Jalan Paralel perbatasan, Membuka Isolasi dan Peluang

Jalan Paralel perbatasan, Membuka Isolasi dan Peluang

Oleh  harmen batubara

Sesuai dengan konsep Nawacita, Strategi Pengembangan Perbatasan adalah dengan “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Dalam inplementasinya pembangunan perbatasan dalam kerangka Nawacita, di terjemahkan menjadi strategi pembangunan wilayah perbatasan, dengan memanfaatkan pembangunan infrastruktur Tol Laut, Tol Udara dan Jalan Paralel Perbatasan. Membangun sarana Jalan paralel perbatasan, untuk membuka isolasi wilayah perbatasan dan menggairahkan pembangunan di kawasan. Itu bermakna akan ada jalan paralel perbatasan dalam rentang 2004 km di RI-Malaysia di Kalimantan; 820 km RI-PNG di Papua; dan 300 km di perbatasan RI dengan Timor Leste.

Pemerintahan Jokowi-JK telah menetapkan 2016 sebagai tahun percepatan pembangunan.  Pada tahun percepatan pembangunan tersebut, pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan dan kesenjangan sosial.  Tiga langkah itu adalah, pertama, percepatan pembangunan infrastruktur; kedua, penyiapan kapasitas produksi dan sumber daya manusia; ketiga, deregulasi dan debirokratisasi. Tulisan ini hanya focus pada pembangunan infrastruktur, khususnya yang terkait langsung dengan pembangunan wilayah perbatasan.

Pemerintah membangun berbagai sarana insfrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial.  Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan, pelabuhan, bandara, dana rel kereta api, sedangkan, akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, dan perumahan rakyat.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 km, jalan tol sepanjang 132 km, dan jembatan sepanjang 16.246 m atau sebanyak 160 jembatan. Capaian tersebut telah melampaui target pembangunan jalan nasional sepanjang 703 km dan jembatan sepanjang lebih dari 8.452 m.

Pembangunan kereta api tidak hanya dilakukan di Jawa tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sampai sekarang jalur kereta api yang beroperasi telah mencapai sepanjang 5.200 km spoor (km sp). Di tahun 2015, 179,33 km sp telah selesai dibangun dan 271,5 km sp sedang dalam proses pembangunan. Selain itu sedang dibangun kereta api transportasi perkotaan seperti MRT (mass rapid transportation), LRT (light rail train), serta commuter line.

Untuk tol laut, pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai simpul jalur tol laut. Sebagai pendukung, turut dibangun 47 pelabuhan nonkomersiil dan 41 pelabuhan sedang dalam proses pembangunan. Taret pemerintah adalah sudah terbangun 100 pelabuhan pada tahun 2019. Sementara sembilan bandara telah dikembangkan tahun ini sehingga memiliki standar lebih tinggi, dan enam bandara telah resmi dibuka.

Membuka Isolasi

Dalam percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga membangun wilayah-wilayah marjinal, tertinggal, dengan menggunakan dana APBN sedangkan daerah-daerah lain yang ekonomi mengeliat dana tumbuh, pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerja sama dunia usaha dengan BUMN.Total panjang jalan paralel perbatasan Indonesia – Malaysia mencapai 2.101 Km lebih, untuk daerah berat dan sulit Kementerian PUPR menggandeng  Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat. Dalam program ini panjang jalan yang ditangani TNI AD sepanjang 249 km, tersebar di Kalimantan Barat 171 km,  78 km di Kalimantan Utara. Pekerjaan akan dilakukan secara simultan. “Artinya, begitu pembukaan lahan selesai maka tim kontraktor akan langsung menyambung dengan melakukan agregat dan perkerasan badan jalan di belakangnya. Jadi nggak tunggu-tunggu, begitu terbuka langsung disambung. Diharapkan Jalan 2.101 Km paralel  Perbatasan RI-Malaysia ini akan tersambung  pada tahun 2018. Saat ini dari total 2.101 km panjang jalan paralel perbatasan ini, sekitar 703 km masih belum tersambung namun demikian diharapkan pada tahun 2018 semuanya sudah selesai.

Pemerintah Jokowi juga membangun simbol simbol kedaulatan Negara di perbatasan, berupa pembagunan kembali 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Adapun ke 7 PLBN sudah ada beberapa yang telah diresmikan, tetapi ada juga yang tengah dikerjakan yaitu PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian di Kalimantan Barat ada Aruk, Nanga Badau dan Entikong, dan di Papua ada di Skouw. Sebenarnya ke 7 PLBN tersebut sebelumnya sudah ada namun dianggap tidak layak sehingga diratakan dan kemudian dibangun baru.

Selain 7 PLBN yang sedang dalam proses pembangunan ulang, ada tambahan 2 PLBN lagi yang akan diperbaiki yaitu PLBN Oupoli dan Waris yang masih dalam tahap Pra Design. Membangun Infrastruktur di perbatasan dimulai dari sekitar PLBN yakni infrastruktur yang bisa mempercepat pengembangan Kawasan Perbatasan, seperti pasar, perumahan, dll.

Jelasnya demikian : Untuk setiap pembangunan PLBN pada tahap pertama yang dibangun adalah bangunan utama, pos lintas kendaraan pemeriksaan, bangunan pemeriksaan kargo, bangunan utilitas (rumah pompa & power house), monumen, gerbang kedatangan dan keberangkatan, sarana jalan pendukung, lansekap dan jalur pedestrian yang selanjutnya disebut dengan zona inti. Kemudian akan dibangun di zona sub inti dan zona pendukung yaitu area parkir, bangunan kantor PLBN, mess pegawai, klinik, pasar tematik, food court dan rest area, wisma Indonesia dan Masjid. (Menteri PUPR Basuki Hadimuljnono dalam PERS BRIEFING 2 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Masih ingat waktu itu, saat berkunjung ke Motaain, Presiden membandingkan kondisi saat ini dengan waktu pertama kali mengunjungi PLBN Montaain beberapa waktu lalu. Ketika itu kondisi Montaain memprihatinkan. Kantor imigrasi di tempat tersebut mirip kantor kelurahan. “Kita datang ke sini malu, tapi setelah lihat ini, meski masih berupa kerangka-kerangka konstruksi yang belum jadi. Tapi, setelah dijelaskan Menteri PU kelihatan sekali, di sini akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di NTT dan sekaligus kita ingin agar arus barang dari Indonesia ke Timor Leste semakin banyak,” kata Presiden.

Di PLBN Montaain, jalan raya ke perbatasan sudah diperlebar dari 4,5 meter menjadi 7 meter. Sebagian sudah diaspal. Pembangunan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat perbatasan, khususnya warga di Tasifeto Timur dan Kalukuk Mesak. Di kedua kecamatan itu terdapat 984 kepala keluarga penduduk eks Timor Leste yang kini sudah menjadi warga negara Indonesia. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, semua pintu masuk menurut rencana akan diperbaiki, termasuk di antaranya pasar internasional dan pengaspalan jalan sepanjang 177 kilometer dari Motaain hingga Mota Masin.

Berdasarkan catatan Bappenas mengenai konsep awal tol laut, sebanyak 24 pelabuhan itu akan dibagi menjadi pelabuhan "hub", pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul yang mampu mendistribusikan barang ke kota-kota kecil. Sebanyak 24 pelabuhan itu adalah Pelabuhan Banda Aceh, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Pangkal Pinang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Batam, dan Pelabuhan Padang. Kemudian Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilacap, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Lombok, Pelabuhan Kupang, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Palangka Raya, Pelabuhan Maloy dan Pelabuhan Bitung,. Selanjutnya adalah Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Halmahera, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke.  Selain sarana fisik 24 pelabuhan strategis, pemerintah juga berencana membangun infrastruktur penunjang tol laut, "short sea shipping", fasilitas kargo dan kapal, pengembangan pelabuhan komersial, dan pembangunan transportasi multimoda. Namun pada 2015, pemerintah fokus memulai pembangunan tol laut dari Indonesia Timur.

Akan tetapi satu hal yang menggembirakan adalah bahwa 24 pelabuhan yang menjadi bagian Tol Laut tersebut adalah pelabuhan-pelabuhan yang ada di ke 6  koridor pembangunan MP3EI tersebut. Namun demikian kalau dilihat dari kacamata perbatasan, kedua konsep tersebut (MP3EI dan Tol Laut) di wilayah Kalimantan sama sekali belum menjangkau wilayah perbatasan dan bahkan tidak terkoneksi dengan semangat kerja sama regional Asean yang meliputi Indonesia-Malaysia-Berunai dan Philipina. Jadi kalau kita kaitkan dengan semngat kebangkitan Bangsa pola pembangunan NKRI masih terlihat kesinambungannya antara MP3EI dengan Tol laut Maritim. Kalau dahulu eranya umumnya di darat, maka kini beralih ke laut. Harapan kita pembangunan itu bisa terus berkelanjutan dan mewujud serta tidak melupakan wilayah perbatasan. Selama ini kita selalu mendengarkan bahwa perbatasan itu merupakan halaman depan bangsa. Tapi tiba di konsep sama sekali tidak terikutkan.

Tol Udara, Keseragaman Harga BBM dan Pergerakan Barang

    

Satu hal yang mengemuka dari berbagai program presiden Joko Widodo adalah mencanangkan program ‘Satu Harga Bahan Bakar Minyak’ (BBM) untuk seluruh Indonesia, di Papua presiden sekaligus meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Selasa (18/10/2016) adalah besarnya potensi “Tol Udara” dalam membantu wilayah perbatasan dan Papua dalam mempercepat konektivitas barang dan orang. Hal itu terlihat dalam upaya memudahkan akses bahan bakar minyak (BBM) di Papua dan Papua Barat, pemerintah dalam hal ini PT Pertamina menggunakan pesawat Air Tractor AT-802 untuk membawa BBM ke daerah-daerah tertentu di Papua dan Papua Barat.

Pesawat Air Tractor AT-802 kini telah menjadi bagian penting dari upaya penetapan BBM satu harga untuk wilayah Papua dan Papua Barat. Pesawat Air Tractor AT-802 sayangnya bukan buatan dalam negeri. Pesawat ini dibeli oleh Pertamina, bisa mengangkut 4.000 liter BBM. Untuk operasional pesawat ini dioperasikan oleh Pelita Air Service, anak usaha Pertamina. Sebelumnya, pertamina juga mengoperasikan pesawat jenis ini untuk mengangkut BBM di wilayah Kalimantan Utara seperti Krayan Dll. Nantinya pesawat ini akan ditambah lagi menjadi lima untuk memperkuat pelayanan mereka. Air Tractor AT-802 sebenarnya adalah pesawat pertanian bermesin turboprop sayap rendah (low wing) yang dapat diadaptasi menjadi pemadam kebakaran atau versi bersenjata. Pesawat AT-802 pertama kali terbang di Amerika Serikat pada bulan Oktober 1990 dan diproduksi oleh Air Tractor Inc.

Hal ini jugalah yang membuat Kementerian Perhubungan akan menginisiasi tol udara untuk meningkatkan konektivitas barang dan orang di kawasan terpencil yang sulit diakses dengan jalur darat dan air. Menteri Perhubungan kemudian mencoba memperkenalkan adanya gagasan tol udara.Harapan kita Kemenhub bisa melihat gagsan ini dari sisi yang lebih besar lagi. Khususnya terkait dengan konektivitas buat memperlancar pergerakan bbm,barang dan orang di wilayah perbatasan, Papua, Papua Barat dan Pulau-pulau Kecil Terluar.

Di perbatasan ada sebanyak 42 Kabupaten/Kota, ada puluhan bandara, air streep, serta berbagai pelabuhan kecil yang selama ini kurang berfungsi karena minimnya sarana prasarananya. Hal yang jadi pertimbangan adalah, bandara dan pelabuhan pelabuhan kecil itu sebenarnya, tidak mampu memberi manfaat bagi memperkuat kekuatan pertahanan  kalau terjadi sesuatu yang darurat di wilayah tersebut. Karena sarana yang ada tidak bisa dimanfaatkan oleh pesawat tempur dan Kapal Perang.

Karena itu bandara dan pelabuhan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar perlu diperhitungkan pendistribusinya sedemkian rupa, dan kemudian untuk ditingkatkan kapasitasnya agar bisa mengakomodasi pesawat tempur dan Kapal Perang. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah meninjau ulang berbagai trayek penerbagan dan Kapal yang ada, agar lebih diperkaya dengan trayek yang menghubungkan pusat-pusat bisnis di Jawa dengan pusat-pusat bisnis di daerah. Dengan demikian Indonesia mempunyai trayek pesawat udara, kapal yang bisa merangsang pertumbuhan bisnis di daerah, termasuk wilayah perbatasan dan sekaligus memperkuat konektivitas bagi pergerakan bbm. barang dan orang.