Balada Dari Perbatasan, Kami Pasti Kembali

KOMPAS/SYAHNAN RANGKUTI

Bus air yang disebut kempang menjadi satu-satunya sarana penyeberangan dari dan menuju Pulau Merbau.

Oleh : Syahnan Rangkuti 

Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Peribahasa ini tidak berlaku bagi pemuda di Pulau Merbau, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Daya pikat kemilau bukan emas di negeri tetangga Malaysia lebih indah daripada hujan lumpur di negeri sendiri.

Setelah sebulan bekerja sebagai buruh bangunan di Johor Bahru, Malaysia, Solihin (36) kembali ke rumahnya di Desa Batang Meranti, Kecamatan Merbau. Selama di negara tetangga, Solihin, guru mata pelajaran Fisika yang telah mengajar 12 tahun di Madrasah Aliyah Hidayatul Rahmah di desanya, mengumpulkan penghasilan kotor Rp 7,2 juta. Kepulangannya bertepatan dengan jadwal kelahiran anaknya ke-6.

KOMPAS/SYAHNAN RANGKUTI

Kondisi jalan di Pulau Merbau rusak parah. Pengendara sepeda motor harus sangat hati-hati agar ban motor tidak pecah.

”Saya bekerja di Malaysia murni persoalan ekonomi. Sudah dua tahun honor saya sebagai guru tidak dibayar sejak pemerintah (Kabupaten Meranti) memutus dana hibah untuk sekolah madrasah. Saya harus membayar utang dan memberi nafkah keluarga. Anak saya banyak. Kalau karena bekerja di Malaysia saya dipecat sekolah, saya siap menerima konsekuensinya,” ujar Solihin, Rabu (17/1).

Tidak ada yang mau bekerja bertungkus lumus bermandi keringat di negeri orang. Namun, pilihan bekerja sebagai buruh di Malaysia, kata Solihin, merupakan jawaban instan guna menyambung hidup keluarganya. Menurut Solihin, menjadi buruh di Malaysia juga dijalani oleh puluhan guru dan ribuan warga Pulau Merbau bertahun-tahun.

Kepala Sekolah MA Hidayatul Rahmah, Abdul Rasyid Harahap (47), tidak menyalahkan Solihin. Apalagi, kegiatan merantau guru itu sebagian besar dilakukan di masa liburan sekolah. Sebagai kepala sekolah, Rasyid pasrah. Dia tidak mampu membayar honor guru.

”Pada awal sekolah berdiri, kami mengutip SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) kepada murid. Namun, belakangan, SPP kami gratiskan karena Pemkab Meranti memberi bantuan kepada sekolah. Dari dana pemerintah, guru mendapat honor Rp 900.000 per bulan. Namun, sejak 2016, bantuan itu diputus, sementara SPP murid tetap gratis. Saya sempat menangis, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa,” kata Rasyid. Rasyid menambahkan, Sabtu (13/1), dia mengumpulkan wali murid agar dapat membantu dana gaji guru Rp 6,9 juta per bulan. Untuk itu, setiap murid diminta membayar SPP lagi. Nilainya Rp 67.000 per bulan. Namun, masalah itu belum tuntas, banyak wali murid keberatan.

Terlilit kemiskinan

Rasyid mengatakan, bertahan hidup di Pulau Merbau seakan tidak memiliki masa depan. Tidak ada pilihan pekerjaan yang menyejahterakan. Pekerjaan yang tersedia adalah menyadap karet di ladang. Namun, harga getah sangat rendah dan tidak mencukupi kebutuhan hidup. Apalagi sebagian besar karet rakyat sudah tua dan kurang terurus.

Pekerjaan lain adalah menjadi penebang batang bakau untuk dijual kepada tauke arang. Pekerjaan itu dilarang pemerintah karena merusak lingkungan. Namun, warga menebang secara kucing-kucingan. Pilihan lain adalah menjadi nelayan. Namun, ikan semakin sulit didapat.”Itulah kondisi riil di tempat kami. Tidak ada lapangan pekerjaan yang mencukupi hasilnya. Tidak heran jika merantau ke Malaysia jadi pilihan utama. Lebih dari 80 persen siswa saya setelah tamat merantau ke Malaysia. Yang perempuan setelah tamat, kalau bertahan di desa, pasti kawin muda. Suaminya adalah pemuda desa yang merantau ke Malaysia,” katanya.

Laki-laki dewasa yang bertahan di desa dapat dihitung jari. Kebanyakan penduduk desa adalah anak-anak yang ditinggal ayahnya merantau, pelajar, orang setengah baya dan lanjut usia.

Bekerja di negara tetangga buat perantau asal Pulau Merbau, kata Rasyid, bersifat semiilegal. Mereka masuk ke Malaysia dengan paspor pelancong atau turis bebas visa yang berlaku satu bulan. Ketika mendekati hari akhir, perantau yang bekerja keluar Malaysia. Istilahnya cuti sebentar, sebelum dapat masuk kembali.

Hanya beberapa gelintir orang yang mendapat kesempatan kerja bagus sehingga dapat mengurus izin menetap di negara tetangga. Yang perempuan bisa lebih cepat menjadi warga negara Malaysia jika dipersunting pemuda Malaysia.Nurfadilah (45), seorang pekerja perantau ulang alik, yang ditemui ketika cuti di Desa Batang Meranti, mengatakan, dirinya sudah bekerja di Malaysia selama lima tahun. Sebulan sekali dia pulang. Pekerjaannya adalah buruh potong ayam di sebuah pasar di Johor Bahru.

KOMPAS/SYAHNAN RANGKUTI

Populasi di perkampungan lebih banyak anak-anak, perempuan, dan lansia.

”Pihak imigresen (imigrasi) Malaysia yang sering mengecap paspor sudah kenal saya. Dia selalu membeli ayam saya. Setiap bulan saya masuk ke Malaysia, dia tidak banyak bertanya. Dia hanya mengatakan kerja yang baik-baik. Itu saja,” kata Nurfadilah dengan bahasa Melayu kental. Menurut Nurfadilah, bekal bahasa Melayu asli menjadi nilai tambah warga Pulau Merbau untuk bekerja di Malaysia. Mereka dapat berkomunikasi tanpa batas, seperti warga asli Malaysia. Tidak mengherankan jika ribuan warga Pulau Merbau dapat bekerja tanpa visa resmi di Malaysia. Penghasilan Nurfadilah mencapai 100 ringgit (Rp 330.000) per hari. Dalam sebulan penghasilan kotornya Rp 9 juta.

”Kalau pulang, saya membawa pakaian dan kasut (sepatu) bekas untuk dijual kepada tetangga. Sehari atau dua hari dagangan saya habis. Kalau balik ke Malaysia, saya membawa madu. Di sini madu Rp 100.000 sebotol, di sana laku Rp 300.000. Hasil jualan dapat menutup ongkos pulang,” ujarnya.

Pendapatan bersih Rp 3 juta-Rp 7 juta menjadi magnet bagi para pemuda Merbau merantau ke Malaysia. Penghasilan itu sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi di Pulau Merbau terasa luar biasa. Menyadap karet milik sendiri paling besar dapat Rp 1,5 juta sebulan.

Meski ribuan warga pulang membawa ringgit, belum mampu mengubah wajah Pulau Merbau. Saat menginjakkan kaki di sana, kondisi pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga itu lebih menampakkan raut wajah suram.Potret kemiskinan dengan akses transportasi buruk langsung tergambar di hadapan mata. Semakin jauh memasuki pulau, semakin terlihat rumah reyot penduduk, melewati jalan semen yang rusak parah, terkelupas pecah, dan menonjolkan besi cor berkarat. Namun, kehidupan tetap berjalan. Anak-anak tetap bermain di halaman. Mereka tidak pernah tahu bahwa ayahnya membanting tulang di negeri orang untuk dapat menghidupi keluarga.

Sumber : Kompas.id, Kala Negeri Tetangga Lebih Berkilau, 18 Januari 2018

Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Perbatasan Perlu Empati

Sejak saya masih kuliah saya sudah tertarik mencari model pembangunan yang cocok untuk masyarakat pedalaman atau perbatasan. Pada tahun 60-70an negara kita memperkenalkan program transmigrasi. Secara konsep program ini tidak ada celanya dan lagi pula disamping kegagalannya yang massif; sebenarnya cukup banyak juga yang berhasil. Mereka ada dimana-mana. Kelemahan program itu, karena tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati dan belakangan dikorupsi oleh para pengelolanya sendiri.

Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Perbatasan Perlu Empati

Oleh harmen batubara

Sejak saya masih kuliah saya sudah tertarik mencari model pembangunan yang cocok untuk masyarakat pedalaman atau perbatasan. Pada tahun 60-70an negara kita memperkenalkan program transmigrasi. Secara konsep program ini tidak ada celanya dan lagi pula disamping kegagalannya yang massif; sebenarnya cukup banyak juga yang berhasil. Mereka ada dimana-mana. Kelemahan program itu, karena tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati dan belakangan dikorupsi oleh para pengelolanya sendiri.

Kelemahannya itu mulai dari penyiapan lahan, perekrutan dan pembinaannya banyak yang dikerjakan asal saja, dan disalah gunakan dan juga warga lokal ikut cemburu. Padahal mereka juga rakyat sederhana, tetapi tidak ada bantuan sama sekali untuk mereka. Belakangan memang ada, tetapi program itu sudah terlanjur muspro. Korupsi menggerogotinya.

Pada tahun 76 an, sebagai surveyor  dan peneliti pada persawahan pasang surut (Kerja sama UGM-KemenPU) saya mendapat daerah tugas di Ketapang, tepatnya di daerah transmigrasi sepanjang pantai Ketapang-Suka Mara, Kalimantan Barat. Saya melihat bagaimana perkampungan trans itu begitu menggenaskan, sawah mereka tidak bisa diapa-diapakan-pengairannya tidak berfungsi, bibit dan makanan yang dijanjikan tidak kunjung datang. Tidak ada jalan lain kecuali mereka harus jadi kuli serabutan untuk menyambung hidup. Ada yang pindah entah kemana, ada juga yang terpaksa kembali pulang ke Jawa. Ternyata penyebabnya dan yang terjadi, adalah korupsi massal yang dilakukan oleh pengelolanya.

Malaysia sebenarnya belajar dari pola transmigrasi ini, tetapi mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, dan ternyata hasilnya luar biasa. Mereka justeru mampu mengentaskan kemiskinan warganya dengan nyata. Kini Indonesia ingin sekali belajar dari sukses Malaysia. Apa ini tidak kebalik-balik? Tapi itulah nyatanya. Sampai sekarang Indonesia belum menemukan cara bagaimana “memberdayakan warga miskinnya” terutama yang ada diperbatasan. Padahal warga miskin kita itu sebenarnya ada di kantong-kantong kehidupan itu sendiri. Di perkotaan, di pedalaman, di pesisir dll. Memberdayakannya juga tidak susah, yang sering terjadi itu justeru program bagus yang dikaorupsi.

Di tengah kenyataan seperti itu. Mari kita lihat wilayah perbatasan/pedalaman. Cita-cita untuk menjadikannya menjadi halaman depan bangsa, ternyata hal itu akal bulus semata. Maaf agak keterlaluan, tetapi itu nyata. Sebelum era pemerintahan Jokowi-JK, bayangkan di pemerintah Pusat itu ada 25 Kementerian/Lembaga, ada 72 pejabat setingkat eselon satu yang mencoba ambil peran dan bagian untuk mewujudkan wilayah perbatasan/ pedalaman/ desa tertinggal menjadi halaman depan bangsa.

Nyatanya mereka hanya memanfaatkan dananya saja. Faktanya di perbatasan atau di pedalaman tidak ada yang berubah sama sekali. Sekali lagi system kita sudah keburu banyak bocornya, di grogoti oleh mereka yang dipercaya jadi pengelolanya. Dana pembangunan itu tidak pernah sampai di wilayah perbatasan / pedalaman, tetapi habis di hotel-hotel bintang lima di mana saja; mereka seminar, koordinasi, rapat, sosialisasi dll untuk membicarakan cara membangunan wilayah perbatasan atau wilayah pedalaman.  Tidak lebih.

Kembangkan Kebun Rakyat

Saya kemudian teringat pengalaman Pastor Corneliss (Kompas,19 Maret 2011). ”Tanaman karet paling cocok dengan tanah Papua. Karet juga paling cocok untuk orang Papua,” ungkap Pastor Cornelis JJ de Rooij. Ia meyakini, tanaman karet bisa membantu masyarakat asli Papua dari keterbelakangan dan kemiskinan. Menurutnya ”ada empat alasan kenapa karet cocok untuk Papua, yaitu sesuai dengan kondisi tanah Papua, tidak perlu pupuk, tidak ada hama, dan sepanjang tahun masyarakat bisa memetik hasilnya,” kata Pastor Kees, sapaannya.

Semua itu berawal pada 1987, saat Gereja menjalankan misi mengangkat perekonomian masyarakat pedalaman di Kabupaten Boven Digoel dan Distrik Kepi, Kabupaten Mappi. Caranya, menghidupkan kembali perkebunan karet. Kees, yang tertarik pada bidang pertanian, sempat ikut kursus singkat tentang budidaya karet. Dia bertugas memimpin misi itu.

Mengapa memilih tanaman karet? ”Tahun 1960 Belanda menanam karet di pedalaman Papua setelah melakukan penelitian. Hasilnya, tanah Papua memang cocok untuk karet. Mereka kemudian, membuka berhektar-hektar perkebunan karet,” katanya. Penanaman karet diikuti pelatihan penyadapan karet untuk penduduk asli Papua, yang dirintis tahun 1971 oleh Pastor Joseph Nuy MSC. Mereka mendatangkan orang Jawa dan mendirikan rumah sadap, pengolahan, serta pengasapan. Namun, tahun 1980 penyadapan karet terhenti.

”Tahun 1987-1988 kami mendatangkan ribuan bibit pohon karet dari Salatiga (Jawa Tengah) ke Distrik Kepi, Distrik Bade (Kabupaten Mappi), dan Distrik Getentiri (Kabupaten Boven Digoel),” katanya.Untuk percontohan, Gereja membuka kebun karet seluas 2,5 hektar. Setelah itu, warga pedalaman mulai mengikuti dengan menanami sekitar 1 hektar lahan. Pohon karet yang ditanam warga mulai 70 batang sampai 100 batang.

Bersamaan dengan itu, Kees yang menjalani tugas di pedalaman Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, sejak tahun 1969 terus berkelana ke pedalaman memberi penyadaran, penyuluhan, dan pelatihan budidaya karet kepada masyarakat Suku Muyu, Auyu, dan Mandobo. ”Kami melatih mereka merawat karet. Sebagai contoh, cabang pohon besar harus dipangkas agar sadapan lebih baik,” katanya.

Kerja keras itu menunjukkan hasil saat karet dapat disadap tahun 2003. ”Awalnya kami bisa mendapat 4 ton (per bulan) sadapan karet dengan harga (jualnya) Rp 3.500 per kilogram (kg). Pada tahun-tahun berikutnya hasil menyadap karet warga semakin banyak dan harga terus naik, Rp 4.700 per kg, lalu Rp 5.200 per kg, sampai sekarang Rp 25.000 per kg. Produksinya pun bertambah menjadi sekitar 10 ton per bulan,” katanya.

Perkebunan karet rakyat rintisan Kees berkembang pesat. Di Distrik Getentiri dan Distrik Waroko, Kabupaten Boven Digoel, misalnya, terdapat 300 hektar kebun rakyat. Di Distrik Bade, Kabupaten Mappi, sekitar 1.000 hektar dan di Kepi sekitar 1.000 hektar. Ratusan keluarga dari Suku Mappi, Muyu, Auyu, dan Mandobo terlibat dalam perkebunan karet itu.”Masyarakat menikmati hasilnya. Mereka bisa menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi di Merauke, bahkan ada yang mampu mengangkat anak asuh dan membiayai sekolah mereka,” katanya.

Memberdayakan Masyarakat Perbatasan-Pedalaman

Pembangunan wilayah perbatasan atau di pedalaman, tanpa mengaitkannya dengan  pertumbuhan regional, dengan pembangunan wilayah disekitarnya adalah sesuatu yang mahal dan nyaris sia-sia.  Tetapi bagaimanapun terintegrasinya pola pembangunan itu dibuat, kalau warganya tidak mempunyai penghasilan yang bisa membuat mereka hidup. Ya, tidak akan ada maknanya. Artinya perlu dicarikan pola yang tepat bagi masyarakat setempat untuk bisa mereka terlibat langsung dalam prosesnya.

Dalam konstek seperti itulah maka gagasan Pastor Kees di Papua itu jadi sangat relevan. Kita perlu memberikan bantuan dan kemudahan  bagi warga kita di pedalaman/ perbatasan untuk bisa mendapatkan kebun karet, bisa kebun lada/ kebun coklat atau kebun sawit; sesuai dengan karakter warga dan daerahnya.

Secara organisasi Indonesia punya Kementerian Daerah Tertinggal, punya Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( Pusat dan Daerah), dll. Tanah kita luas, tenaga praktisi kita banyak. Artinya program seperti itu sangat logis bisa diwujudkan. Artinya pembangunan wilayah perbatasan di pedalaman diyakini akan bisa optimal, kalau kepada warganya yang tinggal di sana diberi kemampuan untuk bertani budidaya yang sesuai dengan budaya masyarakatnya.

Kalau dahulu pemerintah kita mampu mencanangkan penyediaan lahan 2 ha, rumah dan tanah siap tanam; dan kemudian diberi bekal hidup selama enam bulan yang kita sebut program Transmigrasi. Mengapa tidak kita coba program serupa bagi warga pedalaman/perbatasan. Dengan jalan memberikan kebun Karet per 2 ha, bisa berupa kebun lada,coklat, atau sawit bagi warga yang siap rawat. Di bantu pula tenaga Penyuluh lapangannya, dibantu bibit, pupuk dan anti hamanya dan bahkan kehidupan mereka sebelum kebunnya menghasilkan. Ingat satu keluarga yang berhasil akan melahirkan keluarga yang berhasil pula kelak.

Memang kalau melihat hal seperti itu dari kacamata birokrasi sekarang, artinya birokrasi yang penuh korupsi memang ada keraguan dalam hati. Program seperti ini, hanya akan jadi bancaan para pengelolanya. Mulai dari saat peng-anggaran, sampai dengan aparat pengawasan di lapangan. Semua ambil bagian dan peran; hanya saja sayangnya dalam segi yang merugikan. Yakni ikut mengkorupsinya. Tetapi kalau kita mau membangun negara kita dengan hati. Ya kita harus mau membantu warga kita sendiri. Dan sama sekali tidak untuk mengkorupsinya.

Tapi apakah itu mungkin? Buat saat ini nampaknya sudah waktunya. Meski masih ada korupsinya tetapi pengawasannya juga sudah semakin nyata. Terlebih lagi dengan adanya Dana Desa saat ini. Harapan kita Pemda dan para perencana Dana Desa itu bisa mengembangkan bagi tumbuhnya perkebunan Rakyat di Perbatasan. Desa kini akan menjadi lebih kuat setelah pemerintah juga memberikan Dana Desa lewat instrumen “dana transfer” ke desa, yang disebut dana desa (DD). Desa yang telah memiliki otoritas menjadi lebih bertenaga karena bisa mengelola anggaran sendiri (anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa) dengan salah satu sumbernya dari DD (di samping enam sumber lain).

Dana Desa pemerintah yang diberikan ke Desa jumlahnya juga luar biasa. Pada 2015 total DD Rp 20,7 triliun (dibagi ke 74.093 desa); 2016 sebanyak Rp 46,9 triliun (dibagi ke 74.754 desa); dan pada 2017 ini akan disalurkan Rp 60 triliun (dibagi ke 74.910 desa). Penyerapan DD tergolong fantastis. Tahun pertama terserap 82,72 persen dan tahun kedua 97,65 persen, di tengah situasi regulasi yang belum terlalu mapan, sosialisasi yang dikendalai waktu, dan persebaran desa yang sedemikian luas.

Bisa dibayangkan apa yang terjadi ? Hasilnya luar biasa. Berbagai perubahan  kini muncul minimal dalam dua tahun pelaksanaan program DD ini, sekurangnya LIMA HAL POKOK[1] telah dirasakan di lapangan, yakni :

Pertama, desa berdenyut kembali dalam kegairahan pembangunan aneka ikhtiar pembangunan dan pemberdayaan, seperti inisiasi pasar desa atau pembentukan badan usaha milik desa (BUMDesa).

Kedua, transparansi anggaran menjadi keniscayaan baru sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggara pemerintahan desa.

Ketiga, keswadayaan dan gotong royong terlihat kokoh karena seluruh program harus dijalankan secara swakelola, tak boleh diberikan kepada pihak ketiga.

Keempat, ongkos pembangunan menjadi amat murah karena dikerjakan oleh warga desa dengan semangat keguyuban tanpa harus mengorbankan kualitas. Pada 2016 saja telah terbangun hampir 67.000 kilometer (km) jalan, jembatan 511,9 km, MCK 37.368 unit, air bersih 16.295 unit, dan PAUD 11.926 unit. DD juga dimanfaatkan untuk posyandu 7.524 unit, polindes 3.133 unit, dan sumur 14.034 unit. DD juga digunakan untuk membangun tambatan perahu 1.373 unit, pasar desa 1.819 unit, embung 686 unit, drainase 65.998 unit, irigasi 12.596 unit, penahan tanah 38.184 unit, dan ribuan BUMDesa (PPMD, 2017). Dengan menggunakan ukuran apa pun, efisiensi DD sangat mengagumkan.

Kelima, munculnya aneka upaya untuk memperkuat kapasitas warga dan pemberdayaan lestari dengan basis budaya dan pengetahuan lokal. Banyak desa yang menginisiasi munculnya sekolah desa, sekolah perempuan, Dll

Kini Presiden Joko Widodo disamping memperkuat kemampuan Desa, presiden Jokowi merencanakan akan melakukan peremajaan terhadap kebun rakyat. Kebun yang selama ini tidak pernah teremajakan. Sebagai langkah awal presiden Jokowi akan meremajakan kelapa sawit kebun Rakyat. Setelah kelapa sawit, peremajaan perkebunan rakyat juga akan dilakukan untuk kebun KARET, KOPI, KAKAO DAN PALA. Suatu program yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Presiden sudah melakukan penanaman perdana peremajaan kebun kelapa sawit rakyat seluas 4.400 hektare di kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.

Kita hanya berharap agar BNPP, Pemda perbatasan benar-benar mau melihat peluang ini dan ikut berbenah serta berperan serta dalam mewujutkan Perbatasan sebagai Halaman Depan Bangsa.