Ketua Komisi I DPR RI Kemas Azis Stamboel mengingatkan agar mewaspadai sejumlah masalah serius di wilayah tapal batas. Antara lain ada kesenjangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan kehidupan warga kita dengan penduduk negara tetangga yang memicu kecemburuan sosial.
Aziz mengatakan hal itu di Jakarta, Selasa (19/1) menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang segera mengeluarkan Peraturan Presidan (Perpres) tentang pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).
"Memang badan ini diperlukan. Karena, perlu pendekatan kesejahteraan (terhadap) daerah perbatasan dan masyarakatnya. Dengan begitu, memang perlu pendekatan integratif," kata Kemas Azis Stamboel (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) yang menggantikan posisi Theo L Sambuaga (Fraksi Partai Golkar) selaku Ketua Komisi I DPR RI periode 2009-2014.
Namun, menurutnya, pendekatan keamanan tetap masih penting, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat di perbatasan, guna meredam kecemburuan sosial antar penduduk dua negara di tapal batas. "Ia, hal ini perlu, untuk menghindari terus tumbuhnya kecemburuan sosial (warga kita) dengan atau terhadap (warga) negara tetangga," ungkapnya.
Pokoknya, ia mengharapkan ada koordinasi dan kolaborasi di antara kementerian-kementerian serta lembaga-lembaga terkait. "Yakni semua institusi yang berhubungan dengan masalah perbatasan. Penanganan wilayah perbatasan memang harus bersama-sama, tidak boleh sendiri-sendiri lagi," kata Azies. (Ant/OL-06/MI/19/1/2010)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar