Konflik di Laut China Selatan, Mengundang Kekuatan Pengimbang

Diangkatnya sengketa atas wilayah Laut China Selatan oleh Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengancam hubungan AS-China. China langsung bereaksi keras terhadap pernyataan Clinton karena juga merasa dijebak dengan menggunakan isu itu pada pertemuan ASEAN Regional Forum, pekan lalu.Selama bertahun-tahun China menghindarkan masalah sengketa wilayah Laut China Selatan, yang diklaim enam negara di kawasan Asia Tenggara, dibicarakan pada pertemuan ARF. Akan tetapi, malah AS yang mengangkat isu tersebut. Belakangan, 12 dari 27 anggota pertemuan ARF juga mengangkat masalah-masalah maritim.

”Sebagaimana diperkirakan, pihak AS memilih untuk mengabaikan nasihat China dan memainkan isu tersebut pada pertemuan itu (ARF). Apa yang kelihatannya pernyataan tidak berpihak (oleh Hillary Clinton) itu pada kenyataannya adalah serangan terhadap China dan dirancang untuk memberikan kesan yang salah mengenai situasi di Laut China Selatan sehingga harus menjadi perhatian serius,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri China dalam situsnya, Senin (26/7).

”China marah. Itu adalah campur tangan publik pertama AS atas Laut China Selatan, yang Kementerian Luar Negeri melihatnya sebagai masalah antara China dan negara-negara Asia Tenggara,” kata Shi Yinhong, profesor internasional di Renmin University, kemarin.Dia menambahkan, hal itu cukup serius karena isu tersebut secara dramatis memperluas ruang perselisihan antara China dan AS. Hubungan China-AS selama ini sering terganjal masalah Tibet, Taiwan, dan nilai mata uang China.

(Reuters/OKI)

Dari sisi kawasan, menguatnya kehadiran AS di Asia ( Timur, Tenggara) dengan sendirinya akan mengurangi dominasi kekuatan China, yang meskipun selama ini telah dengan baik memperlihatkan ke “sabaran”nya dalam menyelesaikan  permasalahan kedaulatan wilayah teritorialnya; namun kalau dilihat dari sejarahnya, China memang adalah sebuah Negara yang dengan kukuh mencari sumber-sumber energy baru bagi kepentingan perekonomiannya, meskipun itu pada umumnya dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan syah.

Pengamanan dan Pertahanan di Wilayah Perbatasan.

Sering sekali dan kerap dipertanyakan para pembaca, bagaimana sebenarnya wilayah perbatasan  diamakan dan di jaga oleh aparat TNI; Dalam garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut ;

 Penetapan Garis Batas Negara RI dengan Negara tetangga, dapat dijelaskan sebagai berikut;  dari sepuluh Negara tetangga di laut ( India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Kepulauan Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste, )  dan Negara yang berbatasan dengan Indonesia di darat ada  tiga negara ( Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste), sampai sekarang masih belum ada perbatasannya yang selesai seratus persen. Contoh; perbatasan darat RI-Malaysia sepanjang 2004 km di Kalimantan telah di kerjasamakan penegasan dan penetapan batasnya sejak tahun 1975, sampai sekarang masih ada sepuluh segmen lagi yang kedua Negara belum sepakat.

Pembangunan Infrastruktur di wilayah perbatasan belum terprogramkan secara terpadu, disebabkan banyaknya  kementerian/lembaga yang terkait ( 71 setingkat eselon I, dengan 35  jumlah program ) menangani wilayah perbatasan yang dalam pelaksanaannya kurang optimal dan kurang sinergis. Namun demikian pemerintah telah membuat UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan mengeluarkan satu perpres  No. 12 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang di dalamnya terdapat  kerangka organisasi yang dapat mensinergi kan pembangunan  infrastruktur, penyelesaian garis batas dan pembangunan perekonomian di wilayah perbatasan.

Pengamanan Wilayah Perbatasan,   Wilayah perbatasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem pertahanan nasional, sehingga gelar pasukan  TNI ( darat,laut dan udara, komando kewilayahan, Armabar,  Armatim dan Koops I dan II) dalam gelar pasukannya telah menjadikan wilayah perbatasan sebagai bagian NKRI dan berada dalam sistem pertahanan tersebut. Secara konkrit dapat dilihat dengan keberadaan Pos-pos pengamanan perbatasan yang di gelar di seluruh perbatasan NKRI dengan tugas mencakup;

Deteksi dini berupa pos-pos keamanan dan keamanan swakarsa serta melalui sistem deteksi pemindaian lewat satelit, radar dll.

 Patroli keamanan darat,laut  dan udara serta pengawasan lalu lintas manusia dan barang.

Penindakan awal terhadap pelanggaran wilayah perbatasan.

Pembinaan dan pemberdayaan wilayah teritorial.

Pembinaan dan pemberdayaan Sosial Politik dan ekonomi.

Pengaman wilayah kedaulatan NKRI  dilandasi dengan semangat satu kawasan bersama dengan negara tetangga, yang  juga  di dasari semangat Asean, sehingga perbatasan bukanlah sebagai pemisah, tetapi sebaliknya diupayakan untuk di kerjasamakan. Namun demikian Kementerian Pertahanan (TNI) telah menempatkan pos-pos pengamanan di seluruh perbatasan darat dengan rincian sebagai berikut : ( Operasi kodamVI/ TPR sepanjang perbatasan RI - MAL di kalimantan    termasuk Pulau Sebatik didukung ribuan personil, dengan jumlah Pos pos pengamanan.

Demikian pula Operasi kodam IX/ UDY sepanjang perbatasan RI – RDTL di p. Timor NTT didukung oleh ribuan personil . Operasi kodam XVI/ TKR sepanjang perbatasan RI- PNG di papua didukung ribuan personil ); di wilayah laut dilakukan dengan Operasi di laut  dan telah menempatkan marinir di pulau-pulau kecil terluar dengan rincian sebagai berikut; Di      Pulau Rondo, Pulau Berhala, pulau  Sekatung, pulau  Nipah ,        pulau  Miangas, pulau Marore, Marampit , pulau  Dana,  pulau Batek, pulau Fani, pulau  Bras dan pulau Fanildo masing-masing di amankan oleh  34 prajurit marinir. Untuk wilayah Perbatasan  RI-Australia didukung oleh beberapa  KRI-PC dengan personilnya dan Operasi Wilayah Perbatasan RI- Philifina didukung beberapa KRI PC dan satu Pesud dengan jumlah personil yang mengawakinya.

Demikian juga dengan Operasi udara di Block Ambalat  dari Kohanudnas dan satuan- satuan radar, dari Koops AU II  : juga oleh sejumlah personil dan F16/ Sukhoi, heli, Boeing 737 dan  Cassa untuk pengamanan pulau  Nipah, p. Berhala dan p. Sakatung sementara dari Koops AU I ; didukung personil lengkap, berikut  Flight Hawk,   beberapa buah CN untuk wilayah di sekitar       pulau  Miangas, p. Marore, p. Marampit, p. Batek,  p. Dana, p. Fani, p. Bras dan p. Fanildo. Secara fisik wilayah NKRI sebenarnya telah terjaga dengan baik.

Memang harus diakui, masih lebih banyak lagi wilayah NKRI  yang tidak terjaga secara fisik  dan harus diakui hal ini masih merupakan kendala, sedang diupayakan suatu sistem yang memanfaatkan sarana teknologi pemindaian ( sekarang tengah dalam taraf uji coba di perbatsan RI-Malaysia).