Minggu, 30 Agustus 2015

Buku Perbatasan : Jalan Paralel Perbatasan Membuka Potensi Ekonomi Perbatasan




Jalan Paralel Perbatasan RI-Malaysia Membuka Potensi PerbatasanThe Minister of Public Works and Public Housing (PU and Pera) Basuki Hadimuljono is targeting the  Opening Business Opportunities at the Border PUPR Minister Basuki Hadimuljono [1] said that the construction of border roads is of strategic value because in addition to the functions of national defense and security, it also opens and grows the economy of border areas. "Development of the border area is not just for show but to meet the needs of border communities by creating an embryo for new economic growth centers in the border areas,"

Jalan paralel perbatasan Kalimantan – Malaysia sepanjang 1.920 km. Daerah Kalbar memiliki panjang 811.32 km yang  terbagi menjadi dua yakni 607.81 km berstatus jalan NON NASIONAL dan 203.51 km JALAN NASIONAL. Pada bulan Juli 2020, jalan paralel sepanjang 811.32 km tersebut telah tembus seluruhnya dari Temajok hingga Batas Provinsi Kalbar/Kaltim. Untuk daerah Kaltara dari 1.920 km jalan paralel perbatasan di Kalimantan, yang berada di Provinsi Kaltara sepanjang 824 km dan Kaltim sepanjang 244 km. Jalan tersebut sudah bisa tersambung dan fungsional pada akhir 2019 dengan kondisi sebagian beraspal, sebagian perkerasan agregat, dan perkerasan tanah. Rata-rata seluruh jalan memiliki lebar minimal 6 meter dan ruang milik jalan (Rumija) antara 15 - 25 meter.

It is believed that by opening up this isolation by road, it will automatically generate new ideas in terms of opening up economic opportunities. The parallel border road will open tourism activists to further beautify their tourist destinations along the border road. Various destination locations in Kalimantan are really interesting and can be tempting destinations. For example in West Kalimantan, there are several well-known tourist destinations such as: Bukit Penjamur Bengkayang, Bengkayang; Mananggar Waterfall, Hulu Sungai Landak, Kab Landak; Danau Sentarum, Kab. Kapuas Hulu; Bukit Kelam, Sintang District; Temajuk Beach and   Pulau Selimpai, Sambas Regency; Kapuas River is the longest river in Indonesia. Starting from Pontianak to the Putusibau mountains, it is approximately 1143 km.

Demikian juga untuk daerah Kalimantan Utara, untuk saat ini sudah banyak yang menarik seperti :  Air Terjun Krayan, Long Midang, Krayan Kab Nunukan;  Air Terjun Sianak, bambangn, Sebatik Nunukan; Bukit Damai Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.; Giram Luyu Desa Labang, Kec. Lumbis Ogong, Kab. Nunukan; Long Bawan, Long Bawan, Kec. Krayan, Kab. Nunukan; Pantai Kayu Angin Tanjung Karang, Sebatik, Kab. Nunukan.; Sungai Hitam Desa Tabur Lestari, Kec. Seimenggaris, Kab. Nunukan.; Desa Long Beluah, Kec. Tanjung Palas Barat, Kab. Bulungan.; Batu Tumpuk Panca Agung, Kec. Tanjung Palas Utara, Kab. Bulungan.; dan Gunung Putih, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan

Hal ini juga akan menambah gairah para pebisnis perkebunan untuk lebih mengoptimalkan potensi perkebunannya dst dst. Suatu kondisi yang tidak akan dibiarkan oleh para penggiatnya. Mislanya saja kita melihat saat PLBN Naga Badau[2] diresmikan. "Saat itu juga terlihat sudah ada pergerakan menuju tempat wisata Temajok, kalau sebelumnya warga Indonesia yang ke wilayah Malaysia, sekarang warga Malaysia  banyak yang ke wilayah Indonesia. Dulu warga Indonesia di perbatasan biasanya berhari - hari jalan kaki dan naik motor belanja ke wilayah Malaysia, sekarang sudah belanja ke ibu kota kecamatan atau desa terdekat karena sudah banyak toko,"

Kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) seolah mengubah wajah Nanga Badau, Kapuas Hulu sebagai daerah ujung Indonesia. PLBN Badau juga membuka keran ekonomi bagi masyarakat setempat. PLBN Badau yang diresmikan tahun 2018 oleh Presiden Jokowi menjadi jalur utama lalu lintas masyarakat dari Indonesia menuju Malaysia dan sebaliknya. Setiap harinya, sebelum masa pandemi, sekitar 200 orang melintas di PLBN yang memiliki bangunan dengan corak ukiran khas Suku Dayak tersebut.


Kepala PLBN Badau Agato Litmat menyampaikan geliat ekonomi masyarakat Badau cukup terbantu dengan adanya PLBN. Mereka menjadi lebih leluasa untuk melakoni urusan perniagaan, seperti berdagang atau bekerja di Negeri Jiran. Begitu juga dengan pelancong dari Malaysia yang memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat Badau. Dalam keadaan normal sebelum pandemi, Pasar Wisata Badau menjadi salah satu destinasi pelancongan bagi masyarakat dalam negeri maupun dari Malaysia. Di Pasar Wisata, terdapat sejumlah penjual makanan lokal hingga toko-toko souvenir yang menjajakan kerajinan khas Kalimantan Barat.

"Jadi memang pergerakan ekonomi (dengan adanya PLBN Badau) cukup bagus. Apalagi masyarakat diberi fasilitas oleh pemerintah jadi mulai bagus, tapi dengan adanya COVID jadi mulai terhenti. Kita berharap 2021 kembali normal," kata Agato saat ditemui detikcom di kantornya beberapa waktu lalu. 

Agato menambahkan efek ekonomi lain yang muncul dari pengoperasian PLBN Badau, yakni penyerapan tenaga kerja lokal. Ia menguraikan tenaga pendukung di area kantor dan fasilitas pendukung PLBN Badau mayoritas mengandalkan SDM lokal dari Nanga Badau dan sekitarnya.

"(Pedagang) Pasar wisata dan tenaga kerja di sini mayoritas lokal terutama tenaga pendukung seperti security, petugas kebersihan, tanaman, teknisi kita utamakan tenaga kerja lokal. Karena Presiden mengharapkan dengan dibangunnya PLBN masyarakat perbatasan ekonominya tubuh dan mereka menjadi sejahtera. Dengan lancarnya jalanan di sini kita bisa lihat geliat ekonomi di perbatasan sudah mulai naik," papar Agato.

Dampak dibukanya PLBN terhadap ekonomi di Badau dirasakan oleh Sumiwati (38), salah satu warga di Nanga Badau. Sumiwati yang merupakan pengrajin Sugu Tinggi-riasan kepala khas Suku Dayak Iban-mengatakan PLBN Badau memudahkannya mengirim barang ke Malaysia.

"Ya jadi lebih mudahlah bang kita untuk kirim barang ke Malaysia. Karena saya kan buat kerajinan pembelinya banyak dari Malaysia. Adanya PLBN ini membuat pengiriman jadi lebih lancar dan cepat, perekonomian jadi semakin baik," ulas Sumiwati.

Muhammad Iqbal (23) yang menjadi agen BRILink dekat PLBN Badau menceritakan, keberadaan PLBN Badau berdampak pada peningkatan transaksi di tokonya. Disebutkan Iqbal, banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia mampir ke tokonya untuk menukar dan mengirim uang kepada kerabatnya di Indonesia.Menurut Iqbal, para WNI tersebut menyeberang ke Badau untuk mengirim uang, lantaran prosesnya lebih mudah. Mereka tinggal menukar uang ke agen BRILink seperti Iqbal, lalu uang tersebut bisa langsung dikirim ke sanak saudara mereka. "Karena kan rekening Malaysia susah kirim ke Indonesia. Makanya mereka ke Indonesia dulu tukar ringgitnya ke rupiah," sebut Iqbal yang merupakan perantau dari Sumatera Barat.

Geliat perekonomian di Badau juga tercermin dari peningkatan jumlah tabungan dan kredit yang disalurkan BRI Unit Badau. Dua item keuangan tersebut nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai dengan November 2020, jumlah tabungan di BRI Unit Badau menginjak angka Rp 48,5 miliar. Meningkat cukup signifikan dari jumlah tabungan tahun 2019, yang berjumlah Rp 40,9 miliar. Nilai Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan BRI juga meningkat, dari Rp 7, 2 miliar di akhir 2019 menjadi Rp 18,7 miliar sampai dengan November 2020.

Setelah peresmian PLBN Presiden Jokowi meminta semua pihak untuk menggerakkan roda ekonomi di Entikong dan memanfaatkan keuntungan sebesar-besarnya dari keberadaan PLBN Entikong. Jokowi minta dibuat pasar yang besar, lokasinya sudah ditentukan agar masyarakat bisa menikmati pergerakan ekonomi di PLBN. “Agar masyarakat bisa ambil keuntungan sebesarnya dari perbaikan PLBN ini. Untuk sinergi yang lebih baik PLBN Entikong akan didukung oleh Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah. Dengan adanya pembangunan pelabuhan Internasional Kijing ini, Kalimantan Barat dapat memiliki dua pintu ekspor dan impor, yakni pelabuhan Kijing dan jalur darat melalui Pos Pemeriksaan Lalu Lintas (PLBN) Entikong yang tentu masih perlu dikembangkan infrastrukturnya.

Pelabuhan Intl Kijing akan menjadi pelabuhan di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang meliputi Sumatera dan Kalimantan Barat. Kawasan ini akan menjadi pelabuhan padat. “Ekspor Kalbar bisa melalui pelabuhan ini. Jadi kalau kita ekspor CPO tidak lagi melalui pelabuhan tetangga (Malaysia).

Pelabuhan Kijing dirancang sebagai pelabuhan HUB untuk mampu melayani kapal kontainer ukuran besar dengan kapasitas di atas 10 ribu twenty foot equivalent units (TEUs). Terminal peti kemas Kijing juga disiapkan dengan kapasitas 2 juta TEUs per tahun yang akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang diharapkan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kalimantan Barat.

Dipercaya setelah pelabuhan ini beroperasi akan ada banyak kargo yang melintas di sana. Pelabuhan ini, akan menjadi salah satu bagian dari program tol laut  Jokowi.  Pemda berharap pelabuhan Kijing jadi bagian dari Tol Laut. Ini multiplier effectnya akan sangat besar. Ditambah lagi kalau jalan Tol Pontianak-Entikong sudah ada dan beroperasi.

Dengan adanya program tol laut ini, perdagangan di Indonesia yang selama berpusat di Jawa akan bergeser ke daerah-daerah lain, termasuk Kalimantan, khususnya kawasan perbatasan.  Memang dibutuhkan waktu untuk menjadikan wilayah tengah dan timur sebagai pintu ekspor. Sebab, industri harus dikembangkan terlebih dahulu. Untuk menggapai target itu, pemerintah kini tengah menyusun payung hukum yang akan mengatur agar impor beberapa komoditas tertentu tidak boleh masuk ke pelabuhan di kawasan Indonesia Barat, melainkan harus masuk melalui pelabuhan di kawasan Indonesia Timur. Memang ada skema perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) memang membuat Indonesia tidak bisa menolak impor produk-produk dari negara yang sudah meneken perjanjian FTA. Padahal, arus barang melalui kawasan Indonesia Barat seperti Batam dan Jakarta sudah sangat padat.

Selain itu, karena masuk dari wilayah barat, ketika kemudian didistribusikan ke wilayah timur, barang-barang menjadi lebih mahal. Karena itu, menggeser pintu masuk impor ke wilayah timur dan tengah ibarat sekali dayung dua pulau terlampaui. Yakni, mengembangkan wilayah timur sekaligus membuat harga produk di wilayah timur menjadi lebih murah. Langkah itu sekaligus merespons pergeseran kekuatan ekonomi dunia yang duhulu berada di barat, khususnya Eropa, melintasi Samudra Atlantik. Namun, dalam beberapa dasawarsa terakhir, negara-negara di sepanjang Samudra Pasifik –yang dimotori Jepang, lalu diikuti Korea Selatan serta Tiongkok– menjadi kekuatan ekonomi baru dunia.

Kita tahu, disamping PLBN Entikong, Pelabuhan Internasional Kijing, PLBN Aruk pemerintah kini sudah selesai membangun simbol simbol kedaulatan Negara berupa pembagunan kembali 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Adapun ke 7 PLBN yang tersebut yaitu PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian di Kalimantan Barat ada Aruk, Nanga Badau dan Entikong, dan di Papua ada di Skouw. Sebenarnya ke 7 PLBN tersebut sebelumnya sudah ada namun dianggap tidak layak sehingga diratakan dan kemudian dibangun baru.Selain 7 PLBN tersebut ada tambahan 2 PLBN lagi yang akan diperbaiki yaitu PLBN Oupoli dan Waris yang masih dalam tahap Pra Design. Membangun Infrastruktur di perbatasan dimulai dari sekitar PLBN yakni infrastruktur yang bisa mempercepat pengembangan Kawasan Perbatasan, seperti pasar, perumahan, dll. Kita berharap  Pemda terkait disekitar PLBN tersebut juga ikut berperan aktif untuk membuka isolasi di wilayahnya, yakni dengan memperkuat sarana Ekspor dan Impor bagi kesejahteraan Rakyat. Sehingga bisa membuat produk pproduk Indonesia jadi unggul di perbatasan.



[1] https://properti.kompas.com/read/2020/07/29/090000021/strategis-jalan-paralel-perbatasan-indonesia-malaysia-di-kalbar-dibangun?page=all

[2] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5309251/jalan-di-perbatasan-badau-mulus-warga-makin-mudah-cari-fulus?tag_from=wp_nhl_26

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan Pera) Basuki Hadimuljono menargetkan, pembangunan jalan lintas paralel perbatasan Kalimantan-Malaysia tuntas 2018. Jalan pararel perbatasan merupakan penghubung Kalimantan Barat hingga Kalimantan Timur yang sejajar dengan garis batas dengan Malaysia. Jalan lintas paralel perbatasan Kalimantan dibuat dalam beberapa ruas. Ruas pertama dimulai dari Kalimantan Barat sejak ruas Temajuk-Aruk-Seluas-Balai Karangan-Sepulau-Nanga, dan ruas Badau-Putusibau. Kemudian tersambung dengan ruas jalan Long Pahangai -Long Nawang-Long Bujungan-Malinau-Simanggaris-Sei Ular yang terletak di bagian Utara Kalimantan Utara.

www.wilayahperbatasan.com

Jalan paralel perbatasan Kalimantan merupakan bagian dari pembangunan ruas jalan Trans-Kalimantan sepanjang 7.619 km, yang merupakan rangkaian jalan nasional. Dibutuhkan anggaran Rp 15,1 triliun untuk melakukan perbaikan dan pembangunan jalan baru termasuk untuk lintas paralel. Total ruas jalan nasional Kalimantan tahun ini adalah sepanjang 7.619 kilometer (km). Panjang tersebut membentang, antara lain 1.204 km di Kalimantan Selatan, 2.002 km di Kalimantan Tengah, 1.710 km di Kalimantan Timur, 585 km di Kalimantan Utara, dan 2.117 km di Kalimantan Barat. Dana sekitar Rp 15,1 triliun untuk membangun infrastruktur tersebut, berasal dari APBN Rp 11,8 triliun, dan Rp 3,2 triliun dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur.
Menteri PU Tambah Alat Berat. Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sedang mempercepat pembangunan jalan perbatasan Kalimantan-Malaysia khususnya lintas paralel yang sejajar dengan garis perbatasan. Jalan paralel di perbatasan banyak membuka hutan sehingga perlu banyak alat berat. "Kita juga minta untuk menambah alat berat. Alat-alat berat perkebunan yang menganggur kita sewa untuk bantu proses pembukaan hutan. Jadi waktu kerja jadi dua shift, dan alat berat lebih banyak," tutur Basuki kepada detikFinance, Senin (17/8/2015)
Langkah ini diambil untuk mempercepat proses pembukaan lahan kawasan bakal badan jalan. Pasalnya, awalnya proses pembukaan lahan direncanakan bisa dimulai pada awal tahun. Namun lantaran terbentur kendala pencairan anggaran yang baru bisa dilakukan sekitar bulan Mei maka dimulainya proses ini menjadi mundur. "Sekarang kita punya waktu sebelum akhir tahun sekitar 4-5 bulan. Jadi kita harus kerja ekstra dengan waktu yang tersisa hanya 4-5 bulan ini bisa dimaksimalkan hasilnya bisa sama dengan pekerjaan satu tahun," tegas Basuki. Ia pun menjelaskan bahwa penambahan waktu kerja atau shift pekerjaan dan jumlah alat berat ini tidak akan membuat kebutuhan anggaran akan membengkak. "Anggaran sama saja. Logikanya sederhana, ini hanya anggaran yang harusnya dibelanjakan 1 tahun dengan waktu kerja satu kali, jadi lebih padat dibelanjakan 4 bulan dengan waktu kerja dua kali dan tambah alat berat," katanya.
‎‎Jalan paralel perbatasan Kalimantan merupakan bagian dari pembangunan ruas jalan Trans-Kalimantan, yang merupakan rangkaian jalan nasional. Panjang Trans Kalimantan membentang, antara lain 1.204 km di Kalimantan Selatan, 2.002 km di Kalimantan Tengah, 1.710 km di Kalimantan Timur, 585 km di Kalimantan Utara, dan 2.117 km di Kalimantan Barat. Dibutuhkan anggaran Rp 15,1 triliun untuk melakukan perbaikan dan pembangunan jalan baru termasuk untuk lintas paralel. Dana sekitar Rp 15,1 triliun untuk membangun infrastruktur tersebut, berasal dari APBN Rp 11,8 triliun, dan Rp 3,2 triliun dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur.

Tidak ada komentar: