Minggu, 30 Agustus 2015

Buku Perbatasan : Jalan Paralel Perbatasan Membuka Potensi Ekonomi Perbatasan




Jalan Paralel Perbatasan RI-Malaysia Membuka Potensi PerbatasanThe Minister of Public Works and Public Housing (PU and Pera) Basuki Hadimuljono is targeting the  Opening Business Opportunities at the Border PUPR Minister Basuki Hadimuljono [1] said that the construction of border roads is of strategic value because in addition to the functions of national defense and security, it also opens and grows the economy of border areas. "Development of the border area is not just for show but to meet the needs of border communities by creating an embryo for new economic growth centers in the border areas,"

Jalan paralel perbatasan Kalimantan – Malaysia sepanjang 1.920 km. Daerah Kalbar memiliki panjang 811.32 km yang  terbagi menjadi dua yakni 607.81 km berstatus jalan NON NASIONAL dan 203.51 km JALAN NASIONAL. Pada bulan Juli 2020, jalan paralel sepanjang 811.32 km tersebut telah tembus seluruhnya dari Temajok hingga Batas Provinsi Kalbar/Kaltim. Untuk daerah Kaltara dari 1.920 km jalan paralel perbatasan di Kalimantan, yang berada di Provinsi Kaltara sepanjang 824 km dan Kaltim sepanjang 244 km. Jalan tersebut sudah bisa tersambung dan fungsional pada akhir 2019 dengan kondisi sebagian beraspal, sebagian perkerasan agregat, dan perkerasan tanah. Rata-rata seluruh jalan memiliki lebar minimal 6 meter dan ruang milik jalan (Rumija) antara 15 - 25 meter.

It is believed that by opening up this isolation by road, it will automatically generate new ideas in terms of opening up economic opportunities. The parallel border road will open tourism activists to further beautify their tourist destinations along the border road. Various destination locations in Kalimantan are really interesting and can be tempting destinations. For example in West Kalimantan, there are several well-known tourist destinations such as: Bukit Penjamur Bengkayang, Bengkayang; Mananggar Waterfall, Hulu Sungai Landak, Kab Landak; Danau Sentarum, Kab. Kapuas Hulu; Bukit Kelam, Sintang District; Temajuk Beach and   Pulau Selimpai, Sambas Regency; Kapuas River is the longest river in Indonesia. Starting from Pontianak to the Putusibau mountains, it is approximately 1143 km.

Demikian juga untuk daerah Kalimantan Utara, untuk saat ini sudah banyak yang menarik seperti :  Air Terjun Krayan, Long Midang, Krayan Kab Nunukan;  Air Terjun Sianak, bambangn, Sebatik Nunukan; Bukit Damai Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.; Giram Luyu Desa Labang, Kec. Lumbis Ogong, Kab. Nunukan; Long Bawan, Long Bawan, Kec. Krayan, Kab. Nunukan; Pantai Kayu Angin Tanjung Karang, Sebatik, Kab. Nunukan.; Sungai Hitam Desa Tabur Lestari, Kec. Seimenggaris, Kab. Nunukan.; Desa Long Beluah, Kec. Tanjung Palas Barat, Kab. Bulungan.; Batu Tumpuk Panca Agung, Kec. Tanjung Palas Utara, Kab. Bulungan.; dan Gunung Putih, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan

Hal ini juga akan menambah gairah para pebisnis perkebunan untuk lebih mengoptimalkan potensi perkebunannya dst dst. Suatu kondisi yang tidak akan dibiarkan oleh para penggiatnya. Mislanya saja kita melihat saat PLBN Naga Badau[2] diresmikan. "Saat itu juga terlihat sudah ada pergerakan menuju tempat wisata Temajok, kalau sebelumnya warga Indonesia yang ke wilayah Malaysia, sekarang warga Malaysia  banyak yang ke wilayah Indonesia. Dulu warga Indonesia di perbatasan biasanya berhari - hari jalan kaki dan naik motor belanja ke wilayah Malaysia, sekarang sudah belanja ke ibu kota kecamatan atau desa terdekat karena sudah banyak toko,"

Kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) seolah mengubah wajah Nanga Badau, Kapuas Hulu sebagai daerah ujung Indonesia. PLBN Badau juga membuka keran ekonomi bagi masyarakat setempat. PLBN Badau yang diresmikan tahun 2018 oleh Presiden Jokowi menjadi jalur utama lalu lintas masyarakat dari Indonesia menuju Malaysia dan sebaliknya. Setiap harinya, sebelum masa pandemi, sekitar 200 orang melintas di PLBN yang memiliki bangunan dengan corak ukiran khas Suku Dayak tersebut.


Kepala PLBN Badau Agato Litmat menyampaikan geliat ekonomi masyarakat Badau cukup terbantu dengan adanya PLBN. Mereka menjadi lebih leluasa untuk melakoni urusan perniagaan, seperti berdagang atau bekerja di Negeri Jiran. Begitu juga dengan pelancong dari Malaysia yang memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat Badau. Dalam keadaan normal sebelum pandemi, Pasar Wisata Badau menjadi salah satu destinasi pelancongan bagi masyarakat dalam negeri maupun dari Malaysia. Di Pasar Wisata, terdapat sejumlah penjual makanan lokal hingga toko-toko souvenir yang menjajakan kerajinan khas Kalimantan Barat.

"Jadi memang pergerakan ekonomi (dengan adanya PLBN Badau) cukup bagus. Apalagi masyarakat diberi fasilitas oleh pemerintah jadi mulai bagus, tapi dengan adanya COVID jadi mulai terhenti. Kita berharap 2021 kembali normal," kata Agato saat ditemui detikcom di kantornya beberapa waktu lalu. 

Agato menambahkan efek ekonomi lain yang muncul dari pengoperasian PLBN Badau, yakni penyerapan tenaga kerja lokal. Ia menguraikan tenaga pendukung di area kantor dan fasilitas pendukung PLBN Badau mayoritas mengandalkan SDM lokal dari Nanga Badau dan sekitarnya.

"(Pedagang) Pasar wisata dan tenaga kerja di sini mayoritas lokal terutama tenaga pendukung seperti security, petugas kebersihan, tanaman, teknisi kita utamakan tenaga kerja lokal. Karena Presiden mengharapkan dengan dibangunnya PLBN masyarakat perbatasan ekonominya tubuh dan mereka menjadi sejahtera. Dengan lancarnya jalanan di sini kita bisa lihat geliat ekonomi di perbatasan sudah mulai naik," papar Agato.

Dampak dibukanya PLBN terhadap ekonomi di Badau dirasakan oleh Sumiwati (38), salah satu warga di Nanga Badau. Sumiwati yang merupakan pengrajin Sugu Tinggi-riasan kepala khas Suku Dayak Iban-mengatakan PLBN Badau memudahkannya mengirim barang ke Malaysia.

"Ya jadi lebih mudahlah bang kita untuk kirim barang ke Malaysia. Karena saya kan buat kerajinan pembelinya banyak dari Malaysia. Adanya PLBN ini membuat pengiriman jadi lebih lancar dan cepat, perekonomian jadi semakin baik," ulas Sumiwati.

Muhammad Iqbal (23) yang menjadi agen BRILink dekat PLBN Badau menceritakan, keberadaan PLBN Badau berdampak pada peningkatan transaksi di tokonya. Disebutkan Iqbal, banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia mampir ke tokonya untuk menukar dan mengirim uang kepada kerabatnya di Indonesia.Menurut Iqbal, para WNI tersebut menyeberang ke Badau untuk mengirim uang, lantaran prosesnya lebih mudah. Mereka tinggal menukar uang ke agen BRILink seperti Iqbal, lalu uang tersebut bisa langsung dikirim ke sanak saudara mereka. "Karena kan rekening Malaysia susah kirim ke Indonesia. Makanya mereka ke Indonesia dulu tukar ringgitnya ke rupiah," sebut Iqbal yang merupakan perantau dari Sumatera Barat.

Geliat perekonomian di Badau juga tercermin dari peningkatan jumlah tabungan dan kredit yang disalurkan BRI Unit Badau. Dua item keuangan tersebut nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai dengan November 2020, jumlah tabungan di BRI Unit Badau menginjak angka Rp 48,5 miliar. Meningkat cukup signifikan dari jumlah tabungan tahun 2019, yang berjumlah Rp 40,9 miliar. Nilai Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan BRI juga meningkat, dari Rp 7, 2 miliar di akhir 2019 menjadi Rp 18,7 miliar sampai dengan November 2020.

Setelah peresmian PLBN Presiden Jokowi meminta semua pihak untuk menggerakkan roda ekonomi di Entikong dan memanfaatkan keuntungan sebesar-besarnya dari keberadaan PLBN Entikong. Jokowi minta dibuat pasar yang besar, lokasinya sudah ditentukan agar masyarakat bisa menikmati pergerakan ekonomi di PLBN. “Agar masyarakat bisa ambil keuntungan sebesarnya dari perbaikan PLBN ini. Untuk sinergi yang lebih baik PLBN Entikong akan didukung oleh Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah. Dengan adanya pembangunan pelabuhan Internasional Kijing ini, Kalimantan Barat dapat memiliki dua pintu ekspor dan impor, yakni pelabuhan Kijing dan jalur darat melalui Pos Pemeriksaan Lalu Lintas (PLBN) Entikong yang tentu masih perlu dikembangkan infrastrukturnya.

Pelabuhan Intl Kijing akan menjadi pelabuhan di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang meliputi Sumatera dan Kalimantan Barat. Kawasan ini akan menjadi pelabuhan padat. “Ekspor Kalbar bisa melalui pelabuhan ini. Jadi kalau kita ekspor CPO tidak lagi melalui pelabuhan tetangga (Malaysia).

Pelabuhan Kijing dirancang sebagai pelabuhan HUB untuk mampu melayani kapal kontainer ukuran besar dengan kapasitas di atas 10 ribu twenty foot equivalent units (TEUs). Terminal peti kemas Kijing juga disiapkan dengan kapasitas 2 juta TEUs per tahun yang akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang diharapkan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kalimantan Barat.

Dipercaya setelah pelabuhan ini beroperasi akan ada banyak kargo yang melintas di sana. Pelabuhan ini, akan menjadi salah satu bagian dari program tol laut  Jokowi.  Pemda berharap pelabuhan Kijing jadi bagian dari Tol Laut. Ini multiplier effectnya akan sangat besar. Ditambah lagi kalau jalan Tol Pontianak-Entikong sudah ada dan beroperasi.

Dengan adanya program tol laut ini, perdagangan di Indonesia yang selama berpusat di Jawa akan bergeser ke daerah-daerah lain, termasuk Kalimantan, khususnya kawasan perbatasan.  Memang dibutuhkan waktu untuk menjadikan wilayah tengah dan timur sebagai pintu ekspor. Sebab, industri harus dikembangkan terlebih dahulu. Untuk menggapai target itu, pemerintah kini tengah menyusun payung hukum yang akan mengatur agar impor beberapa komoditas tertentu tidak boleh masuk ke pelabuhan di kawasan Indonesia Barat, melainkan harus masuk melalui pelabuhan di kawasan Indonesia Timur. Memang ada skema perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) memang membuat Indonesia tidak bisa menolak impor produk-produk dari negara yang sudah meneken perjanjian FTA. Padahal, arus barang melalui kawasan Indonesia Barat seperti Batam dan Jakarta sudah sangat padat.

Selain itu, karena masuk dari wilayah barat, ketika kemudian didistribusikan ke wilayah timur, barang-barang menjadi lebih mahal. Karena itu, menggeser pintu masuk impor ke wilayah timur dan tengah ibarat sekali dayung dua pulau terlampaui. Yakni, mengembangkan wilayah timur sekaligus membuat harga produk di wilayah timur menjadi lebih murah. Langkah itu sekaligus merespons pergeseran kekuatan ekonomi dunia yang duhulu berada di barat, khususnya Eropa, melintasi Samudra Atlantik. Namun, dalam beberapa dasawarsa terakhir, negara-negara di sepanjang Samudra Pasifik –yang dimotori Jepang, lalu diikuti Korea Selatan serta Tiongkok– menjadi kekuatan ekonomi baru dunia.

Kita tahu, disamping PLBN Entikong, Pelabuhan Internasional Kijing, PLBN Aruk pemerintah kini sudah selesai membangun simbol simbol kedaulatan Negara berupa pembagunan kembali 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Adapun ke 7 PLBN yang tersebut yaitu PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian di Kalimantan Barat ada Aruk, Nanga Badau dan Entikong, dan di Papua ada di Skouw. Sebenarnya ke 7 PLBN tersebut sebelumnya sudah ada namun dianggap tidak layak sehingga diratakan dan kemudian dibangun baru.Selain 7 PLBN tersebut ada tambahan 2 PLBN lagi yang akan diperbaiki yaitu PLBN Oupoli dan Waris yang masih dalam tahap Pra Design. Membangun Infrastruktur di perbatasan dimulai dari sekitar PLBN yakni infrastruktur yang bisa mempercepat pengembangan Kawasan Perbatasan, seperti pasar, perumahan, dll. Kita berharap  Pemda terkait disekitar PLBN tersebut juga ikut berperan aktif untuk membuka isolasi di wilayahnya, yakni dengan memperkuat sarana Ekspor dan Impor bagi kesejahteraan Rakyat. Sehingga bisa membuat produk pproduk Indonesia jadi unggul di perbatasan.



[1] https://properti.kompas.com/read/2020/07/29/090000021/strategis-jalan-paralel-perbatasan-indonesia-malaysia-di-kalbar-dibangun?page=all

[2] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5309251/jalan-di-perbatasan-badau-mulus-warga-makin-mudah-cari-fulus?tag_from=wp_nhl_26

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan Pera) Basuki Hadimuljono menargetkan, pembangunan jalan lintas paralel perbatasan Kalimantan-Malaysia tuntas 2018. Jalan pararel perbatasan merupakan penghubung Kalimantan Barat hingga Kalimantan Timur yang sejajar dengan garis batas dengan Malaysia. Jalan lintas paralel perbatasan Kalimantan dibuat dalam beberapa ruas. Ruas pertama dimulai dari Kalimantan Barat sejak ruas Temajuk-Aruk-Seluas-Balai Karangan-Sepulau-Nanga, dan ruas Badau-Putusibau. Kemudian tersambung dengan ruas jalan Long Pahangai -Long Nawang-Long Bujungan-Malinau-Simanggaris-Sei Ular yang terletak di bagian Utara Kalimantan Utara.

www.wilayahperbatasan.com

Jalan paralel perbatasan Kalimantan merupakan bagian dari pembangunan ruas jalan Trans-Kalimantan sepanjang 7.619 km, yang merupakan rangkaian jalan nasional. Dibutuhkan anggaran Rp 15,1 triliun untuk melakukan perbaikan dan pembangunan jalan baru termasuk untuk lintas paralel. Total ruas jalan nasional Kalimantan tahun ini adalah sepanjang 7.619 kilometer (km). Panjang tersebut membentang, antara lain 1.204 km di Kalimantan Selatan, 2.002 km di Kalimantan Tengah, 1.710 km di Kalimantan Timur, 585 km di Kalimantan Utara, dan 2.117 km di Kalimantan Barat. Dana sekitar Rp 15,1 triliun untuk membangun infrastruktur tersebut, berasal dari APBN Rp 11,8 triliun, dan Rp 3,2 triliun dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur.
Menteri PU Tambah Alat Berat. Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sedang mempercepat pembangunan jalan perbatasan Kalimantan-Malaysia khususnya lintas paralel yang sejajar dengan garis perbatasan. Jalan paralel di perbatasan banyak membuka hutan sehingga perlu banyak alat berat. "Kita juga minta untuk menambah alat berat. Alat-alat berat perkebunan yang menganggur kita sewa untuk bantu proses pembukaan hutan. Jadi waktu kerja jadi dua shift, dan alat berat lebih banyak," tutur Basuki kepada detikFinance, Senin (17/8/2015)
Langkah ini diambil untuk mempercepat proses pembukaan lahan kawasan bakal badan jalan. Pasalnya, awalnya proses pembukaan lahan direncanakan bisa dimulai pada awal tahun. Namun lantaran terbentur kendala pencairan anggaran yang baru bisa dilakukan sekitar bulan Mei maka dimulainya proses ini menjadi mundur. "Sekarang kita punya waktu sebelum akhir tahun sekitar 4-5 bulan. Jadi kita harus kerja ekstra dengan waktu yang tersisa hanya 4-5 bulan ini bisa dimaksimalkan hasilnya bisa sama dengan pekerjaan satu tahun," tegas Basuki. Ia pun menjelaskan bahwa penambahan waktu kerja atau shift pekerjaan dan jumlah alat berat ini tidak akan membuat kebutuhan anggaran akan membengkak. "Anggaran sama saja. Logikanya sederhana, ini hanya anggaran yang harusnya dibelanjakan 1 tahun dengan waktu kerja satu kali, jadi lebih padat dibelanjakan 4 bulan dengan waktu kerja dua kali dan tambah alat berat," katanya.
‎‎Jalan paralel perbatasan Kalimantan merupakan bagian dari pembangunan ruas jalan Trans-Kalimantan, yang merupakan rangkaian jalan nasional. Panjang Trans Kalimantan membentang, antara lain 1.204 km di Kalimantan Selatan, 2.002 km di Kalimantan Tengah, 1.710 km di Kalimantan Timur, 585 km di Kalimantan Utara, dan 2.117 km di Kalimantan Barat. Dibutuhkan anggaran Rp 15,1 triliun untuk melakukan perbaikan dan pembangunan jalan baru termasuk untuk lintas paralel. Dana sekitar Rp 15,1 triliun untuk membangun infrastruktur tersebut, berasal dari APBN Rp 11,8 triliun, dan Rp 3,2 triliun dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur.

Rabu, 19 Agustus 2015

Program Perbatasan Pulau Terluar Terang di HUT 70 RI tidak berjalan di Kepulauan Riau.



Program Perbatasan Pulau Terluar Terang di HUT 70 RI tidak berjalan di Kepulauan Riau.
Pemadaman listrik pada hari peringatan kemerdekaan itu terjadi pada siang hari. "Untung, setiap hari hanya ada sekali atau dua kali penerbangan di Ranai. Kalau lebih banyak, bisa kacau balau bandara ini," ujar salah seorang warga, Rizal (38). Petugas bandara meminta penumpang membuka tas dan memeriksa isinya secara manual. Pemeriksaan berlangsung paling cepat 2 menit, lebih lama dibandingkan dengan menggunakan mesin pemindai.
Kepala Dinas Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Natuna Ilham Kuwari menuturkan, pemadaman tanpa jadwal kerap terjadi di Natuna. Kabupaten terdepan Indonesia itu mengandalkan pembangkit bertenaga diesel untuk menyediakan listrik di sejumlah pulau di kabupaten tersebut. "Mesin diesel, apalagi yang tua-tua seperti di Natuna, penyakitnya memang seperti itu. Sering mati begitu ada gangguan sedikit saja," tuturnya.
http://nulisbuku.com/books/view_book/7332/panduan-tes-masuk-prajurit-tni

Di pulau terbesar, Bunguran, listrik ditopang sejumlah mesin berdaya total 9,5 megawatt (MW). Sebagian dari mesin itu, dengan daya total 6 MW, disewa PLN. "Pemerintah sebenarnya sudah mengirimkan tambahan mesin, 4 MW. Mesin itu direncanakan tiba awal Agustus lalu," ujarnya. Namun, mesin itu masih dalam proses pengiriman ke Natuna dan diperkirakan tiba akhir Agustus. Daya dari mesin itu diperkirakan baru bisa masuk sistem kelistrikan Ranai pada September 2015.

PLTD. Ilham menuturkan, pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) pilihan paling rasional untuk Natuna yang terdiri dari pulau-pulau. Untuk menggunakan PLTU berbahan bakar batubara dibutuhkan cadangan batubara hingga untuk empat bulan. Cadangan sebanyak itu mempertimbangkan jika ada gangguan cuaca sehingga kapal tidak bisa berlayar. Penggunaan gas juga sulit direalisasikan walau Natuna punya cadangan gas terbesar di Indonesia. Butuh ratusan mil pipa gas dari ladang-ladang lepas pantai ke Natuna. Investasinya tidak sesuai dengan pemakaian. Penggunaan gas alam termampatkan (CNG) juga tidak mungkin dalam waktu cepat. Butuh tempat menyimpan CNG paling sedikit selama sebulan. (RAZ)

Harapan Yang Sirna.  Tadinya warga pulau terdepan di Kepulauan Riau berharap, rencana pemerintah menerangi daerah terdepan tidak hanya diwujudkan selama perayaan HUT Ke-70 Kemerdekaan RI. Warga berharap wilayah terdepan tetap terang setelah itu. Warga Natuna, Rodhial Huda, menyatakan, warga daerahnya termasuk senang mendengar wilayah itu dialiri listrik. Selama ini listrik termasuk hal mewah bagi warga. "Kami harus terbiasa dengan pemadaman dalam hitungan hari," ujarnya, Selasa (12/5), di Natuna.
Pemerintah menargetkan daerah terdepan teraliri listrik pada 17 Agustus 2015. Untuk tahap awal, pemerintah akan menggunakan pembangkit diesel, dengan alasan paling mudah disiapkan. Untuk selanjutnya akan dipakai pembangkit jenis lain. Rodhial mengatakan, pembangkit jenis apa pun tidak masalah selama listrik terus tersedia untuk warga. Selama ini, warga Natuna memang sudah mendapatkan listrik. Namun, listrik kerap hanya tersedia beberapa bulan dalam setahun. Pada bulan tertentu, pemadaman berlangsung berbulan-bulan. Di luar periode itu, pemadaman dapat berlangsung berjam-jam.
Warga Kepulauan Tambelan, Andi, mengatakan, listrik di Pulau Tambelan Besar tersedia rata-rata 12 jam sehari, mulai pukul 17.00. Namun, warga pulau lain di Kepulauan Tambelan yang berjarak 360 kilometer dari Pulau Bintan, belum menikmati listrik seperti warga Pulau Tambelan Besar. Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengemukakan, pembangkit solar sebaiknya tidak dipakai lagi. Mayoritas pembangkit solar sudah tua dan kerap hanya dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain. Pembangkit-pembangkit itu sering berhenti operasi karena alasan perawatan. "Sering mendadak harus dirawat karena mesin mati dengan berbagai alasan. Warga jadi korban karena tidak mendapat pasokan listrik. Pemadaman mendadak dan tidak terprediksi menyulitkan warga," katanya. Direktur Pengembangan Usaha PLN Batam Ardian Chalid mengatakan, pihaknya juga siap memasok listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pulau-pulau terdepan. PLTMG sejauh ini punya banyak keunggulan dibandingkan dengan pembangkit diesel."

Kapal perintis.  Dalam kunjungan ke Natuna itu, Muhammad Sani menyatakan kecewa atas kondisi kapal perintis yang melayani warga pulau-pulau terdepan di daerahnya. Operator didesak memperbaiki kualitas layanan untuk sarana transportasi utama warga pulau-pulau terdepan itu. Sani menyebutkan kerap mendengar keluhan warga atas kondisi kapal perintis. Keluhan itu akhirnya dibuktikan sendiri saat meninjau kondisi kapal di Ranai, Natuna. "Saya sebentar saja langsung kepanasan. Bagaimana warga yang puluhan jam naik kapal perintis. Penyejuk ruangan (AC) tidak berfungsi," ujar Sani.
Kapal perintis yang ditinjau Sani adalah Sabuk Nusantara 30. Selain itu, ada beberapa kapal perintis lain yang melayani penduduk pulau terdepan di Anambas, Natuna, dan Bintan. Kapal-kapal itu berangkat dari Tanjung Pinang dan Bintan. Rata-rata pelayaran paling singkat 15 jam untuk tiba di pelabuhan pulau tujuan. Hal itu antara lain karena kapal hanya bisa melaju 8 knot atau 14,8 kilometer per jam. "AC memang sudah lama tidak berfungsi. Kami sedang mengusahakan perbaikan," ujar kapten Sabuk Nusantara 30, Don Victor. (RAZ) Daerah Terdepan Sering Gelap. ( Sumber : Kompas 13 Mei dan 18 Agustus 2015)

Minggu, 09 Agustus 2015

Perbatasan, Melihat Kembali Konsep MP3EI Kalimantan Dengan Provinsi Kaltara


http://www.wilayahpertahanan.com



Perbatasan, Melihat Kembali Konsep MP3EI Kalimantan Dengan Provinsi Kaltara

Dilihat dari berbagai sisi, provinsi Kaltara mempunyai simbol-simbol yang menggambarkan strategisnya provinsi ini. Pertama di provinsi ini terdapat Garis Batas Negara (RI-Malaysia) termasuk OBP (Outstanding Boundary Problem yakni di sungai Sinapad, sungai simantipal dan pulau sebatik);kita paham bahwa garis perbatasan adalah Batas Kedaulatan Negara-analogi mengisyaratkan perlunya persiapan yang baik terkait pertahanan keamanan; di daerah pantainya khususnya di Pantai Timur di pulau Sebatik, merupakan titik awal penarikan garis pangkal batas laut; masih ditambah lagi dengan permasalahan Perairan laut di sekitar Ambalat; juga terdapat Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI tempat lalu lalangnya Kapal bertonase besar-kapal perang dan dagang-yang mengharuskan kita memperhatikan kepentingan nasional di wilayah tersebut.

Jadi tidaklah berlebihan kalau kita sebut provinsi Kaltara adalah provinsi strategis yang memerlukan perencanaan pembangunan secara khusus. Perencanaan yang bisa mengintegrasikannya dengan pembangunan kawasan didalam negeri dan dengan negara tetangga. Pembangunannya harus juga mencerminkan kerjasama dengan jaringan infrastruktur yang terkoneksi dengan connectivity Asean (Malaysia-Brunai-Filipina).
Provinsi Kaltara Dalam KerangKa MP3EI Kalimantan. Tapi bagaimana keterkaitannya dengan MP3EI?  Sebab kita paham bahwa MP3EI berfungsi sebagai program strategi pengembangan sektoral dengan mempertimbangkan faktor spasial berbasis keunggulan sumberdaya lokal (Comparative Advantage). Dalam MP3EI telah ditetapkan 8 (delapan) komoditas utama dan 22 kegiatan ekonomi utama. Berdasarkan comparative advantage ditetapkan 6 koridor ekonomi, yakni koridor ekonomi sumatera, koridor ekonomi jawa, KORIDOR EKONOMI KALIMANTAN, koridor ekonomi, sulawesi, koridor ekonomi bali-nusa tenggara, koridor ekonomi papua-kepulauan maluku.
Dalam dokumen MP3EI teridentifikasi secara jelas program yang akan dilakukan, besaran investasi yang dibutuhkan, termasuk kendala investasi dan pemecahannya dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi (Competitive Advantage). Dalam pelaksanaannya MP3EI dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama (2011-2015) fokus pada” implementasi program quick win”, fase kedua (2015-2020) fokus pada upaya “ memperkuat basis ekonomi dan investasi”, sedangkan fase ketiga (2020 – 2025) fokus pada upaya “melaksanakan pertumbuhan berkelanjutan”. Dalam dokumen MP3EI juga telah teridentifikasi besaran investasi, baik investasi aktifitas ekonomi maupun infrastruktur, kendala regulasi ditingkat pusat maupun daerah serta kebutuhan iptek dan sumberdaya manusia.
Kalimantan timur ( Sebelum adanya Kaltara) dalam masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI) telah ditetapkan sebagai salah satu koridor ekonomi nasional yaitu koridor ketiga kalimantan yang dijadikan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.
Proyek MP3EI yang teridentifikasi di Kalimantan Timur :
1.  Pembangunan Express Way Samarinda – Balikpapan; 2.  Pengembangan Kapasitas Pelabuhan Maloy; 3.  Pembangunan Jembatan P. Balang Bentang Panjang 1.314 m; 4.  Percepatan Pembangunan Bandara Samarinda Baru; 5.  Pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau; 6.  Satker Sementara Pembangunan Pelabuhan PPU dan Kariangau; 7.  Peningkatan Jalan Tj Selor-Tj. Redep – Maloy; 8.  Pembangunan Jembatan P. Balang Bentang Pendek; 9.  Peningkatan Jalan Samarinda-Bontang – Sangatta – Maloy; 10. Pelebaran Jalan Samarinda-Tenggarong; 11. Satker Sementara Pembangunan Faspel Laut Maloy/Sangkulirang; 12. Pembangunan Waduk Wain untuk kebutuhan air baku; 13. Pelebaran Jalan menuju P. Derawan; 14. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Issuy; 15. Pelabuhan Tanah Grogot; 16. Kanpel Nunukan; 17. Pembangunan Jalan Lingkungan di Derawan dan Tanjung Batu; 18. Pembangunan Pembangkit Listrik; 19. Bandara Balikpapan; 20. Pembangunan Fasilitas Transmisi Kelistrikan; dan 21. Pembangunan Jalur Kereta Api Puruk Cahu–Tanjung Isuy sepanjang 203 km dengan total Investasi Infrastruktur sebesar Rp. 50,82 T.
 Masalahnya dokumen MP3EI ini memang dibuat sebelum provinsi Kaltara terbentuk, kalau kita lihat dari sisi ini maka ada baiknya agar Kaltara justeru menambahkannya lagi agar MP3EI ini bisa bersinergi dengan jaringan infrastruktur yang terkoneksi dengan connectivity Asean (Malaysia-Brunai-Filipina). Kaltara memang memerlukan perencanaan yang bisa menjadikan wilayah perbatasan jadi halaman depan bangsa. Kalau itu dikaitkan dengan MP3EI yang sudah ada, maka perlu ada penyesuaian sehingga kue pembangunan itu tidak terkesan menumpuk di Balikpapan-Samarinda saja.

MP3EI berfungsi sebagai dokumen strategi pengembangan sektoral dengan mempertimbangkan faktor spasial berbasis keunggulan sumberdaya lokal (Comparative Advantage). Dalam MP3EI telah ditetapkan 8 (delapan) komoditas utama dan 22 kegiatan ekonomi utama. Berdasarkan comparative advantage ditetapkan 6 koridor ekonomi, yakni koridor ekonomi sumatera, koridor ekonomi jawa, koridor ekonomi kalimantan, koridor ekonomi, sulawesi, koridor ekonomi bali-nusa tenggara, koridor ekonomi papua-kepulauan maluku.
Dalam dokumen MP3EI teridentifikasi secara jelas program yang akan dilakukan, besaran investasi yang dibutuhkan, termasuk kendala investasi dan pemecahannya dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi (Competitive Advantage). Dalam pelaksanaannya MP3EI dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama (2011-2015) fokus pada” implementasi program quick win”, fase kedua (2015-2020) fokus pada upaya “ memperkuat basis ekonomi dan investasi”, sedangkan fase ketiga (2020 – 2025) fokus pada upaya “melaksanakan pertumbuhan berkelanjutan”. Dalam dokumen MP3EI juga telah teridentifikasi besaran investasi, baik investasi aktifitas ekonomi maupun infrastruktur, kendala regulasi ditingkat pusat maupun daerah serta kebutuhan iptek dan sumberdaya manusia.

Kalimantan timur dalam masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI) telah ditetapkan sebagai salah satu koridor ekonomi nasional yaitu koridor ketiga kalimantan yang dijadikan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.

Proyek MP3EI yang teridentifikasi di Kalimantan Timur :

1.  Pembangunan Express Way Samarinda - Balikpapan

2.  Pengembangan Kapasitas Pelabuhan Maloy

3.  Pembangunan Jembatan P. Balang Bentang Panjang 1.314 m

4.  Percepatan Pembangunan Bandara Samarinda Baru

5.  Pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau

6.  Satker Sementara Pembangunan Pelabuhan PPU dan Kariangau

7.  Peningkatan Jalan Tj Selor-Tj. Redep - Maloy

8.  Pembangunan Jembatan P. Balang Bentang Pendek

9.  Peningkatan Jalan Samarinda-Bontang – Sangatta - Maloy

10. Pelebaran Jalan Samarinda-Tenggarong

11. Satker Sementara Pembangunan Faspel Laut Maloy/Sangkulirang

12. Pembangunan Waduk Wain untuk kebutuhan air baku

13. Pelebaran Jalan menuju P. Derawan

14. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Issuy

15. Pelabuhan Tanah Grogot

16. Kanpel Nunukan

17. Pembangunan Jalan Lingkungan di Derawan dan Tanjung Batu

18. Pembangunan Pembangkit Listrik

19. Bandara Balikpapan

20. Pembangunan Fasilitas Transmisi Kelistrikan

21. Pembangunan Jalur Kereta Api Puruk Cahu–Tanjung Isuy sepanjang 203 km

Total Investasi Infrastruktur sebesar Rp. 50,82 T