Oleh: Dinny Mutiah,Media Indonesia,
Masalah transportasi laut menjadi kendala utama bagi masyarakat yang menghuni pulau-pulau terluar. Pengadaan kapal yang mencukupi diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut.
Nama Marore tak sepopuler Pulau Miangas. Namun, kedudukannya tak ubah menjadi gerbang menuju wilayah Indonesia. Pulau ini menjadi salah satu pulau terluar di utara bumi zamrud khatulistiwa.
Secara administratif, pulau berpasir putih ini berada di bawah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Terletak di hamparan Samudra Pasifik, tak mudah menjangkau tempat ini saat angin barat bertiup. Maka itulah, meski kapal perintis beroperasi, kedatangannya tak bisa diprediksikan.
\"Jika menurut jadwal, kapal perintis berangkat dua minggu sekali. Tapi, harinya bisa berubah-ubah tergantung kondisi cuaca,\" jelas Kepala Bagian Humas Pemda Sangihe Suharto Mandiri kepada wartawan di Tahuna, Kabupaten Sangihe, Senin (17/8).
Hal ini juga diutarakan oleh Bupati Sangihe Winsu Salindeho. Menurutnya, transportasi ini menjadi masalah utama pulau-pulau kecil terluar. Adanya hanya kapal-kapalperintis yang kadwal kedatangannya tidak menentu.
Ketidakteraturan jadwal tersebut mempersulit warga yang ingin menjual komoditas. Masalah ini bukan hanya menimpa masyarakat Marore. Pulau Kawio juga mengalami hambatan serupa. Seringkali, komoditas lemon ikan mereka terbuang percuma karena jadwal kapal tak tertebak.
\"Masyarakat Pulau Kawio, misalnya, sebagai penghasil lemon ikan yang dipasarkan di Tahuna, yang laku mungkin tidak sampai dua puluh ribu tapi tunggu sampai tujuh hari. ya habislah uang itu untuk bekal mereka,\" sahutnya.
Kebutuhan kapal tidak hanya untuk keperluan distribusi barang dan jasa. Ia berharap akan adanya kapal penampung ikan yang dilengkapi pendingin untuk mengumpulkan hasil tangkapan nelayan. Selain itu, kapal diharapkan bisa menyediakan pelayanan jasa kepada masyarakat sekitar pulau, terutama untuk fungsi kesehatan. Karena, di tempat-tempat terluar, masyarakat hanya memiliki puskesmas tanpa tenaga dokter.
\"Kapal itu agar tidak hanya difungsikan untuk angkut jasa dan barang untuk keperluan bisnis, tapi juga bisa untuk keperluan lain. Misalnya, ada fungsi sosial disana akan lebih bermanfaat untuk masyarakat pulau terkecil,\" harapnya.
Pendekatan melalui peningkatan kesejahteraan ini memang menjadi salah satu cara untuk menjaga kedaulatan.
Hal ini, kata Dirjen KP3K Alex SW Retraubun, masih kurang bagi masyarakat. \"Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi hal ini perlu sedikit demi sedikit dilakukan agar biaya pemeliharaan kedaulatan tidak membengkak seperti untuk menjaga lahan sengketa di perairan Ambalat,\" ujarnya.
\"Sejauh ini security approach telah berhasil dilaksanakan, tapi prosperity approach belum maksimal,\" terangnya. (DM/OL-7)
(DM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar