Jumat, 20 Oktober 2017

WAWANCARA Presiden Joko Widodo: Kerja Besar Membangun Infrastruktur



TIGA tahun sudah duet Joko Widodo dan Jusuf Kalla memimpin negeri ini. Sejak hari pertama menjadi Presiden RI, Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, telah menggelorakan spirit kerja demi memajukan bangsa. Itu diimplementasikan dengan sangat benderang melalui prioritas program pemerintah di sektor infrastruktur. Bagaimana dengan sektor lain?
Untuk mengetahui pandangan Presiden ke-7 RI selama tiga tahun memimpin pemerintahan, wartawan Media Indonesia Ahmad Punto, Sabam Sinaga, Henri Siagian, Raja Suhud, Rudy Polycarpus bersama fotografer Arya Manggala mewawancarai secara khusus Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu (18/10).
Berikut petikannya.
Pembangunan infrastruktur saat ini banyak diapresiasi, tetapi juga dinilai tidak berdampak langsung terhadap masyarakat setempat. Apa tanggapan Anda?
Infrastruktur ini pekerjaan besar. Alhamdulillah banyak yang sudah selesai, tapi ada yang masih dalam proses. Tetapi kita juga harus tahu, baik yang namanya jalan, jalan tol, pembangkit listrik, pelabuhan, jalur kereta api, negara ini kan negara besar, jadi ada pembagian pekerjaan. Pemerintah pusat dan pemda. Itu sudah ada kewenangan sendiri-sendiri. Misalnya koneksi antarkabupaten, ada yang dikerjakan pemprov, ada yang dikerjakan pusat. Lalu jalan di daerah, itu jadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota. Ini yang masyarakat harus tahu.
Anda masih harus turun langsung mengawasi ke daerah, apakah itu artinya daerah lamban bergerak?
Itu masalah hal-hal yang berkaitan dengan manajemen kota/kabupaten, manajemen provinsi memang banyak yang harus kita benahi. Satu-satu, supaya tidak kehilangan konsentrasi sehingga bisa lepas.
Seperti waktu Anda ke Medan tempo hari yang sampai harus menegur wali kota karena lamban memperbaiki jalan rusak?
Itu kan memang banyak sekali keluhan-keluhan yang masuk ke saya disertai data gambar. Biasanya kalau sudah banyak keluhan, kita lihat mana yang perlu ditindaklanjuti pusat, mana yang gubernur, bupati, atau wali kota. Tentu saja kalau daerah tidak punya kemampuan, ya pemerintah pusat harus turun. Jadi wajar ada yang kita peringatkan, kita tegur. Dalam sebuah manajemen itu biasa. Saya kira pemda, kalau kita berikan peringatan, juga langsung bergerak.
Terkait dengan pendanaan infrastruktur, apakah betul membebani APBN?
Di pusat, anggaran-anggaran besar untuk infrastruktur tidak banyak diambil dari APBN. APBN itu kontribusinya enggak ada 20% untuk infrastruktur. Yang banyak ialah kita tawarkan kepada investor. Kalau investor enggak mau, saya biasa perintahkan ke BUMN untuk bermitra dengan swasta kalau enggak mau dikerjakan BUMN sendiri. Kalau dihitung-hitung masih berat, ya mau tidak mau dikerjakan APBN. Seperti itu, jadi kita ingin anggaran di APBN itu konsentrasinya ke masyarakat. Misalnya untuk dana desa, kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, Program Keluarga Harapan. Arahnya ke sana. Jadi infrastruktur kita harapkan lebih banyak dikerjakan swasta dan BUMN. Terutama swasta harus banyak berpartisipasi.
Sempat mengemuka, di sektor infrastruktur negara terlalu besar memberi peran ke BUMN, sementara swasta terpinggirkan. Betulkah?
Di dalam persentase, saya rasa tidak seperti itu. Swasta tetap lebih besar. Seingat saya angkanya 57% untuk infrastruktur, sisanya BUMN dan APBN. Jadi enggak ada yang seperti itu (memprioritaskan BUMN). Kalau lihat angkanya, tidak seperti itu.
Dalam konsep Indonesia-sentris, ada yang menilai persepsinya hanya terkonsentrasi di Indonesia Timur. Apa tanggapan Anda?
Di antara Indonesia Barat, Tengah, dan Timur, kalau kita lihat infrastrukturnya, memang yang sangat tertinggal ialah Indonesia Timur. Baik urusan pelabuhan, jalan, maupun listrik mereka tertinggal. Itu harus betul-betul dilihat di lapangan. Kalau sudah ke lapangan, baru merasakan. Kalau belum ke lapangan, ya enggak merasakan. Harus ada keseimbangan, jangan sampai yang bagian timur ketinggalan terlalu jauh. Oleh sebab itu, kita kejar.
Jadi spiritnya mengejar ketertinggalan wilayah timur?
(Kalau dibilang) Indonesia-sentris hanya timur, ya enggak begitu. Kalau kita lihat, hampir di semua provinsi dan pulau proyek-proyeknya bisa kita hitung. Misalnya, Kalimantan ada 24 proyek, Sulawesi 27 proyek, Sumatra 61 proyek, Maluku-Papua 13 proyek. Bahwa sekarang kita memberi perhatian ke timur, ya karena memang tertinggal dengan di tengah dan barat.
Konsep Indonesia-sentris ini apakah sudah mulai mengarah?
Masih ada yang dalam proses, tapi ada juga yang sudah selesai. Misalnya Pelabuhan Tapaleo, itu pelabuhan kecil. Tetapi begitu ada pelabuhan, langsung dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Intinya infrastruktur itu basic. Oleh sebab itu, pekerjaan besar utama kita di infrastruktur. Begitu itu sudah berjalan, berikutnya kita akan masuk ke pembangunan sumber daya manusia. Dua ini basic sekali.
Pembangunan SDM akan difokuskan di dua tahun tersisa?
Rancangan untuk pembangunan sumber daya manusia sudah kita siapkan. Bagaimana siapkan vokasi yang betul, bagaimana menyiapkan training-training vokasi, menyiapkan politeknik yang berkaitan dengan perubahan global yang sangat cepat seperti ini. Yang penting ada treknya ke sana.
Ada juga kritik yang menyebut anggaran untuk infrastruktur tinggi, sebaliknya anggaran pengembangan SDM pertumbuhannya justru kecil?
Ya, kita ini bertahun-tahun terbiasa dengan pembagian rata. Duitnya bagi sini, sini, sini. Kalau saya kerja tidak seperti itu. Fokus, prioritas, kontrol, dicek, diawasi. Satu rampung, pindah ke yang lain. Manajemen harus seperti itu. Ini negara besar, dengan manajemen itu mengontrolnya lebih mudah, mengeceknya lebih mudah. Itu juga yang dulu saya kerjakan saat jadi wali kota dan gubernur, mengonsentrasikan pada prioritas yang sangat-sangat penting.
Dalam Nawa Cita, Indonesia sebagai poros maritim, sementara sekian lama mindset kita darat. Bagaimana pembangunan maritim sejauh ini?
Ya, kita sudah lama sekali lupa bahwa dua pertiga Indonesia ini air, laut, dan samudra sehingga kita meninggalkan kemaritiman kita. Saat ini kita bangun pelabuhan banyak sekali, Menteri KP (Kelautan dan Perikanan) juga menangkap kapal dan ditenggelamkan. Itu untuk jaga SDA laut kita yang sudah bertahun-tahun tidak kita perhatikan. Manajemen kelautan, kemaritiman tidak pernah kita urus. Sekolah-sekolah kemaritiman, universitas mengenai kemaritiman di mana? Membangun budaya kemaritiman tidak selalu masalah infrastruktur, tapi bagaimana membangun semangat budaya maritim ini kembali ke anak-anak muda kita. Arah kita ke sana.
Apakah sudah on the track?
Ini coba kita lihat, apa loncatannya di bidang kemaritiman. Kita akan memiliki infrastruktur yang tadi, apakah kita akan punya wisata bahari, industri-industri perikanan seperti apa. Ke depan kita harus berikan perhatian ke sana. Di situlah sebetulnya kekayaan alam laut kita itu akan memberikan kesejahteraan masyarakat. Ini pekerjaan besar bukan hanya setahun-dua tahun.
Ada lagi sektor yang kini ditinggalkan anak muda, yaitu pertanian. Bagaimana supaya bergairah lagi?
Pertanian ke depan kita ini, kalau dikerjakan anak-anak muda, akan memberikan produktivitas lebih tinggi. Saya selalu sampaikan, jangan sampai kita ini selalu konsentrasi kepada budi dayanya, kepada onfarm-nya karena di situ margin keuntungannya dapat dikatakan tipis sekali. Justru yang keuntungannya besar itu proses pascapanennya. Oleh sebab itu, petani-petani modern itu harus memiliki industri pupuk sendiri, meskipun kecil-kecil tapi punya sendiri. Industri penggilingan padi modern harus punya. Sekarang ini sudah banyak rice field unit yang modern. Kemudian kemasan, packaging, kan enggak pernah kita kerjakan.
Akan ada perubahan besar di sektor pertanian?
Ya, sekarang kita mulai dorong petani-petani modern muda sehingga penjualannya bisa dengan online, bisa sampai ke supermarket, ritel-ritel, ekspor. Sebetulnya kita punya kekuatan besar di situ. Contoh jagung, dulu kita impor 3,6 juta ton. Bayangkan berapa ribu kapal itu? Sekarang kita sudah tidak impor. Tapi memang satu-satu, banyak yang kita harus kerjakan. Saya ingin konsentrasi juga kepada tanaman-tanaman yang lama kita lupakan dan tidak pernah replanting dan peremajaan. Contoh kopi, kakao, rempah-rempah, pala, teh. Dulu banyak yang belajar ke kita, sekarang kita kalah sama mereka. Ya karena kita tidak pernah meremajakan, jadi produktivitasnya kecil.
Ini masuk tahun ketiga, tahun percepatan. Masih ada dua tahun lagi. Bagaimana evaluasi terhadap kabinet Anda sekarang?
Kita ini bekerja dengan target. Dengan angka-angka. Rata-rata (kementerian) mencapai target. Yang penting kita fokus pada infrastruktur sambil menyiapkan program-program besar lain.
Bagaimana dengan pembangunan politik dan hukum, sepertinya agak terlupakan di tengah fokus ke infrastruktur?
Kalau saya kembali lagi ke satu-satu lah. Artinya setelah infrastruktur, lalu pembangunan sumber daya manusia, kan arahnya ke sana juga. Membangun SDM kan tidak sehari-dua hari. Saya kira bisa berikan prioritas dan fokus daripada semua dikerjakan enggak selesai dan enggak selesai semuanya. Sifatnya seperti itu.
Bagaimana komitmen Anda kepada pemberantasan korupsi dan KPK?

Kan sudah saya ulang-ulang terus bahwa penguatan KPK itu sangat diperlukan karena kepercayaan rakyat dan harapan rakyat ke KPK untuk pemberantasan korupsi itu sangat tinggi. Sangat dipercaya. Jadi jangan coba-coba melemahkan KPK dengan dalih dan cara apa pun. Jangan. Titik. (X-12) Sumber : MediaIndonesia.com tanggal 20 Oktober 2017


Senin, 11 September 2017

Perlu Dukungan Untuk DOB di Wilayah Perbatasan




Oleh harmen Batubara

Dalam garis besarnya Pemba ngunan dari Perbatasan Nawacita secara konsep dan fakta kini sudah terlihat dan terbaca secara lebih jelas. Kalau boleh kita katakana Pemerintahan Jokowi-JK  secara tidak langsung juga telah menerapkan Konsep OBOR ( One Belt One Road) nya China di wilayah Nusantara. Hanya saja kalau OBOR meliputi 60 negara disepanjang jalur Sutra Eurasia, maka Nawa Cita meliputi 34 provinsi dan di 500an lebih kabupaten/Kota. Intinya sama, bagaimana membuka isolasi untuk menggerakkan produk di sepanjang jalur sutra dari China ke eropa lewat Eurasia. Nawa Cita juga memberikan peluang menggerakkan produk negara kepulauan dari Timur ke Barat beserta 10 negara tetangga dan sebaliknya dari barat ke timur sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan warga.
Pemerintah sudah selesai membangun simbol simbol kedaulatan Negara berupa pembagunan kembali 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di perbatasan. Adapun ke 7 PLBN itu meliputi PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian di Kalimantan Barat ada Aruk, Nanga Badau dan Entikong, dan di Papua ada di Skouw. Sebenarnya ke 7 PLBN tersebut sebelumnya sudah ada namun dianggap tidak layak sehingga diratakan dan kemudian dibangun baru. Selain 7 PLBN  tersebut, ada tambahan 2 PLBN lagi yang akan diperbaiki yaitu PLBN Oupoli dan Waris yang masih dalam tahap Pra Design. Konsepnya sudah jelas, membangun Infrastruktur di perbatasan dimulai dari sekitar PLBN, jalan raya, tol laut dan tol udara serta infrastruktur yang bisa mempercepat pengembangan Kawasan Perbatasan, seperti pasar, perumahan, dll.
Jelasnya demikian : Untuk setiap pembangunan PLBN pada tahap pertama yang dibangun adalah bangunan utama, pos lintas kendaraan pemeriksaan, bangunan pemeriksaan kargo, bangunan utilitas (rumah pompa & power house), monumen, gerbang kedatangan dan keberangkatan, sarana jalan pendukung, lansekap dan jalur pedestrian yang selanjutnya disebut dengan zona inti. Kemudian akan dibangun di zona sub inti dan zona pendukung yaitu area parkir, bangunan kantor PLBN, mess pegawai, klinik, pasar tematik, food court dan rest area, wisma Indonesia dan Masjid.
DOB Di Sepanjang Perbatasan & DOB Kabudaya
Pemerintah mungkin bisa  mewujutkan pembangunan fisik dari segi infrastruktur, tetapi untuk secara langsung menggerakkan perekonomian rakyatnya hanya bisa dilakukan oleh Pemda setempat. Dari pengalaman di berbagai negara dan juga di Indonesia terbukti pembentukan Daerah Otonomi Baru di wilayah tertinggal dapat mengatasi ketimpangan itu dengan baik selama pemerintahannya dijalankan secara jujur,  demokratis,  profisional dan jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara nyata Nawa Cita telah membuka isolasi di perbatasan. Pemerintah telah membuka jalan told an jalan paralel perbatasan; pemerintah juga telah membuka jalan Tol laut, dan jalan Tol udara yang saling sinergi dalam mendorong pergerakan logistik atau produk darimana saja bisa menjangkau seluruh negeri dengan harga yang lebih murah.
Kini saatnya pemerintah untuk memberikan DOB untuk wilayah perbatasan, wilayah yang selama ini tidak terjangkau pelayanan pemerintah, maka kini sudah semestinya memberikan izin bagi tumbuhnya DOB baru. Salah satu wilayah perbatasan yang memerlukan perhatian khusus itu adalah wilayah perbatasan dengan negara Malaysia, negara dengan pendapatan perkapita yang jauh lebih baik dari Indonesia. Lebih khusus lagi wilayah yang selama ini sangat terisolasi, yakni wilayah di sepanjang provinsi perbatasan Kalimantan Utara. Di wilayah ini ada empat wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) mulai dari DOB Kabudaya, DOB Sebatik, DOB Apau Kayan dan DOB Krayan.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kaltim dan Kaltara yakni Hetifah Sjaifudian, sejak dahulu sudah akrab dengan dengan kondisi kemiskinan di wilayah DOB Kabudaya. Hetifah mengatakan kondisi wilayah Kabudaya di 6 Kecamatan sungguh miris dengan keterbatasan dan kemampuan disegala sector. “Kalau saya optimis 4 DOB ini bisa terbentuk, karena saya sendiri sudah melihat daerah-daerah ini memang harusnya dimekarkan, saya akan menggunakan channel saya dan ini data serta fakta dilapangan sungguh miris, saya juga sudah berkordinasi dengan Ibu Bupati Laura untuk mengajak beliau untuk roadshow dan siap memfasilitasi kita ketemu Menteri-menteri seperti Menteri Pendidikan, dan lain-lain yang penting solusi apa bisa kita upayakan kepada masyarakat. Harus juga diketahui bahwa perjalanan aspirasi dan politik ini bisa cepat dan bisa juga lemah, kita pada dasarnya tetap berusaha maksimal,” seperti yang dituturkannya kepada Newstara.com Jumat sore, (05/08/2016) di Tarakan.
Terkait garis perbatasan maka DOB Kabudaya mempunyai nilai tersendiri. Secara fakta saat ini wilayah muara Sungai Sumantipal, masuk Kecamatan Lumbis Ogong – Kabupaten Nunukan  Provinsi Kalimantan Utara. Di area yang di klaim oleh Malaysia ini terdapat lima desa yang berada di sekitar muara Sungai Sumantipal yakni Desa Sumantipal, Desa Labang, Desa Ngawol, Desa Lagas dan Desa Bulu Laun Hilir. Lima desa ini berbatasan langsung dengan dengan Kampung Bantul, Sabah, Malaysia Timur, dan secara fakta juga memperlihatkan bahwa untuk urusan ekonomi masyarakat di desa-desa perbatasan itu pada umumnya sangat tergantung dengan suplai barang lewat jaringan perdagangan dari Malaysia. Hal lain yang menjadikan wilayah ini jadi biang masalah adalah soal banjir di musim penghujan. Wilayah muara sungai Simantipal ini membawa semua kucuran hujan dari pegunungan perbatasan dari wilayah Malaysia. Diharapkan dengan jadi DOB maka masalah banjir ini bisa di kelola lebih baik, sehingga banjir tidak selalu jadi petaka bagi warganya.
Saatnya Menghadirkan Ksejahteraan di Perbatasan
Kini sudah saatnya untuk menghadirkan kesejahteraan dan produk-produk Indonesia di perbatasan dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah. Bisakah itu? Secara logika bisa dan sangat bisa sekali. Pertama Indonesia tengah membangun Tol Laut (sudah jalan tapi belum optimal), seluruh perbatasan akan terjangkau tol laut; daerah yang tidak terjangkau tol laut akan dijangkau oleh tol Udara. Mari kita lihat contohnya. Untuk Sebatik dan Nunukan akan ada dua pelabuhan yang bakal disinggahi tol laut, yakni Pelabuhan SEI NYAMUK, Sebatik dan Pelabuhan TUNON TAKA Nunukan. Tol laut ini untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masuk dalam trayek delapan. Mulai dari Surabaya, Tanjung Selor, Tarakan, Nunukan dan Sebatik.
Nah untuk ke daerah pedalaman, minimal sebelum jalan paralel perbatasan bisa beroperasi maka akan dipakai Tol Udara. Saat ini tol udara masih fokus pada transfortasi BBM, tetapi kalau pemda dan Kemenhub bekerja sama, maka jelas akan bisa dikembangkan untuk jasa barang. Suatu peluang yang sangat potensil kalau Pemda bisa memanfaatkannya. Hal yang sama kini tengah di upayakan oleh Pemda Kalimantan Barat agar Pelabuhan Kijing di Mempawah bisa menjadi bagian Tol Laut. Kalau itu terjadi maka ia akan membuka jalan hingga ke Natuna dan sekitarnya.
Yang ingin kita katakana, pemerintah perlu merealisasikan DOB di wilayah perbatasan dengan harapan agar pembangunan Infrastruktur yang dilakukan lewat program Nawa Cita bisa diimbangi oleh Pemda setempat. Sebab jangan lupa, tanpa adanya roda kehidupan yang dinamis maka bukan mustahil suatu saat fasilitas dan sarana infrastruktur itu malah jadi muspro. Tidak memberi makna buat warganya. Fakta seperti itu terjadi, ketika pemerintah pada tahun akhir 80 an membuka jalan darat antara Merauke-Tanah Mera Papua. Tapi karena tidak adanya kehidupan dinatara dua kota tersebut, akhirnya jalan itu jadi “hutan kembali”. Ketika Tim Pemetaan Topografi menelusuri jalan itu pada tahun 1993 an, sebagian besar jalan raya itu sudah jadi hutan ilalang. Karena kalau mau lewat di jalan itu harus membawa semua keperluan sendiri-mulai bensin, ban cadangan dll. Karena kalau misalnya kemps ban atau kehabisan bensin anggak ada orang yang jual. Karena itu adanya DOB di perbatasan dipercaya akan membuat wilayah itu lebih hidup. ( Sumber : www.wilayahperbatasan.com)