka, adalah dalam upaya Negara-negara para pihak untuk mengamankan jalur pasokan minyak/ energy ked an dari negaranya. Diperkirakan 50 % pasokan energi dunia, memang lewat selat tersebut. Hal lain yang jadi konsern dari Negara-negara maju, atau Negara industeri adalah upaya mereka dalam mengamankan kepentingan energinya. Mereka melakukan semua hal untuk memastikan bahwa kepentingan energinya aman. Hal-hal seperti itulah, yang kemudian memberikan warna dalam hugungan antar Negara, baik itu dalam kelompok/hegemoni ataupun secara unilateral. Berbagai permasalahan yang timbul di kawasan timur tengah, tidak lepas dari upaya pengamanan kepentingan energy dari Negara pihak. Bisnis ? Coba Lihat Site Ini

Menurut mantan menhan Juwono Sudarsonopersoalan energi kian lama akan berhubungan erat dengan isu pertahanan. Keberadaan sumber daya energi (alam) menjadi salah satu faktor penentu keamanan negara. Sosok Purnomo, kata Juwono, paham akan keterkaitan itu, yang memang menjadi banyak kepedulian banyak negara. ”Saya kira Menhan di mana pun akan mengaitkan kedua hal tadi. Salah satu faktor terpenting dari mobilitas persenjataan dan personel militer adalah ketersediaan bahan bakar,” ujarnya (kompas, , (19/10/2009) Juwono Sudarsono melihat kemungkinan penunjukan Purnomo Yusgiantoro menggantikan dirinya pada pemerintahan mendatang adalah hal yang beralasan. Purnomo saat itu masih menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dari data Kompas terlihat bahwa, Purnomo pernah menjadi Presiden Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan tiga kali menjabat Menteri ESDM. Dia juga pernah menjabat Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1998-2000. Juwono mengingatkan, dalam lima tahun ke depan, persoalan pertahanan yang akan dihadapi tetap terkait masalah keterbatasan anggaran belanja pertahanan. Kemampuan APBN masih jauh dari kebutuhan riil pertahanan seperti terjadi selama ini.

Juwono meminta Menhan pada periode mendatang mampu menjaga efisiensi penggunaan anggaran belanja pertahanan, yang diberikan di tengah berbagai keterbatasan dan tingginya kebutuhan. ”Jika ada kenaikan perolehan alokasi anggaran sebesar Rp 7 triliun-Rp 10 triliun per tahun, besaran itu diyakini tetap tidak mampu mengimbangi kebutuhan riil yang juga terus meningkat. Jadi, harus diperhatikan soal ketepatan, kecermatan, dan kehematan penggunaan anggaran yang ada,” ujarnya.

Penilaian serupa juga disampaikan mantan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Pareira, yang meyakini pemahaman strategis tentang isu sumber daya alam sangat diperlukan di masa mendatang, terutama dikaitkan dengan isu pertahanan. ”Kita sudah sering lihat konflik yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, Irak, dan Afganistan terkait erat perebutan sumber daya energi. Begitu juga hubungan kita dengan negara tetangga, seperti Malaysia, seperti di wilayah kaya minyak di Ambalat,” ujar Andreas.

Untuk menjaga keamanan energi baik itu keamanan akan sumber-sumbernya, maupun akan jalur pasokannya, jelas diperlukan kekuatan militer yang mumpuni. Oleh karena itu, kebijakan minimal essensial force adalah suatu kebijakan yang tepat, yang tetap tegar mencoba mengatasi keterbatasan anggaran atas kepentingan pembangunan kekuatan pertahanan. Saat ini anggaran militer Indonesia Rp 40,7 triliun atau hanya 0,9 persen dari produk domestik bruto. Padahal Negara-negara tetangga kita justeru sudah mencapai 3-5 % PDBnya. Keterbatasan anggaran itu, misalnya, menyebabkan jumlah alutsista tetap terbatas.

Meski di Pedalaman, Mereka Punya Ponsel

2010-02-20T20:46:00.000+07:00

Oleh C Wahyu Haryo dan Fandri Yuniarti

Hidup di daerah pedalaman tak selalu identik dengan ketertinggalan. Tengok saja Dayak Iban di Dusun Pelaik dan Meliau. Pengembara yang tinggal di pedalaman Kalimantan Barat itu tidak hanya bisa mengikuti program televisi sebagaimana layaknya saudara-saudara mereka di kota besar, tetapi juga bisa berkomunikasi melalui telepon seluler.

Memang komunikasinya tak terlalu lancar. Sinyal telepon kadang muncul, kadang tenggelam. Karena itu, tak perlu heran jika melihat telepon seluler (ponsel) bergelantungan di rumah betang atau rumah panjang kedua kelompok masyarakat tersebut. ”Kadang (ponsel) harus digantung tinggi-tinggi biar dapat sinyal,” kata Alexander Burung (30), Kepala Desa Pelaik, tertawa geli.

Siang itu Burung baru selesai memperbaiki tanggul sungai di hutan sekitar rumah betang mereka. Pasalnya, air sungai tersebut dibutuhkan untuk pembangkit listrik.

Sejak Januari 2008, rumah betang Pelaik—di Desa Melemba, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat—telah dialiri listrik dari tiga mesin pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang pembangunannya difasilitasi Center for International Forestry Research dan Yayasan Riak Bumi. Itulah sebabnya, sembilan keluarga yang tinggal di rumah itu kini melengkapi bilik mereka dengan alat-alat elektronik, seperti televisi dan lemari es. Bahkan, ada yang mempunyai kompor gas meski cuma dijadikan hiasan karena umumnya mereka memasak dengan kompor minyak tanah atau kayu.

Saat ditemui, Burung terkesan sangat rileks dan ramah meski hanya mengenakan celana dalam dan baju kaus. Namun, sesampai di rumah betang, ia segera berganti pakaian. ”Ayo... silakan minum,” katanya kepada Kompas setelah menuangkan teh manis hangat yang dibuatkan istrinya ke beberapa gelas.

Keramahan Burung tampaknya merupakan sifat yang dituruni dari nenek moyang mereka. Tjilik Riwoet, yang kini namanya diabadikan sebagai nama bandar udara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam bukunya berjudul Dajak Kalimantan (Borneo) terbitan 1947 menyebutkan, orang Dayak memang suka menjalin hubungan dengan suku-suku lain. Bahkan, hubungan seperti itu ada yang berlanjut dengan kawin-mawin, sebagaimana disaksikan Kompas di Meliau, di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum.

”Saya berasal dari Jombang, Jawa Timur. Dulu orangtua saya bekerja di salah satu perusahaan kayu di sekitar ini. Itulah mengapa saya dapat gadis Iban. Beberapa penghuni rumah betang ini juga ada yang kawin dengan warga Tionghoa, Manado, dan Bugis,” kata Sudik Asmoro (24) saat ditemui di Meliau.

Serupa tetapi tak sama

Dayak, penduduk asli Kalimantan, yang tinggal di Pelaik dan Meliau bisa dibilang serupa tetapi tak sama. Meski sama- sama keturunan Dayak Iban dan berada di Kapuas Hulu, yang di Pelaik tinggal ”menyendiri” di tengah hutan, sedangkan yang di Meliau tinggal di sekitar permukiman suku Melayu.

Rumah betang Pelaik bisa dikatakan sudah dijadikan obyek wisata. Selama Januari 2010 bangunan yang berukuran sekitar 10 x 100 meter dan dihuni 64 jiwa itu sudah dikunjungi lebih dari 100 orang, baik dari dalam maupun luar negeri.

Meliau, meski bukan tujuan wisata, saat ini tercatat sebagai satu-satunya daerah di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum yang masih memiliki arwana merah (Sclerophages formosus), ikan hias yang harganya jutaan, bahkan puluhan juta rupiah.

Pelaik tergolong sulit dicapai dan agak jauh dari permukiman lainnya. Untuk masuk ke kawasan itu, kita harus melalui jalur yang agak sempit karena banyaknya pohon. Di samping itu, kita juga terlebih dahulu harus meniti jalan kayu (yang mereka sebut gertak) sekitar 500 meter untuk menuju satu-satunya rumah betang di sana.

Karena itu, tak perlu heran jika anak di Pelaik banyak yang putus sekolah. ”Soalnya jarak dari sini ke sekolah membutuhkan perjalanan (dengan perahu motor) lebih dari satu jam,” kata Burung menjelaskan.

Dampak dari kondisi yang demikian, lanjut Burung, beberapa bocah perempuan yang putus sekolah di kelas VI SD akhirnya dinikahkan orangtua mereka dengan pria dewasa. Memprihatinkan!

Beda dengan Meliau. Kawasan itu tergolong mudah dicapai. Perahu motor yang kita gunakan bahkan bisa diparkir di halaman rumah warga.

Perbedaan lainnya, kawasan Pelaik hanya terdiri atas satu rumah betang. Tak seperti Meliau, yang selain ada rumah betang, juga ada rumah lanting (rumah terapung) dan rumah jangkung (tiang tongkat rumah tinggi), serta SD dan gereja.

Menurut Akasius Kacong (60), sesepuh rumah betang di Meliau, Dayak Iban di Meliau tidak semuanya tinggal di rumah betang. Beberapa di antaranya memisahkan diri dengan membangun rumah lanting atau rumah jangkung.

”Warga bebas memilih, mau tinggal di rumah panjang atau di rumah sendiri. Yang tinggal di rumah sendiri biasanya beralasan takut kebakaran. Bagi yang tinggal di rumah panjang, tentu harus mengikuti adat di rumah panjang,” papar Kacong.

Rumah betang Meliau yang dihuni 13 keluarga (sekitar 150 jiwa) agak lebih panjang dari rumah betang Pelaik. Namun, sepintas, rumah betang kedua kelompok itu tak ubahnya rumah kopel yang lazim dijumpai di asrama tentara, tetapi tetap memiliki kekhasan rumah betang, sebagaimana diceritakan Tjilik Riwoet 63 tahun silam, ada balai atau pesanggrahan tempat menerima tamu.

Balai itu berupa ruang terbuka di bagian terdepan dari seluruh bilik. Di sana semua warga bebas beraktivitas, mulai dari menenun kain, menganyam tikar, duduk bersantai menyantap buah yang didapat dari hutan, menonton televisi, sampai menimang anak bayi yang diletakkan di gantungan.

Fungsi lain dari balai adalah sebagai tempat berkumpul saat pesta adat. ”Kalau ada pesta, semuanya akan berkumpul di sini, baik yang tinggal di rumah panjang maupun yang di rumah terpisah. Yang dari kampung lain juga biasanya diundang,” ujar Kacong.

Kacong dan Burung mengakui, sebagian tradisi mereka sudah luntur. ”Ada beberapa yang sudah disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar. Dulu, misalnya, kalau tamu disajikan minuman (sejenis arak), mereka harus meminumnya. Sekarang tidak. Tamu boleh menolaknya,” papar Kacong.

Demikian juga soal berburu. Dulu, hasil buruan, seperti babi, dibagi rata untuk semua penghuni rumah betang. ”Sekarang tidak. Hasil buruan menjadi milik pemburunya. Yang lain boleh beli. Daging babi biasanya dijual Rp 20.000 per kilogram,” lanjut Kacong.

Tentang budaya mengayau (pemenggalan kepala, baik terhadap musuh maupun keluarga yang akan dikorbankan—dulu Dayak Iban dikenal jagonya mengayau), Kacong menyatakan bahwa hal itu sudah tidak ada lagi. ”Kalau ada pesta adat, kami sekarang mengorbankan hewan, seperti babi atau ayam. Satu babi setara dengan lima ayam,” kata Sudik menimpali.

JU Lontaan dalam bukunya, Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat (1975), menyebutkan, tradisi mengayau itu sebenarnya lebih berkaitan dengan keyakinan mereka. ”Dalam struktur religius, suku Dayak sangat yakin, dengan mempersembahkan korban kepala manusia, mereka akan mendapat panen yang berlimpah-limpah. Pertanian akan terhindar dari segala macam ancaman hama tanaman. Tradisi itu berlangsung hingga masuknya agama Kristen ke daerah mereka.”

Sujarni Alloy, peneliti sekaligus salah seorang penulis buku Mozaik Dayak, Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat, mengungkapkan, ada kesepakatan bersama yang berlangsung di Tumbang Anoi, Kalimantan Tengah, pada 1909 untuk mengakhiri tradisi mengayau. Meski demikian, Dayak Iban yang tinggal di bagian utara Kapuas Hulu masih menjalankan tradisi itu hingga tahun 1960-an.

Sekalipun sebagian tradisi mereka sudah luntur, yang pasti kehidupan Dayak Iban di kedua dusun tersebut lebih mencerminkan kemandirian, damai, dan santai. Namun, pemerintah tentunya tetap perlu memerhatikan kesejahteraan mereka, terutama pendidikan bagi generasi mudanya. (Sumber : Kompas/ 20 /2/ 2010)

Perubahan,Terperangkap Mitos

2010-02-14T06:57:00.001+07:00

Tanjung Pinang bukanlah kota tanpa masa lalu. Kota seluas 293,5 kilometer persegi yang ditetapkan menjadi kota otonom tanggal 17 Oktober 2001 itu adalah kota pelabuhan penting pada masa kejayaan Kerajaan Riau-Lingga.

Kota itu berada di kepulauan yang wilayahnya bak ”segantang lada”, 3.214 pulau besar dan kecil membentang mulai dari Laut China Selatan hingga Selat Bangka, menghubungkan Laut Atlantik dengan Laut Pasifik, juga Laut China Selatan dengan Samudra Hindia, di silang Selat Malaka.

Posisi strategis di perbatasan itu membuka pintu yang lebar bagi persilangan budaya, selain menjadi bemper untuk urusan apa saja dengan negara tetangga, termasuk menampung ribuan tenaga kerja Indonesia yang diusir dari Malaysia.

Kepulauan Riau bergabung dengan Indonesia pada tahun 1950, tetapi warga Tanjung Pinang tetap merasa lebih dekat dengan Malaysia dan Singapura. ”Karena lebih mudah menangkap siaran TV sana dibanding Jakarta,” kenang Hatori (50). ”Pergi ke Singapura buat tengok kerabat seperti pergi ke rumah tetangga,” sambung pegawai negeri sipil suatu instansi di Jakarta itu.

Sebelum konfrontasi, pasokan makanan datang dari Singapura, ditukar hasil laut dan hasil bumi. Transaksinya dengan dollar sehingga dikenal sebagai zaman dollar.

”Kapalnya tak besar, bisa dua-tiga hari pulang pergi,” ujar Akib, ”Kalau menunggu kapal dari Jakarta atau Semarang, bisa satu bulan baru datang.”

Terlena

Sampai awal tahun 1980-an, Hatori masih menikmati baju dan celana jeans bermerek dengan harga murah. Sesekali ia menjualnya kepada teman-teman kuliahnya di Jakarta. ”Juga buah-buahan impor, muraaah banget,” kata Hatori yang mendapat tambahan uang saku dengan cara itu.

Sayangnya, kemakmuran itu lalu menjadi mitos. ”Mereka pikir kondisi seperti itu sudah seharusnya,” ujarnya.

Ia memberi contoh, pada zaman itu, bibinya memiliki hotel bagus di Tanjung Pinang, tetapi tak ada usaha meningkatkannya. ”Kalau dulu hotel itu jadi tempat menginap para pedagang, sekarang sopir truk.”

Sementara kaum pendatang relatif mampu membangun masa depan. Seperti Pak Saban, penjual ketoprak di akau Potong Lembu, yang tiba dari Klaten, Jawa Tengah, tahun 1970. ”Anak saya enam, semua sekolah di Jawa,” katanya dalam bahasa Melayu beraksen Jawa.

Warga asli, seperti Mahdan (57), nelayan di Dompak lama, hanya menonton. Ia tak tahu apa yang tengah terjadi, kecuali air laut langsung berlumpur setelah satu jam hujan, tangkapan ikan yang berkurang 30 persen, dan keramba ikan yang rusak.

Tak jauh dari rumahnya, pemandangan lain menjelaskan: hutan bakau yang gundul, senyawa merah debu dari bukit-bukit pertambangan bauksit dengan air comberan yang menggenang di mana-mana. Begitulah. (Sumber: Kompas/MH/ 4/10/ 2009)

Yang Terlupakan dalam Program 100 Hari

2010-02-08T20:52:00.001+07:00

Diskusi Panel Ahli Media Group

PEMERINTAH mengklaim telah mencapai target yang memuaskan dalam program 100 hari. Tapi, berbagai kalangan menilai program tersebut belum memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pemerintah dianggap melupakan beberapa masalah penting. Di antaranya kesiapan sektor industri menghadapi pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA) dan pertambahan penduduk yang semakin meningkat.

Hal-hal itulah yang menjadi pokok bahasan dalam Diskusi Panel Ahli Media Group tentang 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono, di Grand Studio Metro TV, Selasa (26/1) malam. Diskusi menghadirkan Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih.

Selain itu, dihadirkan pula panel ahli Media Group yakni Rektor UIN Jakarta Komarudin Hidayat, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Firmanzah, pakar lingkungan dari IPB Surjono Hadi Sutjahjo, pakar ekonomi pertanian Unila Bustanul Arifin, pengamat militer Jaleswari Pramodhawardani, Mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Kartono Mohamad, ahli sosiologi organisasi UI Meuthia Ganie Rohman, pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar, budayawan Radhar Panca Dahana, dan Andy Agung Prihatna dari Media Group.

Dalam pandangan sejumlah pakar, perdagangan bebas ASEAN-China telah menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi menjadi pemicu daya saing produk dalam negeri, tapi di lain sisi menjadi bumerang bagi kehancuran beberapa sektor industri.

Itu terlihat dari ditundanya implementasi delapan sektor industri dalam perjanjian ACFTA. Kedelapan sektor industri itu di antaranya sektor makanan dan minuman, petrokimia, tekstil dan produk tekstil, kimia anorganik, alas kaki, elektronika, furnitur, dan sektor besi baja.

Menyikapi hal itu, budayawan Radhar Panca Dahana mengkritik kinerja pemerintah yang lamban. Perencanaan yang dibuat pemerintah dinilai kurang matang sehingga terlihat panik di detik-detik terakhir.

MS Hidayat mengemukakan pihaknya telah berupaya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Tidak hanya dengan usaha negosiasi pos tarif yang sudah dilakukan, tapi juga mengusahakan peningkatan kualitas produk dalam negeri. Dalam hal ini, lanjut MS Hidayat, perlu back up infrastruktur dan suplai energi untuk menopang sektor industri. Tidak bisa dimungkiri, ACFTA membuat bangsa maju berkompetisi. Namun, butuh waktu untuk melakukan pembenahan.

Andy Agung mengungkapkan fakta yang menarik. Hasil survei opini publik yang dilakukannya bersama tim menunjukkan sebanyak 71,3% responden lebih memilih produk Indonesia ketimbang produk luar negeri. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kian sadar dan bangga akan produk dalam negeri.

Mari Elka Pangestu mengungkapkan bahwa ia pun mendapatkan hasil polling serupa saat melaksanakan kampanye Aku Cinta Indonesia. Sayangnya, untuk level menengah ke atas masih terbelenggu oleh pemikiran impor-minded.

Untuk itu, Mari menambahkan, perlu adanya reformasi birokrasi yang menyingkat perizinan, terutama di sektor UKM, seperti masalah bahan baku dan pinjaman. Keberpihakan terhadap penggunaan produk dalam negeri dalam pemerintahan dan BUMN juga terus digalakkan.

Soal kependudukan

Hal lain yang juga luput dari program 100 hari adalah masalah kesehatan dan kependudukan. Data UNDP (badan PBB untuk kependudukan) menyebutkan, pertambahan penduduk Indonesia mungkin akan mencapai 20%. Tingginya pertambahan penduduk akan berimbas pada banyak sektor, seperti pertanian, lapangan kerja, dan penyediaan layanan kesehatan.

Menurut Kartono Mohamad, seharusnya pemerintah menerapkan langkah yang jelas untuk mengatasi hal itu, tidak sebatas program keluarga berencana (KB). Hal yang juga harus diperhatikan adalah ketersediaan dan penyebaran alat kontrasepsi bagi masyarakat miskin.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengemukakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menekan laju pertambahan penduduk. Salah satunya dengan program peningkatan pelayanan kesehatan dasar, termasuk masalah KB, gizi, dan kesehatan reproduksi.

Dana bantuan operasional kesehatan juga akan dikucurkan ke lebih dari 8.000 puskesmas di Indonesia. Dengan dana itu diharapkan pelayanan kesehatan di tiap daerah menjadi lebih baik.

Tak bersinergi

Setelah merangkum kinerja pemerintah dalam program 100 hari, para panelis ahli menyatakan ketidakpuasan mereka. Begitu pun responden dalam polling Media Group. Walau pada pekan ini terlihat ada sentimen positif, kenaikannya kurang signifikan. Tingkat kepercayaan responden pekan ini masih jauh di bawah tingkat kepercayaan pada Oktober 2009 lalu, saat Presiden dan Wapres dilantik.

Komarudin Hidayat mengemukakan tidak ada program kementerian yang mendorong perubahan secara signifikan. Pemerintah terlalu banyak dirundung konflik yang kemudian menjadi tontonan publik. Pemerintah hanya bisa menangkal isu tanpa ada arah tujuan yang jelas. Koordinasi belum berjalan dengan baik. Reformasi birokrasi yang selama ini diupayakan juga dinilai belum menampakkan hasil nyata.

Idealnya, sambung Kartono, harus ada sinergi dari semua program tiap kementerian. Sinergi itulah yang kemudian dapat memperlihatkan arah kemajuan bangsa. SBY seharusnya bisa menjadi dirigen pemersatu yang memimpin kemajuan. Namun, lanjut Kartono, kenyataannya tidak begitu. Tiap program seolah-olah dijalankan sendiri-sendiri.

Ia lalu memberikan perumpamaan bagi kinerja pemerintah, jika diibaratkan sebuah lagu, partiturnya sudah dibuat namun ketika dimainkan tak jelas apa lagunya. (Sumber: MI/Christine Franciska/X-10/ 29/1/2010)

Rumah Dinas TNI, Kemmen Gandeng Purnawirawan

2010-02-03T13:55:00.000+07:00

Rumah Dinas TNI, Kemmen Gandeng Purnawirawan

Kementerian Pertahanan menggandeng Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri atau Pepabri untuk mencari solusi penertiban rumah negara atau rumah dinas TNI. Kementerian Pertahanan dan Pepabri sepakat penertiban harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Hal itu menjadi materi pembahasan antara Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar serta jajarannya di Kantor Pepabri, Jakarta, Selasa (2/2).

Salah satu solusi yang tengah dijajaki adalah penyediaan rumah nondinas untuk prajurit TNI. Ada dua macam perumahan, yaitu rumah negara yang merupakan rumah dinas dan rumah nondinas yang diadakan dengan mempertimbangkan kesejahteraan prajurit.

”Selama ini sudah ada tabungan. Setiap orang mendapatkan bantuan Rp 14 juta, tetapi jumlah itu memang tidak cukup,” kata Sjafrie.

Agum menyatakan, Pepabri menggarisbawahi prinsip bahwa rumah dinas atau rumah negara adalah aset negara.

Saat ini, langkah yang dijanjikan Pepabri adalah inventarisasi masalah yang ada di berbagai daerah. Bagi purnawirawan yang tidak mampu akan diberikan jalan keluar lewat Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit. ”Harus ada jalan keluar yang manusiawi. Minggu depan kami akan ketemu Kemhan untuk bahas rinciannya,” ujar Agum.

Pengamat militer dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, mendesak pemerintah agar berani mencari skema moratorium dengan menetap- kan kondisi status quo terha- dap aset-aset rumah prajurit TNI ketimbang sekadar menggusur.

Terkait rumah negara itu, Komisi I DPR mempertanyakan pengalihan aset TNI terkait dengan masuknya hal tersebut dalam program 100 hari Kementerian Pertahanan. ”Kami sudah mengajukan pertanyaan tertulis kepada Kemhan serta TNI. Mereka akan jawab dalam rapat kerja Februari nanti,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin.

Sumber : Komapas /dwa/ink/edn/ 3 Februari 2010

Dili Setelah Sepuluh Tahun Kemudian

2010-01-27T08:29:00.002+07:00

Kalau anda ke Dili, terlebih lagi mereka yang eks pejuang Timor Timur, tidak terbayang bahwa wilayah yang dahulu seolah punya perangkap mati di setiap sudut wilayah, kini tentram dan aman. Masyarakatnya yang ramah, adalah ciri khas Indonesia, warga sepertinya menerima dengan baik siapa saja yang datang ke negaranya. Hal seperti itu di lukiskan oleh Iwan Santosa/Lucky Pransiska dari Kompas pada 9/01/2010, saya kutipkan di sini mereka melihat “Petang menjelang malam di Villa Verde, Desa Hijau, salah satu distrik di kota Dili, Timor Leste, Jose Godinho (34), seorang eksekutif muda asli Dili, menikmati sepiring masakan Thailand. Dia dilayani Cleo Namtama (23), gadis Thai asal Udon Thani, yang sigap menyiapkan makanan dan minuman”. Di sisi lainnya, Taksi sedan Jepang built-up eks Singapura berkeliaran di jalan-jalan. Dari dalam mobil terdengar lagu-lagu berbahasa Indonesia. Sesekali melintas mobil putih ataupun polisi berlogo UN yang dikemudikan orang kulit putih dengan bendera Australia atau Portugal tersemat di bahu kanan. Tidak jarang pula terlihat orang berkulit gelap asal Afrika melintas.

Tidak jauh dari Villa Verde, di Pantai Kelapa, Kampung Alor, di Dili Beach Hotel, Matet Bayan (25), seorang gadis Filipina asal Cebu, asyik berkirim layanan pesan singkat (SMS) kepada teman-teman orang Australia di tempatnya mengajar di sebuah sekolah internasional. Lamat-lamat di kejauhan terdengar kumandang suara azan dari Masjid An Nur di Kampung Alor, tempat warga Bugis dan masyarakat keturunan Indonesia banyak bermukim. Ansar Abdullah (53), pria asal Bone, Sulawesi Selatan, menyalami beberapa kerabat sekampung yang ditemuinya di dekat Masjid An Nur.

Tidak jauh dari sana terdapat penginapan backpacker dan hotel-hotel baru dengan nama Portugis, seperti Casa Minha (Rumah Saya) hingga spa Bali dan Thailand yang bertebaran di sudut-sudut kota. Tidak ketinggalan, beberapa bar yang dikelola pengusaha asal China ikut meramaikan kota bersuasana dusun tetapi pekat dengan aroma internasional itu. Restoran Jepang menyajikan sushi segar, kedai piza yang dikelola orang kulit putih, restoran khas Myanmar, restoran India, restoran Sri Lanka, restoran Vietnam, hingga warung bakso, martabak dan masakan Jawa dapat dengan mudah ditemui di seantero kota Dili.

Suasana petang di Dili awal Desember 2009 memberikan gambaran betapa internasionalnya keadaan Timor Leste. PBB, badan bantuan asing, perusahaan asing seperti Petronas dari Malaysia, perusahaan Australia dan China ikut menggerakkan perekonomian Timor Leste yang berpenduduk 1,1 juta jiwa. Pemimpin Redaksi tabloid mingguan Tempo Semanal Jose A Belo, mengatakan, sejak kemerdekaan Timor Leste tahun 1999, banyak orang asing ikut datang mengadu nasib di negara ini. ”Tahun ini orang dari Tiongkok mungkin bisa mencapai 1.000 orang. Kebanyakan bekerja di proyek-proyek besar. Selanjutnya orang Indonesia di tempat kedua. Bangsa Asia lain seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan India mudah ditemui. Orang kulit putih banyak dari Portugal, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat,” kata Belo yang dulu pernah bergerilya bersama Fretilin. Selain itu, ada juga orang- orang dari negara bekas jajahan Portugal seperti Brasil, Angola, Mozambik, dan negara lain. Bahkan, pekerja malam, seperti gadis pemandu karaoke asal China, juga dengan mudah ditemui di kota Dili.

Kerja keras

Dili saat ini ibarat madu yang didatangi lebah dari pelbagai penjuru. Namun, hidup tidaklah mudah di Timor Leste. Kerja keras adalah kunci untuk bisa bertahan di negara yang baru merdeka dan menggunakan mata uang dollar AS sebagai alat pembayaran resmi itu. Dito Soares (23), seorang sopir taksi, mengaku kehidupan di Dili masih menjanjikan asal mau kerja keras. ”Kalau kondisi biasa, bisa dapat bersih 20 dollar AS per hari. Kalau rajin, bisa dapat 40 dollar hingga 50 dollar AS per hari,” kata Dito.

Sebagai pembanding, harga bensin paling murah adalah 90 centavos atau sekitar Rp 9.000 per liter. Tarif taksi—umumnya tidak memakai pendingin—untuk jarak dekat di Dili dipatok rata-rata 1 dollar AS. Pedagang Timor Leste yang menjual makanan di pinggir jalan mematok harga 50 centavos (Rp 5.000) untuk setusuk sate berisi paha atau dada ayam. Sate kulit dan sosis dihargai 25 centavos. Sebotol air mineral ukuran sedang mereka jual 25 centavos, sedangkan di hotel yang banyak ditempati orang kulit putih tinggal dihargai 1 dollar AS atau empat kali lipat harga di Jakarta!

Matet mengatakan, banyak warga Filipina mengadu nasib ke Timor Leste untuk mendapat penghasilan lebih baik. ”Kalau pekerja seperti resepsionis hotel bisa mendapat 750 dollar AS per bulan. Tetapi, kalau bekerja di kontraktor asing bisa mencapai 6.000 dollar AS per bulan. Itu baru pada level staf, bukan termasuk manajemen,” ujar Matet yang menolak memberi gambaran penghasilannya sebagai guru sekolah internasional. Suasana relatif aman dan tidak ada pemerasan membuat orang asing betah bekerja dan mengadu nasib di sana. Ny Thres, perempuan Tionghoa asal Surabaya yang membuka restoran di Dili, mengaku sudah lebih dari lima tahun membuka usaha di negara itu dan dia merasa kerasan. ”Lumayan bisa memutar uang,” kata Thres di sela kesibukan melayani pembeli asal Indonesia dan warga setempat.

Meski menarik banyak orang untuk datang mengadu nasib, kemiskinan masih menjadi momok di Timor Leste. Untuk kebutuhan bahan kebutuhan pokok pun, negeri itu masih mengandalkan pasokan dari Indonesia. Sekretaris Satu Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dili Josef Victor Sambuaga yang ditemui mengatakan, dari nilai perdagangan sebesar 75 juta dollar AS antara Indonesia dan Timor Leste tahun 2008, Indonesia membukukan ekspor sebesar 72 juta dollar AS. ”Impor kita dari Timor Leste hanya sekitar 3 juta dollar AS,” kata Sambuaga.

Meski demikian, prospek ke depan, setidaknya selama lembaga dunia dan perusahaan asing beroperasi di Timor Leste, peluang bagi warga negara Indonesia dengan keahlian formal masih sangat terbuka. Vamos amigos (Mari teman), selamat mengadu nasib di kampung internasional bernama Dili!

Sumber: Kompas, 9/01/2010, Iwan Santosa/Lucky Pransiska dari Dili, Timor Leste

Al Qaeda Makin Mewarnai Keamanan Timur Tengah

2010-01-18T16:29:00.003+07:00

Sejumlah negara di Timur Tengah, seperti Yaman, Arab Saudi, dan Irak, kini siaga menghadapi peningkatan ancaman jaringan Al Qaeda, terutama dari Yaman dan Somalia.

Pemerintah Yaman, menurut harian Mesir, Al Ahram, Minggu (3/1), giat meningkatkan patroli keamanan di sepanjang pantai teluk Aden dan Laut Merah. Pemeriksaan ketat juga dilancarkan pada perahu dan kapal yang berlabuh di Yaman dari Somalia dan negara-negara Afrika lain.

Hal itu untuk mengantisipasi ancaman kelompok Al Shabab yang pada Jumat lalu menyatakan siap mengirim anggotanya ke Yaman untuk membantu jaringan Al Qaeda menghadapi aparat keamanan Yaman.

Kelompok penganut paham jihad salafi dan kini menguasai sebagian besar wilayah selatan dan tengah Somalia semakin dikenal sebagai loyalis Al Qaeda.

Indikasi kelompok Al Shabab bagian dari jaringan Al Qaeda semakin kuat menyusul pernyataan juru bicara Kelompok Al Shabab Mujahidin, Ali Mahmoud Raghi, yang menyambut positif atas upaya pria asal Somalia hari Sabtu lalu untuk melakukan pembunuhan, walau gagal, terhadap kartunis Denmark, Kurt Westergaard. Sang kartunis dianggap telah melecehkan Nabi Muhammad SAW dengan kartunnya. Denmark menuduh pria asal Somalia itu punya kaitan dengan kelompok Al Shabab.

Dalam konteks ancaman jaringan Al Qaeda, panglima komando wilayah tengah AS yang bertanggung jawab atas Timur Tengah dan Asia Tengah, David Petraeus, hari Sabtu lalu di Sana’a (ibu kota Yaman) bertemu Presiden Yaman Abdullah Saleh, membahas kerja sama cara menghadapi ancaman Al Qaeda.

AS memutuskan menambah bantuan dana militer kepada Pemerintah Yaman yang per tahun mencapai 70 juta dollar AS.

Harian berbahasa Arab, As Sharq Al Awsat, hari Minggu mengungkapkan, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memutuskan memperlengkapi pasukan pengawal perbatasan dengan kapal pemburu cepat yang dilengkapi sistem radar canggih.

Tindakan Arab Saudi itu, menurut harian itu, untuk meningkatkan kemampuan pemantauan aktivitas kapal-kapal di lepas pantai Arab Saudi di Laut Merah, terutama yang datang dari Yaman dan Afrika Timur.

Pasukan patroli laut Arab Saudi bulan lalu berhasil menghancurkan dua kapal cepat tak dikenal di perairan Arab Saudi. Diduga, dua kapal itu datang dari Yaman atau Somalia.

Harian As Sharq Al Awsat juga memberitakan, Irak sedang siaga setelah mendapat informasi jaringan Al Qaeda di Yaman, dengan bantuan dana dari loyalis Partai Baath yang bermukim di Yaman, berencana bergerak menuju Irak melalui Suriah.

Jubir Kementerian Dalam negeri Irak, Alaa Taie, mengungkapkan, pihaknya telah mendapat informasi dari komite keamanan dan pertahanan parlemen Irak bahwa ada program pemindahan aktivitas Al Qaeda dari Yaman ke Irak jika Yaman dengan dibantu AS semakin meningkatkan aksi pemburuannya atas jaringan Al Qaeda itu.

Anggota komite keamanan dan pertahanan parlemen Irak, Ammar Ta’ma, mengatakan, koalisi antara Partai Baath dan Al Qaeda telah terjalin di Irak sejak tahun 2003 hingga saat ini.

”Semua orang tahu bahwa penyandang dana aksi serangan loyalis Al Qaeda di Irak adalah loyalis Partai Baath. Al Qaeda pelaksana serangan di lapangan, sedangkan loyalis Partai Baath perancang dan penyandang dananya. Koalisi Al Qaeda-Partai Baath terjadi di Irak dan bisa terjadi di negara lain mana pun di muka bumi,” tandas Ammar.

Ia melanjutkan, problem Irak sejak tahun 2003 adalah masih lemah dalam mengontrol perbatasannya sehingga mudah disusupi berbagai aktivis asing.

Ta’ma menyerukan Pemerintah Irak meningkatkan kontrol di perbatasan dengan menambah pasukan pengawal perbatasan dengan dilengkapi dengan sistem persenjataan dan radar yang canggih. (kompas,mth, 4/1/2010)

Persoalan Lahan, di Perbatasan RI-Timor Leste

2010-01-10T07:03:00.000+07:00

Harian Kompas (ben) pada 6/10/2009 menuliskan: Masalah penggunaan lahan seluas 1.062 hektar di Kecamatan Amfoang Timur, Kupang, Nusa Tenggara Timur, oleh warga Timor Leste saat ini sudah ditangani pemerintah melalui Departemen Luar Negeri. Dalam kaitan itu, warga diminta bersabar dan tidak bertindak anarki karena dapat mengganggu hubungan kedua negara.

”Kawasan itu memang di daerah sengketa karena status tanahnya status quo. Namun, perlu saya tegaskan, negara kita berpegang pada hukum yang berlaku. Kita hadapi secara baik, tidak emosional. Jadi, jangan sampai terpancing,” kata Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal Hotmangaradja Pandjaitan, Senin (5/10) di Denpasar, Bali, seusai memimpin upacara HUT Ke-64 TNI.

”Secara teknis, persoalan itu sudah diketahui dan ditangani langsung oleh Departemen Luar Negeri. Tujuan utama penanganan masalah adalah tercapainya solusi secara hukum. TNI selaku penjaga kawasan perbatasan berusaha mencegah warga di kawasan itu tidak terpancing dan secara emosional membalas aksi yang dilakukan warga Timor Leste itu,” kata Hotmangaradja.

Selama ini, warga Timor Leste bersikeras mengklaim Desa Detemnanu masuk dalam wilayah Timor Leste. Padahal, pada masa integrasi dan sampai hari ini, desa itu masuk wilayah administrasi Kecamatan Amfoang Timur.

Menurut Raja Amfoang Kabupaten Kupang, Robi Manoh, sekitar 1.062 hektar lahan milik warga Desa Detemnanu, Kecamatan Amfoang Timur, itu dikuasai warga Oekusi, Timor Leste. Amfoang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Konflik horizontal sangat berpotensi terjadi, apalagi Amfoang Timur termasuk daerah terpencil di Kabupaten Kupang karena sulit dilalui kendaraan.

Hotmangaradja kemarin juga menekankan, pasukan TNI tetap mengawasi kawasan perbatasan kedua negara itu. ”Salah satu tugas utama TNI di kawasan perbatasan, selain mencegah adanya pelintas batas, juga mencegah timbulnya masalah yang dapat mengganggu hubungan Indonesia dengan negara lain, dalam hal ini, Timor Leste,” ujarnya.

Dalam konteks itu, lanjut Hotmangaradja, TNI akan berupaya keras mencegah warga Amfoang Timur membalas tindakan warga Timor Leste yang secara sporadis menggunakan lahan di sana sebagai kawasan beternak mereka.
Kalay hal ini dikaitkan dengan masalah batas antar kedua Negara maka perlu dilihat akar masalahnya;
Secara tehnis, memang masalah yang ada adalah sebagai berikut:

Masih adanya persepsi yang berbeda tentang batas anta kedua Negara baik yang terletak di sisi timur maupun sisi barat yaitu Oeccusi (dari sisi sejarah Belanda – Portugis maupun penguasaan/Efective Ocupation).

Permasalahan batas masih menyisakan 3 (tiga) unresolved di Noel Besi/Cetrana, Bijael sunan/oben dan Dilumil/memo serta 1 (satu) Unsurveyed yaitu Subina.

Persepsi Status Quo yang tidak pernah jelas selama ini (tidak dinyatakan secara tertulis) telah menimbulkan berbagai masalah di lapangan dimana pada sisi RI masyarakat yang berada disekitar daerah tersebut dilarang memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan apapun namun sebaliknya hal ini tidak oleh pihak Timor Leste tidak diberlakukan bagi warga negaranya. Sayangnya, pihak RI tidak pernah melakukan protes resmi.
Jangan sampai hal seperti kasus Sipadan-Ligitan, media seolah mengatakan wilayah itu dalam posisi status quo, sementara pihak Malaysia ramai-ramai menempatinya, sementara aparat Indonesia justeru melarang warganya melakukan hal yang sama.
Hal inipun terulang lagi, Kodam Udayana dalam hal ini Pam-Tas, selalu berpesan taat azas, dan secara aktif melarang warganya mengolah lahan yang sama; padahal warga Timor Leste malah mengelolanya dengan leluasa, warga kita kalau datang, di usir dan malah di tembak, tapi aparat kita malah membela posisi status quo, dan sayangnya Deplu ga juga protes.

Dia adalah Jendela kepada Dunia

2009-12-31T11:48:00.001+07:00

Oleh : Moeslim Abdurrahman

Yang paling berkesan, saya lihat Gus Dur itu menjadi jendela bagi Nahdlatul Ulama (NU) kepada dunia. Karena di awal tahun 1970, dia sebagai orang muda pulang dari Timur Tengah, tiba-tiba bicara soal hak asasi manusia, demokrasi, dan seterusnya. Ini luar biasa. Orang ini bukan pulang dari Amerika Serikat seperti anak-anak muda sekarang ini yang sekolah di sana. Ia lama di Baghdad, pernah di Mesir.

Gus Dur ini sangat impresif karena dari rumpun subkultur pesantren, tapi dia bicara dalam wacana yang sang kontemporer,

Di Gondangdia Lama, Jakarta, tahun 1975, saya kenal dengan Gus Dur. Dikenalkan oleh Cak Nur (Nurcholish Madjid). Sejak itu saya berkawan dengan Gus Dur.

Kami bertiga sesama dari Jawa Timur. Gus Dur suka guyon, sementara Cak Nur orangnya serius. Dalam pergaulan selanjutnya saya lebih dekat dengan Gus Dur. Karena Gus Dur itu orangnya memang begitu, gampangan.

Yang berkesan lagi, Gus Dur ikut mempromosikan saya. Sehingga saya beberapa waktu disebut sebagai intelektual muda Islam, bila diwawancara oleh berbagai surat kabar. Itu salah satu jasa Gus Dur bagi saya.

Gus Dur tahu saya seorang dari Muhammadiyah. Akan tetapi, dia tidak pernah melihat itu. Dan banyak pendapat-pendapatnya menakjubkan saya, karena orang ini kemudian—kasarnya—jualan pesantren. Jualan pesantren di dunia masyarakat politik. Sehingga pesantren ini menarik perhatian di dunia, selain menjadi isu nasional. Pesantren sering menjadi bahan penelitian orang-orang luar negeri. Gus Dur ini seperti memasarkan idealisme pesantren.

Gus Dur punya karisma di depan para kiai, apalagi di depan umatnya. Umat NU ketika itu sedang mencari tokoh yang menjadi jendela untuk ke dunia modern. Ada kebanggaan di kalangan orang NU terhadap Gus Dur. Karena Gus Dur membawa pesantren ke dunia luar yang luas. Dia membuka masyarakat NU untuk sadar bahwa kita hidup dalam dunia global.

Gus Dur berdarah biru Akan tetapi, pandai menggunakan bahasa populis. Gus Dur bukan hanya bahasa, Akan tetapi, juga bisa merekonstruksi sehingga tiba-tiba muncul kelompok Kiai Khos Ini kan menata legitimasi. Juga kelompok Kiai Langitan. Jadi kalau ada persoalan-persoalan tertentu, dia bisa merujuk dengan mengatakan, ”Saya ini kan diperintah Kiai Khos.”

Dia saya kagumi bukan karena pemikiran politiknya. Akan tetapi, sebagai pemikir Islam, dia berani pikiran-pikiran Gus Dur seperti pergulatan. Seperti pergulatan hidupnya. Maka di kala orang berdebat soal Islam dan kebangsaan, maka Gus Dur mengatakan, ”Memang kita ini lahir sebagai orang Islam atau sebagai orang Indonesia dulu?”

Gus Dur mewakili Islam ketika bangkitnya ilmu sosial di Indonesia. Di sinilah Gus Dur jualan tentang pesantren. Dia bilang kepada saya, ”Kang kalau kita bertemu dengan orang- orang pintar ilmu sosial, kita jangan ikut terjun dalam ilmu sosial, kita omong pesantren dong.”

Dari dulu Gus Dur konsisten pada tiga hal. Yakni kalau negeri ini sudah memilih demokrasi, maka implikasinya harus tidak ada diskriminasi. Ini sangat mendasar. Dua itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian tentang hak asasi manusia. Yang ketiga pluralisme. Banyak orang mengklaim soal itu. Akan tetapi, bagi saya, Gus Dur adalah pionirnya.

Dia bukan mengantar saya hingga berkenalan dengan banyak orang. Dia betul-betul membuka dan jadi jendela sehingga banyak orang NU melihat demokrasi dari Barat. Dia memberi inspirasi. Dia yang menjamin ketika banyak orang ragu terhadap keragaman. Dia tegas sehingga bisa jadi jendela kaum minoritas untuk melihat ada jaminan di Indonesia.(Sumber: Kompas, 31 Desember 2009 )

Pasca Kematian Kelly Kwalik, Membangun Pertahanan Dengan Empati

2009-12-21T15:55:00.000+07:00

Dalam pengabdiannya TNI sebagai tentara penjaga perdamaian di pora Internasional selama ini selalu saja mampu merebut simpati masyarakat lokal. Hal itu bisa mereka peroleh karena mereka memang tidak punya agenda lain kecuali sebagai penjaga perdamaian ditambah merebut hati rakyat. Untuk merebut hati rakyat, mereka melakukan semua cara dalam arti kata yang positip. Nah bisakah kita terapkan hal seperti itu di Papua atau daerah lainnya? Dapatkah kita memanfaatkan Satgas pengamanan wilayah perbatasan sebagaimana kita melakukannya di Negara lain? Secara teoritis bisa, tetapi secara anggaran rasanya tidak mungkin, atau akan sangat berat sekali.
Seperti kita ketahui, pada saat ini TNI kita ada di setiap wilayah perbatasan, baik itu di wilayah darat, maupun di wilayah perbatasan laut. Jumlahnya juga cukup banyak. Selama ini, selain mereka melaksanakan tugas pokoknya menjaga wilayah, mereka juga secara aktif melaksanakan fungsi-fungsi social, yang pada intinya membantu masyarakat dan mempererat hubungan antara masyarakat dengan para petugas, sehingga diharapkan akan muncul semangat kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketentraman wilayahnya masing-masing. Tetapi harus diakui, untuk tugas-tugas seperti itu, mereka tidak dibekali dengan bahan kontak yang memadai. Padahal masyarakat kita sesungguhnya belum bisa melakukan banyak hal, kalau hanya berbekalkan “tenaga semata”. Memang selama ini ada juga satuan-satuan TNI dalam program membangun desa, tetapi itu dilakukan bukan di wilayah tugas, tetapi di daerah aman yang tidak bermasalah. Jadi idenya adalah, bagaimana agar TNI ini diberdayakan untuk mempu mengemban “program sivic-action” disamping tugas pokoknya sebagai tentara penjaga wilayah professional.
Karena selama ini streotipe penilaian warga lokal terhadap Satgas-satgas yang di gelar di wilayah perbatasan, pada intinya masih berbau provokator keamanan itu sendiri. Lihat misalnya komentar Mama Yosepha Alomang pada saat kematian Kelly Kwalik Mama Yosepha Alomang, menyatakan, Kelly Kwalik bukan seorang teroris. Alomang menyatakan, Kelly Kwalik tidak pernah memprovokasi kekerasan yang selama ini terjadi di Papua. Hal itu disampaikan Mama Yospeha Alomang ketika berorasi di hadapan para pelayat Kelly di Kantor DPRD Kabupaten Mimika. "Kelly Kwalik bukan teroris, Kelly Kwalik bukan penjahat. Kelly Kwalik bukan provokator," kata Mama Yosepha, sapaan keseharian Alomang.
Mama Yosepha sendiri dikenal sebagai pejuang HAM yang pernah disiksa dengan dikurung di dalam peti kemas oknum aparat keamanan di Papua. Mama Yosepha menyatakan, pengalaman sejarah yang dialami orang asli Papua menunjukkan justru aparat keamanan yang ada di Papua yang acap kali memprovokasi terjadinya kekerasan di tanah Papua. "Mereka memprovokasi, pemerintah juga diprovokasi. Bukan Kelly Kwalik yang memprovokasi," kata Alomang.( Kompas.com, 21/12/2009). Mereka melihat aparat keamanan itu, hanyalah alat keamanan semata, yang kalau tidak dibunuh, ya membunuh. Padahal kalau saja, aparat penegak pertahanan itu sebagai penjaga wilayah yang selalu siap membantu mereka, tokh pasti akan berbeda jadinya. Tapi itulah masalahnya, disamping kebijakannya juga pada keterbatasan yang ada pada satuan tugas itu sendiri. Yang jelas, warga itu kalau di berdayakan, di orangkan, dan mau membangun wilayah mereka sendiri. Saya percaya, semangat untuk memberontak itu akan pudar dengan sendirinya.

Menjual Kerbau ke Serawak demi Sekolahkan Anak

2009-12-15T00:05:00.000+07:00

"Secepatnya mama kirim satu setengah juta rupiah seperti yang kamu minta.” Demikian janji Mince Silas, warga Desa Longlayu, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, kepada putra sulungnya di Yogyakarta melalui telepon satelit pertengahan November.

Sesaat kemudian, perempuan itu juga menjanjikan hal serupa kepada anak bungsunya yang kuliah di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

Pembicaraan berlangsung di rumah Sekretaris Kecamatan Krayan Selatan, Helmi Puda, di Desa Longlayu. Untuk percakapan singkat itu, dia membayar Rp 48.000.

Itulah telepon satelit satu-satunya di sana. ”Biasalah.... Anak-anak meminta kiriman bulanan sehingga harus jual kerbau lagi,” katanya menjelaskan.

Mince Silas bukanlah satu-satunya orang yang membiayai kuliah anak-anaknya dengan menjual kerbau. Tindakan seperti itu umum dilakukan warga di Kecamatan Krayan Selatan dan Krayan, perbatasan Kaltim-Serawak, Malaysia Timur.

”Saya juga mau menjual kerbau bah untuk uang sekolah anak di Samarinda. Mungkin laku dua ribu ringgit bah,” kata Wellem, warga Krayan Selatan, yang ditemui terpisah.

Hebatnya, kerbau yang akan dijual bukan dibawa ke Nunukan atau Tarakan. Daerah mereka terisolasi. Untuk mencapai Nunukan atau Tarakan, mereka harus menggunakan pesawat perintis. Karena itu, dalam menjual kerbau, pilihan mereka adalah Serawak, yang bisa dicapai melalui darat. Di sana harga jual pun relatif baik, bisa mencapai 3.000 ringgit Malaysia atau sekitar Rp 9 Juta.

Memang, untuk mendapatkan harga bagus itu tidak mudah. Dari Krayan Selatan, warga harus membawa jalan ternaknya sejauh sekitar 100 kilometer dengan berjalan kaki selama dua hari melalui Longbawan (ibu kota Kecamatan Krayan), lalu ke perbatasan dan tiba di Bakalalan, Serawak.

Beberapa warga menyebutkan, uang hasil penjualan kerbau biasanya dikirimkan kepada anak-anak mereka melalui Kantor Pos Krayan. Tetapi, tak sedikit juga yang menitipkannya kepada warga yang kebetulan bepergian ke Nunukan atau Tarakan. Dari sana, uang itu ditransfer melalui bank.

Semangat besar

Menurut Camat Krayan Selatan Selutan Tadem, masyarakat di daerahnya memiliki semangat besar menyekolahkan anak-anaknya Faktanya, saat ini yang kuliah di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta saja tercatat 100 mahasiswa, baik dari Krayan maupun Krayan Selatan. ”Di Samarinda, ada sekitar 150 mahasiswa. Selain itu, ada juga di Jakarta,” katanya.

Dua kecamatan tersebut hanya berpendudukan sekitar 11.000 jiwa. Meski mereka hidup dengan biaya tinggi—karena berbagai barang kebutuhan sehari-hari dijual dengan harga yang hampir dua kali lipat dibandingkan dengan di Samarinda—daerah itu memiliki kebanggaan pada populasi kerbaunya yang saat ini mencapai 5.000 ekor.

Selain itu, mereka juga bangga dengan produksi beras lokal organiknya. Produksi padi adan dari areal 5.850 hektar tiap tahun mencapai 27.000 ton gabah kering giling. ”Tiap tahun surplus beras 19.000 ton. Beras ini juga sebagian besar mereka jual ke Serawak,” demikian penjelasan Selutan.

Warga Krayan boleh bangga dengan kerbau dan padinya itu. Sebab, kedua hal itu yang menjadikan anaknya sarjana. (Kompas, 14/12/09, Ambrosius Harto Manuyoso/M Syaifullah/Wahyu Haryo P)

Kesejahteraan Prajurit Di Tapal Batas

2009-12-03T20:41:00.002+07:00

Indonesia diakui dunia sebagai negara kepulauan (UNCLOS '82), dengan pulau-pulaunya yang tersebar horizontal dan vertikal dari Rondo (Sabang) hingga ke Komoran (Merauke) dan dari Sebatik (Nunukan) hingga Dana (Rote); serta melintang dari Sekatung (Natuna) hingga Selaru (Yamdena) dan dari Miangas (Sangir Talaud) hingga Enggano (Barat Sumatera). Dari penelitian dan penghitungan oleh Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL, diperoleh sebanyak 92 (sembilan puluh dua) pulau-pulau terdepan yang strategis, karena pulau-pulau tersebut berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga dan laut lepas.

Pulau-pulau tersebut secara hukum internasional merupakan hak milik syah Republik Indonesia (mewarisi bekas tanah jajahan Belanda), namun dari sisi pertahanan negara, kita harus memelihara dan mensejahterakan masyarakatnya (pada pulau-pulau yang berpenghuni) melalui pelayanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Agar Indonesia tidak kehilangan pulau-pulaunya baik secara ekonomi, sosial ataupun politik, maka Departemen Pertahanan RI mempunyai kebijakan bagi pengamanan pulau-pulau terdepan melalui :

Berdasarkan Perpres Presiden RI No. 78 tentang Pengelolaan Pulau –Pulau Kecil Terluar, terdapat 92 pulau – pulau kecil terluar, yang nilainya sangat strategis dan sebagian besar berbatasan langsung dengan negara tetangga, dari 92 pulau – pulau kecil terluar tersebut terdapat 13 pulau yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu : P. Rondo , P. Berhala, P. Nipa , P. Sekatung, P. Marore, P. Miangas, P. Marampit , P. Fani, P. Fanildo, P. Bras, P. Batek, P. Dana dan P. Sebatik. Pulau-pulau terluar itu kini, secara fisik di jaga oleh prajurit TNI khususnya dari Marinir. Misalnya di P. Nipa. telah ditempatkan 34 (tiga puluh empat) orang Marinir dari satgas pam pengamanan pulau terluar dan 6 (enam) orang personel Posal dari Lanal Batam. Kebutuhan akan air tawar masih tergantung kiriman dari darat atau air hujan. Kebutuhan listrik masih tergantung dari diesel pembangkit tenaga listrik. Terkait dengan kesejahteraan prajurit di Tapal Batas;

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Agus Suhartono berjanji menuntaskan pembahasan tunjangan bagi para prajurit penjaga 12 pulau terluar di Tapal Batas . ”Hal ini menjadi prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinan saya. Semoga tunjangan ini mulai dapat diterapkan bulan Januari 2010,” ujar Agus seusai upacara serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) dari Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno kepada Laksamana Madya Agus Suhartono di Markas Komando Armada RI Kawasan Timur, Dermaga Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/11).

Peningkatan kesejahteraan prajurit menjadi salah satu dari lima prioritas Panglima TNI. Empat prioritas lainnya, menurut Agus, pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), kesiapsiagaan operasional, pendidikan, dan latihan, serta zero accident atau meminimalisasi kecelakaan melalui optimalisasi perawatan alutsista.

Selain itu, Agus Suhartono berjanji untuk menuntaskan proses pembelian dua kapal selam yang saat ini sudah memasuki tahap akhir. Menurut dia, usulan pembelian dua kapal selam senilai 700 juta dollar AS atau sekitar Rp 7 triliun sudah diterima Departemen Pertahanan sejak beberapa bulan lalu.

”Kami membutuhkan tambahan kapal selam yang minimal berkualitas setara dengan negara tetangga, Malaysia, atau bahkan lebih baik. Hal ini penting untuk meningkatkan posisi tawar dalam menghadapi setiap kasus sengketa kewilayahan,,” khususnya wilayah perbatasan ungkap Agus, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten Perencanaan KSAL.

Saat ini Indonesia mempunyai dua kapal selam, yakni KRI Cakra dan KRI Nanggala. KRI Cakra baru saja diservis di Korea Selatan, sedangkan KRI Nanggala menunggu tersedianya dana untuk menjalani proses serupa. Meski demikian, kualitas keduanya tertinggal dibandingkan dengan kapal selam kelas Scorpene buatan Perancis yang dibeli Malaysia, beberapa waktu lalu. (Sumber: Wilhan, Kompas,RIZ, 14/11/2009)

Fadel Muhammad, Konsep Minapolitan

2009-11-28T00:14:00.001+07:00

Pembangunan Pulau-pulau Kecil Di Wilayah Perbatasan

Kapal pinisi Cinta Laut memulai pelayaran Ekspedisi Garis Depan Nusantara, Minggu (15/11). Ekspedisi yang diberangkatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dari Pantai Losari Makassar, Sulawesi Selatan, itu akan mendata 28 pulau wilayah timur Indonesia.

Ketua Dewan Penasihat Ekspedisi Garis Depan Nusantara, Sarwono Kusumaatmadja, memaparkan, ekspedisi yang diprakarsai Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri dan komunitas budaya Rumah Nusantara itu merupakan kelanjutan ekspedisi serupa yang menjelajahi pulau terluar di wilayah barat dan tengah Indonesia.

”Secara keseluruhan, ekspedisi tersebut akan mengunjungi 92 pulau di perairan Nusantara yang merupakan titik pangkal garis teritorial NKRI,” tutur Sarwono.

Menurut Sarwono, dalam tim ada sejumlah peneliti yang akan meneliti masalah sosial, ekonomi, dan budaya 28 pulau terluar di wilayah perbatasan timur Indonesia.

Hasil penelitian akan disusun menjadi buku, sebagaimana hasil Ekspedisi Garis Depan Nusantara di kawasan barat Indonesia yang dibukukan dengan judul Tepian Tanah Air.

Dalam pidato pelepasan tim ekspedisi, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menyatakan, pengelolaan pulau kecil di wilayah perbatasan merupakan arah baru kebijakan pengelolaan kelautan nasional. ”Paradigma pembangunan yang berorientasi daratan harus diubah ke paradigma baru, berorientasi pada sektor kelautan dan perikanan,” katanya.

Ia menyatakan bahwa pengembangan 92 pulau terluar di Indonesia membutuhkan kebijakan khusus yang mengintegrasikan pertahanan dan keamanan, peningkatan keterampilan masyarakat, serta perlindungan dan pengawasan pulau terluar. Indonesia masih menghadapi masalah dalam mendata ribuan pulau di Indonesia.

”Kondisi masing-masing pulau kecil berbeda-beda. Ada berbagai kendala, misalnya belum tertib administrasi kependudukan, kurang data dan informasi. Presiden telah meminta inventarisasi semua pulau untuk diberi nama dan didaftarkan ke PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Inventarisasi seluruh pulau kecil akan selesai 2010. Pada 2011 pulau-pulau itu akan didaftarkan ke PBB agar kasus Sipadan dan Ligitan tidak terulang lagi,” ungkap Fadel.

Minapolitan

Fadel menyatakan, untuk memperbaiki kondisi, ia mengembangkan konsep kawasan minapolitan agar pulau kecil dan terluar menjadi sumber ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan.

”Dalam pertanian ada agropolitan, yaitu kawasan yang berbasis pertanian. Kita akan perkenalkan minapolitan, suatu kawasan yang dibantu infrastrukturnya, airnya, dan lainnya agar tumbuh dengan bertumpu kepada sektor perikanan. Pada 17 November saya akan bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan membicarakan pembangunan minapolitan,” tutur Fadel.

Terkait dengan kemudahan usaha sektor kelautan dan perikanan, Fadel menyatakan bahwa mulai 1 Januari 2010 seluruh peraturan daerah (perda) yang dianggap memberatkan nelayan akan dihapus. Kabupaten/kota dan provinsi yang memiliki perda seperti itu akan diberi kompensasi berupa dana alokasi khusus yang proporsional.

Inventarisasi perda yang memberatkan merupakan bagian dari prioritas program 100 hari Fadel sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Bersatu II.

(Sumber: Kompas, 16/11/09/row/nar/bdm)

Program 100 hari, kebijakan penyelesaian masalah wilayah perbatasan.

2009-11-18T10:18:00.003+07:00

program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu ke-2, terkait penajaman konsep kebijakan penyelesaian masalah wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Departemen stack holder telah melakukan serangakaian kunjungan kerja ke wilayah perbatasan, dalam upaya mengidentifikasi prioritas kerja dan penajaman konsep kebijakan penyelesaian wilayah perbatasan dalam upaya mendorong terwujudnya Badan Nasional Pengelola Wilayah Perbatasan.

Dari kegiatan kunjungan tersebut, beberapa hal yang dijadikan atensi diantaranya adalah persoalan tapal batas, infrastruktur dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Pertama, persoalan tapal batas.

Wilayah Darat.

Perbatasan RI – Malaysia di Pulau Kalimantan
Panjang garis batas :  2004 km, terdiri dari sektor barat (Kalimantan Barat - Sarawak) dan sektor timur (Kalimantan Timur - Sabah). Penegasan batas bersama dimulai sejak tahun 1975. Jumlah tugu batas ada 19.328 buah lengkap dgn koordinatnya. Pada tahun 2000 pekerjaan demarkasi telah selesai, tetapi masih terdapat sepuluh lokasi yang bermasalah (Outstanding Boundary Problems) atau kedua negara belum sepakat tentang batas negara di lokasi tersebut.
Kesepuluh masalah batas tersebut adalah sebagai berikut, untuk Sektor Barat meliputi ; Tanjung Datu; Gunung Raya ; Batu Aum ; Gunung Jagoi dan Titik D. 400. Untuk Sektor Timur meliputi ; Titik B. 2700 – B. 3100; Titik C.500 – C. 600;,S. Sinapad, Sungai Semantipal dan Pulau Sebatik.

Batas RI – PNG.
Panjang garis batas  770 km, darat 663 km, ikut thalweg Sungai Fly  107 km, penegasan batas dimulai tahun 1966. jumlah tugu MM sebanyak 52 buah.
Permasalahan batas antara RI – PNG, pada umumnya terbatasnya dana dari masing-masing pihak, sehingga praktis tidak banyak yang bisa dilakukan untuk melanjutkan penyelesaian tegas batas. Sebagai contoh sejak tahun 2000, program yang ada hanya sebatas, rapat atau pertemuan tahunan.

Batas RI - Timor Leste.

Panjang batas  268,8 km, terdiri dari sektor Timur  149,1 km dan sektor Barat  119,7 km. Telah disepakati 907 tugu dari rencana + 5.000, disepakati 5 dari 8 daerah yg semula ada permasalahan (terutama kesulitan implementasi karena masalah adat, yakni Permasalahan. di Noel Besi, Manusasi, dan Dilumil/Memo.

Wilayah Laut. Indonesia mempunyai perbatasan laut (meliputi atau terdiri dari laut territorial, ZEE dan Zona Tambahan) dengan sepuluh negara tetangga yakni India, Thailand,Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Kepulauan Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Dalam hal penegasan batas di laut pengorganisasiannya relative sederhana karena lebih fokus pada masalah-masalah teknis tegas batas. Masalah batas yang menonjol adalah dengan Malaysia khususnya di selat Malaka, dan Blok Ambalat di laut Sulawesi.

Perbatasan di sekitar Pulau-Pulau Kecil Terluar

Dari hasil penelitian dan penghitungan di wilayah NKRI terhadap 17.504 pulau. Dari jumlah sebanyak itu terdapat 92 Pulau Terluar yang dinilai sangat strategis, 67 diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetanngga; dari 67 pulau itu hanya 28 pulau yang berpenduduk sementara 39 lagi masih kosong; Dan dari sejumlah itu terdapat 12 pulau diantaranya yang paling menghawatirkan, hal ini terkait dengan posisinya dan tidak adanya air tawar dan kehidupan di pulau-pulau tersebut.
12 Pulau yang membutuhkan perhatian khusus, yakni : Pulau Rondo (Sabang,NAD). Pulau Sekatung (Natuna,Kepri). Pulau Nipa (Batam, Kepri). Pulau Berhala (Deli Serdang,Sumut). Pulau Marore (Sangihe,Sulut), Pulau Miangas (Kep.Talaud,Sulut), Pulau Marampit (Kep.Talaud,Sulut), Pulau Batek (Kupang,NTT), Pulau Dana ( Kupang, NTT), Pulau Fani (Raja Ampat, Papua), Pulau Fanildo (Biak Numfor, Papua) dan Pulau Brass ( Biak Numfor,Papua).
Khusus pulau-pulau yang berbatasan dengan Singapura seperti Pulau Nipa, Sekatung rawan terhadap kegiatan penjualan pasir ilegal. Contohnya pulau Nipa, pemerintah RI telah mengeluarkan biaya reklamasi lebih dari 300 milyar, untuk mempertahankan keberadaan pulau, karena merupakan titik dasar tegas batas laut antara Ri-Singapura.

Kedua, persoalan terbatasnya infrastruktur. Terbatasnya infrastruktur seperti jalan, jembatan dan sarana transportasi yang dapat menghubungkan antar wilayah di perbatasan. Pada dasarnya disebabkan belum singkronnya antara kebijakan dan strategi pengembangan wilayah perbatasan di lapangan. Kebijakan menghendaki wilayah perbatasan sebagai halaman depan bangsa, tetapi konsep pengembangannya masih mengambang antara Pemda dan Pusat. Baik pusat maupun Pemda belum mampu menyelesaikan Rencana Tata Ruang yang berwawasan regional, yang dapat mengakomodasikan pembangunan wilayah perbatasan dengan negara tetangganya. Yang ada baru sebatas semangat membangun daerah tertinggal dengan terpaksa mengikuti pola ”inward looking” (lebih realistis), pembangunan lebih cenderung ke pusat-pusat pertumbuhan di kota provinsi / Kabupaten/Kota yang pada umumnya di wilayah pantai, sementara perbatasan darat ada di wilayah pegunungan dan terisolir, dan menyebar dengan jarak hingga ribuan kilometer. Karenanya wilayah perbatasan akan selalu kalah prioritas, terlebih lagi dengan terbatasnya jumlah penduduk, dan lokasinya yang menyebar....

persoalan kehidupan sosial ekonomi. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat perbatasan masih sangat memprihatinkan. Tingkat pendidikan, penghasilan dan kesehatan yang rendah, demikian pula dengan lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar pada umumnya terpencil, jauh dari pusat kegiatan ekonomi. sulit dijangkau, demikian pula dengan kondisi alamnya ada yang sama sekali tidak berpenghuni dan tidak mempunyai sumber air tawar.

Pengamanan Wilayah Perbatasan. Pengamanan wilayah perbatasan masih bersifat tradisional, yakni dengan menempatkan Pos-pos pengamanan, baik yang sifatnya bersama (jumlahnya sangat terbatas) maupun atas inisiatif masing-masing pihak dengan sepengetahuan negara tetangga, adapun gambarannya adalah sebagai berikut;

Di wilayah perbatasan RI- Malaysia, terdapat sebanyak 55 Pos, dua diantaranya PPLB (pos pengamanan lintas batas, bersama) dan selebihnya PLB (pos lintas batas, sepihak). Di wilayah perbatasan RI-PNG terdapat sebanyak 114 pos, 17 PLB permanen dan selebihnya pos mobil dan untuk di wilayah RI-RDTL sebanyak 38 PLB (14 permanen dan 12 Pos Teritorial dan 10 pos mobil).
Untuk di pulau-pulau kecil terluar dilakukan penempatan pasukan TNI khususnya marinir - AL dengan prioritas pulau terluar yaitu di Pulau : Rondo, Berhala, Nipa, Natuna, Miangas, Marore, Marampit, Fani, Fanildo, Brass, Batek dan Dana.
Pengelolaan Wilayah Perbatasan. Sekarang ini belum ada badan yang secara khusus dalam menangani wilayah perbatasan, tetapi sebaliknya terdapat 25 Instansi/lembaga, 71 setingkat eselon satu dan 35 program terkait wilayah perbatasan dan pada kenyataannya sulit dalam hal koordinasi serta upaya mensinergikan program. Sesuai amanat UU no.43 tahun 2009 tentang Wilayah telah mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, sampai saat ini belum terbentuk, namun demikian untuk tingkat daerah sudah terbentuk.

Ada tiga bidang utama yang harus dituntaskan secara terintegrasi, yakni peningkatan keamanan, ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat di perbatasan. Selama ini semua mekanisme penyelesaian masalah perbatasan berjalan linier. Tidak ada simpul yang mengintegrasikan kebijakan dan implementasi kebijakan di lapangan. Idealnya masalah perbatasan sebaiknya disinergikan oleh kementerian Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Kesra secara terintegrasi. Tetapi faktanya tidak bisa optimal. Sebagai tindak lanjut diharapkan adanya perumusan kebijakan, minimal ada semacam Instruksi Presiden, lebih tepat lagi dengan mewujudkan Badan nasional perbatasan.

Pulau Nipa, Patriotisme di Wilayah Perbatasan

2009-11-13T15:48:00.002+07:00

Catatan Blogger
Pulau Nipa. Pulau nipa titik batas yang nyaris tandas, Pulau Nipa termasuk ProvinsiRiau Kepulauan, berhadapan dengan negara Singgapura kurang lebih berjarak 5 mil/8 km arah Barat Daya dari Singgapura, nama lain dari pulau Nipa adalah Pulau Angup termasuk daerah administrative provinsi Riau. Pulau ini luas daratannya ± 60 ha tetapi ketika air laut surut dan kalau air laut pasang hanya 6 Ha.
Pulau ini hampir tenggelam karena pulau yang berada disebelah selat Philip, wilayah ini mengalami abrasi akibat penambangan pasir laut. Penambangan pasir illegal dijual ke Singgapura untuk reklamasi pantai Singgapura. Pasirnya di jual seharga Sin-$5/kubik, sementara untuk keperluan reklamasinya pemerintah RI sudah mengeluarkan lebih dari 300 milyar rupiah. Dipulau Nipa ada pos penjagaan prajurit Marinir TNI-AL yang menjaga pulau ini.

Pada saat kita memperingati hari Pahlawan tahun ini. Kita seperti kehilangan roh kepahlawanan. Pejabat hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat kehilangan semangat membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan bangsa yang lebih luas.

Di balik sikap pesimistis masyarakat terhadap wajah penegakan hukum dan perilaku penegak hukum, setidaknya masih ada aparatur negara yang tetap tulus dan setia membela kebenaran dan menjaga kepentingan bangsa yang lebih luas.

Mereka setia membela ”negara” dan berkorban meninggalkan keluarga. Mereka menerima gaji yang kecil, jauh dari kemungkinan korupsi atau menerima suap, untuk sebuah tugas negara....

Di Pulau Nipah, Provinsi Kepulauan Riau, hadir sosok yang melaksanakan tugas berat dengan jiwa patriot, tanpa banyak berkoar-koar. Mereka adalah anggota Marinir TNI Angkatan Laut (AL) yang bertugas menjaga pulau di perbatasan Indonesia itu.

Pulau Nipah adalah salah satu pulau terdepan dan strategis sebagai penanda kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelum direklamasi tahun 2004, luas pulau ini tinggal 1,4 hektar. Kini, setelah direklamasi, luasnya mencapai 60 hektar.

Tidak ada seorang warga sipil pun yang tinggal di sini. Pohon baru segelintir. Beberapa tanaman, seperti semangka dan kacang, ditanam anggota Marinir yang bertugas. ”Bulan lalu kami baru tanam 3.300 pohon ketapang,” kata Komandan Pos TNI AL Pulau Nipah Letnan Satu (P) Agus Tuslian.

Pengorbanan yang diberikan anggota TNI AL di Pulau Nipah memang tidak kecil. Apalagi fasilitas di pulau itu, seperti air bersih dan listrik, hampir tidak ada. Listrik mengandalkan genset. Air bersih mengandalkan air hujan yang tergenang di permukaan tanah.

Padahal, tanggung jawab TNI AL sangat besar, yaitu menjaga kedaulatan NKRI. Untuk itu, TNI AL hanya dilengkapi dengan senapan mesin ringan, perahu fiber, dan perahu karet.

”Kalau ada apa-apa, risiko kami paling rendah cacat, paling tinggi, ya, mati,” kata Komandan Satuan Tugas (Satgas) Marinir VII Pulau Nipah Letnan Satu (Mar) Alex Zulkarnaen. ”Pokoknya, kalau ada ancaman, kami sebagai pasukan tempur yang di depan harus bertahan dan lapor,” paparnya lagi.

Satgas ini diganti enam bulan sekali. Selama enam bulan itu prajurit tidak boleh meninggalkan pulau. Prajurit Satu (Mar) Rahman (27) dan Prajurit Dua (Mar) Faturohman (24) adalah 2 dari 34 anggota Marinir yang menjaga Pulau Nipah.

Sebulan yang lalu putra kedua Rahman, Azka Hurina, lahir. Rahman yang tak boleh pulang hanya bisa gundah gulana sepanjang hari sambil terus berusaha mencari sinyal telepon seluler yang meredup seiring angin kencang yang datang. Akhirnya, pukul 02.30, setelah menghabiskan Rp 100.000 untuk pulsa, ia mendengar tangisan Azka untuk pertama kali.

Tidak bisa bertemu keluarga hanya satu dari sekian tantangan yang harus dihadapi. Sehari-harinya mereka harus bergulat dengan suasana pulau yang gersang dan tiupan angin yang kencang pada malam hari.

Meskipun dengan segala keterbatasan, anggota TNI AL itu tetap dapat mensyukuri apa yang diterima. Mereka tetap setia bertugas meski dengan gaji yang tidak besar.

Dengan uang makan yang terdiri dari uang makan operasi, uang saku, dan uang lauk-pauk rata-rata sebesar Rp 34.000 sehari, mereka harus membeli air minum galon dan bahan makanan di Pulau Batam dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam dengan perahu nelayan, pompong. Menu utama mereka, mi instan yang ditumis dengan kol ditambah telor.

”Kami tak ada tunjangan dengan bertugas di pulau terluar karena kondisi ini dianggap tugas biasa,” kata Alex. Padahal, biaya angkut dengan perahu masyarakat itu sekitar Rp 500.000 sekali jalan, belum lagi harga kebutuhan pokok di Batam yang mahal karena didatangkan dari luar Batam.

Di televisi, prajurit TNI kerap melihat tingkah birokrat dan anggota parlemen di Jakarta, termasuk rencana permintaan untuk naik gaji. Saat ditanya apakah ingin naik gaji, Rahman dan Faturohman terdiam. Tak sepatah kata pun keluar.

”Kami tidak ingin meminta. Terserah atasan saja. Tetapi, kalau dikasih, ya, kami bersyukur,” kata Alex.

Tambahan gaji bagi prajurit yang bertugas, apalagi harus meninggalkan keluarga, memang patut dipertimbangkan. Daripada uang negara dikorupsi atau uang publik digunakan untuk menalangi bank bermasalah yang kini kian tidak jelas. Kompas, Selasa, 10 November 2009 Oleh :Edna C Pattisina dan Ferry Santoso)

193 Titik Dasar, 92 Pulau Terluar 12 Perlu Perhatian Khusus

2009-11-08T08:30:00.002+07:00

Oleh Gesit Ariyanto

”Berbuatlah sesuatu sebelum perkara muncul” (Hasjim Djalal). Menjaga kedaulatan negara bukan hanya perkara diplomasi politik, melainkan harus diterjemahkan di lapangan. Sebagai sebuah negara kepulauan, menentukan titik dasar terluar adalah sebuah langkah awal.

Dari sejumlah negara kepulauan di dunia, Indonesia adalah salah satu yang terbesar—menurut

United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1992. Konsekuensinya, penetapan titik-titik pangkal terluar juga merupakan kerja cukup berat dan tidak mudah. Menurut hukum laut internasional, jarak dua titik berdekatan—jika ditarik garis lurus—maksimal 100 mil laut.

Pekerjaan besar itu harus melibatkan para ahli untuk memastikan posisi titik-titik tersebut. Proses selanjutnya, mendaftarkannya ke sekretariat PBB untuk memenuhi asas publisitas dengan publikasi di situs resmi.

Di situs itulah pekerjaan para ahli diuji: diteropong negara tetangga apakah penetapan titik pangkal yang akan menjadi dasar batas wilayah dan kedaulatan itu bermasalah. ”Dari 193 titik pangkal yang didepositkan di PBB, tidak satu pun yang disengketakan negara tetangga,” kata Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Sobar Sutisna, yang juga anggota Tim Perunding Batas Maritim.

Sebelum menentukan 193 titik pangkal itu, tim yang di antaranya melibatkan Bakosurtanal dan Dinas Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut menyurvei lebih dari 300 titik sepanjang tahun 1996-1999. Sebagai dasar survei, tim memanfaatkan data Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Sebelum sempat didaftarkan di sekretariat PBB, data direvisi karena sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, yang keduanya akhirnya diputuskan menjadi milik Malaysia. Akibatnya, tiga titik pangkal di Sipadan dan Ligitan diganti di Pulau Sebatik dan Karang Unarang....

Keputusan itu memberi wilayah laut lebih besar karena titik dasar di Pulau Bunyu diganti di Pulau Maratua, yang tarikan garis penghubungnya dari Karang Unarang menjadi lebih panjang memotong laut.

Berdasarkan kesepakatan UNCLOS, titik pangkal ada di titik terluar pulau terluar sebuah negara. Indonesia memiliki 92 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan 10 negara.

Surut terendah

Posisi titik pangkal disepakati pada posisi air surut terendah. Titik koordinat ditetapkan di sana. Menurut Sobar, terjadinya air surut terendah itu memiliki siklus 18,6 tahun. Artinya, tidak sewaktu-waktu titik pangkal dapat dilihat langsung. Bahkan, sangat sulit.

Menurut ahli hukum laut internasional Hasjim Djalal, penetapan titik pangkal sangat penting karena merupakan elemen penting perundingan batas wilayah kedaulatan sebuah negara. Dari titik-titik itulah, wilayah kedaulatan RI ditentukan. Oleh karena itu, pascapenetapan titik pangkal negara perlu terus memantau atau mengidentifikasi keberadaannya.

Sesuai dengan namanya, titik pangkal menjadi dasar penarikan garis batas. Berjarak 12 mil ke arah laut lepas merupakan kawasan laut teritorial, sejauh 24 mil merupakan zona tambahan. Lalu, 200 mil merupakan zona ekonomi eksklusif (ZEE), dengan bagian dasarnya merupakan batas landas kontinen.
Atas kesepakatan internasional itu, kehilangan pulau terluar karena tenggelam tidak memengaruhi wilayah kedaulatan sebuah negara. ”Sebagai daratan memang hilang, tetapi hak kedaulatan atas laut tidak,” kata Hasjim.

Pasalnya, hukum laut internasional mengakui lima hal, yakni kedaulatan darat, laut, dasar laut, udara, dan semua sumber daya yang ada di dalamnya. Seluruh kandungan sumber daya alam dalam batas landas kontinen adalah milik RI. Seluruh aktivitas di kawasan itu harus seizin Pemerintah RI.

Pengawasan efektif

Faktor utama dan penting terkait kedaulatan negara adalah pengawasan efektif. Kunjungan berkala ke kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, meski tak berpenghuni, amat dianjurkan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusumaatmadja berkisah.

Saat masih menjabat ia berkunjung ke sebuah pulau di Kalimantan Barat. Seorang bapak tua di sana mengaku tidak tahu nama gubernurnya. Presiden yang ia kenal pun Soekarno. Namun, ia kenal baik nama-nama nakhoda kapal nelayan Thailand berikut nomor lambung kapalnya karena sering mengangkut warga yang sakit.

Oleh karena itu, kehadiran nyata pemerintah di wilayah perbatasan mutlak adanya. Berpenghuni atau tidak, selama ada pengawasan berkala, tak perlu khawatir pencaplokan pulau oleh negara lain. ”Ada persepsi salah, seakan-akan kepemilikan sebuah pulau tergantung dari ada-tidaknya penduduk,” kata Sobar.

Soal pengawasan yang membuat Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia. Pemerintah Inggris saat menguasai Malaysia tercatat beraktivitas di dua pulau itu, sementara Hindia Belanda tidak. Adapun Pulau Miangas yang secara geografis lebih dekat dengan Filipina tetap menjadi wilayah Indonesia karena Hindia Belanda memiliki bukti aktivitas di sana.

Berkaca pada pengalaman, Hasjim mengingatkan, pemantauan efektif di pulau-pulau terluar dan batas-batas wilayah RI harus dilakukan intensif. ”Berbuatlah sesuatu sebelum perkara muncul”. Sabtu, 7 November 2009

Sengketa Perbatasan, Warga Timor Leste Pakai Tanah RI

2009-10-31T09:09:00.001+07:00

Kupang, Kompas - Pemerintah Republik Indonesia diminta segera menangani masalah tapal batas antara Republik Indonesia dan Timor Leste. Saat ini, sudah ribuan hektar lahan warga Indonesia di perbatasan digunakan dan dimasuki warga Timor Leste.
Warga Republik Indonesia di perbatasan sudah melakukan berbagai upaya termasuk berbicara dengan warga Timor Leste, tetapi tidak menemukan penyelesaian akhir. Mereka juga sudah melapor ke camat dan polsek setempat, tetapi belum ditanggapi.
Warga Timor Leste bersikeras mengklaim Desa Detemnanu masuk dalam wilayah Timor Leste. Padahal, pada masa integrasi dan sampai hari ini, desa itu masuk wilayah administrasi Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Raja Amfoang Kabupaten Kupang Robi Manoh, Rabu (23/9), mengatakan, sekitar 1.062 hektar lahan milik warga Desa Detemnanu, Kecamatan Amfoang Timur, dikuasai warga Oekusi, Timor Leste. ”Kasus ini terjadi sejak tahun 1999 saat Timor Timur lepas dari NKRI. Mereka terus bergeser masuk sampai menguasai sekitar 1.062 hektar lahan milik warga RI di perbatasan,” tutur Manoh.
Amfoang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Konflik horizontal sangat potensial terjadi di wilayah ini, apalagi Amfoang Timur termasuk daerah terpencil di Kabupaten Kupang karena sulit dilalui kendaraan.
Ia meminta pemerintah segera mengatasi masalah tanah milik warga RI di perbatasan. Jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut, tidak tertutup kemungkinan terjadi konflik horizontal antara warga kedua negara.
Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengatakan, masalah tapal batas negara RI dengan Timor Leste dibicarakan kedua negara secara damai. Persoalan batas wilayah RI yang diserobot warga Timor Leste sedang dipelajari dan dilaporkan kepada pemerintah pusat.
”Kami akan minta informasi dari Bupati Kupang soal penyerobotan tanah di Detemnanu itu. Kasus ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah kedua negara, bukan Pemprov NTT saja,” ujarnya. (KOR/SEM, 24 September 2009)

Spratly, Perbatasan Tak Punya Solusi

2009-10-27T19:00:00.001+07:00

manila, selasa - China menyatakan tidak melihat ada solusi di depan mata dalam penyelesaian perselisihan soal Kepulauan Spratly. Guna menghindari konfrontasi, China menawarkan pembahasan proyek bersama dengan negara-negara pengklaim lainnya.
Pernyataan itu dikemukakan Duta Besar China untuk Filipina Liu Jianchao, Selasa (22/9) di Manila, Filipina. ”Saya kira penyelesaian isu ini akan memakan waktu sangat lama,” kata Liu, sambil mencontohkan persoalan perbatasan China-Rusia yang baru selesai setelah 50 tahun.
Brunei, China, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam mengklaim semua atau sebagian dari sekitar 100 pulau kecil, karang, dan atol di Spratly yang diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas alam melimpah. Pulau-pulau yang sebagian besar tak berpenghuni dan perairan di sekitarnya dikelilingi jalur laut yang sibuk dan kaya ikan.
Liu menambahkan, China ingin membuat proyek bersama dengan negara-negara pengklaim guna membangun kepercayaan dan melangkah maju. Akan tetapi, Liu mengakui proyek seperti itu akan sulit diwujudkan.
Studi seismik bersama oleh Philippine National Oil Co, China national Offshore Oil Corp, dan Vietnam Oil and Gas Corp terhenti tahun lalu saat beberapa anggota parlemen Filipina menduga kesepakatan itu melanggar konstitusi Filipina dan meminta Mahkamah Agung Filipina menghentikannya.
Hubungan dengan Filipina
Tahun lalu, Filipina meloloskan undang-undang yang menegaskan klaim negara itu atas sebagian Spratly. Liu mengatakan, undang-undang itu menimbulkan dampak negatif dalam hubungan China-Filipina karena dianggap melanggar kedaulatan China.
Undang-undang Filipina itu juga dianggap melanggar aturan bertindak yang diadopsi semua negara pengklaim guna menghindari langkah sepihak.
Liu mengatakan, China masih mengupayakan penyelesaian damai soal Kepulauan Spratly dan menegaskan penolakan terhadap campur tangan pihak lain, seperti Amerika Serikat dan ASEAN. Situasi kembali tegang pada awal tahun ini saat media China melaporkan China telah mengirim kapal patroli sipil ke perairan Kepulauan Spratly. (ap/afp/fro, kompas,, 23 September 2009)

Perbatasan,Kamboja Sengketakan Batas

2009-10-20T19:21:00.002+07:00

Usul Sengketa Wilayah Candi Preah Vihear Dibahas di KTT ASEAN
Phnom Penh, Senin - Kamboja mengajak tetangganya, Thailand, untuk membawa sengketa perbatasan kedua negara terkait wilayah Candi Preah Vihear dimasukkan ke Konferensi Tingkat Tinggi Ke-15 ASEAN di Hua Hin, Thailand, 21-25 Oktober.

Thailand sebelumnya juga telah mengusulkan agar ASEAN segera menghasilkan mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga bisa segera digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah perbatasan di antara sesama negara anggota ASEAN.

Ajakan Kamboja itu disampaikan dalam surat diplomatik yang dikirim Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong kepada mitranya, Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya, Senin (12/10).

”Dalam hal ini, saya ingin mengusulkan sengketa antara Kamboja dan Thailand di wilayah sekitar Candi Preah Vihear dimasukkan ke dalam agenda KTT ASEAN di Hua Hin,” ungkap Hor Namhong.

Fokus sengketa perbatasan kedua negara ASEAN bertetangga itu adalah wilayah di sekitar candi abad ke-11, Preah Vihear. Akibat sengketa perbatasan itu, militer kedua negara terlibat baku tembak sehingga menewaskan tujuh prajurit dari kedua pihak.

Sengketa perbatasan itu sebenarnya sudah berumur beberapa dekade, tetapi ketegangan memanas menjadi aksi kekerasan pada Juli tahun lalu, ketika candi tersebut dianugerahi UNESCO status warisan dunia....

Pengadilan Dunia pada tahun 1962 memutuskan wilayah candi itu milik Kamboja.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bulan lalu mengatakan, telah memerintahkan tentaranya untuk menembak siapa pun dari Thailand yang secara ilegal melintasi tanah di sekitar Preah Vihear. Pernyataan itu disampaikan seminggu lebih setelah para pemrotes Thailand melakukan aksi rapat umum dekat candi tua itu.

”Setiap kali dia wawancara dengan media asing, dia selalu menyampaikan sikap seperti itu ketika dia ingin membuat headline,” ungkap Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva membalas pernyataan Hun Sen.

PM Thailand itu menambahkan, Hun Sen ingin membatasi aksi protes rakyat Thailand pada 19 September. Akan tetapi dia menegaskan, Thailand tetap ingin mencari penyelesaian damai atas sengketa tersebut.

Abhisit menambahkan, dia telah menyampaikan sengketa kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, pekan lalu, dan mengungkapkan bahwa UNESCO telah memperburuk ketegangan Thailand dengan Kamboja.

Tentara-tentara dari Kamboja dan Thailand terus melakukan patroli di sekitar wilayah yang disengketakan itu.

Hun Sen hadir

Menlu Thailand, pekan lalu, mengharapkan mekanisme penyelesaian konflik ASEAN bisa membantu penyelesaian sengketa perbatasan Thailand-Kamboja.

KTT ASEAN dan KTT ASEAN dengan enam mitra dialognya (China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru) akan diselenggarakan pekan depan. PM Kamboja Hun Sen, yang sebelumnya mengancam tidak akan datang, telah memastikan akan hadir.

Kasit mengatakan, pemerintah telah merundingkan kerangka-kerangka kerja yang mengarah kepada pendekatan-pendekatan damai dan menghindari penggunaan kekerasan.

”Saya bertemu Tuan Hun Sen pekan lalu dan semuanya berlangsung baik. Saya mengklarifikasi isu-isu dengan semua pihak terkait,” kata Menlu Thailand seperti dikutip kantor berita Thailand, TNA.

Pekan lalu, Komisi Nasional anti-Korupsi Thailand mengungkapkan, mantan Perdana Menteri Samak Sundaravej dan mantan Menteri Luar Negeri Noppadon Pattama harus ditindak karena mengabaikan tugas dan kecerobohannya.

Disebutkan, sebuah keputusan kabinet Thailand, tahun lalu, mendorong Kamboja mendaftarkan Preah Vihear sebagai sebuah situs warisan dunia.

”Sebagai kepala pemerintahan pada saat ini, Samak seharusnya tahu bahwa masalah itu sangat sensitif dan tampaknya akan memiliki konsekuensi, baik hukum maupun sosial,” kata juru bicara komisi, Klanarong Jantik.

Pengadilan Dunia pada tahun 1962 menganugerahkan candi tersebut kepada Kamboja, tetapi kedaulatan atas lahan di sekitarnya tidak pernah jelas diselesaikan.

Pengadilan konstitusi Thailand, tahun lalu, memutuskan bahwa komunike bersama yang ditandatangani Noppadon dengan pihak Kamboja, yang mendukung pengajuan kepada UNESCO oleh Kamboja itu, melanggar konstitusi dan Thailand menarik lagi dukungannya. (AP/AFP/OKI, Kompas, selasa, 13 Oktober 2009)

Perang dengan Malaysia? Biasa Biasa Sajalah

2009-10-16T16:56:00.002+07:00

Susanto Pudjomartono

Pada awal tahun 1950-an ada lelucon. Jika ada sejumlah orang sedang berselisih, datanglah seseorang yang akan memisah dengan mengatakan, ”Sudahlah jangan bertengkar. Itu tentara Belanda akan datang menyerang.” Ajaibnya, konon, pertikaian berakhir karena semua siap menghadapi musuh.

Inti lelucon itu adalah bangsa Indonesia akan bersatu bila ada musuh bersama. Lelucon ini menyakitkan karena kita dianggap baru bersatu bila ada musuh bersama.

Gampang tersulut

Tampaknya, itulah yang terjadi. Ketika kasus Ambalat muncul dan konon Malaysia akan menyerobot pulau Indonesia itu, orang menyerukan untuk mengganyang Malaysia. Saat lagu ”Rasa Sayange”, kain batik, dan reog ponorogo didaku milik Malaysia, masyarakat menggusari Malaysia. Bumbu kemarahan lain adalah nasib tenaga kerja Indonesia yang kabarnya di sana banyak dizalimi. Terakhir, saat tari pendet masuk program pariwisata Malaysia, orang siap mengamuk melawan jiran serumpun itu.

Di sisi lain, kasus itu menunjukkan sampai tahap tertentu, rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme masih kuat pada bangsa Indonesia. Namun, kasus itu juga mengungkap, kemarahan gampang disulut dan kita mudah terpancing untuk bertindak irasional. Seruan-seruan untuk mengganyang Malaysia, yang dulu pernah didengungkan saat Trikora dideklarasikan, merupakan contoh irasionalitas itu.

Namun, kita juga disadarkan. Ingatan kolektif bangsa tentang masa konfrontasi dengan Malaysia ternyata masih ada dan kuat. Sentimen anti-Malaysia mudah disulut meski generasi sudah berganti.

Apa yang terjadi pada kita? Bila mawas diri, soul searching, kita merasa, kekesalan kepada Malaysia sebenarnya tercampur perasaan lain, di antaranya perasaan tersinggung karena merasa dilecehkan saudara serumpun yang lebih muda. Juga ada rasa iri dan cemburu karena kini Malaysia lebih maju dan lebih makmur dibandingkan dengan Indonesia, padahal kita merdeka lebih dulu. Dan pada awal kemerdekaan, mereka ”berguru” kepada Indonesia. Juga ada rasa kecewa karena Malaysia dianggap kurang tenggang rasa dan menganggap enteng saudara tua, Indonesia.

Selama ini, banyak di antara kita merasa lebih unggul dibandingkan dengan Malaysia karena Indonesia merebut kemerdekaan dengan darah dan keringat? Sedangkan Malaysia ”diberi” kemerdekaan oleh bekas penjajahnya

Mendadak, kita disadarkan, kini dunia sepertinya memakai parameter berbeda, bagaimana cara suatu negara merdeka kurang diperhatikan. Yang lebih penting dan diperhitungkan adalah kemajuan dan kesejahteraan rakyat negara itu....

Kita masih bisa berbangga diri, Indonesia adalah negara demokrasi nomor tiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Sedangkan Malaysia dan Singapura bukan negara demokratis. Apalagi di dua negara itu masih berlaku ketentuan seperti Internal Security Act yang memungkinkan orang ditangkap dan ditahan sewenang-wenang. Namun, apakah hal itu dapat membuat kita lebih unggul?

Sedang galau

Hati kita sebagai bangsa sedang galau. Kita seperti menggapai-gapai dan mencari-cari apa yang dapat mengangkat martabat bangsa. Kemiskinan dan pengangguran terserak di mana-mana. Korupsi di Indonesia masih bertengger di papan atas. Prestasi bidang olahraga yang memungkinkan atlet kita meraih medali emas hingga lagu ”Indonesia Raya” dikumandangkan tak juga kunjung tiba. Olahraga kita sedang jeblok. Karena itu, kini kita cenderung menjulangtinggikan prestasi-prestasi ”anak bangsa” yang lumayan tetapi tak terlalu tinggi, seperti medali emas di lomba fisika internasional atau kemenangan penyanyi di festival.

Kita juga gusar jika ada suara-suara yang mau mengecilkan atau meniadakan kebanggaan nasional seperti Candi Borobudur atau komodo dari daftar keajaiban dunia. Singkat kata, sebagai bangsa, kita sedang gampang tersinggung. Dalam hati, sebenarnya kita ingin tinggi menjulang dengan prestasi-prestasi besar, tetapi realitas menyadarkan, kita belum mampu. Meniadakan orang antre minyak tanah pun belum mampu, apalagi menghapus korupsi. Perjalanan masih jauh.

Dalam keterbatasan, apakah kita malu karena tidak bisa menepuk dada?

Tidak. Seperti bayi belajar berjalan, kita masih tertatih-tatih, harus puas dan bangga dengan prestasi-prestasi ”kecil”. Untuk mencapai prestasi besar, kita harus lebih banyak belajar dan bekerja lebih keras.

Kita juga harus becermin. Setelah beberapa jenis produk budaya Indonesia di klaim Malaysia, kita baru sadar selama ini telah melalaikan harta pusaka budaya. Dalam arus globalisasi dan pendewaan materi yang kini makin bersimaharajalela, secara setengah sadar kita telah mencampakkan kebudayaan nasional.

Celakanya, tampaknya kita juga masih melakukan kealpaan yang sama dengan retorika yang juga sama. Sekadar contoh, kita membanggakan diri, wayang kulit sejak 2003 diakui Unesco sebagai warisan budaya Indonesia. Kenyataannya, wayang kulit kita sebagai seni pertunjukan sudah bertahun-tahun sekarat dan kalau dibiarkan akan makin remuk.

Mengajak perang dengan Malaysia jelas bukan solusi. Agaknya yang perlu dilakukan adalah menyerukan kepada seluruh bangsa untuk kembali ke akal sehat dan lebih memelihara warisan budaya. Mungkin seraya memekikkan, ”Awas, itu Malaysia sudah mulai mengiklankan produk budaya kita!”(Kompas, Sabtu, 5 September 2009)

Susanto PudjomartonoWartawan Senior

Sengketa Batas, Lahan di Kuasai oleh Warga Timor Leste Ditangani Deplu

2009-10-10T11:12:00.002+07:00

Masalah penggunaan lahan seluas 1.062 hektar di Kecamatan Amfoang Timur, Kupang, Nusa Tenggara Timur, oleh warga Timor Leste saat ini sudah ditangani pemerintah melalui Departemen Luar Negeri. Dalam kaitan itu, warga diminta bersabar dan tidak bertindak anarki karena dapat mengganggu hubungan kedua negara.

”Kawasan itu memang di daerah sengketa karena status tanahnya status quo. Namun, perlu saya tegaskan, negara kita berpegang pada hukum yang berlaku. Kita hadapi secara baik, tidak emosional. Jadi, jangan sampai terpancing,” kata Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal Hotmangaradja Pandjaitan, Senin (5/10) di Denpasar, Bali, seusai memimpin upacara HUT Ke-64 TNI.

”Secara teknis, persoalan itu sudah diketahui dan ditangani langsung oleh Departemen Luar Negeri. Tujuan utama penanganan masalah adalah tercapainya solusi secara hukum. TNI selaku penjaga kawasan perbatasan berusaha mencegah warga di kawasan itu tidak terpancing dan secara emosional membalas aksi yang dilakukan warga Timor Leste itu,” kata Hotmangaradja.

Selama ini, warga Timor Leste bersikeras mengklaim Desa Detemnanu masuk dalam wilayah Timor Leste. Padahal, pada masa integrasi dan sampai hari ini, desa itu masuk wilayah administrasi Kecamatan Amfoang Timur.

Menurut Raja Amfoang Kabupaten Kupang, Robi Manoh, sekitar 1.062 hektar lahan milik warga Desa Detemnanu, Kecamatan Amfoang Timur, itu dikuasai warga Oekusi, Timor Leste. Amfoang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Konflik horizontal sangat berpotensi terjadi, apalagi Amfoang Timur termasuk daerah terpencil di Kabupaten Kupang karena sulit dilalui kendaraan.

Hotmangaradja kemarin juga menekankan, pasukan TNI tetap mengawasi kawasan perbatasan kedua negara itu. ”Salah satu tugas utama TNI di kawasan perbatasan, selain mencegah adanya pelintas batas, juga mencegah timbulnya masalah yang dapat mengganggu hubungan Indonesia dengan negara lain, dalam hal ini, Timor Leste,” ujarnya.

Dalam konteks itu, lanjut Hotmangaradja, TNI akan berupaya keras mencegah warga Amfoang Timur membalas tindakan warga Timor Leste yang secara sporadis menggunakan lahan di sana sebagai kawasan beternak mereka.(BEN, Kompas 6, oktober 2009)

Memandang NKR Indonesia dari Merauke

2009-10-03T21:32:00.002+07:00

Oleh ARIFIN PANIGORO

Saat mendapat gelar adat Warku Gebze dan dianggap Namek (saudara laki-laki) bagi masyarakat adat suku Malind Marori di Kampung Wasur, Merauke, Papua, pertengahan Agustus lalu, saya ”ditikam” sebuah kesadaran baru. Memandang Indonesia dari Merauke ternyata lebih nyata ketimbang dari Jakarta dan kota besar lain.

Hamparan tanah seluas 11 juta hektar di Papua selatan, Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel, itu belum banyak tersentuh tangan pertanian, misalnya, mengingatkan penulis akan sempitnya sawah petani saat ini.

Luas sawah di republik tinggal sekitar 12 juta hektar. Jika tanah yang idle di Merauke itu disentuh tangan-tangan produktif, ketahanan pangan kita akan menggeliat dan sangat kuat. Lebih dari itu, hasil pertanian itu juga bisa diolah menjadi energi terbarukan (biofuel) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pendeknya, dari kesunyian dan ”keperawanan” Merauke, saya bisa lebih memahami pemikiran Thomas L Friedman (2008) tentang realitas dunia kekinian yang panas, datar, dan kumuh. Juga keinginannya untuk sebuah revolusi hijau di seluruh dunia agar kelangsungan hidup bumi tetap terjaga. Untuk itu semua, kita butuh pangan, pendidikan, dan energi.

Segitiga pertahanan

Fenomena dunia yang datar, sama seperti gejala yang lain, selalu merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka peluang bagi siapa pun untuk maju dan berkembang tanpa adanya ganjalan diskriminatif. Di sisi lain, ia juga mengancam siapa pun yang tak bisa bertahan dalam pertempuran tanpa batas wilayah itu. Dunia begitu sempit dan mereka yang tak berkemampuan pasti akan terjepit dan tertinggal.

Dilihat dari Merauke, terasa sekali Indonesia masih perlu kerja keras dan persiapan sistemik dalam menyongsong tekanan dunia yang semakin panas, datar, dan kumuh tersebut.

Perasaan bening seperti itu, selama ini sering terhalang tingginya gedung-gedung mewah, hotel-hotel berbintang, dan fasilitas teknologi informasi canggih yang tersedia di Jakarta dan kota besar lainnya. Padahal, di balik itu, sejatinya kita masih lemah. Tiga pilar yang menjadi segitiga pertahanan, yaitu pangan, pendidikan, dan energi, masih kurang berdaya.

Dalam produksi pangan, misalnya, saat ini kita masih jauh dari perkasa. Kecuali beras, hampir semua bahan pangan masih impor. Sementara itu, sumber pangan alternatif sejauh ini belum dikembangkan.

Mengikuti logika dunia yang datar, kegagalan panen akan berubah menjadi hantu menakutkan apabila sekuen waktunya bersamaan dengan kelangkaan produksi pangan dunia. Bukan saja harga bahan dan produk pangan menjadi mahal, tetapi suhu politik domestik bisa berubah memanas seketika.

Energi dan pendidikan

Sementara itu, dalam hal energi, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa cadangan minyak yang kita miliki semakin menipis, jika tidak boleh disebut habis. Tekanan dunia yang datar, bukan saja memaksa pemerintah mengambil kebijakan untuk mengikuti harga minyak dunia, tetapi juga memaksa para pelaku bisnis energi berusaha untuk menemukan sumur baru dan sumber energi alternatif....

Pergumulan untuk menemukan sumber-sumber energi itu dan mengembangkan energi yang terbarukan kini sedang berlangsung.

Sama seperti pilar pangan dan energi, pilar pendidikan juga masih lemah. Padahal, ia adalah titik keseimbangan dalam model segitiga pertahanan menghadapi dunia yang datar. Jika China sudah mempunyai lebih dari 30.000 doktor dalam bidang sains dan teknologi, Indonesia diduga baru mempunyai sepersepuluhnya.

Karena itu, lompatan yang luar biasa perlu dilakukan untuk mengejar ketertinggalan di ranah pendidikan, khususnya menyangkut pengembangan nanoteknologi, bioteknologi, teknologi informasi, dan neurosains.

Integrasi keempat bidang tersebut dalam pilar pangan, pendidikan, dan energi akan memperkokoh soliditas segitiga pertahanan dalam menghadapi dunia yang panas, datar, dan kumuh. Tanpa penguatan tersebut, pertempuran yang kita lakukan di dunia yang datar adalah semu. Kita sudah kalau dari semula.

Mendatarkan Indonesia

Dari Merauke, terlihat jelas bahwa di antara lintasan dunia yang datar, keadaan Indonesia sendiri justru masih diwarnai lembah-lembah curam dan bukit-bukit berbatu.

Ilustrasi itu merupakan suatu analogi bahwa selain segitiga pertahanan (pangan, pendidikan, energi) yang belum kuat, banyak praktik bisnis di negeri ini masih jauh dari efisiensi dan rasionalitas. Segmentasi pasar domestik masih begitu memprihatinkan.

Untuk ongkos angkut kontainer, misalnya, jarak dari Jakarta ke Batam biayanya hampir dua kali lipat dibandingkan dengan jarak Singapura ke California. Padahal, ukuran kontainer itu sama besar. Hal yang sama juga terjadi pada ongkos angkut dan harga buah-buahan. Harga buah impor bisa jadi lebih murah daripada buah lokal karena mahalnya ongkos angkut antarpulau dan pungutan lain yang harus dibayar.

Adalah tugas kita bersama untuk mendatarkan Indonesia. Tanpa lalu lintas barang dan pelayanan yang bebas (free movement of goods and services) serta kuatnya segitiga pertahanan (pangan, pendidikan, energi) di republik, dunia yang panas dan datar akan melibas kita.

Dari Merauke, ketika mendapatkan gelar adat Warku Gebze, saya meyakini bangkitnya optimisme Indonesia, dalam waktu sesingkat-singkatnya.(Kompas,Sabtu, 29 Agustus 2009) |

ARIFIN PANIGORO Seorang Pelaku Usaha dan Peminat Masalah Sosial-Politik

Resume Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Dephan

2009-09-29T15:30:00.004+07:00

1. Seminar Perumusan Kebijakan Pengelolaan terpadu wilayah Perbatasan telah dilaksanakan 28 Juni 2008 dengan baik dan memberikan hasil yang cukup positif bagi Perumusan Kebijakan Wilayah Perbatasan, utamanya dalam memecahkan permasalahan-permasalahan tentang pembangunan wilayah perbatasan, yang meliputi instansi Departemen/Nondepartemen dan Lembaga terkait. Diharapkan solusi yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara lebih konkrit dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Meski seminarnya sudah dilaksanakan setahun yang lalu. Tetapi isinya masih tetap relevan.

2. Perbatasan Negara merupakan manifestasi kedaulatan wilayah Negara (sovereignty’s boundary) yang harus ditegakkan, namun juga sebagai “frontier” atau garda terdepan yang mempunyai peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan Sumber Kekayaan Alam (SKA), penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara, serta mempertahankan keutuhan wilayah. Oleh karenanya anggapan daerah perbatasan sebagai “Serambi Belakang” hendaknya dirubah menjadi “Halaman Muka” suatu Negara. Dengan adanya perubahan tersebut tentunya ada suatu konsekwensi logis yang harus dilakukan, yaitu dengan berusaha memprioritaskan pembangunan yang terintegrasi di daerah perbatasan.
3. Pembangunan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang sangat berpengaruh kepada integritas dan ketahanan nasional suatu Negara, hal ini menjadi sangat strategis karena penataan wilayah perbatasan terkait erat dengan proses “Nation State Building” terhadap munculnya potensi konflik internal maupun konflik dengan Negara lain yang berbatasan langsung. Penanganan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah Nusantara sebagai “Satu Kesatuan” Geografi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan.

4. Kondisi wilayah perbatasan Indonesia umumnya merupakan wilayah tertinggal, terisolasi dari pusat-pusat pertumbuhan dan masih mengandung celah-celah kerawanan yang mengakibatkan masyarakat di wilayah perbatasan umumnya tergolong masyarakat yang miskin dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan berada pada kategori rendah. Ketertinggalan wilayah perbatasan juga berimplikasi terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya menjadi tidak terkontrol, rentan terhadap penyalahgunaan dan kegiatan illegal baik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia maupun oleh aktor dari negara lain. Kerawanan dan ketertinggalan tersebut, harus segera diatasi melalui pembangunan dengan usaha-usaha yang langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat perbatasan serta menitik beratkan pada pembukaan isolasi daerah perbatasan dari daerah-daerah lainnya di Indonesia sehingga mereka yang ada di perbatasan merasa merupakan bagian integral dari bangsa dan wilayah Indonesia. Ditinjau dari kepentingan dan strategi pertahanan Negara, wilayah yang masyarakatnya tertinggal dalam pembangunan serta berada jauh dari sentra-sentra pertumbuhan akan menjadi titik lemah pertahanan Negara. Oleh karena itu ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan tetap menjadi konsern dari pembangunan sector pertahanan Negara....

5. Ruang Wilayah Negara yang mencakup ruang darat, ruang laut dan ruang
udara termasuk ruang di dalam bumi merupakan kesatuan wadah yang menentukan keberhasilan misi pertahanan Negara. Karena itu perlu dikelola secara benar dan berkesinambungan, salah satu upaya dalam pengelolaan wilayah adalah melalui penataan ruang wilayah nasional yang diselenggarakan secara terencana, terpadu oleh pemerintah dengan melibatkan segenap masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penataan Ruang Wilayah Nasional pada hakekatnya mencakup dua aspek yang saling terkait yakni aspek kesejahteraan dan aspek pertahanan.

6. Penataan Ruang Kawasan Pertahanan baik pada masa damai maupun dalam situasi perang, kedepan akan semakin penting untuk di tangani, hal tersebut akan tercermin baik apabila penanganannya dilaksanakan secara lintas sektoral. Persoalan tata ruang pertahanan di masa datang akan semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta pembangunan sarana prasarana yang berkembang pesat berimplikasi terhadap kebutuhan ruang yang meningkat pula. Akibat kapasitas wilayah yang terus menurun akan berkembang menjadi problematika serius yang dihadapi di masa datang.

7. Penataan ruang kawasan pertahanan merupakan bagian integral
pengembangan postur pertahanan Negara/TNI, yang meliputi Kekuatan,Kemampuan dan Gelar Kekuatan pertahanan. Dalam hal ini, konteks kebijakan pertahanan diarahkan untuk solusi tentang Bagaimana format dan seberapa besar Postur Pertahanan/TNI yang harus disiapkan guna melaksanakan tugas operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Penataan ruang kawasan pertahanan mencakup perumusan kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan pertahanan, perencanaan ruang kawasan pertahanan, penggunaan ruang kawasan pertahanan serta pengendalian dan pengawasan pertahanan.

8. Rencana Umum Tata Ruang Pertahanan Wilayah disusun berdasarkan perkembangan kondisi geografi, demografi, kondisi sosial dan SDA/B yang berlaku, dalam upaya menyiapkan Rencana Umum Tata Ruang, Alat dan Kondisi juang yang memenuhi aspek kesejahteraan dan aspek keamanan, maka perlu adanya penyesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pembangunan daerah perbatasan denga RUTR Pertahanan. Dengan demikian pembangunan daerah perbatasan dengan RUTR Pertahanan. Dengan demikian pembangunan aspek kesejahteraan dan aspek keamanan dapat saling mendukung sehingga akan terwujud suatu kesatuan wilayah pembangunan sebagai RAK Juang yang tangguh.

9. Prioritas pembangunan pertahanan yang dikembangkan saat ini dimulai dari pembangunan pertahanan non militer (Non Military Defence) dan pembangunan pertahanan militer (Military Defence), prioritas tersebut harus diikuti oleh kemampuan yang ada di dalam negeri, antara lain seperti sistem pendidikan dalam rangka penguasaan teknologi dan industri utamanya yang berkaitan dengan pertahanan Negara.

10. Belum adanya kelembagaan yang mempunyai otonomi yang jelas dalam rangka mengelola perbatasan secara integral dan terpadu, sehingga perlu dibentuk lembaga/badan khusus yang menangani daerah perbatasan secara terpadu (lintas peran dan lintas pendanaan) guna mempercepat pembangunan dan penegakan hukum di daerah perbatasan serta penyelesaian kesepakatan garis batas negara dengan negara tetangga secara menyeluruh, dan penyelesaian pembangunan patok-patok garis batas permanent di wilayah perbatasan.

Merauke, Kota Perbatasan Yang Terlupakan

2009-09-25T16:20:00.001+07:00

Tanah Papua, tanah yang kaya. Surga kecil jatuh ke bumi. Itu adalah petikan syair lagu berjudul ”Aku Papua”.
Merauke adalah bagian dari surga itu. Sebuah kabupaten di bagian selatan Papua seluas 4,5 juta hektar dan berpenduduk sekitar 300.000 orang.
Pertengahan Agustus 2009 lalu, rombongan yang dipimpin pimpinan perusahaan Medco, Arifin Panigoro, datang ke tanah ini atas undangan Bupati Merauke Johanes Gluba Gebze.
Di antara rombongan ada Duta Besar Amerika Serikat Cameron R. Hume, pejabat politik (political officer) Kedutaan Besar AS di Indonesia Matthew A Cencer, Direktur Bank Rakyat Indonesia Bambang Soepeno, serta wartawan senior Fikri Jufri dan Aristides Katopo.
Di kawasan Nilam Wasur, sebuah tempat jauh dari kota Merauke, Arifin Panigoro diangkat sebagai salah seorang warga marga Gebze dengan sebuah upacara sakral suku besar di tanah Merauke, Marind Anim.
Dalam pidatonya, Johanes Gebze mengatakan, kini roh Marind Anim telah merasuk dalam diri Arifin Panigoro. Pengusaha besar dari Jakarta itu diberi nama Namek Arifin Warfuk Gebze.
Anggrek wangi
Dalam pidatonya, Arifin mengatakan, upacara ini sudah pasti dengan restu alam dan Yang Maha Transenden. ”Buktinya, di tepi jalan sepanjang jalan menuju tempat itu bunga-bunga anggrek yang beraneka ragam jenisnya mekar. Mengherankan sekali, anggrek ini menebarkan aroma wangi bagaikan melati. Hanya di Merauke ada bunga anggrek wangi,” ujarnya.
Arifin juga mengatakan, upacara kekeluargaan ini tidak boleh berhenti di sini saja, tapi harus berlanjut dengan menolong membangun Merauke.
Johanes Gebze mengatakan, pembangunan di Merauke harus memerhatikan lingkungan alam keragaman hayati yang ada. Arifin juga mengakui, Papua termasuk Merauke adalah tanah yang sakral dan magis. Untuk membangun kawasan ini tidak bisa sembarangan.
Dari Johanes Gebze selaku pengusaha pemerintahan tanah Merauke, Medco yang dipimpin Arifin Panigoro mendapat konsesi mengelola tanah dan hutan seluas 350.000 hektar. Tanah yang sudah digarap sampai kini antara lain sekitar 160.000 hektar berupa penanaman padi dan berbagai macam tanaman seperti pohon minyak kayu putih (tanaman asli setempat). Proyek Medco berada di tepi Sungai Bian, sekitar 20 menit dengan pesawat dari Merauke. Di kawasan itu telah dibangun sebuah base camp yang telah ditempati oleh sekitar 500 karyawan, termasuk 100 orang dari berbagai suku asli Papua.
Setelah upacara adat, rombongan berkumpul di Bandar Udara Mopah, Merauke. Sebelum makan malam, menyanyi, dan menari, rombongan berdiskusi tentang strategi membangun Merauke.
Dubes AS Cameron R. Hume berbicara soal menjaga kelestarian alam dalam menghadapi perubahan iklim, sementara Arifin bicara soal keistimewaan tanah Merauke yang bisa dinikmati banyak orang dari luar Merauke. Di tanah ini bisa dibangun pusat wisata. Merauke adalah sebuah wilayah tanah datar.
Di Merauke ada kanguru, ribuan rumah semut seperti pondok-pondok rumah manusia, ribuan buaya, rusa, dan pantai yang amat luas. Selain itu, juga terdapat puluhan sungai besar yang bisa dilayari dengan perahu-perahu besar.
Dalam diskusi itu, dua pejabat Conservation International (lembaga penjaga kelestarian alam internasional) untuk Indonesia, Jatna Supriatna dan Neville Kemp (orang Inggris yang pernah hidup 15 tahun di pedalaman Papua), mengingatkan, Merauke punya keunikan yang tiada tara. Menurut Kemp, pendekatan sosial dan menghormati adat setempat juga bagian dari pembangunan Merauke. ”Kesalahan pendekatan dan penghinaan terhadap adat bisa menimbulkan kerugian dahsyat,” ujarnya.
Kehadiran Dubes AS tanpa pengawalan petugas keamanan menunjukkan Merauke adalah tanah yang aman dan damai. Namun, keamanan dan kedamaian itu bisa terusik bila tidak memerhatikan peringatan Neville Kemp.
Mindiptana, sebuah kecamatan di Kabupaten Boven Digoel, tetangga Merauke yang berbatasan dengan Papua Niugini, hingga kini masih bergolak.
Berkaitan dengan kelekatan dengan NKRI ini, Mindiptana masih rentan karena keunikan setempat yang tidak dihormati sejak masa Orde Baru dulu. (Kompas,J Osdar)

Pendekatan Holistik Wilayah Perbatasan

2009-09-20T22:16:00.001+07:00

PENDEKATAN HOLISTIK PEMBANGUNAN PERBATASAN

Oleh HM Lukman Edy Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

Sesuai dengan perencanaan Strategis Nasional Kementrian Negara Pembangunan daerah Tertinggal ( KPDT) yang mengacu pada RPJM 2004-2009, telah ditetapkan ada 26 Kabupaten di wilayah perbatasan yang mencakup 12 provinsi baik itu perbatasan darat maupun laut yang termasuk kategori daerah etrtinggal. Untuk itu KPDT memiliki kepedulian yang besar terkait dengan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.

Harus disadari percepatan pembangunan di perbatasan menjadi amat penting karena perbatasan memiliki beberapa nilai-nilai strategis yang meliputi :

• Potensi sumber daya yang besar pengaruhnya terhadap aspek ekonomi, demografi, politis dan hankam juga pengembangan ruang wilayah disekitarnya.
• Mempunyai dampak yang sangat penting terhadap kegiatan yang sejenis maupun kegiatan lainnya .
• Merupakan factor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat baik diwilayah yang bersangkutan maupun diwilayah sekitarnya
• Mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang di laksanakan diwilyah lainnya yang berbatasan baik itu dalam lingkup nasional maupunregional.
• Mempunayi dampak terhadap kondisi politik dan pertahanan keamanan nasional dan regional.

Berdasarkan data yang dimilki KPDT tahun 2006 total jumlah penduduk yang ada dikabupaten-kabupaten di daerah perbatasan adalah 4,4 juta jiwa atau rata-rata perkabupaten perbatasan sekitar 174.018 jiwa dengan persebaran penduduk rata-rata 51 jiwa per 1 km. Hal ini menunjukan bahwa jumlah penduduk di daerah perbatasan relatif kecil/kurang sebanding dengan luas wilayahnya. Secara lebih jauh kondisi masyarakat di daerah perbatasan sangatlah miskin.

Percepatan pembangunan wilayah perbatasan harus mampu mendorong empat nilai penting yakni ; Kontribusi wilayah perbatasan terhadap pembangunan nasional, mengingat fakta menunjukan bahwa kontribusi nilai tambah satu kabupaten perbatasan secara nasional tidak sebanding dengan luas daerah dan proporsi penduduk diwilayah tsb.Sementara itu harus uang yang keluar dari wilayah perbatasan Indonesia ke negara tetangga biasanya lebih besar. Fakta itu banyak terjadi didddddaerah-daerah perbatsan darat, seperti yang terjadi di kabupaten-kabupaten di Pulau Kalimantan....

Selain itu pengembangan daya tarik daerah perbatasan di Indonesia terlihat dari arus tenaga kerja dan sumber daya alam, persoalan unofficial economy, baik dari arus sumber daya alam maupun tenaga kerja yang keluar dari Indonesia.

Pada sisi lain dominasi kemiskinan diderah perbatasan banyak diakibatkan kecilnya arus investasi kendala structural serta asumsi tentang kewenangan di daerah perbatasan yang masih terpusat pada pemerintah pusat (Jakarta). Secara sosial ekonomi daerah perbatasan memang memiliki karakteristik yang lambat untuk berkembang.. Hal ini disebabkan antara lain karena lokasi yang terisolir/terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang rendah, tingkat pendidikan dan kesehatan maaasyarakat yang belum memadai, rendah nya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal), langkanya informasi tentang pemerintahan di daerah perbatasan (blank spots).

Untuk itu pendekatan yang holistis di perlukan dalam rangka melakukan percepatan pembangunan daerah perbatasan. Tentunya dengan melibatkan semua stakeholders, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta maupun masyarakat itu sendiri. Salah satu gagasan yang bisa dikembangkan adalah menghadirkan sebuah kerjasama atau aliansi antara daerah perbatasan, atau dengan istilah mengembangkan aliansi strategis pembangunan yang berbasis pada kawasan, yaitu perbatasan.

Hal ini sangat mungkin dilakukan mengingat daerah tsb secara geografis adalah berbatasan antar negara. Aliansi strategis berbasis kawasan perbatasan akan menguntungkan karena adanya kesamaan latar belakang kultur, geografis, geopolitik termasuk geoekonomi. Pola aliansi yang sangat mungkin dikembangkan adalah kopetisi yang berbasiskan potensi SDA, baik industri perkebunan, pertanian serta perikanan. Meskipun demikian cakupan dalam aliansi strategis daerah perbatasan tsb tetap harus mempertimbangkan aspek special economic.
Ditambah fakta bahwa biaya ekonomi bagi sektor industri di Indonesia masih sangat tinggi seperti, tingginya tingkat suku bunga yang mencapai 15-20% dan mahalnya biaya transportasi di pelabuhan membuat biaya produksi dan biaya ekspor menjadi sangat tinggi. Hal ini sangat menyulitkan bagi industri skala kecil dan menengah utnuk bersaing, belum lagi terjadinya peningkatan harga bahan bakar minyah (BBM) yang kesemuanya berakumulasi pada biaya tinggi.

Beberapa keuntungan yang didapatkan antara lain efisiensi dan efektifitas biaya industri karene letak yang berdekatan sehingga dalam pengelolaan industri yang berseifat komplementer dilajukan dengan biaya yang lebih murah ketimbang berkongsi dengan darah lain yang secara geografis berjauhan, meskipun berada dalam satu negara.

Hal lain yang perlu sangat ditekankan disini dalam percepatan pembangunan daerah perbatasan adalah landasan dan payung hukum dalam pengelolaan kelembagaan masyarakat serta penataan ruang daerah perbatasan. Perlu aturan main yang jelas dari pihak pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu status hukum kawasan dan pembentukan badan pengelolaan perlu ditetapkan. Selain itu pendekatan kesejahteraan yang berjalan simultandengan pendekatan keamanann perlu diterapkan dalam membangunn kawasan perbatasan. Dari aspek masyarakat juga perlu pengembangan sikap berpikir masyarakat agar dapat memanfaatkan ekonomi perbatasan ke arah keuntungan masyarakat lokal atau melalui pendidikan kewirausahaandi darah perbatsan. Hal ini bisa dilakukan dengan :

• Memfungsikan wilayah-wilayah potensial dikawasan perbatasan, menentukan sektor dan komoditas unggulan serta menciptakan iklim yang kondusif bagimasuknya investasi.
• Menerapkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat di peratasan
• Mengembangkan lembaga –lembaga keuangan lokal (bank dan non bank) yang diatur secara propesional agar dana dari daerah itu tidak keluar dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal. Dengan begitu proses pembangunan daerah perbatasan diharapkan mampu membalikkan arus keuntungan kepada masyarakat perbatasan sehingga masyarakat perbatasan dapat menjadi pusat pertahanan yang tangguh untuk mebangun kawasan perbatasan itu sendiri.( RI /MI/4/02/2008)

RRI Memberdayakan Masyarakat Perbatasan

2009-09-16T16:09:00.002+07:00

Oleh Harmen Batubara
Wilayah perbatasan mendapat dukungan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI, Jumat (11/9), mulai mengoperasikan RRI Boven Digul guna mendukung program Sabuk Pengaman Informasi. Tahun 2010, seluruh wilayah perbatasan NKRI akan mendapat siaran RRI. Program ini ”Bertujuan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), program Sabuk Pengaman Informasi telah diawali dengan peresmian studio produksi siaran RRI di Entikong, perbatasan Kalimatan Barat dengan Malaysia Timur, 15 Juli 2009. RRI memulai siaran daerah perbatasan di Morotai, Maluku Utara, tahun 2006,” papar Direktur Utama LPP RRI Parni Hadi, Jumat (11/9) di Jakarta.

Pada kesempatan itu juga diresmikan pemancar relai Programa 1 di Bukit Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemancar Relai Programa 3 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Bulan Juni lalu, diresmikan pemancar masing-masing 10 KW bantuan Japan International Cooperation Agency untuk RRI Tarakan dan Toli-Toli juga penambahan daya pancar dan perbaikan sarana produksi untuk RRI di sejumlah daerah.
Masalah di wilayah perbatasan Indonesia ditandai oleh minim dan lemahnya kondisi infrastruktur, prasarana dan sarana publik mulai dari tingkat sama sekali tidak dibangun, sampai operasinya yang buruk di bawah standar, hingga kondisi terbengkalai, Di beberapa daerah, infrastruktur dan fasilitas publik itu tertinggal karena kurang pasnya dalam menetapkan prioritas dan tidak cermat dalam memahami investasi kunci, yang mana yang seharusnya didahulukan. Terbatasanya pembangunan jaringan listrik, jalan raya lintas kabupaten, air bersih, rumah sakit, hal seperti ini masih dominan temukan di Kalimantan, NTT, Papua dan Sulawesi. Jika prasarana-prasarana itu tersedia dengan standar minimal saja, sektor-sektor lain akan dapat bersinergi sehingga peran negara yang menjamin, melindungi, dan akhirnya menyejahterakan bangsa itu riil.
Dalam kesempatan itu Parni menjelaskan, memberdayakan berarti mengubah potensi yang dimiliki masyarakat menjadi kompetensi dalam berbagai aspek kehidupan melalui beragam kegiatan sosial, seperti aksi menanam pohon, pemberian bantuan, mencegah dan menangkal terorisme, dialog interaktif, seminar/sarasehan, gelar seni budaya, dan berbagai bentuk program siaran. Terkait pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan, juga ditandatangani nota kesepahaman antara Dirut LPP RRI Parni Hadi dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (KSAD) TNI Agustadi Sasongko Purnomo, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatmo, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta Swasono. Kemudian RRI mengelar dialog interaktif menyapa masyarakat perbatasan bersama KSAD, KSAL, Menneg Pemberdayaan Perempuan, Menteri Komunikasi dan Informasi Mohammad Nuh, dan tokoh-tokoh lain secara audio, video, dan teks.
Pada kesempatan ini kita hanya ingin mengingatkan bahwa; permasalahan besar bagi pengelolaan wilayah perbatasan adalah, bagaimana menciptakan suatu sistem pengelolaan yang dapat mensinergikan berbagai stakeholder terkait dalam pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan ke depan. Salah satu kelemahan atau permasalahan mendasar dari upaya pengelolaan wilayah perbatasan pada waktu-waktu sebelumnya adalah semua mekanisme penyelesaian masalah perbatasan berjalan linier. Tidak ada simpul yang mengintegrasikan kebijakan dan implementasi kebijakan di lapangan, sehingga masih belum sinergis atau masing-masing stakeholder belum berjalan dalam suatu kesatuan yang sinergis, fokus dan sistematis.

Perbatasan Kalbar-Serawak Percepat Pembukaan Dua PPLB

2009-09-10T22:39:00.002+07:00

Jumlah Pos-pos Pengamanan bersama baik itu PPLB atau PLB ditentukan atas persetujuan kedua negara, sampai saat ini telah di gelar disepanjang perbatasan, sebanyak 55 Pos (RI-Malaysia), 48 Pos (RI-RDTL), 14 Pos (RI-PNG) dan Pos-pos Sementara di Pulau-pulau Kecil Terluar. Namun demikian jumlah keberadaan pos-pos pengamanan dihadapkan dengan panjang garis batas dan daerah yang harus diamankan serta bentuk dan jenis ancaman yang dihadapi masih jauh dari mencukupi, jelas masih perlu ditambah dan diperkuat. Hanya saja sebenarnya akan jauh lebih efektif kalau yang dilakukan itu seirama dengan pembangunan wilayah perbatasan itu sendiri. Maksudnya daripada di sana hanya membangun Pos-pos, sebenarnya akan jauh lebih efektif kalau pembangunan itu sendiri yang di dorong ke wilayah perbatasan. Ini tidak mudah, karena harus bersifat trans lokal ( antar provinsi ) dan regional dengan negara tetangga. Masalahnya justeru di Pemda sendiri. Prioritas pembangunan mereka bukan di wilayah perbatasan.
Baru-baru ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Negara Bagian Serawak, Malaysia, sepakat mengusulkan pembukaan Pos Pemeriksaan Lintas Batas Aruk di Kabupaten Sambas dan Badau di Kabupaten Kapuas Hulu kepada pemerintah pusat masing-masing.
Menurut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar), dua pos pemeriksaan lintas batas (PPLB) itu sebenarnya bisa difungsikan tahun ini. Namun, karena pintu lintas batas di Sarawak masih dalam pengerjaan, kemungkinan besar pembukaan PPLB secara formal baru terwujud pada tahun 2010.

”Kesepakatan soal dua PPLB itu ditetapkan dalam Sidang Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) yang berlangsung pada 11-13 Agustus lalu di Bandung, Jawa Barat,” demikian penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalbar Fathan A Rasyid, Senin (24/8) di Pontianak, Kalbar.

Sidang Sosek Malindo tersebut fokus membahas percepatan pembukaan PPLB Aruk yang berbatasan dengan Biawak dan PPLB Badau yang berbatasan dengan Lubuk Antu. Pemprov Kalbar, ujar Fathan, sebenarnya cenderung mengusulkan agar kedua PPLB itu dibuka tahun 2009. Sebab, pembangunan PPLB sudah rampung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah meresmikan keduanya sebagai tempat pemeriksaan imigrasi.

”(Pemerintah) Serawak memahami usulan itu dan mereka menyampaikan kemajuan pembangunan fisik PPLB di wilayahnya yang belum selesai. Sesuai kontrak kerja, pembangunan PPLB mereka selesai pada Agustus 2010. Kepastian pembukaan PPLB mereka masih akan dibicarakan dahulu dengan pemerintah pusatnya di Kuala Lumpur,” kata Fathan.

Pantauan di lapangan, bangunan PPLB di Aruk dan Badau (Kalbar) memang sudah rampung. Hanya saja jalan akses menuju ke sana masih belum diaspal. Namun, menurut Fathan, hal itu tidak menjadi soal karena penyelesaian pembangunan jalan bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang dimiliki Indonesia.

Dari 857 kilometer garis batas darat Kalbar-Serawak, sejauh ini hanya ada satu PPLB yang resmi dibuka, yakni di Entikong, Kabupaten Sanggau, yang berbatasan langsung dengan wilayah Tebedu. PPLB Entikong itu resmi dibuka pada tahun 1991. (WHY, Selasa, 25/8/2009)

Semangat Kemerdekaan di Perbatasan RI-PNG

2009-09-07T21:24:00.003+07:00

Semangat Kemerdekaan di Perbatasan RI-Papua Niugini

John Sembay (11), Senin (17/8), sedang asyik bermain saat puluhan temannya dari SD Inpres IV Skouw Mabo Kota Jayapura, Papua, berseragam upacara lengkap dengan topi melintas di depan rumahnya. Ia lantas berlari masuk rumah, bergegas mengenakan pakaian seragam, serta ikut berjalan menuju Lapangan Distrik Muara Tami untuk mengikuti upacara kemerdekaan HUT Ke-64 RI di wilayah perbatasan RI–PNG.

Dari kejauhan, anak lelaki ini tampak percaya diri meski penampilannya jauh lebih sederhana daripada teman-temannya saat berada di barisan. Bocah itu tidak mengenakan topi dan dasi upacara, juga tak mengenakan sepatu. Namun, semangatnya tampak menyala untuk mengikuti upacara.

Pagi itu, ia lupa kalau sekolahnya ditunjuk mewakili SD-SD di Muara Tami untuk mengikuti upacara kemerdekaan di kantor distrik. Padahal, kepala sekolah telah memasang pengumuman di papan tulis pada Sabtu lalu.

Untunglah, perjalanan teman-teman John menuju kantor distrik melintasi depan rumahnya sehingga ia ingat akan upacara hari itu.

Anak nelayan di Kampung Skouw Mabo ini menuturkan, dirinya tidak lagi memiliki topi dan dasi yang pernah diberikan sekolah kepadanya. Kedua perangkat upacara ini hilang sejak beberapa waktu lalu. Adapun sepatunya telah rusak berat.

”Sa (saya) pernah meminta mama beli topi-dasi. Tetapi, mama bilang tra (tidak) ada uang,” katanya. Untung, pihak sekolah tak bersikap kaku dan tetap mengizinkan John mengikuti upacara meski tanpa seragam lengkap.

Minim guru

Guru yang mendampingi para siswa SD Inpres IV mengikuti upacara, Adolof Waramuri, mengatakan, orangtua peserta didik di wilayah itu didominasi warga golongan ekonomi menengah bawah. Mereka bekerja sebagai nelayan musiman (saat cuaca baik) dan berladang.

”Murid-murid kami berasal dari keluarga tidak mampu, tetapi mereka memiliki semangat belajar yang tinggi. Sayangnya, di sekolah kami hanya tersedia dua guru, saya dan kepala sekolah,” kata Adolof.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik 2008, Distrik Muara Tami memiliki 9 SD dengan 68 guru dan 1.463 siswa. Tiap SD seharusnya diisi minimal tujuh guru. Namun, di SD Inpres itu, ternyata hanya ada dua guru yang mengajar. Kondisi ini sangat tertinggal jauh dibandingkan distrik tetangganya, Abepura, yang tiap-tiap SD rata-rata diajar 18 guru....

Fasilitas publik

Muara Tami merupakan satu dari lima distrik di Kota Jayapura. Distrik ini paling tertinggal di antara distrik lain di Kota Jayapura. Listrik hanya mengalir dari Abepura sampai wilayah Kelurahan Koya Timur. Adapun tujuh kelurahan lainnya belum mendapatkan pasokan listrik memadai.

Agus Mallo, tokoh masyarakat setempat, mengatakan, sebagai salah satu distrik dari Kota Jayapura, seharusnya Muara Tami memiliki fasilitas pelayanan publik yang maju.

”Tetapi, sampai sekarang penerangan hanya sampai di Koya Timur, daerah lainnya hidup di kegelapan,” ujarnya.

Agus menuturkan, Distrik Muara Tami yang berjarak sekitar 30 kilometer dari kota itu seperti dianaktirikan. Wilayah yang sangat dekat dengan perbatasan RI-PNG ini seharusnya menjadi fokus pembangunan Papua sehingga masyarakat merasa nyaman sebagai penduduk wilayah Indonesia.

Ondoafi (kepala suku) dan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Muara Tami Yans Mallo menyatakan, sudah saatnya pemerintah pusat mengurangi pos-pos militer di permukiman warga. Ia mengatakan, daerahnya kini tak boleh lagi dicap sebagai wilayah merah atau markas orang-orang militan gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka.

”Pos-pos TNI yang katanya menjaga perbatasan sebaiknya benar-benar ditaruh di daerah perbatasan atau di hutan, bukan di wilayah permukiman yang membuat kami tertekan dan ketakutan. Kemudian tambahlah kantor serta tenaga pelayanan pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan ini supaya kami bisa sama-sama menjaga daerah ini. Kami merasa sebagai bagian dari kota dan negara ini,” katanya.

Harapan Yan Mallo ditambah semangat John Sembay untuk mengikuti upacara kemerdekaan RI bisa menjadi contoh antusiasme masyarakat Papua menjadi warga negara Indonesia. Kini tinggal bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah mewadahi semangat ini dengan memberikan pelayanan publik yang seimbang dengan semangat mereka.(Ichwan Susanto, Kompas,
Selasa, 18 Agustus 2009)

Air Swadaya Desa dan Peran Negara

2009-09-01T22:48:00.002+07:00

Mawar Kusuma
Nada suara Totok Suharyanto (49) meninggi tiap kali perbincangan mengarah ke masalah kekurangan air di wilayahnya. Kepala Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, DI Yogyakarta, itu hampir tiap hari kenyang dengan hujatan dan makian dari warganya.

Sebagai orang yang dituakan, Totok dan pengurus pengelolaan air swadaya mandiri desa lebih banyak menuai makian. Ia mengibaratkan pengelolaan air mandiri yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ke desanya benar-benar sebuah bumerang.

Dua tahun lalu, air mati selama lima bulan karena mesin pompa listrik rusak. Warga tak bersedia membayar iuran air dan pemerintah desa pun kelimpungan mencari dana perbaikan mesin.

Masalah pelik lain dialami pemerintah Desa Mulo ketika aliran listrik diputus oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) setelah empat bulan tidak sanggup membayar listrik dengan beban minimal Rp 1 juta per bulan. Dengan pendapatan dari penjualan air Rp 2,5 juta, desa sering tak mampu lagi membayar gaji karyawan pengelola air dan biaya operasional.

Warga desa seperti Purwito Utomo (62) tak kalah jengkel. Warga Dusun Karangasem, Desa Mulo, ini terpaksa mencabut meteran dan pipa 60 meter yang telah ditanam di pekarangan rumahnya. ”Lebih baik air dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten kalau ingin beres. Jangan diserahkan ke desa,” katanya. Air yang dikelola pemerintah desa sempat mengucur selama tiga tahun sebelum akhirnya hanya mengalirkan angin.

Kini, Purwito dan semua warga sedusun sepenuhnya membeli air tangki. Saat kemarau seperti ini, Purwito telah membeli delapan tangki air dengan volume tiap tangki 5.000 liter. Satu tangki air harganya Rp 50.000-Rp 70.000.

Dua sumur bor di ladang yang menjadi andalan pemenuhan kebutuhan air Desa Mulo memang tidak mencukupi karena debitnya hanya 5 liter dan 16 liter per detik. Apalagi kedua mata air itu dimanfaatkan pula untuk mengairi dua desa lain, Duwet dan Wunung.

Organisasi Pengelola Air Mulo dibentuk tahun 1987 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ladang pertanian. Seiring waktu, pemerintah desa pun membangun jaringan perpipaan ke rumah warga sejak 1993 dan kini telah melayani 500 sambungan rumah.

Totok hanya berani menjual air itu Rp 1.000 per meter kubik. Tiap kepala keluarga dikenai iuran Rp 10.000-Rp 15.000.

Proyek pengangkatan air bantuan Jepang dari sungai bawah tanah di Baron maupun proyek bantuan Jerman dari goa bawah tanah Bribin, keduanya di Gunung Kidul, diharapkan memenuhi kebutuhan air warga. Namun, keduanya dipastikan tak bisa mengaliri Desa Mulo. Padahal, bantuan Jepang ditargetkan bisa mencukupi kebutuhan 80.000 jiwa dan proyek bantuan Jerman 75.000 jiwa.

Sejak tahun 2005, pemerintah Desa Mulo mengajukan bantuan bor kepada pemerintah, tetapi tidak pernah ditanggapi. Akhirnya, Totok dan enam kepala desa dari Gunung Kidul nekat menerobos langsung ke Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta sebelum mendapat bantuan Rp 3,2 miliar untuk mengebor sumber air baru.

Jika sumber air baru yang rencananya akan beroperasi pada 2010 itu gagal, Totok mengaku menyerah.

Kepala Desa Bleberan, Playen, Tri Harjono lebih beruntung. Mata air di Desa Bleberan berjumlah empat buah dengan debit di atas 40 liter per detik. Makanya, warga tidak perlu membeli air dari mobil tangki.

Dari 517 sambungan rumah yang terlayani, pemerintah Desa Bleberan bisa memperoleh pendapatan bersih Rp 2 juta-Rp 5 juta per bulan. Di puncak musim kemarau, pendapatan desa dari pengelolaan air bisa mencapai Rp 11 juta per bulan. Pengelolaan air oleh badan usaha milik desa ini berlangsung sejak 2007 dengan modal awal Rp 250 juta.

Namun, air tetap jadi masalah di Gunung Kidul. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Gunung Kidul mencatat 172.597 jiwa dari total penduduk 747.902 jiwa masih tergantung pembelian air dari mobil tangki keliling. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga hanya bisa menjangkau 46 persen warga.

Bupati Gunung Kidul Suharto mengakui PDAM Gunung Kidul belum mampu menjangkau semua warga karena mahalnya tarif listrik untuk mengangkat air. Suharto telah berkali-kali meminta penurunan tarif listrik bagi PDAM dan agar tarifnya tidak disamakan dengan tarif industri. Permintaan Bupati itu tetap tidak berhasil. Kerugian PDAM tiap bulan akibat tingginya tarif listrik sebesar Rp 500 juta-Rp 600 juta. Untuk menutup kerugian, per Agustus ini, harga air PDAM Gunung Kidul naik dari sebelumnya Rp 1.700 per meter kubik menjadi Rp 3.000 per meter kubik.

Bagi desa yang belum terjangkau aliran PDAM, Suharto mengedepankan program pengelolaan air secara swadaya mandiri lewat badan usaha milik desa. Pemkab Gunung Kidul menyediakan dana Rp 20 juta untuk setiap desa yang ingin mengelola airnya sendiri. Namun, dana itu hingga kini relatif utuh karena sebagian desa takut dan tidak punya pengalaman mengelola air secara swadaya.

Selain Desa Mulo dan Bleberan, desa lain di Gunung Kidul yang mengelola air sendiri antara lain Karangrejek, Getas, Kemuning, dan Wareng. ”Tidak masalah siapa pun pengelolanya, yang penting masalah air terselesaikan,” kata Suharto.(kompas, Selasa, 1 September 2009)

Warga Kepulauan yang Dibiarkan Berjalan Sendiri

2009-08-28T17:55:00.001+07:00

Iwan Santosa dan Agung Setyahadi

Ratusan warga Daruba, kota teramai di Pulau Morotai, berjejal memadati jembatan sandar Pelabuhan HMS Lastory. Mereka menanti kedatangan kapal penumpang dari Tobelo yang sudah berada di depan mata. Saat kapal sandar, para buruh angkut dan ojek berebutan naik ke kapal menjajakan jasa.

Mirod Bane (34) dengan sigap melompat ke atas dek Kapal Motor Galang Samudra. Pria tinggi kurus itu lincah menembus kerumunan orang di atas dek sambil menawarkan jasa ojek. Jika memperoleh penumpang yang minta diantar ke Berebere, sekitar 90 kilometer arah utara Daruba, ia bakal mengantongi minimal Rp 250.000.

Kedatangan kapal selalu menggairahkan masyarakat Pulau Morotai di Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara, yang berbatasan laut dengan Republik Palau. Kapal pelayaran rakyat selalu membawa rezeki bagi buruh angkut, ojek, dan pelaku ekonomi mikro lainnya.

Transportasi laut yang dibangun oleh masyarakat inilah yang selama ini menghubungkan Morotai di bibir Samudra Pasifik dengan pusat perekonomian di Maluku Utara, seperti Tobelo dan Ternate, serta Bitung di Sulawesi Utara. Lalu lintas barang dan penumpang serta geliat perekonomian sangat bergantung pada pelayaran rakyat.

Gairah seperti itu juga dijumpai di sebagian besar wilayah Maluku dan Maluku Utara yang berisi 954 pulau. Kapal selalu dinanti, mulai dari Pulau Wetar di ujung tenggara yang perbatasan dengan Timor Leste hingga Morotai di ujung utara di perbatasan Indonesia-Palau. Pelayaran rakyat mengisi ruang kosong jalur pelayaran kapal-kapal PT Pelni dan perintis.

Di Pulau Wetar, misalnya, kapal perintis datang setiap 21 hari, itu pun hanya di ibu kota kecamatan. Maka muncullah kapal-kapal pelayaran rakyat yang menghubungkan Wetar dengan pusat perekonomian di Saumlaki maupun Kupang di Nusa Tenggara Timur.

Minimnya infrastruktur yang disediakan pemerintah itu telah memicu perdagangan dengan masyarakat di Timor Leste. Mereka menukar hasil bumi dan beras dengan minyak atau barang lain. Bahkan, sebagian warga Wetar jika sakit berobat ke Dili karena hanya 4 jam perjalanan kapal. Barter juga terjadi antara warga Sopi di ujung utara Morotai dan para nelayan Filipina.

Simon Mosley, sewaktu menjabat Camat Wetar pada tahun 2007-an, secara tegas mengizinkan warganya bertukar barang dengan warga Timor Leste. ”Kalau pemerintah mau melarang, sebaiknya berkaca dulu. Kehadiran pemerintah sudah bisa menjamin kebutuhan masyarakat apa belum,” kata Simon....

Setali tiga uang, di Morotai kondisi transportasi antarpulau sangat minim. Transportasi laut yang lancar hanya di Daruba. Setiap hari ada pelayaran rakyat bolak-balik rute Daruba-Tobelo. Kapal perintis KM Kie Raha 2 dari Ternate datang sekali sebulan. Ada juga feri penyeberangan Tobelo-Daruba. Ibu kota kecamatan lain, yaitu Sangowo (Morotai Timur), Berebere (Morotai Utara), Wayabula (Morotai Selatan Barat), dan Sopi (Morotai Jaya), sangat bergantung pada pelayaran rakyat. Itu pun macet total saat musim gelombang besar, seperti Juli-Agustus. Pada Oktober-Desember pelayaran macet karena ombak Pasifik sekitar 4 meter tingginya. Kondisi Sopi di ujung utara Morotai yang menghadap Samudra Pasifik paling terisolasi. ”Jangan coba-coba ke Sopi kalau musim ombak, nanti bisa celaka,” ujar Hamka Goraahe, Asisten II Bidang Administrasi Umum Kabupaten Morotai.

Sepanjang akhir bulan Juli hingga awal Agustus 2009, ratusan kapal penumpang, barang, dan speedboat di pelabuhan-pelabuhan Ternate, Sofifi, Sidangoli, Tobelo, hingga Morotai tertambat berhari-hari menanti ombak mereda untuk berlayar ke kawasan Maluku Utara. ”Kalau omba’ tinggi tra (tidak) bisa berangkat. Harga barang juga jadi mahal,” kata Bahrudin, nakhoda KM Sandra Jaya, rute Daruba-Tobelo.

Pada Kamis (6/8) siang, Sandra Jaya yang berbobot mati 58 ton berangkat dari Pelabuhan HMS Lastory di Daruba, Morotai, menuju Pelabuhan Tobelo. Kapal bermuatan 70-an orang itu mengangkut penumpang dan kopra. Ongkos tiap orang Rp 45.000 untuk perjalanan selama dua setengah jam menempuh jarak sekitar 25 mil laut atau 40-an kilometer di darat. Betapa mahal ongkos transportasi yang dibayar rakyat Maluku Utara. Jika di Pulau Jawa, ongkos Rp 45.000 dapat menempuh jarak Jakarta-Cirebon sejauh 275 kilometer ataupun bus AC dari Jakarta-Bandung sejauh 150 kilometer.

”Dua minggu lalu kami nyaris celaka, sepanjang perjalanan kapal dihantam ombak 3 meteran. Setiap kali anjungan naik, air masuk di bagian belakang. Kondisi seperti itu sudah jadi ’makanan’ kami,” ujar Atta (34), awak KM Sandra Jaya.

Para operator pelayaran rakyat memang sering memaksa berangkat saat ombak sedikit mereda. Para pelaut itu seolah sudah putus urat nyalinya demi mengejar setoran operasional kapal. KM Sandra Jaya, misalnya, yang berkapasitas 70 penumpang itu bisa dipaksa mengangkut 120 penumpang. Jika penumpang penuh, pendapatan tiket bisa Rp 5,4 juta.

Di wilayah utara Morotai, seperti Berebere dan Sopi, musim ombak berarti tidak bisa menjual kopra ke Tobelo. Kapal-kapal pelayaran rakyat tidak ada yang beroperasi. Padahal, kopra adalah sumber pendapatan utama masyarakat. Saat ini harga kopra per kilogram Rp 2.500. Jika memiliki 700 pohon, bisa memperoleh 6 ton kopra tiap panen 3 bulan, ini setara Rp 15 juta.

Amin Bowulo (40), Kepala Desa Kenari, Kecamatan Morotai Utara, mengatakan, musim ombak juga menyengsarakan nelayan karena tidak bisa mencari ikan. Di saat penghidupan rakyat dipermainkan ganasnya ombak lautan, para pejabat di Maluku Utara justru sulit ditemui di kantor-kantor pemerintah. Di kantor pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di Maluku Utara, setiap akhir pekan—Jumat, Sabtu, dan Minggu—bisa dipastikan para pejabat tidak ada di tempat.

Dalam pemantauan Kompas di kantor-kantor pemerintah di Ternate, Tobelo, dan Morotai, selepas pukul 13.00 suasana kantor pemerintah sudah sepi. Terlebih pada akhir pekan, banyak pejabat tidak bisa ditemui karena berada di Jakarta, Manado, atau Makassar. ”Mohon dimaklumi. Kami kabupaten pemekaran baru sehingga banyak pejabat pergi ke kabupaten induk dan ibu kota provinsi atau pun ke Jakarta untuk konsultasi program kerja,” kata Hamka Goraahe, Asisten II Bidang Administrasi Umum Morotai.

Alasan konsultasi penyusunan program kerja itu ditertawakan oleh seorang staf perencanaan di Bappeda Maluku Utara sebab para pejabat baru itu ternyata tak pernah muncul untuk berkonsultasi. Jadi, bisa dibayangkan ke mana perginya uang hibah Rp 8,8 miliar untuk pemerintah Morotai yang lahir akhir 2008 itu.

Harapan perbaikan nasib dari pemekaran pun mulai kabur, seperti Pulau Morotai dari kejauhan yang tertutup buih-buih ombak.(kompas, Minggu, 16 Agustus 2009 )

Memilih Bertemu di Tapal Batas

2009-08-23T19:19:00.003+07:00

Kornelis Kewa Ama dan Fandri Yuniarti

Minggu (2/8) pagi, pagar besi jembatan di gerbang masuk Motaain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur—dari Timor Leste—diduduki sejumlah orang.

Ada porter, penjual jasa angkut barang, sampai warga Timor Leste maupun warga Indonesia, khususnya warga eks Timor Timur, yang menanti kedatangan rekan atau keluarga mereka.

”Saya sudah sembilan tahun lebih tidak bertemu keluarga, sejak Timor Timur berpisah dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) 1999. Dari sepuluh bersaudara (lima di antaranya masih hidup), hanya saya sendiri yang menjadi WNI,” kata Dacosta (53)—sebut saja demikian karena yang bersangkutan tidak bersedia menyebutkan namanya—dengan mata yang terus diarahkan ke kawasan Timor Leste.

Pukul 08.30 itu Dacosta, yang masih aktif di TNI, ditemani iparnya, Gaudens (bukan nama sebenarnya), asal Larantuka, NTT, serta seorang anak laki-laki 16 tahun bernama Ramon Amaral.

Ramon bercerita, pertengahan Agustus 1999, Dacosta berkunjung ke Dili, Timor Leste. Ketika akan kembali ke NTT, Dacosta mengajaknya. ”Saya pun ikut. Tapi, tak lama kemudian (akhir Agustus 1999) Timor Timur merdeka (lepas dari NKRI). Jadi, sejak saat itu saya tak pernah lagi bertemu ibu-bapak serta empat saudara saya,” kata anak lelaki yang kini belajar di salah satu sekolah menengah kejuruan di Atambua, ibu kota Belu, itu datar.

Menurut Dacosta, sejak Timor Leste merdeka, ia tidak pernah tahu bagaimana keadaan keluarganya. Ia benar-benar kehilangan kontak. ”Tapi, sekitar dua pekan lalu, tiba-tiba adik saya, Fransisco Gutteres (42), telepon. Katanya, ia mendapat nomor telepon rumah saya (di Atambua) dari warga Timor Leste yang sering berkunjung ke NTT. Karena itu, ia berjanji pagi ini menemui saya di perbatasan ini,” kata Dacosta, yang tubuhnya dibalut jaket kuning bertuliskan Secaba (Sekolah Calon Bintara).

Setelah menunggu sekitar setengah jam, Fransisco yang dinanti-nanti pun mengabarkan telah sampai di Pos Lintas Batas Batugade (kawasan Timor Leste). Dacosta segera menjemputnya dan membawanya ke wilayah RI. Jembatan di atas sungai kering di Motaain pun menjadi saksi sejarah pertemuan mereka. ”Ini, ia sudah datang,” kata Dacosta kepada Kompas, dengan mata berkaca-kaca. ”Sebentar, saya lapor dulu ke (petugas) Imigrasi.”

Tiga menit kemudian, Dacosta kembali menemui Fransisco. ”Ini, ambillah,” ujar Dacosta, sambil menyerahkan sebungkus rokok Gudang Garam kepada adik bungsunya itu.

Fransisco yang mengenakan celana pendek loreng dan kemeja kotak-kotak berwarna lusuh menerimanya dengan tersenyum. Ia juga mengeluarkan bungkusan rokok serupa, isinya tinggal beberapa batang dan menyerahkannya kepada Gaudens (40). Mereka merokok, dan lalu berbicara dalam bahasa Tetum, bahasa ibu mereka. ”Bagaimana keadaan bapak?” tanya Dacosta....

”Tak lama setelah kakak kembali ke NTT, Oktober 1999, ia meninggal di tempat pengungsian di Viqueque (Timor Leste),” jawab Fransisco, bekas sopir di Dili yang kini menganggur.

”Bapak meninggal karena ditembakkah?” tanya Dacosta penasaran.

”Bukan, ia meninggal karena sakit. Mungkin sedih dan stres berat. Waktu itu (seusai penentuan pendapat di Timor Timur 1999), Liberta kena tembak di bagian kaki. Tapi, ia selamat. Tidak ada kabar tentang keberadaan kakak. Kelihatannya bapak sangat terpukul,” kata Fransisco, seraya menambahkan keadaan tiga saudara mereka—termasuk Liberta—baik-baik saja.

Di sela-sela obrolan kakak beradik tersebut, Ramon menerima satu kantong plastik penganan dari ibunya. Tak lama kemudian, Fransisco mengeluarkan plastik bening—seperti pembungkus gula pasir—berisi surat-surat dan uang dari kantong celananya. Plastik dibukanya, lalu ditariknya satu lembaran 10 dollar AS, disusul satu lembaran serupa, dan menyerahkannya kepada Ramon. ”Ini, ambil,” katanya tanpa perubahan ekspresi.

Ramon, Dacosta, Fransisco, ataupun yang lainnya seperti berupaya menahan letupan emosi kebahagiaan. Tak ada tangis atau tawa keras bahagia dalam pertemuan tersebut. Sekalipun mereka terlihat senang, semua dilakukan bak pertemuan antarteman di tengah jalan. Percakapan di udara yang cerah tersebut hanya berlangsung lebih kurang 30 menit. Setelah itu, masing-masing kembali pulang.

Dacosta, Ramon, dan Gaudens ke Atambua (NTT), sedangkan Fransisco dan istrinya naik angkutan umum ke Dili.

Mercy (25), warga Dili, dan Maya (20), warga Atambua, pun begitu. Mercy mengaku sudah enam tahun lebih tidak bertemu Maya, adiknya. ”Tapi, kami sering kontak melalui telepon,” kata Mercy, yang ke tapal batas berboncengan motor sekitar tiga jam dengan suaminya, Jeffry (27).

Menurut petugas Imigrasi Motaain, Jasser, tapal batas di Motaain—yang berjarak sekitar 34 kilometer dari Atambua—cukup sering dijadikan tempat pertemuan warga kedua negara. Sebab, mereka pada umumnya tidak memiliki paspor, di samping menghindari pengurusan dan pembayaran fiskal.

Alasan lain mengadakan pertemuan di perbatasan adalah karena warga eks Timor Timur umumnya merasa belum aman mudik ke kampung mereka. ”Baru-baru ini (2 Agustus 2009) ada seorang pedagang asal Pulau Adonara (NTT) yang dibunuh di sana (Timor Leste). Itu kasus pertama warga negara Indonesia yang menggunakan paspor dibunuh di sana,” kata Jasser.

Komandan Komando Resor Militer 161/Wirasakti Kupang Kolonel Dody Usodo Hargo Suseno menceritakan, 9 Agustus lalu, Sekretaris Camat Kobalima Martinus Bere, warga Dusun Lekekun Atas Selatan, Kabupaten Belu, NTT—yang memasuki wilayah Timor Leste bersama istrinya—ditangkap kepolisian Timor Leste di Dili. ”Padahal, Martinus ke sana dilengkapi dokumen keimigrasian resmi. Martinus saat itu hendak mengunjungi keluarganya di Distrik Suai. Ia dituduh bekas anggota milisi (tahun 1999). Padahal, Komisi Kebenaran dan Persahabatan antara Timor Leste dan Indonesia telah selesai (membahas persoalan masa lalu). Sampai sekarang Martinus masih ditahan di Dili,” papar Dody.

Motaain, satu dari tujuh pos lintas batas di NTT, menurut Jasser maupun Isnin Muhammad (dari Bea dan Cukai Motaain), setiap hari dimanfaatkan sekitar 100 pelintas batas.

Kekerabatan di antara warga bertetangga tersebut tampaknya cukup terjalin baik. Sabtu itu, misalnya, sejumlah warga Timor Leste masuk ke Motaain dengan membawa kue dan bir, biasanya untuk pesta keluarga.

Kekerabatan seperti itu biasanya juga terlihat di kawasan perbatasan lain di Turiskain (Kabupaten Belu), Haumeniana, dan Wini (di Kabupaten Timor Tengah Utara). ”Kadang ada yang minta izin melayat (ke Timor Leste). Biasanya izin diberikan sekitar tiga hari,” kata Letnan Dua Fandi, Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Turiskain.

Pada era kemerdekaan ini, warga kedua negara bertetangga itu memang relatif bebas bergerak. Tapi, bisakah dikatakan mereka sudah benar-benar ”merdeka”? (Iwan Setyawan, Kompas, Selasa, 18 Agustus 2009)

Transportasi Jadi Kendala Utama Pulau-Pulau Terluar

2009-08-17T22:45:00.002+07:00

Oleh: Dinny Mutiah,Media Indonesia,

Masalah transportasi laut menjadi kendala utama bagi masyarakat yang menghuni pulau-pulau terluar. Pengadaan kapal yang mencukupi diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut.
Nama Marore tak sepopuler Pulau Miangas. Namun, kedudukannya tak ubah menjadi gerbang menuju wilayah Indonesia. Pulau ini menjadi salah satu pulau terluar di utara bumi zamrud khatulistiwa.

Secara administratif, pulau berpasir putih ini berada di bawah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Terletak di hamparan Samudra Pasifik, tak mudah menjangkau tempat ini saat angin barat bertiup. Maka itulah, meski kapal perintis beroperasi, kedatangannya tak bisa diprediksikan.

\"Jika menurut jadwal, kapal perintis berangkat dua minggu sekali. Tapi, harinya bisa berubah-ubah tergantung kondisi cuaca,\" jelas Kepala Bagian Humas Pemda Sangihe Suharto Mandiri kepada wartawan di Tahuna, Kabupaten Sangihe, Senin (17/8).

Hal ini juga diutarakan oleh Bupati Sangihe Winsu Salindeho. Menurutnya, transportasi ini menjadi masalah utama pulau-pulau kecil terluar. Adanya hanya kapal-kapalperintis yang kadwal kedatangannya tidak menentu.

Ketidakteraturan jadwal tersebut mempersulit warga yang ingin menjual komoditas. Masalah ini bukan hanya menimpa masyarakat Marore. Pulau Kawio juga mengalami hambatan serupa. Seringkali, komoditas lemon ikan mereka terbuang percuma karena jadwal kapal tak tertebak.

\"Masyarakat Pulau Kawio, misalnya, sebagai penghasil lemon ikan yang dipasarkan di Tahuna, yang laku mungkin tidak sampai dua puluh ribu tapi tunggu sampai tujuh hari. ya habislah uang itu untuk bekal mereka,\" sahutnya.

Kebutuhan kapal tidak hanya untuk keperluan distribusi barang dan jasa. Ia berharap akan adanya kapal penampung ikan yang dilengkapi pendingin untuk mengumpulkan hasil tangkapan nelayan. Selain itu, kapal diharapkan bisa menyediakan pelayanan jasa kepada masyarakat sekitar pulau, terutama untuk fungsi kesehatan. Karena, di tempat-tempat terluar, masyarakat hanya memiliki puskesmas tanpa tenaga dokter.

\"Kapal itu agar tidak hanya difungsikan untuk angkut jasa dan barang untuk keperluan bisnis, tapi juga bisa untuk keperluan lain. Misalnya, ada fungsi sosial disana akan lebih bermanfaat untuk masyarakat pulau terkecil,\" harapnya.

Pendekatan melalui peningkatan kesejahteraan ini memang menjadi salah satu cara untuk menjaga kedaulatan.

Hal ini, kata Dirjen KP3K Alex SW Retraubun, masih kurang bagi masyarakat. \"Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi hal ini perlu sedikit demi sedikit dilakukan agar biaya pemeliharaan kedaulatan tidak membengkak seperti untuk menjaga lahan sengketa di perairan Ambalat,\" ujarnya.

\"Sejauh ini security approach telah berhasil dilaksanakan, tapi prosperity approach belum maksimal,\" terangnya. (DM/OL-7)
(DM)

Menembus Malam ke Negeri Seberang di Perbatasan

2009-08-14T20:16:00.002+07:00

Sebelum anda membaca tulisan tentang perbatasan berikut ini, maka cobalah menghayati betapa rumitnya persoalan batas.Sederhana tetapi blunder. Secara realitas dan fakta, wilayah perbatasan sebenarnya tidak ada yang memikirkannya. Bicara apa adanya, sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan wilayah perbatasan adalah bagian dari pembangunan daerah, tetapi masalahnya Pemerintah daerah dalam pembangunannya, mempunyai prioritas tersendiri. Mereka lebih memperioritaskan wilayah perkotaan, atau daerah ibu kota mereka. Karena memang di sanalah kehidupan itu. Jadi wilayah perbatasan itu, oleh pusat dan dia anggap telah menyerahkannya kepada Pemda, tetapi pemda tidak melakukan pembangunan di sana karena bukan prioritasnya. Hasilnya, wilayah perbatasan tetap jadi terlantar. Sementara kebijakan local, atau katakanlah kebiasaan yang sudah ada selama ini, jauh sebelum kedua Negara merdeka, sudah tidak berlaku lagi. Peraturan yang ada, itu tidak mampu mengakomodasi kepentingan local, ataupun kalau bisa sangat kaku. Maka jadilah wilayah perbatasan bagai wilayah tidak bertuan.

Menembus Malam ke Negeri Seberang

M Syaifullah, Kompas, Jumat, 14 Agustus 2009
Tiga lelaki tanpa baju, Jumat (31/8) sekitar pukul 19.00, membungkukkan badan secara bergantian saat melewati portal atau palang kayu ulin di Jalan Pangkalan menuju Sungai Aji Kuning di Pulau Sebatik. Tanpa rasa takut, malam itu, mereka masuk ke perbatasan negara Malaysia di Sebatik.

Memang betul, sebagian Sungai Aji Kuning itu masuk wilayah Malaysia. Tapi, kami tidak pernah macam-macam di sini. Kami warga Indonesia. Karena itu, tidak pernah menggeser atau merusak patok batas Negara,” kata Jamal (35), warga Dusun Abadi, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kaltim.

Jamal adalah salah satu dari tiga lelaki yang turun ke Sungai Aji Kuning. Di Sungai itulah mereka menurunkan hasil pertanian yang dikumpulkan dari kebun-kebun milik petani Sebatik.

Malam itu, bertandan-tandan pisang, daun pisang, sayur-mayur, nanas, pepaya, durian, kakao, dan lainnya diangkut ke beberapa perahu jongkong. Begitu selesai, mereka pun kembali ke rumah untuk beristirahat.

Sekitar pukul 05.00, mereka kembali ke sungai. Airnya yang tadinya surut, tergenang lagi karena air laut pasang. Perahu-perahu itu pun berlayar menuju muara. Kurang dari satu jam, jongkong-jongkong itu tiba di Tawau.

”Tujuan mereka cuma menjual hasil pertanian ke Tawau. Semua terjual karena sudah pesanan para pedagang di sana,” kata Khumson, Koordinator Penyuluh Pertanian Sebatik.

Selama ini, perdagangan lintas batas tidak bermasalah. Sebab, para petani tidak pernah merusak atau menggeser patok batas kedua negara.

Para petani di sana justru memanfaatkan lahan perbatasan untuk bertani. Kepentingannya hanya satu, hasil usaha tani ini terus terserap pasar di Tawau. Dengan begitu, kehidupan mereka juga bisa terpenuhi.

Untuk di wilayah utara Kaltim, kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nunukan Jabbar, pertanian di Sebatik paling maju. Kemajuan ini terjadi selain karena para petaninya rajin dan tanahnya subur, mereka juga bergairah lantaran memiliki pasar yang jelas, yakni ke Tawau.

Hasil panen padi saja, lanjutnya, saat ini mencapai 4,6 ton per hektar gabah kering giling (GKG). Luas tanaman padi di Sebatik 861 hektar dengan panen dua kali setahun. Sekali panen, paling mencapai 4.000 ton GKG.

Sebagian besar produksi padi dijual ke Tawau karena harganya cukup tinggi Rp 4.760-Rp 6.500 per kilogram. ”Para petani di sana rela membeli beras lainnya yang lebih murah dengan harga Rp 3.000-Rp 4000 perkilogram,” katanya.

Padahal, beras yang dijual ke Tawau itu bukan padi yang baru di panen, tetapi hasil panen tahun lalu. Ini memperlihatkan manajemen ketahanan pangan warga perbatasan juga berjalan baik.

Untuk pisang, misalnya, sehari saja pengiriman ke Tawau melalui satu tempat pengumpulan di terminal agrobisnis bisa, misalnya, mencapai 8 ton. Kakao mencapai 10 ton, durian mencapai 5 ton, dan cempedak 2 ton....

Adapun harganya, kakao 4 sampai 6,5 ringgit atau Rp 11.200-Rp 18.200 per kilogram. Pisang satu tandan sekitar 4 ringgit (Rp 11.200) atau satu sisir seharga 70 sen (Rp 2.100). Sedangkan kopi 6 ringgit (Rp 16.800) per kg. Kelapa sawit 140 ringgit (Rp 392.000) per ton. Buah-buahan, seperti durian dan duku, dijual 3 ringgit (Rp 8.400) per kg.

”Kepastian pasar yang demikian tidak didapatkan kalau menjual ke Tarakan atau Samarinda. Sebab, selain jaraknya jauh, ongkos angkutnya mahal, juga belum tentu terjual habis. Inilah keunggulan bertani di Sebatik,” tuturnya.

Yang membuat mereka khawatir justru adanya tindakan aparat Malaysia yang melancarkan klaim di beberapa areal pertanian milik warga Sebatik yang masuk wilayah negara tersebut. Pada saat kasus Ambalat memanas Juni lalu, misalnya, beberapa warga Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik, sempat dikejutkan dengan pemasangan patok-patok kayu di areal persawahan seluas 290 hektar.

Petani-petani setempat baru tenang mengerjakan sawahnya setelah aparat TNI mencabuti patok-patoknya. Alasan pihak TNI melakukan itu karena patok resmi batas negara sudah ada, yakni 18 buah.

Persoalannya, belasan patok tipe C di sepanjang 25 kilometer di batas kedua negara itu tidak banyak diketahui warga karena jaraknya jauh, 1-2 kilometer. Beberapa patok itu juga nyaris terbenam tanah seperti di Aji Kuning.

Akibat kondisi patok yang demikian, terdapat beberapa rumah warga di Aji Kuning yang berdiri persis di batas kedua negara. Rumah-rumah itu bisa berdiri karena tidak ada pagar batas negara yang tegas berupa kawat berduri atau tembok seperti batas negara pada umumnya. Permukiman itu juga sudah ada sebelum ada perjanjian tapal batas kontinental Indonesia-Malaysia di Kalimantan tahun 1969 dan persetujuan batas laut Indonesia-Malaysia tahun 1970.

Beberapa warga Desa Aji Kuning yang ditemui belum lama ini menyebutkan, setahu mereka, patok yang ada sekarang di desa mereka bukan patok sebenarnya. Dulu, patok itu ada di sebelah Sungai Aji Kuning di wilayah Malaysia. ”Kami tidak tahu kenapa diletakkan di sini,” kata Andi Zakir, warga Desa Aji Kuning, menunjuk patok batas negara yang bersih berada di sebelah kanan depan rumahnya.

Persoalan ini perlu penyelesaian sebaik-baiknya agar tidak menjadi masalah krusial nantinya. Alasannya, kata Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Nunukan Syafaruddin, masalah pergeseran patok atau kasus Ambalat yang terjadi akhir-akhir ini bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri.

Ini seperti menjadi lanjutan aksi Malaysia setelah merebut Pulau Sipadan dan Ligitan dari tangan Indonesia.

Tahun 1979, Malaysia membuat peta yang memasukkan blok Ambalat ke wilayahnya dengan memajukan koordinat 4°10ì arah utara melampaui Pulau Sebatik.

Dengan peta itulah Malaysia berkali-kali melakukan provokasi di perairan Ambalat, antara lain manuver kapal perang dan kapal patroli polisi Malaysia masuk perairan Indonesia, mengusir nelayan yang melaut, ataupun melarang membangun bagan.

Selain itu, menurut Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kecamatan Sebatik Masjidil, para nelayan Sebatik juga beberapa waktu lalu sempat khawatir dengan maraknya pemakaian trawl (pukat harimau) milik para pengusaha Malaysia yang masuk wilayah perairan Ambalat Indonesia.

”Sekarang para nelayan sudah senang kembali ke perairan Ambalat karena sudah aman,” katanya.

Hal itu karena kapal-kapal perang Indonesia terus berpatroli. Di tapal batas di Sebatik juga aman karena terus di pantau petugas TNI yang menempati beberapa pos. Bahkan, pada akhir Juli lalu, para nelayan Sebatik juga memperlihatkan kesetiaan kepada Tanah Air-nya dengan beramai-ramai ke Ambalat untuk berikrar setia ikut menjaga wilayah Indonesia di perairan tersebut dengan memasang sedikitnya 800 bendera Merah Putih di bagan dan perahu-perahu mereka.

Yang mesti dilakukan pemerintah sekarang, kata Syafaruddin, adalah memacu pembangunan di wilayah perbatasan Kaltim ini dengan fokus memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Bukan sebaliknya, mereka terus dibiarkan mencari hidup sendiri terus bergantung dari negeri jiran.

Tapal Di Perbatasan.Com

Dari Perhimpunan ke Komunitas

Negara Kepulauan, Memelihara Keserasian Lingkungan

Membangun Kekuatan Diplomasi Bilateral

Bertetangga Yang Baik Dengan Sikap Yang Tegas, Itu Perlu

Di Mana Monarki Itu? Mampukah Pemerintah Menghargainya

Keamanan Nasional di Wilayah Perbatasan

Belajar Bisnis Internet Dengan Gm Susanto

"Beri saya 2 menit Dan Saya Akan Tunjukkan Bagaimana Anda Bisa Belajar Internet Marketing Dengan Mudah Kurang Dari 24 Jam Dari Sekarang"

Pelajari Rahasia Bagaimana Teman saya Bisa Menghasilkan US$ 9,715.68 secara autopilot di account paypal dan akan saya tunjukkan Bagaimana Anda Bisa Melakukannya Juga!GARANSI 100%!

Masalah Sengketa Indonesia-Malaysia

Permasalahan Batas Indonesia-Malaysia, Masalah Komunikasi

Perbatasan RI-Malaysia; Bersahabat Adalah Pilihan

Lemahnya Pertahanan Kita Di wilayah Perbatasan

Konflik di Laut China Selatan, Mengundang Kekuatan Pengimbang

Pengamanan dan Pertahanan di Wilayah Perbatasan.

Tapal Batas Samosir dan Hasundutan Sumber Konflik

Pintu Optimisme

Kesabaran , Mensyukuri Apa Yang Ada

Pulau Sengketa antara India dan Bangladesh Hilang

Memperkuat Infrastruktur Komunitas Asean

Menghadirkan Negara di Perbatasan Harus Diperkuat

Hutan Lindung Yang Tak Terlindungi

Hak Nelayan Tradisional dan Semangat Kerjasama Perikanan RI- Australia

Masalah Tidak Dicantumkannya Titik Koordinat Batas Dalam UU

Pola dan Semangat Pembangunan Wilayah di Perbatasan

Potensi Wilayah Di Tapal Batas

Manfaatkan Blog Untuk Beriklan

Manfaatkan Blog Untuk Beriklan

Waspadai Masalah Kesejahteraan di Wilayah Perbatasan

Keamanan Energi, Paktor Pertahanan Vital dan Menentukan

Meski di Pedalaman, Mereka Punya Ponsel

Perubahan,Terperangkap Mitos

Yang Terlupakan dalam Program 100 Hari

Rumah Dinas TNI, Kemmen Gandeng Purnawirawan

Dili Setelah Sepuluh Tahun Kemudian

Al Qaeda Makin Mewarnai Keamanan Timur Tengah

Persoalan Lahan, di Perbatasan RI-Timor Leste

Dia adalah Jendela kepada Dunia

Pasca Kematian Kelly Kwalik, Membangun Pertahanan Dengan Empati

Menjual Kerbau ke Serawak demi Sekolahkan Anak

Kesejahteraan Prajurit Di Tapal Batas

Fadel Muhammad, Konsep Minapolitan

Program 100 hari, kebijakan penyelesaian masalah wilayah perbatasan.

Pulau Nipa, Patriotisme di Wilayah Perbatasan

193 Titik Dasar, 92 Pulau Terluar 12 Perlu Perhatian Khusus

Sengketa Perbatasan, Warga Timor Leste Pakai Tanah RI

Spratly, Perbatasan Tak Punya Solusi

Perbatasan,Kamboja Sengketakan Batas

Perang dengan Malaysia? Biasa Biasa Sajalah

Sengketa Batas, Lahan di Kuasai oleh Warga Timor Leste Ditangani Deplu

Memandang NKR Indonesia dari Merauke

Resume Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Dephan

Merauke, Kota Perbatasan Yang Terlupakan

Pendekatan Holistik Wilayah Perbatasan

RRI Memberdayakan Masyarakat Perbatasan

Perbatasan Kalbar-Serawak Percepat Pembukaan Dua PPLB

Semangat Kemerdekaan di Perbatasan RI-PNG

Air Swadaya Desa dan Peran Negara

Warga Kepulauan yang Dibiarkan Berjalan Sendiri

Memilih Bertemu di Tapal Batas

Transportasi Jadi Kendala Utama Pulau-Pulau Terluar

Menembus Malam ke Negeri Seberang di Perbatasan

Pelajari Rahasia Bagaimana Teman saya Bisa Menghasilkan
US$ 9,715.68 secara autopilot di account paypal dan akan saya tunjukkan Bagaimana Anda Bisa Melakukannya Juga!
GARANSI 100%!