Perbatasan Kamboja -Thailand, Sengketa Tugu Batas

Usul Sengketa Wilayah Candi Preah Vihear Dibahas di KTT ASEAN Phnom Penh, Senin - Kamboja mengajak tetangganya, Thailand, untuk membawa sengketa perbatasan kedua negara terkait wilayah Candi Preah Vihear dimasukkan ke Konferensi Tingkat Tinggi Ke-15 ASEAN di Hua Hin, Thailand, 21-25 Oktober. Thailand sebelumnya juga telah mengusulkan agar ASEAN segera menghasilkan mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga bisa segera digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah perbatasan di antara sesama negara anggota ASEAN. 

 Ajakan Kamboja itu disampaikan dalam surat diplomatik yang dikirim Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong kepada mitranya, Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya, Senin (12/10). ”Dalam hal ini, saya ingin mengusulkan sengketa antara Kamboja dan Thailand di wilayah sekitar Candi Preah Vihear dimasukkan ke dalam agenda KTT ASEAN di Hua Hin,” ungkap Hor Namhong. Fokus sengketa perbatasan kedua negara ASEAN bertetangga itu adalah wilayah di sekitar candi abad ke-11, Preah Vihear. 

Akibat sengketa perbatasan itu, militer kedua negara terlibat baku tembak sehingga menewaskan tujuh prajurit dari kedua pihak. Sengketa perbatasan itu sebenarnya sudah berumur beberapa dekade, tetapi ketegangan memanas menjadi aksi kekerasan pada Juli tahun lalu, ketika candi tersebut dianugerahi UNESCO status warisan dunia.... Pengadilan Dunia pada tahun 1962 memutuskan wilayah candi itu milik Kamboja. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bulan lalu mengatakan, telah memerintahkan tentaranya untuk menembak siapa pun dari Thailand yang secara ilegal melintasi tanah di sekitar Preah Vihear. 

Pernyataan itu disampaikan seminggu lebih setelah para pemrotes Thailand melakukan aksi rapat umum dekat candi tua itu. ”Setiap kali dia wawancara dengan media asing, dia selalu menyampaikan sikap seperti itu ketika dia ingin membuat headline,” ungkap Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva membalas pernyataan Hun Sen. PM Thailand itu menambahkan, Hun Sen ingin membatasi aksi protes rakyat Thailand pada 19 September. Akan tetapi dia menegaskan, Thailand tetap ingin mencari penyelesaian damai atas sengketa tersebut. Abhisit menambahkan, dia telah menyampaikan sengketa kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, pekan lalu, dan mengungkapkan bahwa UNESCO telah memperburuk ketegangan Thailand dengan Kamboja. Tentara-tentara dari Kamboja dan Thailand terus melakukan patroli di sekitar wilayah yang disengketakan itu. 

 Hun Sen hadir Menlu Thailand, pekan lalu, mengharapkan mekanisme penyelesaian konflik ASEAN bisa membantu penyelesaian sengketa perbatasan Thailand-Kamboja. KTT ASEAN dan KTT ASEAN dengan enam mitra dialognya (China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru) akan diselenggarakan pekan depan. PM Kamboja Hun Sen, yang sebelumnya mengancam tidak akan datang, telah memastikan akan hadir. Kasit mengatakan, pemerintah telah merundingkan kerangka-kerangka kerja yang mengarah kepada pendekatan-pendekatan damai dan menghindari penggunaan kekerasan.

 ”Saya bertemu Tuan Hun Sen pekan lalu dan semuanya berlangsung baik. Saya mengklarifikasi isu-isu dengan semua pihak terkait,” kata Menlu Thailand seperti dikutip kantor berita Thailand, TNA. Pekan lalu, Komisi Nasional anti-Korupsi Thailand mengungkapkan, mantan Perdana Menteri Samak Sundaravej dan mantan Menteri Luar Negeri Noppadon Pattama harus ditindak karena mengabaikan tugas dan kecerobohannya. Disebutkan, sebuah keputusan kabinet Thailand, tahun lalu, mendorong Kamboja mendaftarkan Preah Vihear sebagai sebuah situs warisan dunia.

 ”Sebagai kepala pemerintahan pada saat ini, Samak seharusnya tahu bahwa masalah itu sangat sensitif dan tampaknya akan memiliki konsekuensi, baik hukum maupun sosial,” kata juru bicara komisi, Klanarong Jantik. Pengadilan Dunia pada tahun 1962 menganugerahkan candi tersebut kepada Kamboja, tetapi kedaulatan atas lahan di sekitarnya tidak pernah jelas diselesaikan. Pengadilan konstitusi Thailand, tahun lalu, memutuskan bahwa komunike bersama yang ditandatangani Noppadon dengan pihak Kamboja, yang mendukung pengajuan kepada UNESCO oleh Kamboja itu, melanggar konstitusi dan Thailand menarik lagi dukungannya. (AP/AFP/OKI, Kompas, selasa, 13 Oktober 2009)