Perbatasan Membuka Peluang

Kompas/Hamzirwan

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Nyonya Iriana Joko Widodo, setelah meresmikan kompleks Pos Lintas Batas Negara Terpadu Aruk, Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (17/3), melihat kondisi di sekitar tugu. Presiden Jokowi memerintahkan pembangunan kawasan perbatasan agar bisa menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Pembangunan infrastruktur dan fisik di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia mulai membuahkan hasil. Namun, agar lebih optimal meningkatkan kesejahteraan warga di perbatasan, pembangunan itu juga mesti diikuti dengan pembangunan perekonomian lokal.

Pembangunan wilayah perbatasan menjadi satu dari sembilan agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang disebut dengan Nawacita. Poin ketiga dari Nawacita berbunyi, Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

                                          

Untuk membangun wilayah perbatasan, menurut situs resmi Badan Nasional Pengelola Perbatasan, pada 2017 pemerintah menyiapkan anggaran Rp 17,839 triliun. Anggaran itu meningkat dibandingkan dengan 2016 yang sekitar Rp 9 triliun. Terkait pembangunan perbatasan, dalam kunjungan kerja ketujuh kalinya di Kalimantan Barat sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014, Presiden Jokowi meresmikan kompleks Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk-Sajingan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (17/3). Sehari sebelumnya, Presiden meresmikan PLBN Terpadu Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar. Pada 21 Desember 2016, Presiden juga meresmikan PLBN terpadu Entikong, Kalbar. Pembangunan ketiga PLBN Terpadu di Kalbar tersebut berlangsung sejak 2015.

Indonesia memiliki 87 PLBN dengan 35 PLBN laut dan 52 PLBN darat. Tujuh pos di antaranya dibangun baru sebagai PLBN terpadu yang melayani keimigrasian, bea dan cukai, serta karantina pertanian (Kompas, 26/1).”Saya hanya ingin titip pos lintas batas negara yang ada di Aruk ini agar betul-betul digunakan masyarakat untuk pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Jangan hanya sebatas sebagai kantor imigrasi, karantina, serta bea dan cukai. Seharusnya masyarakat bisa memanfaatkan PLBN ini untuk menumbuhkan aktivitas ekonomi di daerah perbatasan,” kata Presiden Jokowi di PLBN terpadu Aruk, Sajingan, Sambas.

Seusai peresmian, Presiden dan Ibu Negara Nyonya Iriana Joko Widodo, didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan pejabat Kalimantan Barat, meninjau fasilitas gedung PLBN Aruk yang bergaya tameng Dayak.

Dengan berjalan kaki, Presiden bersama rombongan lalu menuju taman asri berhiaskan tugu Garuda Pancasila, tiang bendera Merah Putih, dan tulisan Aruk Indonesia berwarna merah putih yang menghadap ke arah perbatasan Malaysia.

Kondisi daerah

Selain pembangunan PLBN, pengaspalan jalan raya yang menghubungkan Sambas-Aruk sejauh 81 kilometer juga sudah selesai dilakukan. Pengaspalan ini membuat waktu tempuh dua daerah itu menjadi dua jam dari empat jam sebelum 2015. Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan juga dilakukan di daerah lain. Di Pulau Miangas di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, tahun ini dibangun jalan beton lingkar pulau dengan anggaran Rp 53 miliar. Di daerah yang berbatasan dengan Filipina tersebut, pada 2015 pemerintah membangun dermaga feri dengan anggaran Rp 40 miliar.

Pembangunan dermaga dan jalan itu melengkapi pembangunan bandara dengan anggaran Rp 300 miliar, lengkap dengan ruangan terminal berpenyejuk udara. Namun, John Lupa (67), tokoh masyarakat Miangas, menyebut pembangunan infrastruktur itu belum optimal memberikan manfaat bagi warga Miangas yang masih berkutat dengan ketersediaan bahan pangan. ”Buat apa dibangun bandara kalau harga tiket pesawat mahal. Kami butuh beras, bensin, minyak tanah, dan solar,” katanya.

Demsy Namare (46), warga Miangas, menambahkan, pembangunan dermaga yang dimulai 2015 kini juga berhenti. Camat Miangas Steven Maarisit mengatakan, stok beras di wilayahnya kosong sejak pertengahan Februari lalu. Ancaman kelaparan menghantui Miangas jika beras belum dikirim hingga akhir bulan ini. Biasanya, setiap tahun, Pulau Miangas mendapat bantuan 10 ton beras untuk disimpan di gudang yang dibangun Pemprov Sulut tahun 2005.

Sementara itu, warga pulau terdepan di Kepulauan Riau (Kepri), seperti Anambas, hingga kini terkendala terbatasnya jaringan telepon seluler. Banyak pulau terdiri atas bukit sehingga antarpemancar tak bisa saling terhubung. ”Kami mengusulkan dibuat pemancar induk di tempat paling tinggi agar bisa menjangkau pemancar lain. Usulan itu ditolak karena biayanya dinilai terlalu tinggi,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Anambas Jeprizal.

Jeprizal mengatakan, keterbatasan sinyal telepon seluler menyulitkan warga ikut menjaga keamanan laut. Kerap warga melihat nelayan asing mencuri ikan di perairan Anambas. Namun, mereka tak bisa segera melapor karena sedang jauh dari darat. Jika harus kembali, mereka membutuhkan lebih dari dua jam untuk mencapai daratan atau paling sedikit 1,5 jam berlayar untuk mencapai perairan yang terjangkau sinyal seluler. Warga di Kepri juga butuh tambahan frekuensi pelayaran. Sebagai provinsi dengan 96 persen wilayah berupa laut, Kepri mengandalkan pelayaran sebagai sarana transportasi utama. Namun, kapal-kapal yang dioperasikan Pelni hanya singgah 11 hari sekali di sejumlah pulau besar.

Manfaat ekonomi

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak, Eddy Suratman menuturkan, kerja keras pemerintah untuk membangun perbatasan patut diapresiasi. ”Pembangunan fisik itu akan berdampak besar bagi masyarakat jika tata niaga di perbatasan dibenahi,” katanya.

Jalur perbatasan Indonesia- Malaysia, misalnya, belum bisa untuk ekspor-impor dalam skala besar. Selama ini, tata niaga di perbatasan diatur dalam Perjanjian Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia. Perdagangan hanya boleh 600 ringgit Malaysia atau sekitar Rp 2 juta orang per bulan. Itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. ”Jika aturan tata niaga itu tidak direvisi, bagaimana ekonomi masyarakat bisa berkembang?” tanyanya.

Pemerintah juga hendaknya mulai merancang pelabuhan darat. Kini, perbatasan di Kalbar belum dapat izin ekspor-impor karena tak ada pelabuhan darat.

Ewin Ignatius (35), pelaku usaha di Entikong, menuturkan, pelaku usaha dan masyarakat sudah siap mengekspor komoditas unggulan. ”Tinggal menunggu fasilitasnya saja,” ujarnya. (Sumber : Harian Kompas, 18 Maret 2017; Edn/Esa/Raz/Mhd/Zal/Pra/Ham)